Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dilihat dari enrollment, dapat dikatakan bahwa Indonesia tertinggal sekitar 20 tahun dibandingkan Korea Selatan. Hal ini menunjukkan, bahwa Indonesia masih menghadapi masalah perluasan pendidikan. Masalah ini tampaknya disadari oleh pemerintah, sehingga dianggap perlu pencanangan program Wajib Belajar.Dalam pengertian universal education, yang menjadi titik perhatian dalam pelaksanaan program Wakib Belajar adalah bagaimana meningkatkan aksesabititas penduduk terhadap fasilitas pendidikan. Dalam kerangka persoalan inilah muncul masalah tentang variabel apa yang bisa "dimainkan" dan seberapa besar perubahan yang diperlukan untuk mencapai suatu target enrollment tertentu.Dengan menggunakan model logistik, studi ini berusaha menjawab pertanyaan tentang variabel apa saja yang mempengaruhi probabilita bersekolah, meliputi karakteristik individu, rumah tangga dan institusi pendidikan (khususnya biaya). Analisis dilakukan secara umum (tanpa memperhatikan strata pendapatan) dan menurut strata pendapatan. Berdasarkan identifikasi variabel yang pengaruhnya signifikan, studi ini ingin melihat dampak perubahan biaya pendidikan terhadap probabilita bersekolah. Dalam skala makro, dampak perubahan yang dimaksud adalah terhadap enrollment.Karena keterbatasan observasi, studi yang menggunakan data IFLS 1993 ini membatasi analisis hanya untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP. Sejauh dimungkinkan, variabel biaya sekolah didisagregasi menjadi (i) uang pangkal, (ii) uang rutin bulanan, (iii) uang rutin tahunan, (iv) uang talc teratur dan (v) yang dibayarkan bukan kepada sekolah. Untuk responden yang tidak bersekolah, variabel biaya ini di-estimate dengan model persamaan tinier. Sebaliknya, untuk responden yang bersekolah, variabel upah di-estimate dengan metode yang kurang lebih sama.Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa variabel yang mempengaruhi probabilita bersekolah SLTP lebih banyak dibandingkan SD. Jika dilihat menurut strata, untuk strata rendah variabel yang mempengaruhi probabilita bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan strata yang lebih tinggi.Dilihat menurut jenis kelamin, probabilita anak perempuan untuk bersekolah temyata lebih besar dibandingkan dengan anak laki-laki, balk untuk SD maupun SLTP. Dilihat secara lebih spesifik, untuk jenjang SD disparitas antar jenis kelamin ini hanya muncul di kelompok menengah dan rendah, sedangkan untuk SLTP disparitas muncul di semua strata.Jumlah anggota rumah tangga merupakan beban bagi rumah tangga dalam kaitannya dengan probabilta bersekolah bagi anak. Semakin besar jumlah anggota rumah tangga, semakin rendah probabilita bersekolah anak yang hidup dalam rumah tangga tersebut.Sementara itu, jenis pekerjaan orang tua juga signifikan pengaruhnya terhadap probabilita bersekolah. Probabilita anak usia SLTP yang berasal dari rumah tangga pertanian lebih rendah dibandingkan yang berasal dari rumah tangga non-pertanian.Disparitas pendidikan menurut tempat tinggal masih ada di jenjang pendidikan SD, yakni untuk strata rendah. Untuk SLTP, disparitas ini muncul di strata rendah dan menengah. Semua disparitas yang dimaksud kecenderungan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.Berdasarkan elastisitas terhadap pendapatan, untuk jenjang SD permintaan terhadap pendidikan strata rendah merupakan yang paling elastis. Untuk SLTP, strata menengah merupakan yang paling elastis permintaan pendidikannya. Hasil ini agak berbeda dengan temuan Hashimoto dan Heath (1995) yang menunjukkan bahwa pennintaan pendidikan strata menengah merupakan yang paling elastis.Berbagai kesimpulan dalam studi ini berimplikasi pada beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Target penuntasan program Wajib Belajar terutama harus dicapai melalui pengendalian biaya pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian biaya pendidikan secara langsung dapat dilakukan melalui sekolah-sekolah negeri, sedangkan pengendalian secara tidak langsung dapat dilakukan melalui pengembangan iklim persaingan dalam bisnis prasarana belajar. Revisi kebijakan juga perlu dilakukan berkaitan dengan subsidi. Mekanisme subsidi harus diarahkan kepada aliran dana dari pemerintah ke strata rendah atau dari strata tinggi ke strata rendah."

