Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah dan PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, selanjutnya oleh Menteri Dalam Negeri diterbitkan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya di Propinsi Sumatera Selatan diterbitkan surat edaran Gubemur nomor 010/SE/V1/2003 bahwa semua instansi harus melaksanakan sistem anggaran yang baru yaitu anggaran berbasis kinerja, dimana usulan anggaran semula disebut DUP (Daftar Usulan proyek), dan pada sistem anggaran yang barn disebut RASK(Rencana Anggaran Satuan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang penyusunan anggaran dengan sistem RASK dinar Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan tahun 2004.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagai upaya untuk menggali lebih jauh unsur masukan, unsur proses, unsur keluaran serta masalah-masalah yang timbul dalam penyusunan RASK Dinas Kesehatan propinsi Sumatera Selatan tahun 2004. Hasilnya pada unsur masukan adalah bahwa Penyusunan RASK Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan tahun 2004 dikoordinasikan oleh Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan, tenaga, dana, jadwal dan petunjuk pelaksanaan belum ada secara khusus, pada unsur proses didapatkan Koordinasi lintas sektoral dan Bimbingan teknis belum dilaksanakan dan pada unsur keluaran didapatkan bahwa anggaran publik telah lebih besar ( 81,4%) dari anggaran aparatur (18,6 %) serta anggaran untuk Upaya Kesehatan Masyarakat telah lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk Upaya Kesehatan Perorangan.Setelah didapatkan informasi ini, akan disampaikan kepada pihak Dinas kesehatan propinsi Sumatera Selatan, Bappeda Propinsi Sumatera Selatan serta Komisi E DPRD Propinsi Sumatera Selatan, untuk dijadikan masukan bagi penyusunan RASK tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik lagi.

---

Budgeting Analysis of the System of Unit Budgeting Plan for the Province of South Sumatera Health Office in 2004The Bill number 22 year 1999 regarding Local Government and the Bill number 25 year 1999 regarding Financial Balance between Central Government and Local Government that followed up with Government Regulation number 105 year 2000 as regards Local Financial Management and Responsibility. Then base on the Minister of Home Affairs' Decree number 29 year 2002 as regards the Guidelines of Local Financial Responsibility and Control, and Procedures of Local Expense and Revenue Budgeting and the Letter of Governor number 010/SE/VI/2003 that stated all institutions have to apply the new budgeting system which called performance base budgeting. The previous budget proposal called the list of project proposal but right now it is called System of Unit Budgeting Plan. For that reason, the writer was interested to assess further more about making of budgeting with System of Unit Budgeting Plan of the Province of South Sumatera Health Office in 2004.

The study was conducted using qualitative approach. It was to assess further more about input, process, and output aspects, as well as problems in making of Unit Budgeting Plan in the Health Office in the year 2004. The study result showed that input aspect as Unit Budgeting Plan was coordinated by Sub Division of Health Program Evaluation and Planning, however human resource, fund, schedule, and specific guidelines to do it were unavailable. Process aspect showed that inter-sector coordination and technical building was not conducted yet. Output aspect showed that budget for public (81.4%) had been higher than budget for human resources (18.6%), and budget for public health programs had been higher than budget for individual health programs.

The study result above could become inputs for related institutions in the province level such as the Province of South Sumatera Health Office, District Planning Board, and Commission E of District Parliament to make the better Unit Budgeting Plan in many years to come."

"Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan bidang ekonomi di Indonesia, salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah menyebarkan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang masih kekurangan penduduk melalui transmigrasi dan pemukiman perambah hutan. Diharapkan dengan upaya ini akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang bertransmigrasi sebagaimana tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan diserahkan pemerintah pada Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya dalam Kabinet Pembangunan V. Jumlah penduduk yang dapat disebarkan/dipindahkan selama (Repelita V/Pelita V) sebanyak 227.808 KK dari target 550.000 KK. Pada periode yang sama jumlah penduduk yang dapat disebarkan/ dipindahkan khusus di wilayah Propinsi Sumatera Selatan sebanyak 28.951 KK dari target 30.197 KK. Dalam rangka merealisasikan pemindahan tersebut jumlah anggaran pembangunan yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan dalam DUP sebesar Rp.287.909.950.000,-tetapi realisasi yang dialokasikan pemerintah dalam DIP hanya sebesar Rp.198.466.310.000. Anggaran pembangunan yang dapat dialokasikan oleh pemerintah pada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Sumatera Selatan dalam DIP sebenarnya dapat lebih besar, namun karena adanya masalah dalam penyusunan anggaran pembangunan maka jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah hanya sebesar jumlah tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pembangunan Pada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan, dengan metode penelitian deskriptif analisis dan berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui :

1. Bagaimana penyusunan anggaran pembangunan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan dilakukan ;
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan anggaran pembangunan tersebut.

Hasil penelitian dituangkan dalam beberapa butir kesimpulan diikuti dengan saran-saran sebagai bahan untuk memperbaiki penyusunan anggaran pembangunan pada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan, sehingga jumlah anggaran dalam DIP yang selama ini selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diusulkan dalam DUP dapat dihindari atau ditekan seminimal mungkin."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur informasi kinerja dan alokasi belanja tahun 2016 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan logic model dan alokasi efisiensi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa outcome pada level Kementerian dan Eselon 1 perlu dilakukan penyesuaian. Outcome belum menggambarkan capaian kinerja secara jelas, dan kurang relevan terhadap tujuan Kementerian. Pengalokasian belanja tahun 2016 belum sepenuhnya optimal jika dihubungkan dengan alokasi efisiensi. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya alokasi untuk sektor prioritas, peningkatan nilai belanja input tidak diikuti dengan kuantitas kebijakan output yang dihasilkan, belum adanya realokasi belanja, dan pengalokasiannya masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

The purpose of this research is to analyze the performance information structure and budget allocation of Coordinating Ministry for Economic Affairs in 2016. This research uses qualitative analysis with logic model and efficient allocation. Outcome in ministerial and echelon 1 level need to adjust. Existing outcome does not clearly describe achievement condition and irrelevant to the ministry's objectives. Budget allocation in 2016 is not yet optimum. This problem is caused by less allocation on priority sectors, increasing input is not followed by increasing output, no budget reallocation in successful priority program, and budget allocation still refers to the previous budget."

"Desentralisasi bertujuan memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada daerah menuju otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka memberi pelayanan dan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat serta pemberdayaan (empowering) masyarakat.Dalam upaya pelaksanaan desentralisasi, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 tentang Kewenangaan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Dalam peraturan tersebut kewenangan pemerintah pusat lebih kepada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standard, kriteria dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan antara lain untuk mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara serta menjamin kualitas pelayanan umum yang berskala nasional.Untuk mengetahui seberapa besar berubahan yang telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dilakukan suatu evaluasi yang membandingkan program-program Departemen Kesehatan pada masa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 dan masa diberlakukannya peraturan tersebut sehingga dapat terjawab pertanyaan-pertanyaan berikut; Seberapa jauh perbedaan anggaran kesehatan sebelum dan saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000? Bagaimanakah proporsi anggaran pada masing-masing program sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000? Seberapa besar perubahan anggaran sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 untuk setiap program? Bagaimanakah implikasi kebijakan publik yang sebaiknya diambil oleh Departemen Kesehatan?Untuk menganalisis permasalahannya digunakan metode pengukuran efisiensi anggaran belanja Departemen Kesehatan, dengan melihat proporsi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan yang dilakukan terhadap data tahun 1997/1998 - 2000 sebagai masa pra desentralisasi dan tahun 2001- 2002 sebagai era desentralisasi. Analisa statistik dilakukan dengan bantuan program Exel-for window untuk menggambarkan proporsi masing-masing variable.Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) tidak ada perbedaan anggaran kesehatan yang mencolok pada masa pra dan pasta desentralisasi; (2) meningkatnya pengeluaran pemerintah tidak selalu diikuti dengan meningkatnya anggaran kesehatan; (3) porsi anggaran belanja rutin Departemen Kesehatan selalu lebih besar dari anggaran pembangunan; (4) Belanja Pegawai selalu memiliki porsi terbesar dari anggaran belanja rutin baik pada masa pra desentralisasi maupun era desentralisasi. Walaupun ada perubahan pengelompokan program kesehatan pada masa desentralisasi, dan telah adanya paradigma sehat yang lebih mengutamakan kegiatan promotif dan preventif namun dari analisis kegiatan menunjukkan bahwa program pelayanan kesehatan tetap menduduki prioritas pertama baik pada masa pra desentralisasi maupun era desentralisasi hanya terjadi sedikit pergeseran proporsi pada program kesehatan lainnya. Selain itu masih banyak kegiatan yang berdasar peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, masih dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, dan hanya ada sedikit pergeseran proporsi dari program.Kesimpulan dari analisis ini adalah pelaksanaan desentralisasi belum sepenuhnya dilaksanakan di Departemen Kesehatan, terbukti dengan masih banyaknya kewenangan daerah yang masih dilakukan oleh pemerintah pusat dan masih sedikitnya produk kebijakan/pedoman/standard yang mendorong pelaksanaan desentralisasi di daerah dimana justru hal tersebut yang sangat dibutuhkan oleh daerah.Saran yang disampaikan adalah agar Departemen Kesehatan melakukan pengkajian tentang program-program/kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan prioritas program yang mendukung pembangunan kesehatan secara makro sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.Kepustakaan : 40 (1986 - 2001)."

