Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi yang berlarut - larut telah menjadikan bangsa Indonesia berada pada kondisi yang kurang beruntung. Ketidak beruntungan lebih nyata pada kelompok rawan yaitu ibu dan balita. Dari dampak indikator program telah menujukkan bukti yang nyata yaitu menurunnya Indeks Pembangunan Manusia / IPM . angka kematian Ibu sebagai salah satu bagian dari indikator utama sektor kesehatan juga menunjukkan trend penurunan yang sama.Berbagai program telah dicanangkan oleh pemerintah untuk melakukan upaya akselerasi penurunan kematian ibu. Gerakan Sayang Ibu , kemudian disusul dengan Gerakan Pita Putih adalah bentuk -bentuk program yang bertujuan menggalang kepedulian lintas sektor. Dalam skala internasional gaung menyelarnatkan ibu bersalin telah sangat kuat.Program safe motherhood adalah program yang memiliki tujuan penurunan kematian ibu. Terdapat 4 pilar strategis yang mendukung program ini, yaitu Keluarga berencana , ante natal care , persalinan yang normal serta rujukan obstetri. Program ini secara ekonomi telah dianggap sebagai progrram yang cost efektif dalam menurunkan kematian ibu.Program safe motherhood di kota Sukabumi memberikan gambaran yang kurang menguntungkan terutama pada keluarga miskin. Cakupan K1 , K4 dan persalinan oleh tenaga kesehatan sangat rendah. Bahwa pelayanan untuk keluarga miskin adalah bagian dari public goods, maka diperlukan informasi biaya yang diperlukan untuk program ini . Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menghitung berapa besarnya biaya program ini untuk keluarga miskin di kota Sukabumi yang dapat dilakukan di pelayanan kesehatan dasar. Pada penelitian ini penulis hanya akan menghitung pelayanan yang dapat dilakukan di PKM adalah pelayanan ANC dan persalinan dengan sampel pada PKM Lembursitu.Penelitian menggunakan metode alokasi biaya activity based costing. Yang akan secara menyeluruh menghitung biaya satuan pelayanan persalinan dan kunjungan Kl s/d K4. Dari angka yang diperoleh kemuadian dijadikan dasar untuk menghitung kebutuhan anggaran pelayanan safe motherhood .Hasil analisis menunjukkan bahwa, pelayanan ibu hamil keluarga miskin dengan menggunakan anggaran JPSBK mencukupi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Biaya total yang diperlukan untuk pelayaan ANC dan persalinan Gakin di Kota Sukabumi sebesar Rp 43.156.050,﷓Secara garis besar hasil dari penelitian ini adalah bahwa diperlukan mekanisme yang memungkinkan akses gakin ke pelayanan kesehatan tidak mengalami kendala. Informasi yang jelas tentang hak hak gakin serta diikuti dengan peningkatan jumlah maupun kualitas bidan akan diharapkan mendorong keberhasilan program. Pada konteks biaya , dimana investasi dan gaji telah disediakan pemerintah , maka peningkatan kuaantitas obat penyediaan vaksin serta sarana skrining VDRL dapat menjadi usulan alokasi anggaran disamping anggaran rutin.

---

Prolonged economic crises has placed Indonesia in deprived condition. This condition is more obvious among the risk groups, that is, mother and child Indicators on program showed real evidence about impact of the very bad condition as reflected by decreased Human Development Index and Maternal Mortality Rate.

Varied programs have been declared by government to accelerate the reduction of MMR. Mother Friendly Movement, followed by White Band Movement are amongst program aimed to improve the inepter sect oral awareness on the issue. Internationally, the initiative to save delivery mothers has been embarked quite loudly.

Safe Motherhood Program is a program aimed to reduce maternal mortality_ There are four strategic pillars to support this program, these include family planning, antenatal care, normal delivery, and obstetric referral. Economically speaking, this program has been viewed as a cost-effective program in declining the maternal mortality.

Safe Motherhood Program in Sukabumi city provided a not very good situation, particularly among poor families. Coverages of K1, K4, and delivery assisted by health personnel were very low. There is a need to reveal cost information needed by this program since service for poor families is a part of public goods_ Hence, in this study, cost for ANC and delivery in Lembursitu Community Health Center.

This study used activity based costing allocation method which comprehensively calculated the unit cost of delivery care and K1 to K4 visits. The acquired figures was then used as a basis for calculating the safe motherhood budget.

The analysis showed that pregnancy care for poor families using JPSBK budget was sufficient to provide a quality care. Total cost needed for ANC and delivery in Sukabumi City was Rp. 43 156 050,-.

In general the study showed that there is a need to have a mechanism in which the access of poor families to get health care without constraints. Clear information about poor families' rights and followed by adequate quantity and quality of midwives will improve success of the program. In the cost context, where investment and salary are provided by government, it is suggested to allocate budget to increase vaccine stock and to provide facility of VDRL screening."

"Pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tanggung jawab Pemerintah yang tidak boleh dihilangkan yaitu kewajiban menyediakan biaya program pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.Di Kota Bogor pada akhir tahun 2002 masih terdapat 20.958 KK Miskin yang jumlahnya masih lebih tinggi dari sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997.Dana yang diberikan Pemerintah melalui JPSBK untuk pendanaan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin akan berakhir tahun 2003, sehingga sebagai antisipasinya diperlukan negosiasi kepada Pemda dimana pada era desentralisasi ini Pemda berhak untuk memutuskan penggunaan sumberdaya yang dimiliki.Sebagai langkah awal dilakukan analisis biaya di puskesmas Kedung Badak Kota Bogor yang diharapkan dapat diperoleh gambaran besarnya biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut.Pelayanan kesehatan yang dihitung adalah pelayanan pengobatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pengobatan gigi dan penanggulangan penyakit menular. Sedangkan biaya yang dihitung dibagi kedalam 5 (lima) skenario dengan memperhitungkan yaitu pertama biaya investasi, gaji, honor dan operasional, kedua biaya tanpa investasi, ketiga biaya tanpa gaji dan honor, keempat biaya tanpa gaji dan kelima hanya berdasarkan biaya operasional.Selanjutnya dilakukan estimasi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin berdasarkan sasaran yang telah dihitung selama tahun 2002.Penelitian ini merupakan Operasional Riset dengan rancangan "Cross Sectional". Pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder tahun 2002 sedangkan analisis biaya menggunakan metode "Double Distribution".Hasil penelitian menunjukkan bahwa dan hasil perhitungan ternyata didapatkan Total Cost pelayanan kesehatan di Puskesmas Kedung Badak sebesar Rp 387.009.912,-dengan cost tertinggi pada biaya obat sebesar Rp 189.581.945,- (49,0%) diikuti dengan biaya gaji dan honor sebesar Rp 147.050.297,- (38,0%).Diantara 5 (lima) jenis pelayanan yang dihitung maka didapatkan pelayanan Pengobatan merupakan pelayanan dengan total cost tertinggi sebesar Rp 157.109.423,﷓dimana komponen biaya obat memberikan kontribusi terbesar.Unit cost dengan memperhitungkan seluruh komponen investasi, gaji, honor dan operasional maka didapatkan unit cost Pengobatan sebesar Rp 5.436,-; KIA Rp 9.834,-; KB Rp 37.208,-; Pengobatan Gigi Rp 16.270; dan P2M Rp 5.721,-.Sedangkan unit cost dengan memperhitungkan hanya komponen biaya operasional saja maka didapatkan unit cost Pengobatan sebesar Rp 4.362,-; KIA Rp 3.366,-; KB Rp 13.141,-; Pengobatan Gigi Rp 7.658,- dan P2M Rp 3.709,-.Berdasarkan jumlah anggota gakin yang berkunjung ke Puskesmas Kedung Badak Tahun 2002 maka diperoleh estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan adalah berkisar antara Rp 16.410.716; sampai dengan Rp 32.942.791,- .Estimasi yang telah dihitung ternyata masih jauh diatas alokasi dana JPSBK yang ditetapkan Pemda Kota Bogor Tabun 2002 sebesar Rp 6.852.000,00.Dengan basil tersebut disarankan kepada Puskesmas untuk mengusulkan biaya pelayanan kesehatan bagi gakin berdasarkan perhitungan komponen biaya operasional saja sebesar Rp 16.410.716,-dan kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor disarankan agar melakukan perhitungan di beberapa Puskesmas sebagai pembanding dengan menambahkan biaya pelayanan luar gedung sebelum digeneralisasil diberlakukan ke seluruh Puskesmas.Daftar bacaan : 26 ( 1986 - 2002 )

---

Health development is responsibility of all components of nation; responsibility of government that cannot be omitted is the obligation in providing program fund for health service designated to poor family.

In the City of Bogor as of end 2002 there was about 20,958 poor households, which is the total number still higher than prior to economic crisis in 1997.

Fund provided by government through social safety net in health sector to cover health service for poor families will be finish at the end of 2003, so as an anticipation it is need to negotiate to local government whereas in the era of decentralization, local government has right to decide its own resources.

As the first step, a cost analysis of health center of Kedung Badak at Bogor City has been undertaken; which is expected to provide total amount of fund at this health center.

Health services that have been computed are medical service, maternal and child health, family planning, dental care, and communicable disease control. Meanwhile the cost computation is divided into 5 scenarios which taken into consideration at first one is investment cost, wages, honorarium, and operational, the second one is cost without investment, the third one is cost without wages and honorarium, the forth one is cost without wages, and the fifth one is based on operational cost.

Furthermore, estimation of need of health service for poor family was undertaken based on target that computed during 2002.

This research is an operational research using cross sectional design. Data collection was using secondary data as of 2002, while cost analysis is using double distribution method.

The result of research shows that the total cost of health service at Health Center Kedung Badak is Rp 387.009.912,-. Cost of medicine provides the biggest share for total cost such as Rp 189.581,945 (49.0%) and followed by wages and honorarium cost for about Rp 147.050.297 (38%).

Among 5 types of services that have been computed shows that cost for medicine is the highest total cost about Rp 157.1 09,423 whereas medicine cost component provide the biggest contribution.

Unit cost which including component of investment, wages, honorarium, and operational cost is as follow: medical service Rp 5.436, MCH Rp 9.834, family planning Rp 37.028, dental care Rp 16.270 and CDC Rp 5.721.