"Tesis ini mengestimasi fungsi permintaan pelayanan kesehatan dan menganalisa pengaruh harga dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelizian ini adalah data cross-seclion dari Susenas 2004, dengan jumlah observasi sebesar 1.030.250 individu. Metode estimasi yang digunakan adalah regresi zero-inflated poisson dengan variabel dependen jumlah kunjungan ke tempat pelayanan kesehatan dalam satu bulan terakhir.Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pelayanan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap permintaan pelayanan kesehatan. Hubungan harga pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan negatitl artinya jika harga pelayanan kesehatan naik maka permintaan terhadap pelayanan kesehalan turun. Sementara untuk harga makanan berpengaruh signitikan dan berhubungan negatif terhadap permintaan pelayanan kesehatan. Jika harga makanan naik maka pemiintaan akan pelayanan kesehatan tumn. Harga pendidikan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap permintaan pelayanan kesehatan, sehingga ketika harga pendidikan naik maka permintaan akan pelayanan keschatan menjadi meningkat. Pendapatan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif dengan permintaan pelayanan kesehatan, sehingga ketika pendapatan naik maka pennintaan pelayanan kesehatan menjadi meningkat. Dengan demikjan iimgsi permintaan pelayanan kesehatan di Indonesia adalah : bahwa permintaan pelayanan kesehatan adalah fungsi dari (tcrgantung pada) harga pelayanan kesehatan, harga barang lain, pendapatan, dan karakteristik individu. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah : perlunya pengergdalian harga pelayanan kesehatan agar akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tetap teramin."

"Tesis ini merupakan refleksi kritis terhadap pemikiran Roscoe Pound tentang hukum, khususnya Pengertian hukum dan fungsi hukum. Dengan tujuan untuk memahami pemikiran Pound mengenai hukum, sehingga dalam penerapannya dapat digunakan secara hati-hati.Gagasan Roscoe Pound mengenai fungsi hukum bertolak dari pengertiannya ten tang hukum. Bagi Pound, hukum bukan saja sekumpulan sistem peraturan, doktrin, dan kaidah atau azas-azas, yang dibuat dan diumumkan oleh badan yang berwenang, tetapi juga proses-proses yang mewujudkan hukum itu secara nyata melalui penggunaan kekuasaan. Berdasarkan pengertian hukum seperti itu, Pound mengemukakan gagasannya mengenai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering).Supaya hukum dapat melakukan fungsinya itu, maka Pound membuat suatu daftar kepentingan. Daftar tersebut merupakan penggolongan kepentingan yang terdiri dari: (1) Kepentingan-kepentingan umum (public interests); (2) Kepentingan-kepentingan sosial (social interests); (3) Kepentingan-kepentingan individu (individual interests). Kepentingan-kepentingan tersebut digolong--golongkan dengan maksud jika terjadi perselisihan kepentingan dalam proses pembangunan khususnya benturan kepentingan umum atau sosial dengan kepentingan individu, maka perlu diupayakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan. Dalam pertentangan kepentingan itu, hukum akan memilih dan mengakui kepentingan yang lebih utama melalui penggunaan kekuasaan. Ini menuntut adanya korban kepentingan pada salah satu pihak sebagai konsekwensi pembangunan. Namun demikian maka akan terjadi perubahan-perubahan sosial, dan membawa kemajuan dalam masyarakat dan peradabannya.Dalam hal ini, Pound memandang hukum secara fungsionalrealistik, dengan mengambil sikap pragmatisme hukum. Cara pandang dan sikap itu diambil Pound, karena Pound mengalihkan dasar teori mengenai fungsi dan tujuan dari kemauan (yang dianggapnya bersifat abstrak-metafisik), kepada kebutuhan atau keinginan (yang dianggapnya lebih realistik). Akibatnya Pound lebih suka berbicara tentang kepentingan daripada berbicara tentang hak.Cara pandang hukum fungsional dan sikap pragmatis itu artinya, suatu kecenderungan yang hendak mengukur sejauh mama hukum berperan sehingga terwujud tujuan hukum yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat.Kesimpulan yang dapat ditarik dari gagasan Pound mengenai hukum dan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) adalah bahwa gagasan tersebut sangat penting dalam menunjang proses pembangunan. Namun perlu disadari bahwa dalam mengupayakan perubahan sosial ke arah yang lebih baik (pembangunan masyarakat), tentu diperhadapkan pada berbagai benturan kepentingan. Di sini hukum berfungsi mengatasi benturan kepentingan dengan memilih dan mengakui kepentingan yang lebih utama. Akibatnya hak dan kepentingan perorangan dapat dikorban demi ketertiban dan kepentingan umum. Dengan demikian, dalam gagasan Pound itu, keadilan dalam artinya yang hakiki yang berkaitan dengan hak sulit dicapai. Karena keadilan tidak membenarkan misalnya, terjadi korban hak dan kepentingan seseorang untuk kepentingan seribu orang. Agar supaya keadilan dapat tercapai untuk semua pihak, dan seseorang tidak merasa dirugikan, maka gagasan Pound yang memang dibutuhkan itu perlu diterapkan secara hati-hati dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan perorangan sehingga ketertiban dan keadilan dalam artinya yang hakiki itu dapat tercapai."

