Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan formulasi dan memilih strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan di sektor informal yang ada di Propinsi DKI Jakarta.Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu dengan melihat kondisi Jakarta sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk hampir mencapai 10 juta jiwa akibat pertumbuhan yang cukup tinggi, rata-rata 200 ribu jiwa pertahun dari migrasi, berhadapan dengan luas wilayah yang relatif terbatas, berbagai kegiatan juga terkonsentrasi di Jakarta. Mulai dari industri, perdagangan dan jasa serta lain-lainnya, yang tentunya menjadi beban cukup berat bagi penyelenggara pemerintah daerah. Karena mau tidak mau harus menyiapkan dan mengatur mulai dari tempat tinggal, tempat usaha, lapangan pekerjaan, sarana dan prasarana serta berbagai fasilitas yang diperlukan penduduk. Dan inilah yang senantiasa menjadi persoalan yang dihadapi Pemerintah DKI Jakarta, karena keterbatasan dana yang dimilikinya.Penduduk yang terus mengalir ke Jakarta dari berbagai pelosok tempat di tanah air, menyebabkan ketidakseimbangan tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia serta ketidakseimbangan antara penduduk dengan daya dukung fasilitas perkotaan. Apalagi kualitas sumber daya para pendatang tidak sesuai dengan kebutuhan kota Jakarta. Hal ini berimplikasi meningkatnya pengangguran, semakin meluasnya pemukiman kumuh dan padat, kesenjangan antar penduduk, sektor informal yang tidak terkendali serta meningkatnya tindak kejahatan. Tidak heran kalau beberapa waktu lalu Jakarta dijuluki kota kumpulan perkampungan kumuh, sebab memang hanya di beberapa wilayah saja yang biasa disebut sebagai layaknya metropolitan.Sebut saja semisal wilayah sepanjang Jalan Sudirman dan tindak Thamrin kawasan Menteng di Jakarta Pusat dan sebagian daerah Kebayoran Baru Pondok Indah di Jakarta Selatan, Kelapa Gading di Jakarta Utara, memang merupakan daerah elit. Sementara di beberapa wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan masih banyak perkampungan kumuh ketimbang perumahan mewah. Di sepanjang trotoar di jalan jalan di Jakarta para Pedagang Kaki Lima (PKL) membangun tempat dagangannya seenaknya berupa gubuk-gubuk atau tenda-tenda. Tak heran keberadaan PKL ini meski merupakan sektor yang dapat"menempung tenaga kerja besar, namun sering menjadi permasalahan karena dianggap merusak tatanan dan kebersihan serta ketertiban kota Jakarta. Penertiban terhadap PKL dengan mengandalkan Law Inforcement yang kurang diimbangi dengan program yang matang oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memang menjadi dilema yang tidak kunjung habis. Tetapi betapapun karena Jakarta adalah Ibukota Negara maka mereka yang menggeluti PKL seharusnya menyadari bahwa keteraturan, ketertiban, kebersihan adalah merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan.Fenomena kehidupan yang terjadi di Kota Jakarta berkaitan dengan PKL tersebut mendorong Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk memanage (menata, mengatur, mengelola, membina, mengawasi, menertibkan dan sebagainya) secara konsisten para pedagang kaki lima sesuai dengan visi dan misi Kota Jakarta. Besarnya populasi para pengusaha kecil (mikro) ini yang akhir-akhir berkembang semakin sporadis dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi disadari oleh Pemerintah DKI Jakarta mempunyai potensi, baik potensi yang berdampak positif maupun potensi yang berdampak negatif (potensi konflik). Sisi negatif keberadaan usaha ini tentu akan menimbulkan beban sosial (sosial cost) yang harus ditanggung oleh pemerintah maupun oleh masyarakat Jakarta itu sendiri. Namun dari sisi positif jangka pendek, usaha-usaha ini berfungsi sebagai katup pengamanan penyediaan lapangan kerja, terutama bagi mereka yang mempunyai keterampilan marjinal, yang membutuhkan sumber nafkah. Hanya saja, mereka ini berusaha pada sembarang tempat yang mereka anggap mempunyai nilai cukup strategis dan ekoriomis dengan tanpa mengindahkan dampak negatif keberadaan usaha, dilihat dari aspek tata ruang, sosial, hukum dan ketertiban umum. Aspek-aspek ini tentu merupakan faktor dominan yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta didalam mengambil langkah ke masa depan untuk menangani pedagang kaki lima, serta merupakan aspek yang perlu diperhatikan pula masyarakat lain yang akan membuka usaha dengan menggunakan ruang publik (public domain).Oleh karena itu Pemerintah DKI Jakarta berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan kaki lima secara akomodatif, edukatif dan humanis. Populasi target penelitian ini adalah seluruh stakeholders (masyarakat, pemerintah dan pihak swasta) yang ada di Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena keterbatasan waktu dan biaya, keseluruhan populasi hanya diambil 15 orang secara purposive sample (responden adalah ekspert yang ahil pada bidang dan tugas yang dimiliki) dengan sebelumnya terlebih dahulu dibagi menjadi kelompok responden (cluster sample), yakni kelompok pemerintah meliputi 5 Walikotamadta di Propinsi DKI Jakarta, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Koperasi dan UKM serta Kepala Biro Perekonomian Propinsi DKI Jakarta serta kelompok masyarakat yang terdiri dari para LSM dan para Akademisi (termasuk peneliti).Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan Analisis SWOT terpilih strategi ST sebesar 48,914 yang masing-masing diikuti oleh strategi SO (47,51), WT (19,728) dan WO (18,324), sedangkan berdasarkan hasil Analisis Hirarki Proses (AHP) didapatkan bahwa prioritas dalam penanganan kaki lima di Propinsi DKI Jakarta harus berorientasikan kepada kepentingan Publik (0,638) dengan prioritas kebijakan pada upaya menurunkan angka kemiskinan kota Jakarta / mengurangi jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta (0,192) melalui sasaran peningkatan Sumber Daya Manusia par-a pedagang kaki lima (C,272).Hasil penelitian menginformasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan dan membuka kesempatan lapangan pekerjaan yang luas dengan sasaran peningkatan Sumber Daya Manusia adalah merupakan prioritas di dalam menangani pedagang kaki lima di Propinsi DKI Jakarta secara akomodatif, edukatif dan humanis."

