Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi 1997 semakin menyadarkan bahwa fondasi perekonomian akan semakin kuat, bila perekonomian rakyat diperkuat. Karena sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di pedesaan, maka konsekuensinya, perekonomian desa harus diperkuat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dibangun lembaga keuangan pedesaan yang mampu menjadi perantara keuangan pedesaan.Salah satu lembaga keuangan yang diharapkan dapat menjalankan fungsi tersebut di atas adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pembatasan wilayah operasional BPR yang hanya di pedesaan/kecamatan secara teoritis akan mendorong BPR menjangkau masyarakat desa, yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong aktivitas perekonomian desa. Dengan demikian, BPR dapat diharapkan sebagai lembaga keuangan yang mempunyai peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang dalam jangka panjang akan memperkuat perekonomian desa/rakyat.Kemampuan BPR memenuhi harapan yang dibebankan, sangat ditentukan oleh kinerja dan peran BPR. Kinerja BPR yang semakin baik akan memungkinkan BPR meningkatkan perannya. Sebaliknya peran BPR yang semakin besar, dapat meningkatkan kinerjanya, karena tercapainya skala usaha yang lebih efisien. Untuk melihat bagaimana kenyataan sebenarnya, maka studi tentang peran dan kinerja BPR di Sumatera Barat ini dilakukan dengan menggunakan analisi deskriptif dan regresi baik dengan menggunakan data time series 1991-2002 maupun cross section 2001 dan 2002.Dengan menggunakan analisis deskriptif, hasil studi menunjukkan bahwa kinerja BPR di Sumatera Barat relatif baik di ukur dari angka CAR, ROA, ROE dan NPL. Angka-angka tersebut umumnya lebih baik dari standar yang ditetapkan BI. Peran BPR diukur dari share volume usaha, jumlah dana yang dihimpun, jumlah kerdit yang disalurkan dan pengaruh terhadap penyaluran kredit maupun jumlah nasabah (rekening) yang berhasil dijangkau, juga sangat mengesankan. Misalnya saja pertumbuhan volume usaha, jumlah dana yang dihimpun dan nilai nominal kredit yang disalurkan selama periode 1991-2002 adalah beberapa kali lipat pertumbuhan volume usaha dan jumlah kredit yang disalurkan Bank Umum.Dengan menggunakan analisis regresi dapat ditarik beberapa kesimpulan:- BPR di Sumatera Barat telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, karena dana yang dihimpun dan modal disetor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan ke beberapa sektor ekonomi.- Perkembangan BPR di Sumatera Barat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian makro dan sebaliknya BPR mempunyai peran siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena perannya yang signifikan terhadap penyaluran kredit konsumsi, investasi dan modal kerja.- BPR di Sumatera Barat umumnya melakukan strategi internal financing, yaitu mengandalkan pembiayaan usaha terutama dari hasil laba operasional. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan peran BPR dipengaruhi oleh pertumbuhan kinerjanya.Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikemukakan bahwa prospek usaha BPR di Sumatera Barat sangat baik. Kesimpulan ini makin diperkuat oleh fakta bahwa struktur perekonomian Sumatera Barat, sangat didominasi oleh kegiatan produksi pertanian dan jasa yang umumnya berskala kecil-menengah.Jenis-jenis usaha tersebut merupakan pasar yang sangat potensil bagi berkembangnya produk BPR. Meskipun kinerja, peran dan prospek BPR di Sumatera Barat, sangat baik, namun ada beberapa permasalahan yang dapat menjadi kendala. Salah satu masalah terbesar adalah komitmen pemilik/pengelola BPR. Pertama, masih banyak BPR yang belum memenuhi ketentuan, BI. Dua ketentuan yang paling banyak dilanggar adalah LDR dan permodalan. Sampai Desember 2002, dari 104 BPR, sekitar 39 BPR yang angka LDR-nya melebihi 115% atau melebih batas maksimum yang ditetapkan BI. Sementara itu masih ada 6 BPR yang sama sekali belum menyetorkan modal dan 32 BPR yang belum memenuhi ketentuan modal disetor.Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah inefisiensi pengelolaan. Masalah ini ditunjukkan dari masih kecilnya skala usaha BPR, dimana sampai Desember 2002, masih separuh BPR memiliki skala usaha lebih kecil dari Rp l miliar. Angka CAR rata-rata yang sangat tinggi juga memberikan indikasi inefisiensi pengelolaan, karena angka tersebut mengindikasikan cukup besarnya dana atau sumber daya keuangan BPR yang menganggur."