"[Skripsi ini membahas efektivitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran pembangunan yang dilakukan Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan terhadap kinerja K.L. sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan konsep sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan yang dikemukakan Kusek Rist 2004. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi yang dilakukan kedua lembaga tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan yang dipengaruhi oleh kriteria kriteria berikut kurangnya koordinasi antar K.L. evaluator hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak mendukung prinsip penganggaran berbasis kinerja hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak ditindaklanjuti sistem yang sering bermasalah terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM serta tidak adanya pemberian insentif.

---

This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting. This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design. The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives.; This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives , This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives ]"

"Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang didukung dengan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam good governance. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah tepat, efisien, efektif, dan bertanggung jawab membutuhkan adanya transparansi dalam proses penyusunan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Perda No.8/2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Inti dari Perda tersebut adalah budgeting reform, yaitu menerapkan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada outcome/hasil. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini lebih difokuskan kepada faktor-faktor apa yang mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja di Propinsi DKI Jakarta?. Penelitian dilakukan di lingkungan Badan Perencana Daerah dan Biro Keuangan, dengan jumlah populasi sebesar 173 orang. Oleh karena keterbatasan penulis, penelitian ini dilakukan terhadap sampel yang berjumlah 51 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket, berisi daftar pertanyaan yang dikembangkan dari indikator-indikator yang diteliti.Hasil penelitian menggunakan perhitungan analisis faktor dengan teknik Principal Component Analysis menunjukkan bahwa terdapat 7 faktor yang mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja di Propinsi DKI Jakarta adalah (1) faktor ketrampilan dan keahlian (46.686%); (2) faktor dokumen perencanaan (9.591%); (3) faktor pengetahuan tentang anggaran (5.238%); (4) faktor prosedur perencanaan anggaran (4.601%); (5) faktor data (4.273%); (6) faktor inforrnasi yang valid dan mutakhir (3.261%); dan (7) faktor deskripsi kerja (2.819%). Dari ketujuh faktor tersebut, berdasarkan hasil regresi linier temyata terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perencanaan di Bapeda yaitu F2, F3, F4, F5, dan F7, sedangkan untuk Biro keuangan hanya melibatkan 4 faktor yaitu F2, F3, F4, dan F5. secara keseluruhan ketujuh faktor tersebut mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja.Bertolak dari penelitian tersebut di atas, upaya yang dilakukan agar perencanaan anggaran berbasis kinerja dapat berjalan dengan baik adalah perlu disusun suatu sistem dan prosedur yang dapat menjelaskan wilayah kerja masing-masing di tingkat perencana maupun di tingkat operasional; melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pegawai baik di lingkungan perencanan maupun di lingkungan operasional; perlu disusun dan disempumakan standar analisa belanja, standar biaya, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimum."