"Kehadiran pedagang kakilima sebagai bagian dari sektor informal tampaknya masih tetap harus diperhitungkan dalam konteks permasalahan tenaga kerja. Masalahnya dapat menjadi positif apabila kehadiran mereka dipandang sebagai wadah limpahan tenaga kerja dan menjadi negatif apabila kehadirannya dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kemacetan lalulintas, gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban dan sebagainya, sehingga pemerintah daerah sering membuat beraneka kebijakan yang berbeda. Di satu pihak pemerintah daerah sering melakukan kebijakan akomodasi dan promosi, di pihak lain mengeluarkan kebijakan yang membatasi kegiatan pedagang kakilima.Tesis ini berusaha mengkaji beberapa isu penting berkaitan dengan kebijakan pembinaan pedagang kakilima di Kota Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah tentang elemen-elemen kebijakan, sosialisasi dan kemungkinan penyimpangannya dalam penanganan pedagang kakilima. Untuk melihat proses perumusan dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. dipergunakan metode yang didasarkan pada kerangka berpikir dari Bromley. Metode ini pada dasarnya untuk mengukur dan melihat kebijakan dari sisi policy level, organizational level dan operational level.Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan antara metode kualitatif dan kuantitatif Untuk mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, peneliti menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, sedangkan untuk mengetahui pola-pola interaksi yang ada pada pedagang kakilima digunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 416 responden pedagang kakilima di wilayah Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan dan Pasar Senen Kotamadya Jakarta Pusat.Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Chi Square dengan uji signifikansi 95 %, sedangkan pengujian pola-pola interaksi (data kualitatif) adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, sikap pedagang kakilima dan pandangan pemerintah dengan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembinaan pedagang kakilima. Hasil pengujian statistik dengan menggunakan alat bantu SPSS Release 6,0 menunjukkan ternyata memang terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan melalui pengujian signifikansi dapat dikatakan hubungan tersebut berlaku juga di tingkat populasi.Sebenarnya cukup banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah namun dalam penelitian ini yang dianggap penting adalah kebijakan mengenai permodalan, kemitraan usaha, manajemen usaha, retribusi dan perizinan.Pada policy level kebijakan pemerintah di bidang usaha kaki lima adalah pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 UUD 1945 yang diimplementasikan dengan ketetapan MPR No. 4 tahun 1978 tentang GBHN di tingkat organisasi (Organizational Level) kebijakan yang dikeluarkan melalui Undang-undang dan peraturan pemerintah, sedangkan pada operasional level Pemerintah DKI Jakarta lebih banyak mengeluarkan kebijkan yang sifatnya teknis dan belum mengeluarkan kebijakan secara khusus yang mengatur pembinaan dan pengembangan pedagang kakilima.Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel efektivitas pelaksanaan kebijakan pembinaan sektor informal / PK 5 berupa kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 13,781 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan variabel ini juga berlaku, pada hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh nilai sebesar 10,541 yang berarti Ho ditolak (terdapat hubungan yang signifikan). Di samping itu juga terlihat adanya hubungan antara variabel sikap responden dengan variabel kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 44,130 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan ini juga berlaku, sedangkan antara variabel sikap responden dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh Chi Square sebesar 6,957 yang berarti Ho diterima (tidak terdapat hubungan yang signifikan)."

"Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan bagi kependudukan. Jakarta sebagai kota Metropolitan, pusat pemerintahan dan industri merupakan tumpuan harapan bagi semua orang di daerah. Kehadiran mereka menjadikan Jakarta sebagai urbanisasi berlebih, yang ditandai dengan munculnya rumah-rumah kumuh di tengah kota, gelandangan-gelandangan dan pekerja-pekerja jalanan. Keadaan ini menimbulkan kerusakan biofisik dan sosial budaya. Adanya kesenjangan antara jumlah penduduk dan lapangan yang tersedia menimbulkan pekerjaan di sektor informal. Selain sebagai penyerap tenaga terbesar, sektor informal mempunyai peran lain, yaitu sebagai penunjang sektor formal karena menyediakan buruh yang murah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan embrio bagi para wiraswasta yang melihat peluang dan memanfaatkannya. Kehadiran mereka ini tidak dilindungi oleh sistem hukum yang ada. Mereka harus berhadapan dengan segala macam peraturan yang tidak memberikan kesempatan untuk berusaha. Berbagai macam permasalahan lainnya juga dihadapi misalnya mengenai izin berusaha yang dikuasai oleh "okkum", modal yang dikelola oleh "rentenir", "retribusi" yang ditarik oleh lebih dari satu orang."

"[ABSTRAKDisertasi ini bertujuan untuk menggambarkan pembangunan sosial sektor informal perkotaan terutama pedagang kaki lima di Pasar Minggu DKI Jakarta Serta menjelaskan konsep pembangunan sosial berdasarkan struktur kultur dan proses dalam mewujudkan masyarakat PKL yang inklusif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penataan dan relokasi PKL di Pasar Minggu DKI Jakarta berdasarkan konsep pembangunan sosial belum mencapai tahapan ideal masih dalam tahapan proses menuju pembangunan yang inklusif Pembangunan struktur yang meliputi struktural setting dan struktural instrument dalam pembangunan PKL belum dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan kongkrit untuk peningkatan kualitas hidup PKL Pembangunan kultur sosial menunjukan hasil yang cukup baik dengan mengacu pada misi Jakarta sebagai ldquo Masyarakat yang berkebudayaan rdquo yaitu dengan adanya perubahan prilaku satpol PP dan aparat pemerintahan yang lebih sopan dan persuasif Pembangunan proses sosial melalui interaksi komunikasi yang dibangun antara pemerintah DKI Jakarta UPB Pasar Minggu dan PKL belum terjalin secara maksimal Dengan adanya proses sosial yang maksimal akan melahirkan internalisasi budaya dan institusionalisasi kebijakan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan menuju kualitas hidup PKL yang lebih baik Konsep pembangunan sosial idealnya dilakukan dalam bentuk kualitatif namun pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk memberikan model baru dalam penggunaan metodologi Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif penelitian ini berusaha untuk memudahkan membuat tingkatan pembangunan sosial PKL di Pasar Minggu DKI Jakarta serta dapat memahami makna dalam realitas PKL ;