"Penulisan teals ini dimaksudkan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh derajat Magister Sains Bidang Ilmu Adrninistrasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Sejak dikeluarkannya kebijakan deregulasi bidang moneter tahun 1988 yang lebih dikenal dengan nama Pakto 1988, dunia perbankan nasional dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada tahun 1992, kebijakan ini diangkat statusnya melalui debat publik di DPR sehingga menjadi bagian inti dari UU No 25/1992 tentang Perbankan. Berkaitan dengan BPR, penataan kelembagaan yang dibawa kebijakan ini menetapkan bahwa hanya tiga bentuk BPR yang mempunyai hak untuk beroperasi, yaitu Koperasi BPR yang dimiliki koperasi (umumnya KUD), PD BPR (dimiliki Pemerintah Daerah), dan PT BPR (dimiliki swasta).Kebijakan tersebut menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap dunia perbankan nasional pada umumnya dan terhadap pasar kredit pedesaan pada khususnya. Hanya dalam jangka waktu lima tahun, jumlah BPR meningkat sebesar 11,63%; dari 7706 buah BPR pada tahun 1988 menjadi 8602 buah. Berarti rata-rata terjadi pertambahan 179 buah BPR baru setiap tahun. Dibandingkan dengan percepatan pertumbuhan jumlah BPR model lama (BPR pra Pakto 1988) yang membutuhkan waktu sekitar 90 tahun untuk mencapai 7000 buah (rata-rata didirikan sekitar 80 buah BPR bare setiap tahun), maka percepatan pertumbuhan jumlah bank desa sebagai akibat Pakto 1988 memang cukup menakjubkan. Selain itu, pertumbuhan jumlah dana yang disalurkan ke, dan diserap dari, masyarakat juga memperlihatkan angka yang amat besar. Antara 1988 sampai 1993, jumlah dana yang diserap dari masyarakat tumbuh sebesar 107,98% sedangkan jumlah kredit yang disalurkan ke masyarakat tumbuh sebesar 127,74%.Namun dengan pengamatan yang lebih cermat dan mendalam, terlihatlah bahwa di balik sukses besar tersebut terdapat beberapa hal yang mengganjal dan memerlukan pengkajian lebih jauh. Pertama, sekalipun jumlah BPR, jumlah dana yang diserap dan dan disalurkan ke masyarakat mengalami pertambahan yang cukup besar, namun dalam kurun waktu 1988-1993 terjadi penurunan rasio antara jumlah dana yang disalurkan dengan volume usaha (dari 0,67 menjadi -0,57) dari antara jumlah kredit yang disalurkan dengan volume usaha (dari 0,87 menjadi 0,78). Padahal pada saat yang sama, rasio antara modal disetor dengan volume usaha mengalami peningkatan dari 0,13 menjadi 0,19. Meskipun angka-angka ini relatif kecil, namun hal ini menandakan terjadinya penurunan tingkat efisiensi usaha di kalangan BPR.Kedua, pola penyebaran bank-bank yang baru tumbuh tersebut ternyata mengalami kemiripan dengan pola penyebaran BPR pra Pakto 1988. Hampir semuanya menumpuk di daerah-daerah yang sebelumnya telah padat-bank. Bila diingat bahwa salah satu tujuan penataan kelembagaan di atas adalah menghapuskan rentenir dan memperbesar akses masyarakat pedesaan terhadap pelayanan perbankan, maka pola penyebaran BPR yang baru saja dikedepankan justru menjadi amat memprihatinkan.Hal-hal itulah yang mendorong penulis mengambil topik studi ini untuk menyusun tesis. Berdasarkan payung besar ekonomi politik kelembagaan, seharusnya studi ini mencakup tiga level analisis, yaitu level analisis kelembagaan atau kebijakan publik, level analisis organisasi, dan level analisis individu. Akan tetapi dalam tesis ini, analisis lebih dititikberatkan pada level individu. Analisis kebijakan hanya digunakan sebagai latar belakang umum mengingat tidak mungkin melepaskan diri sama sekali dari level ini karena aktivitas bisnis pada level organisasi maupun perilaku individu sebenarnya dapat dipandang sebagai reaksi langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik.Level analisis organisasi, yang teorinya merujuk pada Davies dan Brucato Jr. serta Jensen dan Fama, dilakukan. Ini ditujukan untuk melihat pengaruh struktur kepemilikan yang dalam hal ini dimanifestasikan pada bentuk badan hukum BPR terhadap biaya total peminjaman yaitu biaya transaksi dan bunga pinjaman yang ditanggung nasabah. Dengan memperbandingkan biaya total peminjaman masing-masing bentuk BPR dapat diketahui mana di antara ketiganya yang paling efisien ditinjau dari kepentingan nasabah. Meskipun demikian, level analisis ini hanya merupakan bagian kecil dari tesis ini.Bagian terpenting dari studi ini adalah pada level analisis individu yang teorinya merujuk pada Flora dan Yotopoulos, Guia-Abiad, Stiglitz dan lain-Iain (yang semuanya berbasiskan teori informasi asimetris George A. Akerlof). Teori-teori pada level analisis individu tersebut mengupas pentingnya biaya transaksi nasabah di pasar kredit pedesaan negara-negara sedang berkembang. Biaya transaksi nasabah adalah semua biaya, di luar bunga, yang ditanggung nasabah untuk memperoleh kredit, mulai dari saat datang ke kantor bank untuk memperoleh penjelasan mengenai syarat-syarat mengajukan permohonan kredit, saat pengajuan permohonan, sarnpai saat pencicilan dan pelunasan kredit. Ini meliputi pengeluaran tunai (actual cash outlay) dan ekuivalen rupiah dari kerugian waktu pada seluruh proses kredit (opportunity cost of time).Berdasarkan kajian teoritis, dapat dihipotesiskan bahwa tinggi rendahnya biaya transaksi nasabah dipengaruhi oleh kredit yang diterima, suku bunga pinjaman, frekuensi kontrak, lama kontrak, jarak rumah nasabah ke kantor bank, dan tipe kolateral. Untuk membuktikan hipotesis ini, dipilih secara purposif dan acak tiga bentuk badan hukum BPR sebagai kasus. Selanjutnya dari masing-masing BPR dipilih dengan menggunakan gabungan antara incidental sampling dan snowball sampling 20 orang responden. Dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka (unstructured questionaire), ke 20 responden tersebut diwawancarai untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode regresi dan perbandingan.Hasil analisis menunjukkan bahwa lima variabel, masing-masing lama kontrak, jarak rumah nasabah ke bank, jumlah kredit yang diterima, suku bunga pinjaman, dan frekuensi kredit terbukti mempengaruhi tinggi rendahnya biaya transaksi nasabah. Satu variabel yang lain, yaitu tipe kolateral, tidak terbukti mempengaruhi tinggi rendahnya biaya transaksi nasabah. Selain itu, dari analisis perbandingan total biaya peminjaman, ternyata BPR yang berbentuk badan hukum koperasi membebankan biaya tertinggi terhadap nasabah, disusul kemudian oleh PD-BPR dan yang paling kecil PT-BPR. Ini berarti bahwa ditinjau dari sudut kepentingan nasabah, koperasi BPR adalah yang paling tidak efisien."

"Dari hasil analisis, secara umum dapat disimpulkan bahwa merger dan akuisisi dapat berpengaruh secara signifikan pada kinerja bank yang diproksikan dengan rasio keuangan. Sinergi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu dua tahun.Walaupun kondisi bank-bank yang melakukan merger dan akuisisi masih dalam masa transisi menyamakan misi dan visi bank-bank hasil merger dan akuisisi,terjadi perubahan yang langsung bisa terlihat seperti meningkatnya aset bank hasil merger dan akuisisi walaupun di lain sisi juga peningkatan NPL dan BO/PO bank hasil merger yang berdampak buruk bagi kinerja bank hasil merger. Banyak bank-bank nasional melakukan merger dan akusisi selain faktor ekonomis dikarenakan adanya alasan going corncern, untuk menghindari dari penutupan bank atau yang dikenal likuidasi oleh Bank Indonesia (BI)."