"Penelitian ini menunjukkan bukti empiris mengenai dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada ketimpangan pendapatan di sektor manufaktur Indonesia. Saat ini, ada perbedaan jelas antara pendapatan pekerja produksi berketerampilan rendah dengan pendapatan pekerja non-produksi berketerampilan tinggi di sektor ini. Tingkat penggunaan TIK pada suatu perusahaan manufaktur menjadi indikator awal paparan Industri 4.0 di sektor. Dengan peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi sektor manufaktur berorientasi ekspor sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Agar kompetitif secara global, sektor ini harus meningkatkan penggunaan TIK. Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa penggunaan teknologi lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh turunnya permintaan terhadap pekerja produksi berketerampilan rendah. Menggunakan data dari dua survey BPS untuk tahun 2014: Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur dan Survei Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sektor Bisnis, penelitian ini bermaksud untuk menunjukkan hubungan ini. Ini dilakukan melalui penetapan index penggunaan TIK pada tiap perusahaan yang kemudian diregresikan dengan proporsi pekerjaan dan pendapatan pekerja produksi di perusahaan manufaktur. Dari hasil analisa, ditemukan adanya turunnya permintaan atas pekerja produksi berketerampilan rendah secara relatif terhadap permintaan atas pekerja produksi berketerampilan tinggi, beriringan dengan tingkat penggunaan TIK lebih tinggi di perusahaan.

---

This study provides empirical evidence of the impact of Information and Communication Technology (ICT) has on wage inequality in Indonesian manufacturing sector. Currently, there is clear discrepancy in wage between low-skill production workers and high-skill non-production workers within the sector. The level of ICT use in a manufacturing firm serves as early indicator of Industry 4.0 exposure on the sector. With Making Indonesia 4.0 Roadmap, the government of Indonesia has identified the export-oriented manufacturing sector as an engine of growth. To ensure global competitiveness, this sector must embrace greater ICT integration. Previous studies have shown that greater technology use may cause greater wage inequality due to lower demand of low-skill production workers. Using data from two BPS surveys for year 2014: the Annual Manufacturing Survey and the Business Sector ICT Use Survey, this study aims to show this relationship in Indonesia by developing and assigning ICT use index on manufacturing firms and regressing the index against production workers' employment and wage shares in the firm. From this analysis, there is evidence of decreasing demand for low-skill production workers relative to the demand for high-skill non-production workers, with higher level of ICT use in a firm."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteritik mustahik berdasarkan kondisi sosial ekonomi terhadap penggunaan dana ZIS sebagai modal usaha. Sampel responden berjumlah 108 responden dan responden merupakan peserta program pemberdayaan ekonomi LAZ PKPU, Jakarta. Variabel yang digunakan adalah tiga variabel terikat yang terdiri dari penggunaan dana 100% sebagai modal usaha, penggunaan dana 50%-70% sebagai modal usaha dan penggunaan dana 0-30% sebagai modal usaha, variabel bebasnya adalah jumlah anggota keluarga, pendidikan dan pendapatan. Metode analisis yang digunakan model multinomial logit. Hasil penelitian pada model pertama berdasarkan pengaruh karakteristik mustahik pada penggunaan dana 100% sebagai modal usaha dibandingkan dengan penggunaan dana untuk modal usaha 0-30% menunjukkan profil mustahik : jumlah anggota keluarga antara 1-3 orang dan 4-6, berpendidikan SMU, dan berpendapatan Rp.750.001-Rp.1.000.000 yang memiliki probabilitas cukup tinggi. Pada model kedua perbandingan antara penggunaan dana 50%-70% dan 0-30% menunjukkan profil mustahik yang berpeluang besar adalah jumlah anggota keluarga antara 1-3 orang dan 4-6 orang, pendidikan SD-SMP dan pendapatan Rp.750.001-Rp. 1.000.000.Sedangkan tujuan penelitian selanjutnya untuk melihat pengaruh karakteristik mustahik seperti pendidikan, jenis usaha, besar pinjaman dan penggunaan dana terhadap probabilitas peningkatan pendapatan usaha > 100%.Metode yang digunakan adalah model Logit dimana model ini untuk melihat probabilitas mustahik yang meningkat pendapatan usahanya ? 100% terhadap mustahik yang peningkatan pendapatan usahanya < 100%. Hasil penelitian yang memiliki probabilitas tinggi dalam meningkat pendapatan usahanya 100% adalah mustahik yang memiliki profil, pendidikan < SD, jenis usaha dibidang jasa, besar pinjaman >Rp. 750.000 dan penggunaan dana X100% untuk modal usaha.Dari hasil penelitian diketahui karakteristik mustahik berdasarkan kondisi sosial ekonomi mempengaruhi mustahik terhadap penggunaan dana ZIS dan peningkatan pendapatan usaha > 100%.

---

This research is to understanding influence of mustahik characteristic base on social economic conditions regarding utilizing of ZIS fund as business capital. Sample sum of respondent are 108 peoples which represent participants of Economic Empowered LAZ PKPU, JAKARTA. This research use 3 (three) fixed variable that comprising use of 100% fund as business capital, use of 50%-70% as business capital and use of 0-30% as business capital whereas number of family, education and earning as float variable. Research uses Multinomial Logit Model as method of analysis.

The first research model base on influence of mustahik characteristic that using 100% fund as business capital compared to use of 0-30% as business capital resulting mustahik profile follows: Families with 1-3 member and 4-6 member, High school literate, with Rp. 750.001 - Rp. 1.000.000 earnings.

In the second model, comparison between use of 50%-70% as business capital and -30% as business capital resulting mustahik profile that have more opportunity is families that have 1-3 member and 4-6 member, Elementary-Junior High Scholl literate with Rp. 750.001 - Rp. 1.000.000 earning.

The aim of research is to observe influence of mustahik characteristic such as education, type of business, sum of loan and use of fund regarding probabilities of increasing business revenue? 100%. Logit model applied as method of analysis whereas this model will shown mustahik probabilistic which increase business revenue? 100% to mustahik which business revenue increasement < 100%. Research resulting that highest probabilities in increasing business revenue 100% is mustahik that have profile: education < SD, business field is services, sum of loan > Rp. 750.000 and use of fund > 100% as business capital.

As research result, it is identified that musthik characteristic base on social economic conditions influence to mustahik in the direction of use of ZIS fund and incensement of business revenue > 100%."

"Dalam upaya pengendalian harga dan mengantisipasi terjadinya kelangkaan pasokan semen di seluruh wilayah Indonesia khususnya pada kondisi dimana produksi semen di dalam negeri masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan nasional, pasokan semen impor cukup berperan untuk mensupply kebutuhan tersebut. Guna pengamanan ketersediaan stok semen di dalam negeri sehingga tidak terjadi kelangkaan dan melonjaknya harga semen telah dikeluarkan beberapa kebijakan Pemerintah dalam penentuan harga (harga eceran tertinggi/HET dan kernudian Harga Pedoman Setempat/HPS) menurut wilayah pemasaran tertentu serta diatur dan diawasi pelaksanaan ekspor semen yang dapat mengakibatkan terganggunya stok semen dalam negeri.Semakin berkembangnya industri semen dengan didirikannya pabrik semen baru baik yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah di beberapa wilayah, peranan semen impor semakin berkurang dan terjadi pergeseran produksi semen selain memenuhi kebutuhan dalam negeri juga dipasarkan ke luar negeri dengan tingkat harga yang cenderung lebih menguntungkan.Berkenaan dengan penulisan tesis ini, akan dibahas dan dianalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan semen dan ekspor semen yang dapat berakibat terganggunya pengadaan semen di dalam negen serta upaya pencapaian efektifitas dan efisiensi distribusi semen. Pengumpulan data diperoleh melalui instansi terkait dan lembaga-lembaga lainnya yang turut terlibat dalam distribusi semen. Sedangkan alat analisis data yang digunakan antara lain analisis regresi berganda dengan bantuan komputer melalui Program Statistical Package Social Science (SPSS) dan Program Linier (Model Tranportasildengan bantuan komputer melalui Program Quantitative System for BusinessPlus (QSB+). Dari hasil analisis dalam penelman ini disimpulkan bahwa permintaan semen seoara keseluruhan dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi nasional antara lain perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB), investasi Nasional dan Nilai Tambah Bruto sektor konstruksi. Untuk itu diperlukan dukungan Pemerintah dalam menciptakan kondisi perekonomian yang semakin membaik dan bagi para produsen atau peiaku niaga semen diharapkan dapat memanfaatkan peluang pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Disamping itu guna tercapainya efisiensi dan efektifitas distribusi semen, hendaknya ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana serta infrastruktur dalam menunjang kelancaran distribusi semen agar pemasaran semen dapat terlaksana sesuai mekanisme pasar yang mengarah pada persaingan bebas."