---

ABSTRACTThis dissertation aims to describe the social development of urban informal sector particularly street vendors PKL at the Pasar Minggu Jakarta and to explain the concept of social development based on the structure culture and the process in creating an inclusive street vendor society The finding of this research shows that the maintenance and relocation of the street svendors in the Pasar Minggu Jakarta based on the concept of social development has not achieved an ideal stage It is still in the process towards an inclusive development Structural development that consists of the structural setting and the structural instrument in developing the street vendors cannot be implemented yet in a concrete policy that is able to improve the life quality of the street vendors The development of social culture shows a quite good result which refers to the Jakarta mission as ldquo civilized society rdquo which is indicated by changing attitude of satpol PP and other government apparatus that are more polite and persuasive The development of social process through interaction and communication which is established between the government of the DKI Jakarta the UPB Pasar Minggu and the street vendors has not been built significantly A significant social process will generate an internalisation of culture and an institutionalisation of policy that helps in creating an inclusive development and a better life quality of the street vendors The concept of social development is ideally conducted in a qualitative form However this research uses quantitative method in order to contribute a new model in the application of methodology Through both qualitative and quantitative methods this research attempts to simplify in making the stages of social development of the vendors in the Pasar Minggu Jakarta and to understand meanings in real life of the street vendors , This dissertation aims to describe the social development of urban informal sector particularly street vendors PKL at the Pasar Minggu Jakarta and to explain the concept of social development based on the structure culture and the process in creating an inclusive street vendor society The finding of this research shows that the maintenance and relocation of the street svendors in the Pasar Minggu Jakarta based on the concept of social development has not achieved an ideal stage It is still in the process towards an inclusive development Structural development that consists of the structural setting and the structural instrument in developing the street vendors cannot be implemented yet in a concrete policy that is able to improve the life quality of the street vendors The development of social culture shows a quite good result which refers to the Jakarta mission as ldquo civilized society rdquo which is indicated by changing attitude of satpol PP and other government apparatus that are more polite and persuasive The development of social process through interaction and communication which is established between the government of the DKI Jakarta the UPB Pasar Minggu and the street vendors has not been built significantly A significant social process will generate an internalisation of culture and an institutionalisation of policy that helps in creating an inclusive development and a better life quality of the street vendors The concept of social development is ideally conducted in a qualitative form However this research uses quantitative method in order to contribute a new model in the application of methodology Through both qualitative and quantitative methods this research attempts to simplify in making the stages of social development of the vendors in the Pasar Minggu Jakarta and to understand meanings in real life of the street vendors ]"

"Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor pendidikan, faktor pengalaman kerja, faktor frekuensi kerja dan faktor jam kerja terhadap faktor pendapatan pekerja sektor bisnis informal di wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Mengacu dari tujuan penelitian tersebut diperoleh, bahwa faktor pendidikan ternyata tidak dapat diangkat ke permukaan sebagai salah satu pertimbangan ukuran kemampuan kerja sektor bisnis informal untuk wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Hal tersebut didasari atas pertimbangan faktor pendidikan formal pada saat ini belum mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan pekerja sektor bisnis informal, namun faktor pengalaman kerja melalui proses pemagangan maupun pengalaman kerja disektor formal yang banyak membantu menggantikan jenjang pendidikan. Faktor pengalaman kerja ternyata mampu memberikan pengaruh yang positif dan kuat terhadap faktor pendapatan. Hal tersebut didasari pertimbangan, semakin tinggi pengalaman kerja, baik pada sektor formal maupun proses pemagangan pada sektor informal maka semakin banyak informasi bisnis yang mereka ketahui. Dengan demikian sangat menunjang keberadaan pekerja sektor bisnis informal untuk meraih pendapatan yang lebih baik. Faktor frekuensi kerja juga memperlihatkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap faktor pendapatan. Hal itu didasari pertimbangan, bahwa pada umumnya mereka bekerja didominasi dengan tingkat kehadiran yang relatif tinggi, berkaitan dengan faktor tuntutan ekonomi keluarga dan adanya daya tarik di lokasi tujuan memaksakan mereka harus dapat bekerja setiap hari. Dengan konsep dominasi tersebut mampu menunjukan, bahwa faktor frekuensi kerja mampu mencerminkan pendapatan yang lebih baik. Hal yang sama dapat dibuktikan dengan faktor jam kerja, ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor pendapatan. Hal itu dilandasi pertimbangan masih adanya peluang yang dapat diraih hingga larut malam, maka memaksakan pekerja bekerja dengan jam kerja yang relatif tinggi dalam sehari. Upaya untuk meraih kemampuan kerja dalam konteks meraih pendapatan pada sektor bisnis informal dewasa ini, ternyata sangat ditentukan oleh faktor pengalaman kerja, frekuensi kerja dan jam kerja sebesar 87%."