"Perkembangan perekonomian Indonesia pasta krisis ekonomi tahun 1997 menggiring berbagai sektor industri di Indonesia menuju era kompetisi yang semakin ketat termasuk didalamnya industri perbankan.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis khusus dalam struktur perbankan di Indonesia. Bank ini dibedakan dari bank umum karena memiliki kekhususan berupa batasan dan aturan dalam kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Industri BPR menempati peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perkembangan BPR di Indonesia dalam kurun waktu 8 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang pesat baik dalam modal yang dikumpulkan maupun jumlah kredit yang diberikan pada masyarakat.Di sisi lain, pelaksanaan UU No.22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU No32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan pada Pemerintah Daerah untuk mengelola aset-asetnya termasuk perusahaan-perusahaan milik daerah. Perusahaan Daerah menjadi aset panting yang mendapat perhatian khusus karma dan perusahaan-perusahaan itulah pemerintah daerah mendapatkan salah satu cumber pendapatan asli daerahnya.Salah satu maksud pendirian Bank Pasar, yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, adalah untuk membantu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Untuk itu, diperlukan formulasi dan perencanaan strategi yang tepat agar BPR Bank Pasar Lamongan dapat bersaing dan mencapai tujuannya sebagai salah satu Perusahaan Daerah yang diharapkan berperan sebagai profit centre bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Lamongan (Disingkat PD.BPR.Bank Pasar, selanjutnya disebut Bank Pasar Lamongan) adalah sebuah bank yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 3 Desember 1952. Pada awalnya, bank ini didirikan untuk menjembatani rakyat yang membutuhkan modal dengan rakyat yang memiliki kelebihan dana. Dalam perkembangannya, Bank Pasar Lamongan berubah status menjadi Perusahaan Daerah dengan izin Menteri Keuangan nomor SKMU No KET.-361/MK 11/1985. Atas izin Menteri Keuangan tersebut, kekayaan Bank Pasar Lamongan sebagai perusahaan daerah dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Selain itu, status Bank Pasar Lamongan juga mengalami peningkatan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mengacu pads Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan.Analisis lingkungan urnum yang dilakukan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian, politik, dan pemerintahan Indonesia saat ini mulai membaik. Kondisi ini memunculkan berbagai peluang yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan dalam industri perbankan. Pemanfaatan peluang dapat dilakukan dengan penyusunan strategi perusahaan. Formulasi strategi didasarkan pads hasil analisis eksternal dan internal perusahaan yang menghasilkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Bank Pasar Lamongan.Analisis lingkungan internal yang mengg unakan analisis terhadap aset dan sumber daya tidak berwujud menghasilkan temuan bahwa dari sisi aset-aset yang dimiliki :- Bank Pasar Lamongan memiliki prosentase aktiva yang menghasilkan bunga (earning assets) sangat tinggi dan relatif konsisten dan tahun ke tahun yaitu di kisaran 92%-93% dart total aktiva. Besarnya aktiva jenis ini menunjukkan meningkatnya optimalisasi penyaluran sumber-sumber dana secara lebih efektif.- Bank Pasar Lamongan tidak memiliki produk yang berbasis pada komisi seperti jasa penyimpanan dan seluruh produk yang ditawarkan Bank Pasar Lamongan merupakan bisnis yang bertumpu pada selisih bunga.- Ukuran usaha Bank Pasar Lamongan yang tidak terlalu besar ditandai dengan jumiah aktiva yang jugs tidak terlalu besar dan dengan jenis yang tidak terlalu banyak.Dari analisis atas sumber daya tidak berwujud, diperoleh temuan bahwa Bank Pasar Lamongan memiliki kelemahan yaitu kegiatan operasional yang belum didukung oleh teknologi dan sistem yang memadai, sumber daya manusia yang lemah, profesionalisme manajemen yang tidak optimal, dan fungsi pengawasan dan pengendalian yang belum maksimal.Sedangkan kekuatan yang dimiliki Bank Pasar Lamongan yang dapat digunakan untuk bersaing dalam bisnis yaitu hubungan emosional yang tinggi dan rasa sentimen kedaerahan yang tinggi dan masyarakat Lamongan karena bank ini merupakan bank yang mumi dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten tersebut dan namanya telah melekat kuat dalam benak masyarakat Lamongan. Selain itu, terdapat rasa saling ketergantungan yang tinggi dengan pemilik modal tunggal yaitu Pemerintah Kabupaten Lamongan.Hasil analisis secara keseluruhan memberikan kesimpulan bahwa BPR Bank Pasar Lamongan merupakan bank yang memiliki kineija cukup baik dan sedang berkembang namun perlu ditingkatkan manajemen operasionalnya untuk dapat memaksimalkan perannya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.Pemilihan strategi yang akan digunakan diambil dengan menggunakan matriks empat dimensi SPACE. Melalui model ini didapatkan kesimpulan bahwa kecenderungan postur Bank Pasar Lamongan adalah bentuk kompetitif. Artinya Bank Pasar Lamongan beroperasi dalam industri yang menarik dengan lingkungan eksternal yang ramah dan stabil, serta dapat berkompetisi secara efektif karena memiliki keunggulan kompetitif yang relatif baik. Kelemahannya, perusahaan ini memiliki kondisi keuangan yang lemah.Dengan kecenderungan bentuk kompetitif, isu utama yang dihadapi Bank Pasar Lamongan adalah tentang ketersediaan finansial untuk mempertahankan posisi yang kompetitif dalam lingkungan industri yang menarik. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, strategi jangka panjang yang seharusnya dilakukan oleh Bank Pasar Lamongan adalah strategi agresif yang dapat mendukung peningkatan kekuatan rnansial yang menjadi kelemahannya.Strategi jangka panjang tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa strategi operasional sebagai berikut:Melakukan diferensiasi berupa penambahan atribut dalam produknya untuk meningkatkan daya saing yang dimilikinya. Strategi diferensiasi dapat dilakukan dengan mengembangkan produk Simapan yang selama ini menjadi produk andalannya menjadi lebih besar atau mengembangkan produk baru yang inovatif. Diferensiasi juga dapat dilakukan pada strategi pern.a.saran yang selama ini digunakan. Bank Pasar Lamongan dapat meneruskan program undian yang selama ini telah berjalan untuk nasabah penabung. Inovasi dalam program ini dapat dilakukan dengan tidak hanya menyediakan hadiah undian tetapi juga hadiah langsung. Hal ini dilakukan sebagai strategi penghimpunan dana yang selama ini terbukti cukup efektif dan sesuai dengan selera masyarakat Lamongan.Sedangkan untuk nasabah peminjam, Bank Pasar Lamongan juga dapat memberikan hadiah langsung bagi nasabah yang kreditnya disetujui atau angsurannya tidak terlambat dalam kurun waktu tertentu. Hadiah-hadiah tersebut selain dapat menarik nasabah peminjam barn juga dapat memotivasi nasabah untuk membayar pinjamannnya sesuai dengan peijanjian.Bank Pasar Lamongan juga dapat menaunbah portofolio produknya dengan masuk ke dalam jasa layanan yang berbasis komisi (fee based) misalnya dengan menjalin kerjasama dengan instansi milik pemerintah lain seperti PLAT, PDAM, atau Telkom untuk menyediakan jasa layanan pembayaran tagihan listrik, air, ataupun telepon melalui Bank Pasar Lamongan dengan bagi basil berupa komisi.- Memperluas target pasar yang dibidik, dari hanya pengusaha dan pedagang skala mikro menjadi mencakup unsur-unsur yang terkait dengan Pemerintah Daerah seperti Pegawai Negeri Sipil atau perusahaan rekanan Pemda. Strateginya dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi balk setingkat dinas, badan, ataupun instansi independen Iainnya untuk memberikan jasa kredit pada para Pegawai Negeri Sipil di instansi-instansi tersebut yang membutuhkan atau melakukan perikatan kerjasama dengan semua instansi atau badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk menawarkan program kredit modal kerja pada perusahaan rekanan Panda yang terlibat dalam proyek-proyek di Kabupaten Lamongan.Melakukan pendekatan pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menambah modalnya di Bank Pasar atau mengurangi prosentase kontribusinya pada Pendapatan Ash Daerah dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan pads Bank Pasar untuk meningkatkan kondisi finansialnya. Strategi ini dapat ditempuh dengan memanfaatkan kekhususan Bank Pasar Lamongan yang struktur kepemilikannya secara penuh dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

---

Indonesian economic development after the crisis in 1997 has brought Indonesia to a highly competitive era where Banking Industry is one of the major players. Bank Perkreditan Rakyat is one type of bank in Indonesia. This bank is different from Bank Umum as it has unique limitation and regulation in its business unit as what directed in UU Mo. 7 year 1992 about Banking. BPR industry plays a strategic role in Indonesian economics, especially as a main drive in micro, small and medium enterprises. BPR has been growing rapidly for the past 8 years in terms of the amount of capital collected and the credit/loan given to the public.In the other hand the implementation of UU no. 22 year 1999, which is improved by UU No. 32 year 2004 about Local Government, provides flexibility for local government to manage their own assets including enterprises owned by the local government. Local company has become prominent assets in which every local government makes them as the main source of income.One of the purposes of founding Bank Pasar, which 100% of shares owned by Lamongan Local Government, is to contribute to main local government income. Thus, it is necessary to formulate and plan correct strategy so that BPR Bank Pasar Lamongan is able to compete and achieve their goals to become one of the Local Enterprise which acts as a profit center for Lamongan Local Government.Local Enterprise BPR Pasar Lamongan (PD BPR Bank Pasar, which called Bank Pasar Lamongan) is a bank founded by Lamongan Local Government on December, 3'd 1952. At the beginning, this bank was founded to bridge the needs of those who require capital and those who needs to invest their money. Along time, Bank Pasar has transformed its status to Local Enterprise having a license from Ministry of Finance no. SKMU No. KET -361/MK 11/1985. Based on the Ministry of Finance Iisence, Bank Pasar's assets as Local Company is excluded from Lamongan Local assets. Furthermore, the status of Bank Pasar has been promoted to Bank Perkreditan Rakyat (BPR) which is based on UU No. 7 year 1992 about Banking Principles.General environmental analysis has shown that Indonesian economic, politic, and government is progressing well This condition is opening chances which must be turned into advantages by companies to win the competition in banking industry Taking the chances can be done by restructuring the company strategy. Strategy formulation must be based on internal and external analysis results which deduced to give information about the strengths and weaknesses of Bank Pasar Lamongan.Internal environmental analysis which uses analysis for the assets and intangible resources has described the assets owned are. Bank Pasar Lamongan owns high earning assets and relatively consistent from year to year, which is around 92%-93% out of total assets. This considerable amount of assets shows the increase in effective capital resources optimization. Bank Pasar Lamongan does not own any product which is based on commissions and all the products offered by Bank Pasar Lamonga are purely based on interest rate difference. Bank Pasar Lamongan business standard is not too high as the amount of assets are not too big and the type of product is not too varied Based on intangible resources analysis, Bank Pasar has some weaknesses, that the operational activities are still not supported by proper technology, strong human resources, optimum management professionalism, and maximum control and monitoring function.On the other side, Bank Pasar has a competitive advantage. that there is emotional relationship and high Lamongan public sentiment as the bank is owned purely by Lamongan local government, in which its name is strongly embedded in each an every Lamongan people. Besides that, there is high interdependency between the bank and the sole share holder, which is Lamongan Local Government.Overall analysis results concluded that BPR Bank Pasar Lamongan is a bank that has good productivity and it keeps on progressing. However, in order to improve its role as one of the main source of income for Kabupaten Lamongan Local government, its operational management needs to be improved Strategy selection is using Four Dimensional Matrix - SPACE. Based on this model, it is concluded that Bank Pasar Lamongan posture tend to have a competitive posture. It means that Bank Pasar Lamongan is operating in an attractive industry with external conducive and stable external environment, which it is able to compete effectively as it has a relatively good competitive advantages. Its weakness is this company has a weak financial condition.With its competitive tendency, the main issue that Bank Pasar faces is that financial availability to withhold its competitive position in attractive business environment. Thus, under these circumstances, the required grand strategy that Bank Pasar must take is aggressive strategy that can support its improvement on the financial strength, which has been its weakness.Grand strategy consists of the following Operational Strategies :Differentiating Products Attributes to increase competitive advantage. Differentiation strategy can be done by expanding Simapan product, which has been the main product , to be bigger or developing a new innovative product. D / erentiation can also be done in marketing strategy. Bank Pasar Lamongan may continue its lucky draws program for its savings customers. Innovation in this program can be done not only by providing prizes based on the lucky draw, but also direct prizes. It is a strategy to gather capital that it has been proven effective for Lamongan community.While for creditor, Bank Pasar Lamongan can also give gift prize for those whose applications are approved and within certain installment period Those prizes are not only attracting new creditors, but also motivating the current creditors to pay accordinglyBank Pasar Lamongan also can add its product portfolio by providing fee based services. In example by making agreement with PL1V, PDAM , or Telkom to provide services that enables customers to pay their electricity, water, or phone bills at Bank Pasar. In the other hand, Bank Pasar will receive fee from cooperated institution.Expanding the market from only entrepreneurs and traders in micro scale to Local government such civil servant or Local Government Company's partners. Its strategy is by building cooperation with government bodies, on the dinas level, and/or independent bodies that can give loan service to civil servant in related bodies that needs or has signed agreement with all the government bodies in Kabupaten government to offer business loan program to Local government partners involved in the Kabupaten Lamongan 's projects.Approaching Kabupaten Lamongan government to increase the amount of investment in Bank Favor or reduce its percentage of contribution in Local Government Income within certain limit of time to allow Bank Pasar to improve its financial condition. This strategy can be done by making the most of Bank Pasar special ownership structure, which is fully owned by Kabupaten Lamongan government."

"Sejak pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dengan adanya krisis tersebut, kinerja perbankan di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang memburuk. Agar dapat bangkit dari kondisi krisis moneter yang berdampak pada terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, maka salah satu langkah awal yang dilakukan Pemerintah adalah perbaikan (reformasi) di sektor ekonomi, terutama restrukturisasi di bidang perbankan. Restrukturisasi di bidang perbankan ini dimaksudkan untuk memacu tingkat kesehatan bank melalui berbagai tindakan seperti pemulihan tingkat solvabilitas, profitabilitas dan menempatkan kembali fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Pemulihan solvabilitas bank (net worth) adalah langkah yang berhubungan dengan penambahan modal/ekuitas dan pembenahan terhadap kualitas aktiva produktif.Penilaian kinerja bank oleh lembaga pengawas bank di beberapa negara terdapat perbedaan namun sebagai konsep dasar adalah penilaian menggunakan CAMEL (Capital, Assets Quality, Managements, Earnings dan Liabilities). Penilaian faktor CAMEL dimulai dengan menghitung nilai kredit dari setiap komponen dari masing-masing faktor. Dalam faktor permodalan dikenal rasio CAR sebagai faktor penilai kecukupan modal bank, sedangkan faktor kualitas aktiva produktif menggunakan dua rasio perhitungan yaitu rasio kualitas aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif. Penilaian manajemen atas dasar pertanyaan atau pernyataan yang meliputi 100 aspek pertanyaan, sedangkan faktor rentabilitas menggunakan dua rasio yaitu rasio ROA dan rasio BOPO serta faktor terakhir yaitu faktor likuiditas menggunakan dua rasio yaitu rasio LDR dan rasio antar bank. Untuk memperoleh nilai kredit, hasil kuantifikasi faktor CAMEL dikurangi atau ditambah dengan nilai kredit hasil pelaksanaan ketentuan tertentu yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Atas dasar jumlah nilai kredit ini, diberikan predikat tingkat kesehatan yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat. Penilaian kinerja dengan model CAMEL masih belum menggambarkan kondisi bank secara keseluruhan, oleh karena itu dilakukan analisis dengan metode "stress testing" dan analisis sensitivitas terutama untuk melihat kecukupan modal bank.Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa kinerja bank pada akhir tahun 1997 masih menunjukkan kondisi yang baik dengan CAR bank secara keseluruhan sebesar 9,19% dan 10 bank yang diteliti sebesar 9,1.1%. Setelah adanya krisis perbankan, kinerja bank pada umumnya menurun sangat drastis dan juga kinerja bank yang dilakukan rekapitalisasi baik dari segi permodalan, aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas. Modal bank rekapitalisasi mengalami penurunan dari Desember 1997 sebesar 9,11 menjadi negatif 37,99% bulan Desember 1998 dan juga modal bank secara keseluruhan negatif 15,68%. Selain itu kualitas aktiva produktif dan NPL bank yang diteliti memburuk dengan rasio KAP 39,95% dan rasio NPL 61,94%. Sementara itu untuk ROA bank secara keseluruhan negatif 18,76% dan bank rekapitalisasi negatif 39,72%. Dibandingkan dengan standar tingkat kesehatan (CAMEL) semua rasio baik untuk keseluruhan bank maupun bank rekapitalisasi di bawah standar tingkat kesehatan.Program rekapitalisasi yang dilakukan pemerintah berdampak pada perubahan kinerja bank yang tercermin dari adanya perubahan rasio CAR dari rasio negatif sebesar 77,6% menjadi positif 17,8%, rasio KAP dari rata-rata 50,4% menjadi 7,9%, rasio NPL dari rata-rata 62,3% menjadi 23,8%, rasio ROA dari rata-rata negatif 28,0% menjadi negatif 19,2% dan rasio LDR dari rata-rata sebesar 86,5% menjadi 39,6%. Namun demikian sampai dengan Desember 1999 kinerja bank rekapitalisasi yang diteliti, masih belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Dari segi permodalan masih terdapat 4 bank yang modalnya di bawah 8%, sampai dengan posisi bulan Desember 2000 kondisi CAR bank rekapitalisasi rata-rata sudah di atas standar yaitu 19,58% namun masih terdapat 3 bank yang dibawah 8%. Tiga bank yang dibawah standar ini adalah bank-bank swasta yang direkapitalisasi terlebih dahulu yang disebabkan antara lain klaim inter bank yang belum dapat diselesaikan, kondisi perkreditan yang terus memburuk dan belum selesainya program restrukturisasi kredit. Dari segi NPL untuk mencapai rasio 5% rata-rata baru mencapai 15,52% dan baru 2 bank rekapitalisasi yang telah memenuhi.Perilaku portofolio bank pada saat sebelum rekapitalisasi menunjukkan suatu perilaku portofolio yang normal dimana sumber dana sebagian besar ditempatkan pada porsi kredit yang diberikan pada tahun 1997 sebesar 18,8% dan tahun 1998 sebesar 85,1% yang berarti proses intermediasi dapat berjalan dengan baik. Namun pada periode 1999 dan 2000 ada perubahan perilaku portofolio bank, dimana penyediaan dan pada periode tersebut lebih banyak pada SBI dan Obligasi dengan komposisi 60,7% dan 63,6%, sedangkan porsi kredit untuk bank yang direkap sebesar 35,7% dan 26,2%. Dengan adanya struktur portofolio yang demikian maka proses intermediasi perbankan tidak berjalan sebagaimana mestinya.Dari hasil analisis sensitivitas apabila dilakukan swap obligasi pemerintah dengan kredit berakibat pada perubahan CAR yang cukup drastis dari rata-rata CAR bulan Juni 2001 sebesar 18,37% turun menjadi 8,02%. Sedangkan apabila obligasi dilakukan trading 30% maka CAR berubah dari 18,37% menjadi 11,31% dan terdapat 4 bank yang tidak memenuhi CAR 8%. Hasil metode "stress testing" apabila ada perubahan pertumbuhan kredit CAR bank yang direkapitalisasi turun dari rata-rata 20,8% menjadi 12,06%, sedangkan apabila dibarengi dengan kenaikan suku bunga 2% maka CAR bank menjadi 9,27%.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar restrukturisasi dapat berjalan dengan baik diperlukan prasyarat kondisi ekonomi yang stabil agar kegiatan bank "sustainable" dan perlu didampingi penyehatan sektor riil. Prasyarat lain yaitu mencabut ketentuan-ketentuan yang "counter productive", perbaikan aspek legal dan sumber daya manusia yang kompeten. Terhadap bank yang belum dapat mencapai CAR 8% dapat ditempuh dengan cara merger namun perlu dilakukan penyehatan aset bank yang akan di merger terlebih dahulu terutama pemindahan kredit yang bermasalah dan penyelesaian klaim inter bank. Disisi lain diperlukan pengawasan bank yang lebih baik dengan ketentuan-ketentuan yang telah disesuaikan dengan standar internasional dan mengarahkan bank untuk menerapkan praktek good coorporate governance."

"Tanggapan, masyarakat terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang selama ini lebih dikenal dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) demikian beragam dan seringkali bertentangan serta parsial. Istilah BLBI secara resmi baru dipergunakan oleh Bank Indonesia dalam bulan Maret 199E dan terdiri dari semua fasilitas Bank Indonesia yang tersedia bagi perbankan di luar KLBI.Pada awalnya BLBI merupakan pinjaman likulddas oleh bank dari Bank Indonesia- sehubungan dengan penarikan besar-besaran simpanan nasabah yang tidak dapat ditanggulangi oleh bank secara individual. Sebagian pinjaman ini kemudian dialihkan menjadi pinjaman bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebagai lembaga khusus untuk penyehatan bank-bank yang sakit", setelah bank-bank tersebut dibekukan operasinya (BBO) atau diambil alih manajemen dan kepemilikannya (BTO) oleh BPPN, sedangkan BPPN meminjam dananya dari Bank Indonesia. Sementara itu dana antar bank sebagai sumber likuiditas utama sebagian besar macet karena rendahnya kepercayaan terhadap perbankan. Bagaimanapun juga sebagai pinjaman, BLBI harus dikembalikan. Dalam keadaan normal untuk mengembalikan pinjaman tersebut oleh bank harus diciptakan sumber penerimaan (di sisi aktiva). Sayangnya dalam keadaan krisis, di mana banyak sektor riil mengalami kesulitan mengelola usahanya penerimaan dari bunga pinjaman dan pengembatian angsuran praktis sangat kecil. Bank beroperasi dalam posisi negatif spread yaitu pembayaran bunga simpanan nasabah Iebih tinggi dari pada bunga yang diterima.Dunia usaha mengalami kesulitan membayar kembali pinjamannya terutama pinjaman dalam valuta asing yang membengkak nilainya karena melemahnya rupiah. Pemberian BLB1 tersebut menimbulkan tanggung jawab perdata bank penerima bahkan tanggung jawab perdata bagi organ perseroan sehubungan dengan ketidakmampuan bank melunasi pinjaman BLBI.Berkaitan dengan persoalan tersebut, tesis ini menyoroti dan mengevaluasi bagaimana peranan tanggung jawab perdata organ perseroan bank take over terhadap pelunasan BLBI_ Secara garis besar tesis ini membahas : (1). Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. (2). Mekanisme pemberian dana bantuan Iikuiditas Bank Indonesia (BLBI) sehubungan dengan penerima BLBI sebagai Perseroan Terbatas yang harus pula tunduk pada ketentuan (UUPT). (3). Analisls Tanggung Jawab Perdata, Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Bank Take Over PT. Bank Central Asia dan PT. Bank Danamon Indonesia terhadap pelunasan BLBI."

"ABSTRAKIstilah gadai dalam Islam disebut ar-rahn. Definisi ar-rahn yaitu menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dart (harta) benda itu bila utang tidak dibayar. Hukum gadai terdapat dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan 283, As-sunnah dan ijma' para ulama. Bank BNI Unit Usaha Syariah lahir dengan konsep Dual Banking System yaitu penyediaan dua layanan perbankan secara konvensional dan syaniah sekaligus, telah mengeluarkan salah satu produk jasa yaitu gadai emas Syariah (ar-rahn). Dengan konsep Dual Banking System serta produk jasa ar-rahn yang cenderung baru tersebut tentu akan timbul permasalahan. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai keberadaan bank BNI Unit Usaha Syariah yang harus sesuai dengan hukum Islam, proses pemberian ar-rahn serta upaya penyelesaian pihak bank BNI Unit Syariah Syariah terhadap nasabah yang tidak melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo (wanprestasi), faktor pendukung dan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ar-rahn pada BNI Unit Usaha Syariah. Untuk dapat menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan wawancara.Berdasarkan penelitian yang dilakukan di temukan bahwa modal awal yang berupa modal inti pada bank BNI Unit Usaha Syariah berasal dari bank BNI Konvensional. Pengaturan dan pengawasan terhadap bank BNI Unit Usaha Syariah tetap dilakukan oleh Bank Indonesia dan badan khusus yaitu Dewan Syariah Nasional dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah sedangkan terhadap pemberian ar-rahn berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Upaya penyelesaian apabila nasabah wanprestasi melalui penjualan secara lelang baik di hadapan umum maupun di bawah tangan, namun apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah, arbitrase atau pengadilan. Adapun yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan ar-rahn adalah jumlah penduduk yang beragama Islam cukup banyak di Indonesia, kurang lebih hampir 90% dari total penduduk Indonesia dan salah satu faktor yang menjadi kendala adalah sumber daya insani yang kurang ahli, terutama juru taksir yang harus memiliki keahlian khusus.

---

ABSTRACT

The mortgage term in Islam is mentioned as ar-rahn. The definition of ar-rahn is making the object that is considered like a wealth as the belief from a debt that could be paid from (the price) the object when the debt was not paid. The mortgage law was received in al-qur'an, al-Baqarah verses 282 and 283, As-sunnah and ijma' the Muslim scholars. BNI Sharia Business Unit was born with the Dual Banking System concept that is the provisions of two banking services conventionally and Islamic canon law (sharia) at the same time, issued one of the service products that is the mortgage of Islamic canon law (sharia) gold (ar-rahn). With the concept of Dual Banking System as well as the service product ar-rahn that is considered new will certainly caused some problem.

In this Thesis the writer promoted the problem about the condition of BNI Sharia Business Unit must to run appropriate with Islamic law, giving ar-rahn as well as efforts of the resolution of the BNI Sharia's Business Unit side against the customer who did not settle funding when it is due (wanprestasi), the supporting factor and the factor that became the hindrance in the implementation of ar-rahn to BNI Sharia Business Unit. To be able to answer this problem, the writer used the method of bibliography research and juridical normative, supported with the interview. According to the research that was carried out, it was found that the initial capital that took the form of core capital to the BNI Sharia Business Unit came from conventional BNI. The regulation and the supervision of BNI Sharia Business Unit continue to be carried out by the Bank of Indonesia and government organization such as the Sharia National Council by placing Sharia Supervisor Council whereas towards giving ar-rahn was based on the Article number 8 commandment number 10, 1998. Resolution efforts if the wanprestasi's customer through the selling in a manner of good auction in the public or under the hands, but if in the later days should there be any dispute then it will be completed in a manner of the conference, arbitration or the court. Another supporting factor is the Muslim population which consists of 90% of the national population. However, good appraiser is hardly found in Indonesia."

"Sektor Jasa Perbankan yang dianggap sebagai nyawa dalam menggerakkan perekonomian suatu negara, memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kegiatan produksi sektor, faktor produksi dan institusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pembentukan PDRB Propinsi DKI tiga sektor dominan memberikan kontribusinya yaitu pertama sektor perdagangan, hotel, dan restoran, kedua, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, di mana sektor jasa perbankan merupakan konstributc; terbesar dalam sektor ini, dan ketiga sektor industri pengolahan.Besarnya kontribusi sektor jasa perbankan tersebut dapat dimaklumi selain karena peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara, di mana hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan juga karena propinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Indonesia sehingga membuat perputaran keuangan berpusat di DKI Jakarta.Sistem Neraca Sosial dan Ekonomi digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini untuk mengetahui besarnya peran dan jalur pengaruh sektor jasa perbankan tidak hanya pada faktor produksi, institusi tetapi juga terhadap kegiatan produksi dalam perekonomian DKI Jakarta.Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan diketahui bahwa pada blok Faktor Produksi, jasa perbankan sangat mempengaruhi pertama pada faktor produksi Kapital, kedua dan ketiga adalah pada faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji, dan Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji. Pada blok Institusi, jasa perbankan sangat mempengaruhi pendapatan institusi Perusahaan serta institusi Rumah Tangga golongan X dan Rumah Tangga golongan IX. Sedangkan pada blok Kegiatan Produksi sektor yang dipengaruhi secara global (tiga terbesar) oleh jasa perbankan adalah, pertama sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan; kedua, sektor Restoran; dan ketiga, sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi.Alur pengaruh sektor jasa perbankan pada blok Faktor Produksi yaitu secara langsung terhadap faktor produksi Kapital (Non tenaker), terhadap faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji dan terhadap faktor produksi Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji. Selain melaui jalur langsung, juga melalui 4 jalur tidak langsung yaitu melalui sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, melalui sektor Jasa Asuransi, melalui sektor Jasa Lembaga Keuangan bukan Bank dan melalui sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan.Sedangkan pada blok Institusi alur pengaruh sektor jasa perbankan adalah secara tidak langsung yaitu terhadap institusi Perusahaan, Rumah Tangga golongan X dan Rumah Tangga go!ongan IX, melalui faktor produksi Kapital (Non tenaker), faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji dan melalui faktor produksi Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji, kecuali terhadap institusi Perusahaan hanya terdapat satu jalur yaitu melalui faktor produksi Kapital.Alur pengaruh sektor jasa perbankan pada blok Kegiatan Produksi yaitu secara langsung terhadap sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan pengaruh secara tidak langsung yaitu melalui sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, melalui sektor Jasa Asuransi dan meiaiui sektor jasa Lembaga Keuangan bukan Bank. Sedangkan pengaruh terhadap sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, selain melalui jalur langsung, juga berpengaruh secara tidak langsung yaitu melalui sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan pengaruh terhadap sektor Restoran hanya melalui jalur langsung.Melihat adanya keterkaitan dan pengaruh yang cukup signifikan maka kiranya formulasi dan penerapan kebijakan pada sektor jasa perbankan tidak hanya memperhatikan pengaruh terhadap sektor jasa perbankan itu sendiri tetapi perlu mencemati ketekaitan dan pengaruhnya terhadap sektor-sektor lain, khususnya pada sektor yang mempunyai besaran penganda neraca atau pengganda global besar baik pada blok Faktor Produksi, blok Institusi maupun blok Kegiatan Produksi."

"Kemiskinan yang mengakibatkan kerugian dalam berbagai segi kehidupan perlu penanganan secara tepat, agar keadaan tersebut dapat segera teratasi. Timbulnya kemiskinan tersebut diakibatkan karena belum adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Untuk itu agar ketimpangan tersebut dapat dikurangi maka diperlukan suatu kebijakan redistribusi pendapatan.Salah satu kebijakan yang telah ditempuh di Indonesia dalam rangka redistribusi pendapatan adalah melalui Pelaksanaan Proyek Kredit Mikro (PKM) yang telah dimulai pada akhir tahun 1995 dan berakhir tahun 2000. PKM tersebut merupakan proyek bersama antara Bank Indonesia dengan Asian Development Bank.Sumber dana PKM berasal dari pinjaman lunak _+ Asian Development Bank scbesar 60 % dan 40 % dari Bank Indonesia yang seluruhnya berjumlah _+ US $ 42,5 juta.Berkenaan dengan itu, menarik kiranya dilakukan kajian terhadap pelaksanaan PKM dimaksud, untuk memperoleh gambaran mengenai : implikasi PKM terhadap pendapatan peserta proyek, apakah jenis kelamin dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, seberapa besar dampak yang diberikan oleh PKM terhadap pendapatan midterm nasabah mikro, bagaimana mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PKM, serta bagaimana perm Bank Indonesia dalam pemberdayaan BPR untuk mengembangkan pengusaha kecil dan mikro.Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari Analisis Beda Rata-rata serta Model Regresi Log Linier. Model i.ni dapat digunakan untuk memproyeksikan peluang peningkatan pendapatan nasabah midterm mikro sehubungan dengan adanya PKM. Variabel-variabel penting yang diduga mempengaruhi pendapatan midterm nasabah ini adalah : pendapatan baseline nasabah mikro, pinjaman baseline (PKM), jenis kelamin serta tingkat pendidikan.Sumber data berasal dari Biro Kredit Bank Indonesia, disamping itu somber data juga berasal dari kepustakaan melalui laporan dan jurnal ilmiah serta informasi lainnya yang relevan yang ada di Bank Indonesia.Dari hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kenaikan pendapatan sebelum & scsudah mengikuti PKM sebesar 29,49 %, hasil tersebut telah memperhitungkan tingkat inflasi dan tingkat suku bunga.Sesuai hasil individual tes yang dihasilkan diketahui bahwa jenis kelamin dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada pendapatan midtermnya.Pengusaha Mikro mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Karena memiliki keunggulan dalam kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja.Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam pemberdayaan BPR untuk pengembangan usaha kecil dan mikro dapat dilaksanakan melalui pengaturan di sektor perbankan (khususnya BPR) dalam hal penyaluran kredit."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSN Devisa) dan Bank Asing sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997 serta untuk mengetahui perubahan fungsi biaya bank antara sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997. Selain itu penelitian bertujuan juga untuk mengetahui perbedaan daya tahan terhadap krisis antara BUSN Devisa dan Bank Asing, serta mengevaluasi ketepatan penggunaan rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank.Data yang digunakan adalah data sekunder dari Bank Indonesia untuk posisi akhir tahun 1996-2002. Sampel penelitian diambil sebanyak 34 bank sample yang terdiri dari 24 BUSN Devisa dan 10 bank asing. Untuk kelompok BUSN Devisa, sampel diambil sebanyak 24 bank dari populasi sebanyak 38 bank. Sementara itu, untuk bank asing diambil dari seluruh populasi bank yaitu 10 bank asing.Analisis data dilakukan dengan cara

1. menghitung rasio-rasio keuangan mencakup rasio likuiditas, solvabilitas,
2. rentabilitas dan kualitas aktiva produktif;
3. melakukan estimasi fungsi biaya bank dengan persamaan regresi tinier berganda;
4. melakukan uji statistik untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara BUSN Devisa dan bank asing, perbedaan kinerja keuangan bank sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997, serta perbedaan fungsi biaya bank antara sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997. Uji statistik yang digunakan ada tiga yaitu (1) Mann-Whitney Test-, (2) Wilcoxon Signed Rank Test, dan (3) Uji Data Panel dengan Variabel Dummy.

Dari hasil perbandingan dengan melihat rasio-rasio tingkat kesehatan secara individual terlihat bahwa Bank Asing relative masih lebih baik dibandingkan dengan BUSN - Devisa, demikian pula jika dilihat secara keseluruhan tingkat kesehatannya maupun dan rasio biaya dibagi asset ternyata Bank Asing masih lebih baik dibandingkan BUSN - Devisa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun Bank Asing terkena dampak krisis seperti BUSN - Devisa namun pemulihannya relative lebih cepat dibandingkan BUSN - Devisa. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa untuk beberapa rasio yaitu CAR, PPAP, ROA, BOPO terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok bank tersebut. Dad uji statistik diperoleh pula bahwa kecuali CAR dan rasio PPAP, hampir seluruh rasla keuangan yang diuji menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank sampel sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997.Berdasarkan hasil estimasi fungsi biaya bank dari 34 bank sampel selama 6 tahun dengan memasukkan variabel dummy, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara fungsi biaya bank sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997. Variabel yang secara signifikan mempengaruhi biaya total bank adalah tabungan dan deposito.Berdasarkan angka rasio keuangan kelompok Bank Asing diperoleh hasil bahwa dalam beberapa rasio keuangan tidak mengalami perubdaan yang drastis selama selama periode krisis. Hal ini disebabkan bank asing berstatus kantor cabang sehingga kantor pusat bank asing dapat mendukung dalam hal terdapat permasalahan likuiditas atau permodalan. Berdasarkan evaluasi kinerja keuangan bank sejak periode krisis ekonomi 1997 diperoleh simpulan bahwa diperlukan tambahan tolok ukur yang bersifat kualitatif dan kuantitatif untuk melengkapi rasio keuangan yang telali digunakan. Selama ini penilaian kondisi bank hanya didasarkan pada risiko kredit, sehingga perlu diperluas dengan memperhitungkan risiko pasar."