Meanwhile, unit cost computation that is based on operational cost shows that cost for medical service Rp 4,362, MCH Rp 3,366, family planning Rp 13.141, dental care Rp 7.658, and CDC Rp 2.709

Based on total number of poor family who are visiting health center Kedung Badak as of 2002 has resulted an estimation cost needed for health services such are from Rp 16.410.716 up to Rp 32.942.791.

This total estimation cost is higher than allocation of social safety net Fund for health sector determined by government Bogor City in 2002 at Rp 6.852,000,

Based on that result, it suggested to health center to propose budget for health service for poor family based on computation of operational cost at Rp 16.4 1 0.716 and to District Health Office of Bogor it is suggested to make computation in several health center as a comparison with adding outside building service cost before generalized/implemented to all health center."

"Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat, terutama biaya di rumah sakit , oleh karena biaya di rumah sakit mencapai 65 % dari seluruh biaya pelayanan kesehatan, sehingga hal ini akan mempengaruhi besarnya iuran bagi peserta.Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif Data diambil dari laporan bulanan iuran, biaya, serta klaim dari rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran peningkatan iuran, jaminan dan rasio klaim serta biaya pelayanan kesehatan dibagian rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit. Peningkatan iuran ternyata lebih rendah dari peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Peningkatan iuran peserta tidak sesuai lagi dengan biaya pelayanan kesehatannya. Karakteristik dari peserta yang membuat biaya pelayanan kesehatan menjadi tinggi adalah : peserta pensiunan yang berobat di rumah sakit swasta dengan diagnosa penyakit degeneratif, umurnya lebih dari 56 tahun, lama hari rawat inapnya lebih dari 16 hari dan statusnya adalah peserta. Penulis menyarankan untuk : 1). Mengevaluasi iuran peserta yang disesuaikan dengan peningkatan biaya pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan rasio klaimnya; 2). Mengevaluasi kembali biaya kapitasi di PPK I dan melakukan supervisi ke rumah sakit untuk mengendalikan biaya; 3). Mengevaluasi laporan secara periodik.

---

Analyses Of Hospital Costs Of Basic Plus Program In Jabotabek During 1996The Problem studied in this research was the rise of health care cost especially hospital costs. This caused increased of premium for member. This research was descriptive analyses. The data were taken from financial and claim report of hospital care.

The purpose of this research is to got described the increased of premium, benefit and claim ratio with characteristic from the member of health care benefit basic plus program in mean health care cost in outpatient and inpatient hospital. The increased of premium was less than the increased of health care costs. Hospital costs comprised of 65 % of total health care cost.

This study found that the increased in health care costs was not againted by the increased in premium. Several factors, such as old age, private hospitals: degenerative diseases, subscriber, and length of stay have contributed to the high hospital costs.

To control hospital costs, I recommended that PT. JAMSOSTEK do the following:

To evaluate premium in accordance with the increased of claim ratio.

To evaluate capitation rate in PCP and to supervise hospital, to asses over utilization.

To do periodic evaluation on financial report"

"Salah satu kegiatan Program JPS-BK adalah pelayanan kesehatan melalui pemberian KS pada Gakin. Pemberian KS merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu Gakin untuk dapat menggunakan pelayanan kesehatan. Upaya ini mencoba menghilangkan salah satu faktor penghambat dalam penggunaan pelayanan kesehatan, yaitu faktor pembiayaan. Jakarta Timur merupakan daerah yang mempunyai jumlah Gakin terbanyak (32,9%) di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan dari serapan dana juga merupakan daerah yang paling banyak (29,9%) mendapatkan dana JPS-BK (Tim Koordinasi Program JPS-BK Provinsi DKI Jakarta, 2000). Dari data yang diambil dan profil kesehatan wilayah Jakarta Timur tahun 1999 didapat bahwa jumlah kunjungan Gakin ke Puskesmas adalah 30,929 KK (33,5% dari seluruh Gakin) dan jumlah ini sangat kurang bila dibandingkan dengan angka kunjungan Gakin ke Puskesmas di Indonesia (81,4%). Kerangka konsep pada penelitian ini diambil dari model Precede dari Green (1980). Green menggambarkan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempunyai konstribusi terhadap perilaku kesehatan. Ketiga faktor tersebut adalah faktor predisposing, enabling dan reinforcing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Gakin memanfaatkan KS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan jumlah Gakin, dimana Kelurahan Cipinang Besar Utara (CBU) sebagai daerah dengan jumlah Gakin terbesar dan kelurahan Pekayon sebagai daerah dengan jumlah Gakin terkecil. Informasi dari faktor predisposisi, enabling dan reinforcing dalam penelitian ini didapat dari ibu balita gizi buruk, ibu kartu sehat, bidan, kepala dan staf Puskesmas , kader dan toma. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang KS maka pemanfaatan KS semakin baik. Jarak yang jauh dan sulitnya angkutan untuk mencapai tempat pelayanan dapat menjadi hambatan dalam memanfaatkan KS. Perlakuan adil dengan tidak memberikan perbedaan pelayanan merupakan pengalaman yang menyenangkan dalam memanfaatkan KS. Jenis pekerjaan dan persepsi terhadap waktu tunggu tidak menjadi hambatan bagi informan dalam memanfaatkan KS-nya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Disarankan perlunya peninjauan kembali penetapan wilayah berlakunya KS dengan mempertimbangkan kemudahan pencapaian tempat pelayanan dan adanya alokasi biaya transportasi. Disarankan juga untuk melibatkan toma kelurahan dalam keanggotaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di tingkat kelurahan yang dapat memantau pelaksanaan program JPS-BK. Perlunya klinik swasta dan dokter praktek swasta (selain Puskesmas) diikut sertakan sebagai tempat pemanfaatan KS, sehingga hambatan jarak dan transportasi dapat diatasi. Selain itu perlu adanya pembekalan terhadap kader dan toma tentang tujuan dan manfaat dari program JPS-BK sehingga sosialisasi dapat dilakukan dengan tepat dan benar, disamping perlu adanya penjelasan tentang manfaat KS pada Gakin saat pemberian KS. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengetahui jenis layanan yang dibutuhkan Gakin.