"Sektor informal yang ingin ingin dikaji melalui penelitian ini adalah sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah-pemerintah daerah yang ada di Indonesia dan menjadi suatu tantangan bagi pemerintah kotanya dalam rangka melakukan penataan PKL kembali. Namun untuk menghindari pendewaan terhadap peran pemerintah, maka perlu untuk meneliti praktik-praktik dalam interaksi antar kelompok kepentingan yang dapat dapat terlibat dalam situasi mendukung dan tidak mendukung para PKL, sehingga PKL selalu dapat mereproduksi keberadaan mereka. Konsepsi kesadaran praktis dan diskursif dan praktik kekuasaan dari teori strukturasi Giddens akan digunakan untuk menjelaskan bahwa resistensi PKL itu muncul bukan saja karena tekanan struktural tetapi juga karena terjadi interaksi antar kelompok kepentingan.

---

Informal sector which wish to study through this research are sidewalk vendors in the informal sector (street vendors or PKL). The exitence of street vendors becomes a problem for local governments in Indonesia and a challenge for city governments to make re-arrangement of street vendors. However, to avoid deification to the role of government, it is necessary to examine practices in the interaction between interest groups that may be involved in situations to support and not support the street vendors, so that street vendors always able to reproduce their existence. Conception of practical and discursive consciousness and power practice which is derived from Giddens structuration theory will be used to explain that PKL resistance arises not only because of the structural pressures but also because there is interaction between the actors of interest groups."

"Penyelenggaraan pembangunan, terutama di perkotaan, menghadapi situasi yang semakin kompleks di era desentralisasi ini, seperti: bertambahnya kemiskinan dan pengangguran, kurang terkendalinya perkembangan sektor informal, keterbatasan infrastruktur perkotaan, degradasi kondisi sosial dengan semakin mudahnya terjadinya konflik dan lain sebagainya.Contoh kasus pada penelitian Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pertumbuhannya semakin menjamur, potensial berkembang menjadi konflik kepentingan antara pemerintah (sebagai pengambil kebijakan) dengan masyarakat PKL (sebagai pengguna).Dari kajian analisis SWOT, AHP, dan Game Theory yang digunakan, didapatkan angka-angka yang menunjukkan pilihan-piihan tindakan. Pilihan tindakan Pemerintah adalah merelokasi PKL ke lokasi dengan prasarana / sarana yang memadai dengan tetap memperhitungkan kestrategisan lokasi (0.231), sedangkan pilihan tindakan masyarakat PKL adalah, bersedia pindah asalkan menempati lokasi strategis / ramai untuk memperoleh lingkungan kondusif bagi kemajuan usahanya (0.211). Hasil bersamanya merupakan strategi yang bersifat "win-win solution", memuaskan semua pihak dengan payoff akhir (0.231;0.211).Fakta ini menunjukkan bahwa :1. Tujuan hilangnya gap antara harapan dan fakta yang ada selama ini, dapat segera tercapai. Harapan, Pasar Pembangunan sebagai kawasan dagang yang nyaman akan terwujud, sedangkan fakta teridentifikasinya masalah-masalah kawasan yang ada selama ini akan berangsur hilang.2. Strategi kebijakan pemerintah ini, yang melihat keberadaan PKL sebagai suatu peluang bukan ancaman menggambarkan sikap pemerintah yang cukup strategik, karena dengan merelokasi tidak ada lagi konflik pemanfaatan ruang, yang secara bergulir pada gilirannya akan tercapai juga sasaran-sasaran lainnya, seperti : tumbuhnya kemampuan memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD, memperkaya citra kawasan (baik sosial, ekonomi, pariwisata, maupun fisik kota), katup pengaman bagi kemiskinan dan pengangguran, menurun kan potensi konflik, dan dalam jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan sesuai visi-misi pemerintah.3. Bagi masyarakat PKL situasi ini memberikan semangat dan harapan lebih besar untuk maju, karena keberadaannya diberi ruang dan iklim yang kondusif. Diharapkan, dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi usaha formil.Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan kajian dan rekomendasi yang berdaya-guna dalam pengambilan kebijakan publik, baik oleh jajaran pimpinan Dept. Kimpraswil, maupun Pemda,khususnya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung."