Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyakit ISPA merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian balita, dan salah satu usaha untuk menurunkannya adalah penanganan yang tepat pada balita tersebut, Yaitu dengan melihat pola pencarian pengobatan yang dilakukan oleh ibu dengan balita penderita ISPA, salah satu faktor yang mempengaruhi pencarian pengobatan adalah status ekonomi keluarga, dan faktor ini merupakan indikator kemampuan keluarga secara ekonomi, semakin bailk status ekonomi keluarga tersebut semakin mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan.Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya pengaruh tingkat sosial ekonomi dan jaminan biaya pelayanan kesehatan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk balita yang menderita ISPA tahun 2001. Penelitian tentang pengaruh tingkat ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencarian pengobatan untuk balita yang menderita ISPA dengan desain penelitian yaitu cross sectional. Data yang dipergunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasionai 2001 (SUSENAS 2001) yang meliputi hasil seluruh propinsi di Indonesia. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cross Sectional.Lingkup analisis ini adalah balita yang mengalami salah satu atau lebih gejala penyakit Infeksi Saluran Pemapasan Akut. Variabel yang dianalisis terbatas pada variabel yang terdapat pada penelitian SUSENAS 2001 yaitu tingkat ekonomi, umur ibu, umur ayah, umur anak, jumlah anggota ruznali tangga, jumlah balita, nomer unit, pendidikan ibu dan ayah, pekerjaan ibu dan ayah, daerah tempat tinggal, jenis kelamin anak, jaminan pembiayaan kesehatan dan gangguan aktifitas.Dari hasil analisis diketahui bahwa tidak semua balita ISPA dibawa berobat ke pelayanan kesehatan dan tingkat ekonomi berpengaruh dengan pencarian pengobatan, dimana keluarga dengan tingkat ekonomi kurang berpeluang 1,42 kali, keluarga dengan tingkat ekonomi sedang berpeluang 1,65 kali, keluarga dengan tingkat ekonomi cukup berpeluang 1,56 kali dan keluarga dengan tingkat ekonomi tinggi berpeluang 2,09 kali untuk menggunakan pelayanan kesehatan bagi balita ISPA dibandingkan ibu yang mempunyai tingkat ekonomi rendah setelah dikontrol oleh faktor pendidikan ibu. Adapun faktor lain yang terbukti mempunyai efek konfonder adalah pendidikan ibu. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat ekonomi keluarga, semakin tinggi peluang untuk mencari pengobatan ke pelayanan kesehataan.

---

The Influence of Economics Status to Medication Seeking For Under-Fives with ARI, Year of 2001Acute respiratory infection (ARI) disease is one of main causes of under-five's mortality and morbidity, one of the efforts to reduce under-five's mortality and morbidity is the right actions to taking care of ARI, that is by observing the medication seeking pattern for under-fives with ARI among mothers. One of factors that influence medication seeking is economics status of family which is the indicator on family ability economically, the more well on economics status of family the more better ability to fulfill the needs on health care cost.

Objective of this study is to find out the influence of social economical level and healthcare service charge security to health care utilization for under-fives with ARI year of 2001. This study is using cross sectional design, the data that has been used is from National Survey on Social and Economical Status 2001 (SUSENAS 2001) which including all results from all provinces in Indonesia.

Scope of this analysis is under-fives which experienced one or more symptoms of Acute Respiratory Disease. Analysis has done only in variables which found in SUSENAS 2001, which are economics status, mother's age, father's age, number of family members, number of under-five, order, parents' education, parents' knowledge, neighborhood, child's gender, health charge security, and activity disorder.

The analysis has found that not all under-fives with ARI taken to health service and the economics status is influencing medication seeking, where family with low economics status has chance 1,42 tines to get ARI, family with middle economics status has chance 1,65 times and family with high economics status has chance 2,09 times in using health service for under-fives with AR1 compared to mother who has low economics status after controlled by mother's education factor. Other factor which proven to has confounding effect is mother's education, which mean the more higher of mother's education the more higher the chance of medication seeking to health services."

"Tahun 2015 merupakan tahun akhir dari pencapaian target pembangunan di dunia, yang disepakati oleh hampir 200 negara anggota PBB di New York, Amerika Serikat, untuk masa awal era melenium ke-3. Kesepakatan ini saat ini populer disebut dengan MDGs. Kesejahteraan masyarakat di dunia adalah ujung dari semua target yang hendak dicapai itu. Kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukan dari banyak aspek. Salah satu aspek yang cukup penting adalah kesehatan. Hasil pembangunan tidak akan ada artinya jika sebagian masyarakat tidak sehat. Pembangunan itupun tidak akan langgeng jika sebagian masyarakatnya sakit. Tesis ini mengkaji perihal pengaruh kebijakan pemerintah daerah di Indonesia melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanjanya untuk kesehatan dengan hasil (outcome) kesehatan masyarakat. Outcome kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama periode tahun 2005 sampai dengan 2010 belanja pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota) untuk kesehatan telah berpengaruh positif terhadap angka harapan hidup dan berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi. Artinya, selama periode 2005-2010 perkembangan belanja pemerintah daerah untuk kesehatan sejalan dengan harapan, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap 1% kenaikan belanja pemerintah untuk kesehatan telah meningkatkan angka harapan hidup sebesar 0.1 poin dan menurunkan angka kematian bayi sebesar 0.39 per seribu kelahiran bayi hidup.

---

Almost 200 countries, member of United Nation has signed the an aggrement of Millenium Development Goals (MDGs) which will be ending in 2015 as the early of third miillenium era. The purpose of this aggrement is to achieve the community welfare for the whole of the nations. Many aspect can describe community welfare, one of the most important is health aspect. Development results will not be any sense if most people are not healthy. Sustainable development cannot be reach if many people are not healthy.

This research examines the effect of Indonesian government policies through a budget allocation of income and government expenditure for health with the outcomes of public health. The outcomes used in this research is the life expectancy and infant mortality.

The findings of this research show that during the period of 2005-2010 local government expenditure for health has a positive significant effect on life expectancy and negative significant effect on infant mortality. This finding means that local government expenditure for health significanly increase community health in indonesia during the period of 2005-2010. This research found that every 1% increase of local government expenditure for public health will increase life expectacy by 0.1 poin and decrease infant mortality by 0.39 of thousand life birth."

"Krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 berdampak terhadap persoalan makro, seperti kemiskinan, penggangguran, juga mempengaruhi mutu hidup manusia, baik dari sisi pendidikan maupun terhadap aspek kesehatan. Akibat krisis tersebut membuat harapan masyarakat umum menjangkau pusat-pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah ataupun swasta, untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dan obat yang bermutu serta terjangkau semakin jauh. Hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran mereka akan arti hidup sehat.Upaya pemerintah untuk dapat menanggulangi berbagai masalah di atas adalah mengambil kebijakan darurat dalam mengurangi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh krisis terhadap masyarakat, karena itu pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidkes), yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari program pengurangan subsidi energi bagi masyarakat miskin.Salah satu rumah sakit yang mendapatkan dana PKPS-BBM Bidkes di propinsi Jawa Tengah adalah RSUD Wonogiri. Pada tahun 2003 penyerapan dana PKPS-BBM Bidkes sebesar 52,2%. Rendahnya penyerapan tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian di rumah sakit tersebut. Variabel yang diteliti meliputi input, proses, dan output. Variabel input meliputi persepsi, pengorganisasian, prosedur pelayanan, mutu layanan, sosialisasi. Variabel Proses terdiri dari penetapan sasaran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan, keterbukaan dan keikutsertaan masyarakat. outputnya Gakin yang berobat dan mendapatkan dana PKPSBBM Bidkes serta pengaduan masyarakat.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Data penelitian diambil dengan cara wawancara, pengamatan, dokumen, kesan dan pernyataan orang mengenai kasus tersebut.Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pelaksanaan PKPS-BBM Bidkes di kabupaten Wonogiri dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 399 Tahun 2003 tanggal I Oktober 2003 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, jenis pelayanan/kasus, persyaratan pasien Gakin, dan ruang perawatan. Prosedur pelayanan untuk pasien Gakin disusun dalam rangka peningkatan mutu dan cakupan pelayanan, selain itu juga dilengkapi alur pelayanan yang bertujuan mempercepat dan memudahkan pelayanan. Tidak ada perbedaan mutu pelayanan antara pasien Gakin dan umum. Sosialisasi PKPS-BBM Bidkes di Kabupaten Wonogiri berjalan dengan baik. Sosialisasi dilakukan secara lintas sektoral dengan melibatkan aparat terkait dan masyarakat. Jumlah gakin yang berobat di RSUD Wonogiri tahun 2001 sebanyak 208 kasus, tahun 2002 sebanyak 2906 kasus, tahun 2003 sebanyak 750 kasus. Pengaduan dari masyarakat mengenai pelaksanaan PKPS-BBM Bidkes di RSUD Wonogiri karena ketidaktahuan pasien mengenai prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.Daftar bacaan : 45 (1985-2003)

---

Case Study of Utilization Evaluation for Program of Oil Fuel Subsidy Reduction Compensation in Health Division at RSUD Wonogiri Year 2001-2003Economic crisis in Indonesia that happened in the year 1997 affecting to macro problem such as poverty, unemployed, also influenced the quality of human life, both education and also health aspect. The crisis impacted to the access of government and private health center to get health service and certifiable drug seemed so far. It was caused by the need of society for health care progressively increased in line with the increasing of their awareness about healthy life.

Governmental effort to overcome various problem above is to take an emergency policy in lessening the various impact generated by the crisis to society. In consequence, the government had launched the Program of Oil Fuel Subsidy Reduction Compensation in Health Division (PKPS-BBM Bidkes) that aimed to decrease the negative impact of program of energy subsidy reduction for poor society.

One of the hospitals in which got the fund of PKPS-EBM Bidkes in Central Java Province was RSUD Wonogiri. The absorption of such fund in 2003 was 52.2%. The lower absorption of that fund attracted the writer to conduct the study at that hospital. Variables that included in the study consisted of input, process, and output. Variable of input consisted of perception, organizing, service procedure, service quality, and socialization. Variable of process consisted of determining of target, liquefaction, financial accountability, community participation and openness. Variable of output included the number of poor family in which got health care and fund of PKPS-BBM Bidkes and also condemnation of society.

Analysis that used in this study was case study. Data was taken by conducting interview, observation, document, impressive and statement of people that concerning about the case.

The study resulted hat implementation of PKPS-BBM Bidkes in the District of Wonogiri provided with Decree of Regent of Wonogiri Number: 399 Year 2003, dated October 1, 2003 in which contained objectives, target, type/case of service, requirement of patient from poor family, and treatment room. Service procedure for the poor family patient was made in order to increase service quality and coverage, besides was also equipped by service path that aimed to facilitate the service. There was no difference of service quality between poor family patient and common patient. Socialization of PKPSBBM Bidkes in the District of Wonogiri worked out. It was conducted as inter-sector by involving related government officer and community. Number of poor family in which got the health care in RSUD Wonogiri in 2001, 2002, and 200 respectively were 208 cases, 2906 cases, and 750 cases. Denunciation of community that concerning the implementation of PKPS-BBM Bidkes in RSUD Wonogiri due to the ignorance of patient about service procedure which have been specified.

References: 45 (1985-2003)"

"Biaya kesehatan di Kota Depok dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, akan tetapi analisis tentang pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah untuk tahun 2003 ini belum pernah dilakukan. Analisis tentang hal ini dipandang perlu untuk melihat kecukupan alokasi dana kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peta pembiayaan sektor kesehatan melalui institusi pemerintah menurut sumber dan alokasinya. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kota Depok meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Bangunan dan FKDS (Forum Kota Depok Sehat), seiuruh instansi ini mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari sektor publik. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen dan wawancara mendalam dengan informan dari dinas yang bersangkutan dengan sektor kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Depok untuk tahun 2003 adalah sebesar Rp 25.947.807.423,- atau sebesar 3.8% dari total APBD Kota Depok, dengan alokasi biaya kesehatan per kapita per tahun sebesar Rp 20.804,- atau S 2.3. Angka ini dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Depok meskipun masih dibawah anjuran WHO maupun angka rata-rata nasional.Biaya kesehatan di Kota Depok belum dapat terserap dengan baik akibat kurangnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia di instansi kesehatan. Apabila alokasi dana kesehatan ini ditingkatkanpun maka pembiayaan kesehatan tidak secara langsung memperbaiki karena perlu didukung oleh SDM yang mampu mengelola secara tepat guna.Saran untuk Pemerintah Daerah Kota Depok yaitu: Pertama, mempertimbangkan pengelolaan dana kesehatan dengan menggunakan sistem JPKM (Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat) khususnya bagi penduduk miskin. Kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia agar dana kesehatan dapat dikelola dengan baik menuju Depok Sehat 2006."

"Latar belakang: Kesalahan dalam pelayanan medis merupakan ancaman serius karena dapat menyebabkan pasien cedera, meninggal, dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan yang tinggi. 1 Berdasar laporan Institute of Medicine (IOM) tahun 2000, terdapat 3-16% Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) pada pelayanan pasien rawat inap di Amerika Serikat, Denmark, Inggris, dan Australia. Laporan JOGC tahun 2015 didapatkan 10% KTD terjadi di bidang obstetri. Data tentang KTD di Indonesia masih sulit didapatkan. Tahun 2007, Jakarta menduduki posisi teratas tentang laporan insiden keselamatan pasien yaitu 37,9%. Dari data Komite Mutu, Keselamatan Pasien, dan Kinerja (KMKK) RSUPN dr Cipto Mangunkusumo tahun 2015 dilaporkan 198 kasus KTD. Tujuan: Mengetahui distribusi kasus KTD di Departemen Obstetri dan Ginekologi RSCM tahun 2015 berdasarkan (1) tempat kejadian, (2) penyebab terjadinya, (3) jenis kegagalan, dan (4) penambahan masa rawat. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis terhadap kasus KTD yang terjadi di Departemen Obstetri dan Gineklogi RSCM dari Januari hingga Desember 2015. Data didapatkan dari Koodinator Pelayanan Masyarakat (Koyanmas) yang telah dilakukan audit klinik dengan metode Root Cause Analysis (RCA). Hasil: Sepanjang tahun 2015 dilaporkan 36 kasus KTD dan dilakukan audit klinik oleh Tim Manajemen Risiko Klinis. Dari 36 kasus, yang memenuhi kriteria inklusi adalah 24 kasus. Berdasar tempat kejadiannya, terdapat 13 kasus (54%) terjadi di IGD, 4 kasus (17%) di ICU, 4 kasus (17%) di Ruang Operasi, dan 3 kasus (12%) di Ruang Rawat Inap. Berdasar penyebab terjadinya, terdapat 18 kasus (75%) disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan tenaga medis, 4 kasus (17%) karena penyebab lain, dan 2 kasus (8%) karena kesalahan teknis. Berdasar jenis kegagalannya, didapatkan 8 kasus (33%) terjadi penundaan perawatan atau tindakan medis, 6 kasus (25%) terjadi kegagalan tindakan medis, 5 kasus (21%) terjadi misdiagnosis, 3 kasus (13%) terjadi ketidaktepatan tata laksana, dan 2 kasus (8%) terjadi kegagalan memberikan peringatan untuk mencegah cedera. Berdasar penambahan masa rawat, data menunjukkan distribusi data yang tidak normal dengan nilai Shapiro-Wilk <0,05. Maka digunakan nilai median yaitu 2 hari. (0-34 hari; 95% IK). Kesimpulan: Sebagian besar KTD di Departemen Obstetri dan Ginekologi RSCM tahun 2015 terjadi di IGD (54%), penyebab terbesar adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan tenaga medis (75%), dan sebagian besar kegagalan terjadi penundaan perawatan atau terapi (33%).

---

Background: Medical errors are a serious threat because they can cause injury, death and increase the cost of high health care.1 According to Institute of Medicine (IOM) report in 2000, there are 3-16% of adverse events (AEs) in the care of nursing patients stay in the United States, Denmark, United Kingdom and Australia. In 2015, JOGC report 10% of the AEs occurred in obstetrics. Data on AEs in Indonesia is still difficult to obtain. In 2007, Jakarta occupied the top position regarding patient safety incident reports which is 37.9%. In 2015, from Quality, patient Safety and Performance Committee RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo reports 198 cases of AEs. Aim: To obtain the distribution of AEs in the Department of Obstetrics and Gynecology RSCM in 2015 based on (1) place where AEs occured, (2) factor contributing to the AEs (3) failure to prevent the occurrence of the AEs, and (4) the additional length of the stay. Method: This research is a descriptive analysis of the AEs case that occurred in the Department of Obstetrics and Gynecology RSCM from January to December 2015. Data were obtained from the Koordinator Pelayanan Masyarakat (Koyanmas) which had been carried out by a clinical audit using the Root Cause Analysis (RCA) method. Result: In 2015, 36 cases of AEs were reported and a clinical audit was carried out by the Clinical Risk Management Team. From 36 cases, which met the inclusion criteria were 24 cases. Based on the place where AEs occurred, there were 13 cases (54%) in the ER, 4 cases (17%) in the ICU, 4 cases (17%) in the OR, and 3 cases (12%) in the Ward. Based on the factor contributing to the AEs, there were 18 cases (75%) due to lack of knowledge and ability of medical personnel, 4 cases (17%) due to other causes, and 2 cases (8%) due to technical errors. Based on the failure to prevent the occurrence of the AEs, there were 8 cases (33%) delayed treatment or medical treatment, 6 cases (25%) malpractice, 5 cases (21%) misdiagnosis, 3 cases (13%) failure to act based on test results, and 2 cases (8%) failure to take precautions in order to avoid injuries. Based on the additional length of stay, the data showed an abnormal distribution of data with a Shapiro-Wilk value <0.05. We use the median value which is 2 days. (0-34 days; 95% CI). Conclusion: Most of the AEs in the Department of Obstetrics and Gynecology RSCM in 2015 occurred in the ER (54%), the biggest cause was the lack of knowledge and ability of medical personnel (75%), and most of failure due to delay in treatment or therapy (33%)."

"Alat kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatandisamping obat. Selain memiliki fungsi sosial, alat kesehatan juga memiliki fungsiekonomi dan menjadi komoditas yang memiliki nilai menjanjikan. Indonesia adalahpasar yang besar untuk pemasaran alat kesehatan dengan nilai pasar sekitar 800 jutaUSD pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar USD pada tahun 2019 BMI, 2015 . Namun, kebutuhan alat kesehatan masih dipenuhi lebih dari 90 alatkesehatan impor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik IndeptInterview. Hasil penelitian: Komunikasi pada implementasi kebijakan hilirisasi hasilriset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum efektif. Sumber daya diUniversitas Gadjah Mada seperti SDM, fasilitas dan dana belum optimal. Struktur Birokrasi, belum adanya SOP dalam pelaksanaan hilirisasi hasil riset alkes. Kesimpulan: Implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Madamasih belum optimal dalam penyelenggaraan hilirisasi hasil riset alat kesehatan.Hambatan: Komunikasi periset Universitas Gadjah Mada dengan LKPP kurangbersinergi sehingga produk-produk yang dihasilkan yang seharusnya dapat disusundalam tata kelola pengadaan alat kesehatan masih adanya penolakan oleh LKPP. Disposisi pada persepsi penggunaan alat kesehatan luar negeri lebih bagus mutunyaserta kurangnya minat industri untuk memproduksi alat kesehatan dan pelaku usahauntuk menanamkan investasi di bidang industri alat kesehatan. Sumber daya perisetsecara kuantitas yang masih kurang dalam mendukung riset alat kesehatan secarakonsisten, selama ini fungsi dosen sebagai tenaga pengajar dan sebagai periset. Sertalaboratorium pengujian yang masih kurang bagi periset Universitas Gadjah Mada.Struktur organisasi kurang menyusun SOP tugas direktur, periset dan tim advokasidalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga kurangnya pencapaian tujuan dariprototype, Izin Edar, HAKI, dan komersialisasi hasil riset.

---

Medical devices are an important component of healthcare besides drugs. Inaddition to having a social function, medical devices also has an economic function andcommodity that has promising value. Indonesia is a big markets for medical devicesmarketing with a market value of about 800 million USD by 2015 and is estimated toreach 1.2 billion USD by 2019 BMI, 2015 . However, the need for medical devices isstill fulfilled by more than 90 of imported medical devices. This research usesqualitative method with In depth Interview technique. Research Result of Communication on the hilirization policy implementation of medical devices researchresults in Gadjah Mada University still not effective. Resources at Gadjah MadaUniversity such as human resources, facilities and funds have not been optimal.Bureaucracy Structure, the have not SOP in the the hilirization policy implementation ofmedical devices research results.

Conclusion the hilirization policy implementation ofmedical devices research results in Gadjah Mada University is still not optimal in thehilirization implementation of medical devices research results. Obstacles Gadjah MadaUniversity researchers'communication with LKPP is less synergic so that the productsthat should be arranged in the governance of medical devices procurement are stillrejected by LKPP. The disposition on the perception of the use of foreign medicaldevices is of better quality and the lack of industry interest in producing medical devicesand business actors to invest in the medical devices industry. Research resources inquantity are still lacking in supporting the research of medical devices consistently, sofar the function of lecturers as teaching staff and as a researcher. And testinglaboratories are still lacking for Gadjah Mada University researchers. Theorganizational structure lacks the SOP of the director's job, the researchers and theadvocacy team in carrying out their responsibilities resulting in a lack of achievement ofthe objectives of the prototype, Circulation License, HAKI, and commercialization ofresearch results."

"Pembiayaan kesehatan merupakan suatu permasalahan yang terjadi di seluruh dunia. Banyak metode dan system yang telah dikembangkan mengenai hal ini. Indonesia seperti halnya Negara lain, menghadapi masalah yang sama dalam pengembangan sislem pembiayaan kesehatan. Dihadapkan dengan keadaan saat ini dalam krisis pembiayaan kesehalan, DKI Jaya dipaksa untuk dapat mengendalikan biaya. Mendapatkan biaya satuan yang handal dalam semua RSUDnya merupakan kebutuhan dasar dalam pertahanan ekonomi, di masa system pembiayaan kesehatan yang masih kurang baik di Indonesia. Definisi dari biaya satuan yang handal merupakan kunci kesuksesan semua rumah sakit. Clinical pathways disadari oleh DKI Jaya sebagai alat esensial dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk rakyat. Pengembangan pathways ini kemudian dilanjutkan dengan kesadaran untuk perhitungan biaya tiap pathway yang ada. Dengan diketahuinya biaya ini selanjutnya untuk menganalisa efektifitas biaya per pathway pun mudah dilakukan. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui metoda untuk menghitung cost of treatment berbasis clinical pathway dari diagnoa yang telah dibuat oleh RSUD DKI Jaya. Kemudian dilanjutkan dengan metode untuk mengaplikasikan cost index untuk mengendalikan biaya diseluruh RSUD DKI Jaya. Angka yng didapatkan di dalam penelitian ini adalah untuk selanjutnya dapak diklarifikasikan keakuratannya dan terbuka untuk penelitian lebih jauh, karena data yang didapatkan untuk pendukung masih belum dapat dijustifikasi. Diagnosa terpiih adalah Diare Anak sebagai perwakilan penyakit medis, dan Sectio Caesaria sebagai perwakilan tindakan bedah. Kedua diagnosa terpilih karena merupakan frekuensi paling tinggi di DKI Jaya dan pelayanannya melibatkan banyak sumber daya. Budi Asih dan Tarakan adalah rumah sakit yang dipilih secara purposive sebagai perwakilan RSUD DKI Jaya.

---

Health financing has always been an ongoing issue in the world. There are many methods and systems that had been developed all over regarding this subject. Indonesia, like many countries, faces the same problem in developing its health financing system. Confronted with the current health care financial crisis, DKI Jaya is forced to control its cost. Setting up a reliable cost unit in its hospitals is a fundamental necessity for economic survival, given the current general conditions in Indonesia's healthcare system. Defin ion is the crucial factor for success. Clinical pathways are recognized by DKI Jaya as essential tools for delivering health services to people. Developing these pathways should then be followed by evaluating !he cost of each pathway. Once the cost of the pathway is known, analyzing the cost effectiveness of the pathway can easily be done.

The purpose of this research is to more understand the method to calculate cost of treatment based on the clinical pathways of the diagnoses that have been developed by DKI Jaya. Then followed by the method to apply cost index to control cost within DKI Jaya's hospitals. As for the values are for futher clarification and research as the supporting data are not yet justified as the best data provided. The diagnoses that are chosen are children?s Diarrhea, representingmedical treatments and Caesarian Delivery, which is representing surgical treatments. The 2 (two) diagnoses are selected as they are the highest frequency within DKI Jaya' s hospital and the treatments involve many resources. Budi Asih and Tarakan are the hospitals that are purposively chosen for the research, as representatives of all DKI Jaya's hospitals. The cost of treatment based on the clinical pathway are then analyzed with the existing conditions followed by the cost index which then is studied as it represents the variables that could effect cost of treatment and its control."

"Dalarn era desentralisasi, bidang kesehatan menjadi sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya. Sebagai konsekwensinya pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun kebijakan dalam upaya pembangunan kesehatan, termasuk di dalamnya kebijakan pembiayaan kesehatan yang bersurnber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan. mutu, efisiensi dan kesinambungan pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data tentang pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting karena sangat mempengaruhi proses pembuatan keputusan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan kesehatan daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber pemerintah di Kota Sukabumi sceura lengkap. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi pembiayaan kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun per kapita, sumber pernbiayaan, dan bagaimana peruntukannya dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran, sub mata anggaran, unit pengelola, unit pengguna, program dan jenis biaya serta alokasi pembiayaan untuk program-program essensial. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sukabumi pada Dinas Kesehatan, RSUD dan instansi terkait yang menjadi pengelola pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi pembiayaan tahun anggaran 2006. Hasil analisis menunjukkan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Sukabumi adalah sebesar Rp 71410_033,100,- dan Rp 58.866.442.000,- (78,04%) bersumber dari APBD. Pembiayaan kesehatan per kapita (gaji/tunjangan, investasi, dan pemeliharaan tidak dihitung) adalah sebesar Rp 155.920,- Dilihat dari peruntukannya, alokasi pernbiayaan di Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan dan RSUD, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, kecuali di RSUD antara belanja aparatur dan publik hampir seimbang, sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional Proporsi belanja investasi lebih besar dari belanja pemeliharaan. Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber APED mencapai 17,00% dari total APED Kota Sukabumi. Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp 41.17 / kapita/tahun), maka alokasi pembiayaan kesehatan di Kota Sukabumi sudah memenuhi ketentuan tersebut. Sementara itu untuk membiayai program-program essensial di Dinas Kesehatan, baru mencapai 6,74% dari total annum Dinas Kesehatan atau 15,74 % dari kebutuhan sesuai estimasi Bank Dunia. Untuk memenuhi laiteria pemerataan, mutu, efi.siensi dart kesinambungan pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi, diperlukan analisis lebih lanjut terutama untuk mengetahui alokasi pada mata anggaran dan sub mata anggaran apa saja, agar indikator outcome, benefit, impact program dapat tercapai.

---

In decentralization era, health department becomes an authority and responsible for district/city fully in implementing development to improve public health level in their area. As consequence, district/city government must arrange a policy to develop health, included health cost policy which comes from government. Health cost system at district mast be developed in order main issue on health cost of district, such as mobilization, allocation, and cost efficiency can implement well so it can guarantee a generalization, quality, efficiency, and continuity of district health development. Applying data of health cost becomes a most important thing because it can affect a policy making process to determine policy and cost strategy of district health program.

Until now, it has not been conducted a health cost analysis yet which comes from government of Sukabumi completely. Therefore, this study is conducted to know how much health cost allocation for one year totally or each capita, cost resource, and how its function if it is seen from outcome type, line item, budget, sub budget, organizer unit, user unit, program and cost type and cost allocation for essential programs. This study was conducted at Health Service, RSUD and related instance in Sukabumi which became a health cost organizer which came from government. This study used a District Health Account (DHA) method. Health cost analysis used a cost allocation data on budget period of 2006.

Analysis result indicated that health cost totally which comes from government of Sukabumi are 75.410.033.100 rupiah and 58.866442.000 rupiahs (78,04%) come from APED. Health cost every capita are 155.920,- rupiahs (salary/subsidy, infestation and conservancy are not accounted). If it was seen from its function, cost allocation at Health Service and RSUD of Sukabumi, proportion of public outcome is bigger than government officer outcome, except proportion of government officer outcome and public outcome at RSUD are balance, most of them is allocated for operational outcome. Proportion of infestation outcome is bigger than conservancy outcome. Proportion of health cost which comes from 'APBD is 17,00% of APED in Sukabumi totally.

By using an estimation rate of World Bank (health cost is 41.171 every capita/every year), so health cost allocation of Sukabumi is out of rule. While for essential programs cost at Health Service, there are 6,74% of total budget at Health Service or 15,74% of the needs based on World Bank estimation. It is important a further analysis to fulfil/ criterion of generalization, quality, efficiency and health development continuity in Sukabumi especially for knowing budget and sub budget allocation so program indicators of outcome, benefit, and their impact can reach. "