"ABSTRAKPeningkatan kebutuhan tenaga listrik dengan sangat pesat memaksa Pemerintah memacu perkembangan perusahaan 1istrik yang dimiliki oleh negara, yakni Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN).Pada tahun 1978/1979 penjualan tenaga listrik di PLN adalah 4,3 TWh dan pada tahun 1988/1989 menjadi 19,7 TWh. Pada tahun 2000 yang akan datang penjualan tenaga listrik diproyeksikan menjadi sekitar 84 TWh. Peningkatan penjualan tersebut menuntut peningkatan dalam kapasitas terpasang dan sejalan dengan itu tentunya juga berarti peningkatan asset perusahaan tersebut.Melihat pertumbuhan seperti di atas sampai tahun 1988/1989 serta proyeksi pertumbuhan yang ternyata sangat besar, maka kegiatan operasiona1 PLN yang tercermin da1am pendapatan dan biaya perlu kiranya direncanakan dan dikendalikan dengan baik.Sebagai Perusahaan Umum, disamping ditugaskan menga1irkan listrik ke seluruh wilayah Indonesia, PLN juga ditugaskan untuk mencari laba. Dengan demikian, agar kedua tugas ini dapat dijalankan dengan baik, maka perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional PLN melalui penerapan anggaran secara tepat dan baik dirasakan menjadi suatu kebutuhan yang vital.Kebutuhan akan perencanaan dan pengendalian melalui anggaran semakin perlu jika melihat turun-naiknya laba setiap tahun serta adanya perbedaan yang jauh antara anggaran dan realisasi laba dari tahun ke tahun. Yang menjadi masalah adalah apa yang menjadi penyebab terlampauinya laba yang di anggarkan atau apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya laba yang dianggarkan. Masalah tersebut mungkin disebabkan oleh terlalu rendah/tingginya laba yang dianggarkan dan atau sistem penyusunan anggaraan yang belum baik dan atau tidak ketatnya pengendalian atas pelaksanaan anggaran operasional.Tujuan penulisan Karya Akhir ini adalah untuk mencoba memberikan jalan ke1uar kepada PLN atas masalah-masalah yang ditemukan dalam proses anggaran operasional.Metode yang dipergunakan dalam penelitian masalah adalah dengan pembandingan antara proses anggaran yang terjadi di PLN dan teori-teori yang berhubungan dengan proses anggaran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLN hendaknya memperbaiki sistem penyusunan anggaran dengan membuat pedoman penyusunan anggaran operasional yang permanen dan memperbaiki pedoman oelaksanaan dan pelaporan realisasi anggaran operasional. Disamping itu, agar anggaran operasional dapat berperan maksimal sebagai alat perencanaan dan pengendalian, maka PLN juga pelu lebih melibatkan Pusat Anggaran/Satuan Administrasi da1am proses penyusunan anggaran. Pimpinan dapat bersikap tegas dalam menghukum atau menegur setiap bawahan yang tidak melaksanakan anggaran dengan baik. Dengan perkataan lain PLN harus dapat menjadikan anggaran operasional sebagai tolak ukur prestasi manajer dan para pe1aksana anggaran lainnya, sehingga harapan akan berfungsinya anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dapat terwujud."

"Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah tentang keterbatasan anggaran item PKK narapidana di Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang dimana sementara ini pemerintah hanya mampu menganggarkan seadanya. Atas permasalahan tersebut diatas ingin diketahui; Apa saja problema Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang, terkait dengan kondisi keterbatasan anggaran item PKK narapidana ? dan Apa saja solusi yang dilakukan Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang, terkait dengan kondisi keterbatasan anggaran item PKK narapidana agar pembinaan tetap optimal ? Teori yang digunakan untuk menjelaskan alur pikir tesis adalah teori kebijakan publik dan teori kebijakan kriminal yang sangat erat kaitannya dengan tema yang diangkat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, karena dengan metode penelitian tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas dan memperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang suatu problema dan solusi yang dialami dan dilakukan oleh Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa permasalahan / problema dalam hal PKK narapidana tidak pernah menjadi bahan formulasi, dan solusi yang dilakukan pun tidak pernah menjadi bahan evaluasi untuk penentuan kebijakan yang berikutnya. Di satu pihak dimana suatu kebijakan publik seharusnya melalui proses formulasi, implementasi dan evaluasi, namun pada kenyataan yang ada di lapas formulasi berjalan sendiri, implementasi berjalan sendiri dan begitu pula dengan evaluasi juga berjalan sendiri. Sehingga kondisi keterbatasan anggaran dan permasalahan PKK belum dapat diatasi secara baik.Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran/rekomendasi; bahwa untuk menyiasati keterbatasan anggaran item PKK narapidana, pada kedua lapas tersebut perlu lebih banyak lagi membangun jejaring untuk kerjasama / kemitraan dengan pihak lain yang dapat memberi peluang pada terselenggaranya PKK yang lebih baik. Agar dibuat regulasi yang mengamanatkan kepada instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sama dengan kegiatan PKK narapidana mengalokasikan pula anggaran kegiatan instansinya untuk PKK narapidana.

---

The issue which lifted in this thesis is about the budget limitation of Personal Guidance and Independent's (PKK) Item for the Inmates in First Class Prison of Tangerang and Prison for Male Juvenile of Tangerang, which is the government so far only capable providing limited budget. Based on problem above, this thesis try to examine what are the problem in those prison that cause by the limited budget for PKK? Then what the solution offer by those prison in order to optimalized the use of that limited budget for inmates guidance.The thesis use the theory of public policy and theory of criminal policy to explain the way of think. The research use the descriptive qualitative research method because that method could give a clearer perspective and give a vast information about the problems and the solution which occurs in First Class Prison of Tangerang and Prison for Male Juvenile of Tangerang.The research indicates that the problems never been formulated, and the solution that been done never became an evalution for the decision of next policy. On the other hand, a public policy should be through the process of formulation, implementation, and evaluation, but on the reality, each of those process occurs partially, not as a whole process. Thus, the condition of limited budget and the problems in PKK is not yet being taken with good. Based on the above explanation, the writer come up with an sugestion and recomendation that in order to overcome the limited budget of PKK item, in both of prison mentioned above needs to make more a cooperation or partnership with the other party that could bring an opportunity to held a better PKK programmes. The regulation needed for the government institution which have the same function and main duty of the PKK programmes to allocate the budget for the PKK programmes for inmates."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara dua defisit berdasarkan empat kemungkinan bentuk hubungan antara defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan, yaitu.: 1) defisit anggaran menyebabkan defisit transaksi berjalan; 2) defisit transaksi berjalan menyebabkan defisit dan 3) adanya hubungan timbal balik di antara keduanya, atau 4) tidak ada hubungan sebab akibat di antara keduanya. Penelitian ini menerapkan model Vector Autoregression dan menggunakan tes kausalitas Granger untuk menemukan hubungan antara tiga variabel, yaitu: neraca anggaran pemerintah, neraca transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergerakan kausalitas dari anggaran pemerintah menuju transaksi berjalan, dengan nilai tukar sebagai mekanisme transmisi di antara kedua defisit tersebut.

---

This study aims to investigate the relationship pattern between the two deficits, considering there are at least four possible forms of relationship between budget deficit and the current account deficit, i.e.: 1) The budget deficit causes the current account deficit; 2) The current account deficit causes the budget deficit and 3) There is a reciprocal relationship between them, or 4) They do not have a causal relationship. This study applies the VAR model and using Granger Causality test to find the relationship between three variables: the government budget balance, the current account balance and the real exchange rate. The results show that the causality direction goes from balanced budget to current account, and the transmission mechanism between the two deficits is the exchange rate."

"Expending in regional budget has important role in excuting regional government activiries. Effectiviness of expending in regional budget its direct influence to effectiveness of public service delivery, and in its turn will determine the success of regional development..... "