---

Pattern Usage Analysis of Health Card (HC) on the Social Safety Net in the Health Sector Program by the Poor Households to Acquire Health Services in East of Jakarta 2001One of the many activities of the Social Safety Net in the Health Sector Program was provision of health services through Health Card for the poor households. This program was aimed to enable them to reach health services. This effort was intended to remove one of the obstacles to the access ability of the health services, which was financial factor.

The East Jakarta owned the highest concentration (32,9%) of poor households in the Jakarta Province and had the largest (29,9%) recipient of the Social Safety Net in the Health Sector Program among other region (Coordination Team JPS-BK Jakarta Province, 2000). Data taken from the East Jakarta Health Profile, showed that the number of poor household visited to the Puskesmas (public health center) in 1999 was 39,929 (33,5% of all the poor households). This figure was significantly lower than that ' of The average national figure (81,4%) of the poor household visited Puskesmas.

The framework for this research was taken from Green's (1980) Precede model. Green described 3 (three) contributing factors affecting health behavior: namely predisposing, enabling and reinforcing factors. A qualitative research method was used to better describe how the poor households utilize Health Card to get health services. The location of the research was selected based on the number of the poor household. The kelurahan (village) North Cipinang Besar (CBU) was the home of the largest poor household in the eastern of Jakarta while the kelurahan Pekayon the smallest figure. Information concerning the predisposing, enabling and the reinforcing factor, were collected from different informants of the study namely mother of the malnourished under fives, mother who had Health Card, health personnel of the Puskesmas (Puskesmas chief and staff), cadre and community leaders. The methods of the data collection were in-depth interviews and focus group discussions.

Findings from this research suggested of possible correlation between the level of education and knowledge about Health Card of the users. Those who had higher level of education were likely to use the Health Card Travel distance as well as ease of transport could become barrier to the Health Card utilization. Work status and perception about waiting time of the visit seemed do not affect the client to use the Health Card to receive health services.

Reorganization of the geographical coverage of the Health Card and transportation allowance was strongly advisable to be provided to remove the distance barrier. The involvement of the community leader in the Community Grievance Unit (Unit Pengaduan Masyarakat) at the Kelurahan level should be encouraged to help in monitoring in the implementation of the Social Safety Net in the Health Care Program. To reduce the distance bather, both private doctors and clinics should be taken into consideration as provider of services to the poor household. Besides it is extremely necessary to equip the cadre and community leaders an in-depth knowledge concerning the objective an benefit of the Social Safety Net in the Health Sector. This effort would be useful for further socialization of the Social Safety Net in the Health Sector Program. It was also necessary to explain the benefit of the Health Card when it was given to the client. Future studies were required to determine the actual health services needed by the poor households."

"DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki permasalahan sosial yang kompleks termasuk masalah kemiskinan. Angka kemiskinan yang terns meningkat memberikan dampak negatif terhadap status kesehatan masyarakat. Kemiskinan menyebabkan menurunkan status kesehatan karena rendahnya asupan gizi dan ketidakmampuan membiayai kesehatan pribadi dan keluarga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat di antaranya program kartu sehat, Jaring Pengaman Sosial Bagi Kesehatan, dan Program Kompensasi Subsidi Energi Bidang Kesehatan. Semua kebijakan di atas merupakan pelayanan kesehatan secara gratis bagi keluarga miskin. Keluarga miskin di identifikasi dengan menggunakan kartu sehat.Hasil penelitian terhadap hubungan pembiayaan kesehatan pemerintah dengan pembiayaan kesehatan oleh masyarakat dan income perkapita terlihat bahwa peningkatan atau penunman pembiayaan kesehatan oleh masyarakat tidak diikuti dengan penurunan atau peningkatan pembiayaan kesehatan oleh pemerintah artinya kedua hubungan ini bukanlah substitusi melainkan komplementer.Hasil evaluasi terhadap sumberdaya kesehatan menunjukan propinsi DKI Jakarta memiliki keunggulan dibandingkan dengan propinsi lain. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan keluarga miskin tidak selamanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga miskin. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut banyak masalah yang ditemukan di lapangan diantaranya masih ada keluarga miskin yang tidak mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan secara gratis. Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kartu sehat dan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan terlihat bahwa masih belum optimalnya cakupan kesehatan bagi keluarga miskin.Sebagai upaya mengatasi masalah yang ditemukan di lapangan diperlukan strategi pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Hasil analisis AHP dari responden para expert menunjukan bahwa pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dengan sistem kartu sehat akan optimal jika memenuhi kriteria; validasi secara proaktif (41,3%) dan kejelasan penggunaan kartu sehat (32,7%). Sementara kendala prioritas yang harus yang harus diminimalkan adalah belum tertatanya penangan kemiskinan lintas sektor. Para expert sepakat bahwa strategi yang diprioritaskan adalah upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (23,4%) dengan mempertimbangkan juga strategi menjalin kerjasama lintas sektor (21,5%) dan mengupayakan mencari metodologi penentuan sasaran yang lebih akurat."

"Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan seeara menyeluruh, terpadu, merata dan terjangkau. Namun dari sejak kelahirannya tahun 1969 hingga saat ini implementasi kegiatan puskesmas belum menunjukkan hasil yang optimal dan kurang tanggap terhadap dinamika masyarakat khususnya aspek sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat, yang tercermin dari belum optimalnya pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat. Arus globalisi, kemajuan teknologi kedokteran dan kesehatan, perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya masyarakat tentunya berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan puskesmas Selpanas oleh masyarakat dan mengetahui faktor - faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas Sei.panas, serta mengetahui faktor yang dominan berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas Sei.Panas kota Batam tahun 2003.Penelitian dilakukan dengan raneangan "Cross Sectional" dengan pendekatan kuantitatif dan melibatkan sampel sebanyak 240 KK yang berada di wilayah kecamatan Lubuk Baja dan sebagian kecamatan Bata Ampar dalam wilayah kerja Puskesmas SeLPanas kota Batam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertan askes atau asuransi kesehatan lainnya, merupakan variabel yang dominan dalam kaitannya dengan tidak memanfaatkan puskesmas dengan Odds Ratio 0.016 setelah dikontrol secara bersama sama oleh faktor lainnya seperti sistem birokrasi, persepsi terhadap petugas maupun pelayanan kesehatan serta jarak antara rumah responden dengan puskesmas Sei,.anas kota Satam. Sedangkan faktor pendidikan, umur, biaya pelayanan dan ada tidaknya pelayanan kesehatan lain selain puskesmas Sei.Panas tidak terdapat hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan puskesmas Sei.Panas kota Batam. Untuk itu perlu di upayakan peningkatkan kerjasama dengan masyarakat industri yakni pihak manajemen dan karyawan melalui perusahaan asuransi/jamsostek ataupun Badan Penyelenggara JPKM dalam pemberian pelayanan kesehatan.

---

Health center is a front liner in the government health care that aims to provide the health care as a whole, integrated, equal, and affordable. However, since its existence in 1969 the implementation of health programs have not been showing an optimal result yet and it seemed less responsive toward population dynamic, especially economy-social aspect in the community, which reflects that health care has not been optimally utilized yet.

The globalization stream, advance in medicine and health technology, changing of economy social and culture structure in the community, are related to the health center utilization.

The study aimed to assess the description of health care utilization at Sei Panas Health Center and to asses the factors related to the health care utilization at Sei Pangs Health Center, and to asses the dominant factors related to the health care utilization at Sei Pangs Health Center in the City of Batam year 2003 as well.

The study used cross sectional design with quantitative research approach and used 240 head of families as research sample that lived around the Sub District of Lubuk Baja and Batu Ampar in the working area of the SeL Panas Health Center.

The result of the study showed that taking part in the government health insurance or another health insurance was a dominant variable that related to not utilizing the health center (odds ratio= 0.016) after being controlled altogether with other factors such as bureaucracy system, perception toward both provider and health care, distance between respondent's house and health center. Nevertheless, the factors such as education, knowledge about health center, age, price, and perception of illness did not have significant relationship with the health center utilization. Therefore, it is necessary to maintain the cooperation with the industrial community such as management and employee in providing the health care through the insurance companies/man power social insurance or the implementing agency of public health care insurance in delivering health care."

"Dalam menghadapi berbagai krisis yang terjadi di Indonesia, Rumah Sakit menghadapi tantangan untuk bersaing dengan Rumah Sakit lain untuk dapat terus mampu bertahan. Pelayanan Kesehatan di rumah dari PK Sint Carolus dibentuk untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi pada tahun 1980-an, dimana pada waktu itu mulai banyak Rumah Sakit baru dibuka. Pada waktu itu diharapkan PKR dapat menjadi suatu produk strategis dari PKSC. PKR dari PKSC sudah mulai dirintis sejak tahun 1956. Saat ini, sekitar tahun 40 tahun kemudian sejak para biarawati memulai pelayanan kesehatan di rumah, kernbali Pelayanan Kesehatan di Rumah diharapkan dapat menjadi produk strategis untuk mengatasi berbagai krisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Falsafah, Visi dan Misi PK Sint Carolus dengan Pelayanan Kesehatan di Rumah dari PKSC. dengan tujuan didapatkannya kesamaan persepsi Pengurus Perhimpunan, Direksi dan pelaksana dalam kaitannya dengan pengembangan Pelayanan Kesehatan di Rumah dari PKSC. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari wawancana dengan 12 orang informan, tiga diantaranya informan utama yaitu Ketua I Pengurus Perhimpunan Sint Carolus, Direktur Umum dan Kepala Pelayanan Kesehatan di Rumah. Dari penelitian ini tidak didapatkan perbedaan dalam persepsi terhadap hubungan Falsafah, Visi dan Misi Pelayanan Kesehatan Sint Carolus dengan PKR dari PK Sint Carolus. Tantangan terbesar untuk pengembangan Pelayanan Kesehatan di Rumah dari PKSC adalah adanya suatu kepastian tentang pelayanan yang diberikan dimasa yang akan datang. Sebagai suatu produk strategis Pelayanan Kesehatan di Rumah dari PKSC harus lebih komprehensif. Saat ini pelayanan yang diberikan terutama pelayanan keperawatan. Pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif sangat mungkin dilaksanakan oleh PKR dari PK Sint Carolus mengingat PK Sint Carolus sebagai induk PKR sudah mempunyai berbagai macam produk pelayanan kesehatan yang saat ini belum dimanfaatkan seluruhnya oleh PKR dari PKSC. Dari hasil penelitian ini diharapkan dari tingkat Direksi dapat lebih memberdayakan Pelayanan Kesehatan Di Rumah dari PKSC yang ada saat ini agar harapan Pengurus Perhimpunan bahwa PKR dapat menjadi produk strategis dari Pelayanan Kesehatan Sint Carolus dapat terwujud."

"Angka Kematian Ibu di Indonsia saat ini masih menduduki peringkat paling tinggi untuk kawasan Asia, yaitu mencapai 393 per 100.000 kelahiran hidup dengan rentang nilai antar propinsi sebesar 130 - 750 per 100.000 kelahiran hidup (SKRT 1995). Upaya-upaya untuk menurunkan angka tersebut sudah banyak dilakukan untuk menurunkan dari angka rata-rata 450 per 100.000 menjadi 340 per 100.000 kelahiran hidup pada Repelita V antara lain melalui program peningkatan upaya pelayanan kesehatan maternal baik melalui peningkatan jangkauan pelayanan, meningkatkan cakupan kunjungan antenatal dan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.Banyak faktor yang mempengaruhi kesanggupan ibu untuk mampu melaksanakan layanan maternal secara baik ditinjau dari masa kehamilan, saat persalinan maupun pasca persalinannya, antara lain adalah: faktor pendidikan ibu, pekerjaan, penghasilan, sosial budaya dan lain-lain.Salah satu yang ingin dilihat pada penelitian ini adalah bagaimana peranan Program Dana Sehat sebagai salah satu bentuk pembiayaan kesehatan apabila dikaitkan dengan status pelayanan kesehatan maternal bagi ibu yang tercakup di dalamnya.Rancangan penelitian ini bersifat observasional melalui pendekatan kohort retrospektif, dengan perhitungan jumlah sampel sebesar 60 responden untuk kelompok terpajan dan dan 60 responden untuk kelompok tak terpajan yang diambil antara tahun 1994 sampai dengan 1996. Hipotesis yang diajukan adalah ibu yang tercakup program Dana Sehat mempunyai status pelayanan kesehatan maternal lebih baik dibandingkan ibu yang tidak tercakup program Dana Sehat.Analisis yang dilakukan adalah univariat, kemudian bivanat dan dilanjutkan dengan multivariat menuju ke bentuk permodelan yaitu permodelan untuk layanan antenatal, permodelan untuk pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan permodelan untuk indek komposisi status pelayanan kesehatan maternal melalui pendekatan statistik berupa regresi logistik tipe unconditional. Perangkat yang digunakan saling melengkapi antara Epi Info versi 5.1 dan SPSS Release 7.5 for Windows untuk memasukkan data dasar dan pengolahan data, dilanjutkan dengan analisis data menggunakan program Stata 4.0.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan status pelayanan kesehatan maternal antara ibu yang tercakup program Dana Sehat dengan ibu yang tidak tercakup program Dana Sehat, di mana ibu yang tercakup program Dana Sehat mempunyai antenatal sebesar 1,21 lebih baik dibandingkan yang tidak tercakup (CI=1,05 - 1,38 dan p4),045), ibu yang tercakup program Dana Sehat mempunyai kemungkinan untuk memilih pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 1,22 kali lebih besar dibandingkan ibu yang tidak tercakup program Dana Sehat (CI= 1,05 - 1,40 dan p=0,007), dan secara keseluruhan melalui langkah indek komposisi juga didapatkan bahwa ibu yang tercakup program Dana Sehat mempunyai status pelayanan kesehatan maternal 1,33 kali lebih baik dibandingkan ibu yang tidak tercakup (CI=1,11 - 1,59 dan p=0,001).Hasil yang lain adalah ibu yang tercakup program Dana Sehat mempunyai jumlah frekuensi antenatal yang lebih tinggi (rerata 9,14 kali ,SD=2,6) dibandingkan ibu yang tidak tercakup program Dana Sehat (rerata=7,48, SD=2,53) dengan uji t menunjukkan nilai kemaknaan sebesar 0,001. Peningkatan frekuensi kunjungan antenatal akan meningkatkan kecenderungan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.Dari analisis permodefan diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang berpengaruh di antaranya adalah: kebiasaan, status pendidikan ibu, tingkat pengetahuan ibu, dan kemudahan sarana transportasi.Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan untuk dapat dilaksanakannya program Dana Sehat secara terpadu dengan program pelayanan kesehatan maternal agar diperoleh hasil yang lebih optimal. Meningkatkan frekuensi antenatal lebih dari 4 kali agar kemungkinan memilih pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan lebih besar. Mewujudkan Universal Coverage of Managed Care (UCMC) mungkin merupakan salah satu alternatif yang baik, mengingat memandirikan masyarakat melalui sistim pembiayaan kesehatan merupakan sikap yang arif terutama untuk menyiasati kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

---

The Improvement of the Status of Maternal Health Services Among the Participants of the Health Fund Program (Dana Sehat) in Wonogiri District in 1998Nowadays the maternal mortality rate in Indonesia is still the highest among ASEAN countries. The estimated maternal mortality rate is currently 393 per 100.000 live births with an interprovincial variation of 130 to 750 maternal deaths per 100,000 live births (SKRT 1995). Many efforts have been done to cut down the figures including the target of reducing maternal mortality from 4501100,000 to 3401100,000 live births in Fifth Five-Year Development Plan (Repelita V), yet the result doesn't seem to be noticable.One of the real program is to accelerate maternal health in service range, antenatal care coverage, and childbirth relationship by midwives-traditional birth attendants in every delivery. But many factors affecting the mothers are to get maternal health services appropriately, from the pregnancy period, safe delivery and post natal period such as education, occupation , income, social culture, etc.One of the objectives of this research is to associate the role of the Dana Sehat Program as one of the health funding system, with the status of the maternal health services among the members of the Dana Sehat.Research is conducted through an observational study, a retrospective cohort approach with the calculated sample 60 respondents for each group respectively exposed and unexposed from 1994 to 1996_ The hypothesis proposed is that the status of mothers who are covered by Dana Sehat Program has better maternal health services rather than who do not take part in this program.The analysis are univariate, bivariate, and then continued with multivariate toward the form of modelling, namely the model for the antenatal care, the model for the childbirth assistance by health providers, the model for composite index of the maternal health services through statistic approach such as unconditional type of logistic regression. The software utilized provide one another between Epi Info Version 5.1 and SPSS Release 7.5 for Windows for basic data and data process, and then Stata 4.0 program for data analysis.The result of this research shows that there is positive correlations in term of the status of maternal services between mothers who take part in Dana Sehat program compared to those are not included in the Dana Sehat program. Mothers who participate in the Dana Sehat program posse the antenatal 1,21 better than the one who do not participate (CI=1,05 ; 1,38 p=0,045). Mothers who participate in the Dana Sehat program have a probability to pick up out the childbirth assistance by health providers 1,22 times bigger than the one who doesn't take the program (CI=1,06 ;1,40 p= 0,007). And finally through the composite index, it is also obtained posses the status of the maternal health services 1,33 times bigger (CI= 1,11 -1,59p=0,001).care from the exposed group more frequent (x = 9,14, SD=2,60) than the unexposed group (x=7,48 ,SD=2,53), with t-test have significant value as 0,001. From the modelling analysis there are many factors influencing the status of the maternal health services such as education, knowledge, transportation ,etc.In conclusion, we recommend that the Dana Sehat program should be thoroughly out with the maternal health service program to ensure much better result. Universal Coverage of Managed Care (UCMC) may be one of the best alternatives to help grow a spirit of self reliance in the community, particularly in the content of current economic situation in Indonesia.References: 59 (1968 -1999)."

"Awalanya Rumah Sakit berfungsi sebagai institusi sosial yang membantu masyarakat miskin, kemudian rumah sakit berusaha untuk merubah dari institusi sosial menjadi sosial-ekonomi. Dengan demikian organisasi rumah sakit dalam pengelolaanya saat ini mengunakan prinsip ekonomi dengan maksud mempertahankan keberlangsungan dalam usahanya. Namun Rumah Sakit tidak dapat meninggalkan fungsi sosialnya. Kondisi inilah yang mengakibatkan timbulnya permasalahan bagi Rumah Sakit Haji Jakarta. Satu sisi fungsi sosialnya bertujuan baik bagi kehidupan masyarakat, namun di sisi lainnya menimbulkan persoalan, baik terhadap etika medis maupun permasalahan mencari keuntungan bagi rumah sakit.Oleh karenanya walaupun Rumah Sakit Haji Jakarta berkeinginan melaksanakan pelayanan kesehatan yang optimal dengan menentukan tariff pelayanan kesehatannya, namun hendaknya Rumah Sakit Haji Jakarta Juga Harus mengetahui beban yang ditanggung oleh masyarakat miskin sebagai pengguna pelayanan kesehatan, antara lain:· Harus membeli obat Paten;· Membeli bahan dan barang habis pakai untuk tindakan diagnostik maupun pengobatan;· Biaya transport kerumah sakit;· Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan akibat sakitnya.Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Rumah Sakit Haji Jakarta. Dengan tipe penelitiannya adalah yuridisnormatif. Pengumpulan data diperoleh dari (1)data sekunder, yang ditemukan dalam literature, dan (2) data primer yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui observasi dan wawancara di Rumah Sakit Haji Jakarta. Adapun dalam menganalisa data digunakan teknik diskriptif kualitatif.

---

The first hospitals as a social institution is helping the poor people, but they are forced to change their principle to be social economy. It means that the hospitals are organized economically in order to survive but they don't leave their social functions. The condition as stated above has multiple effect in Hospital Haji Jakarta, one side it is good for human life but in other sides it causes a lot of dilemmas of medical norms and commercialization of health services.

Even that Hospital Haji Jakarta have a mind to execute the service in an optimal but other side shall hospital also have to know the charges to be accounted by a patient also very heavy:

· Have to buy the drug Paten;

· Buy the materials and goods (used up/finished) wear for action diagnostic and medication;

· Transportation charge to Hospital;

· Loss of opportunity to obtain earnings of illness effect

This research concern want to know about the problems of social functions for helping the poor people in hospital Haji Jakarta. The type of this research is normative-juridis. The sources of data are: (1) secondary data; this data is found from the literature, and (2) primary data; this data is found from the locations of the research by observation and communication. The locations of the research is hospital of Haji Jakarta'. The technique of data analysis is descriptive qualitative."

"Dalarn era desentralisasi, bidang kesehatan menjadi sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya. Sebagai konsekwensinya pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun kebijakan dalam upaya pembangunan kesehatan, termasuk di dalamnya kebijakan pembiayaan kesehatan yang bersurnber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan. mutu, efisiensi dan kesinambungan pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data tentang pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting karena sangat mempengaruhi proses pembuatan keputusan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan kesehatan daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber pemerintah di Kota Sukabumi sceura lengkap. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi pembiayaan kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun per kapita, sumber pernbiayaan, dan bagaimana peruntukannya dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran, sub mata anggaran, unit pengelola, unit pengguna, program dan jenis biaya serta alokasi pembiayaan untuk program-program essensial. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sukabumi pada Dinas Kesehatan, RSUD dan instansi terkait yang menjadi pengelola pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi pembiayaan tahun anggaran 2006. Hasil analisis menunjukkan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Sukabumi adalah sebesar Rp 71410_033,100,- dan Rp 58.866.442.000,- (78,04%) bersumber dari APBD. Pembiayaan kesehatan per kapita (gaji/tunjangan, investasi, dan pemeliharaan tidak dihitung) adalah sebesar Rp 155.920,- Dilihat dari peruntukannya, alokasi pernbiayaan di Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan dan RSUD, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, kecuali di RSUD antara belanja aparatur dan publik hampir seimbang, sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional Proporsi belanja investasi lebih besar dari belanja pemeliharaan. Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber APED mencapai 17,00% dari total APED Kota Sukabumi. Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp 41.17 / kapita/tahun), maka alokasi pembiayaan kesehatan di Kota Sukabumi sudah memenuhi ketentuan tersebut. Sementara itu untuk membiayai program-program essensial di Dinas Kesehatan, baru mencapai 6,74% dari total annum Dinas Kesehatan atau 15,74 % dari kebutuhan sesuai estimasi Bank Dunia. Untuk memenuhi laiteria pemerataan, mutu, efi.siensi dart kesinambungan pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi, diperlukan analisis lebih lanjut terutama untuk mengetahui alokasi pada mata anggaran dan sub mata anggaran apa saja, agar indikator outcome, benefit, impact program dapat tercapai.

---

In decentralization era, health department becomes an authority and responsible for district/city fully in implementing development to improve public health level in their area. As consequence, district/city government must arrange a policy to develop health, included health cost policy which comes from government. Health cost system at district mast be developed in order main issue on health cost of district, such as mobilization, allocation, and cost efficiency can implement well so it can guarantee a generalization, quality, efficiency, and continuity of district health development. Applying data of health cost becomes a most important thing because it can affect a policy making process to determine policy and cost strategy of district health program.

Until now, it has not been conducted a health cost analysis yet which comes from government of Sukabumi completely. Therefore, this study is conducted to know how much health cost allocation for one year totally or each capita, cost resource, and how its function if it is seen from outcome type, line item, budget, sub budget, organizer unit, user unit, program and cost type and cost allocation for essential programs. This study was conducted at Health Service, RSUD and related instance in Sukabumi which became a health cost organizer which came from government. This study used a District Health Account (DHA) method. Health cost analysis used a cost allocation data on budget period of 2006.

Analysis result indicated that health cost totally which comes from government of Sukabumi are 75.410.033.100 rupiah and 58.866442.000 rupiahs (78,04%) come from APED. Health cost every capita are 155.920,- rupiahs (salary/subsidy, infestation and conservancy are not accounted). If it was seen from its function, cost allocation at Health Service and RSUD of Sukabumi, proportion of public outcome is bigger than government officer outcome, except proportion of government officer outcome and public outcome at RSUD are balance, most of them is allocated for operational outcome. Proportion of infestation outcome is bigger than conservancy outcome. Proportion of health cost which comes from 'APBD is 17,00% of APED in Sukabumi totally.

By using an estimation rate of World Bank (health cost is 41.171 every capita/every year), so health cost allocation of Sukabumi is out of rule. While for essential programs cost at Health Service, there are 6,74% of total budget at Health Service or 15,74% of the needs based on World Bank estimation. It is important a further analysis to fulfil/ criterion of generalization, quality, efficiency and health development continuity in Sukabumi especially for knowing budget and sub budget allocation so program indicators of outcome, benefit, and their impact can reach. "