Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perwakilan Kecamatan Majalaya adalah bagian dari kecamatan Karawang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dimana fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat masih perlu ditingkatkan. Infra struktur kesehatan masyarakat belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan cenderung menurun. Unit analisa adalah semua tokoh masyarakat desa dan ke-Lurahan seperwakilan kecamatan Majalaya. Metode pendekatan yang digunakan adalah studi kwantitatif dengan jenis penelitian cross sectional, untuk mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan. Analisa statistic dengan uji chi square. Hasil penelitian menunjukan bahwa dua faktor persepsi, dua faktor predisposing dan satu faktor enabiing berhubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan. Lima hipotesa minor yang berhubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan secara bermakna adalah sebagai berikut :1. Semakin baik persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui pelatihan, semakin baik fungsi kepemimpinan kesehatannya p = 0,03568.2. Semakin baik persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui forum informal, semakin baik fungsi kepemimpinan kesehatannya p = 0,001113. Wanita memiliki fungsi kepemimpinan kesehatan yang lebih baik dibanding pria, p = 0,006744. Semakin tinggi pendidikan tokoh masyarakat semakin baik fungsi kepemimpinan kesehatannya, p = 0,04621.5. Kepala desa dan sekretaris desa atau kelurahan memiliki kepemimpinan kesehatan yang lebih baik dibanding jabatan tokoh masyarakat lainnya p = 0,00231. Kurangnya informasi kesehatan yang terarah dan belum dimanfaatkannya forum formal sesuai ketentuan yang berlaku, memberi dampak yang kurang menguntungkan. Oleh sebab itu pelatihan yang terarah dan memanfaatkan forum formal di pedesaan adalah yang terbaik.

---

The Factors Effecting Leadership Function of Health Public Figure at the Representative Sub-District Majalaya Karawang West Java 1994The Representative sub-district Majalaya is a part of sub-district Karawang, Autonomous Adminstrative Region I of West Java Provincial, where the function of health public figure still needs to improve, public health infrastructure has not functioned yet as it is expected and indicated declined. Analysis unit is the entire villages and kelurahan public figures of the whole sub-district Majalaya representative.

The method of approach applied is quantitative study under cross-sectional type of research, to learn the factors related to health leadership functions. Statistic analysis by means of chi square test.

The result of research indicated that two perception factors, two predisposing factors and one enabling factor effected the improvement of health leadership function.

Five minor hypothesis significantly relating to health leadership function are as follows:

1. Getting higher the toma perception toward the training, the leadership function is getting better. P = 0,03568.

2. Getting higher the toma perception toward informal forum, the leadership function is getting better. P = 0,00111.

3. Women has better health leadership function than men. P = 0,00674

4. Getting higher toma's education is, the leadership function is getting better. P = 0,04621.

5. The head of village and the village's secretary has a better health leadership function compared with other toma's functions. P = 0.00231.

Lack of guided health information and the unused formal forum in line with the applicable stipulation has a negative impact. Therefore, the guided training and the use of formal forum is the best way."

"Kotamadya Padang adalah merupakan salah satu Daerah Tingkat II yang terdapat di Propinsi Sumatera Barat, dimana fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat masih perlu mendapat perhatian, dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan fungsi kepemimpinan tokoh masyarakat dalam menghadapi kemandirian daerah tingkat II Kotamadya Padang sesuai dengan tuntutan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, hal ini disebabkan saran dan prasarana kesehatan masyarakat yang ada belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan cenderung menurun. Unit analisis adalah tokoh masyarakat yang selama ini telah ikut berpartisipasi dan berperan serta dalam meningkaikan pencapaian program kesehatan yang bertempat tinggal di daerah tingkat II Kotamadya Padang. Metode pendekatan yang digunakan adalah study kuantitatif dengan jenis penelitian cross sectional, untuk melihat gambaran fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat di Kotamadya Padang, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan. Hasil penelitian menunjukan gambaran fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat masih kurang berfungsi dengan baik sebanyak 57,1%. Kemudian dari 8 (delapan) faktor yang penulis rancang mempunyai hubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan yaitu: Persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui pelatihan, persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui forum informal, umur responden, jenis kelamin responden, tingkat pendidikan, status perkawinan, jenis pekerjaan dan jabatan responden dengan fungsi kepemimpinan kesehatan. Empat diantaranya terbukti ada hubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan adalah sebagai berikut :1. Terbukti ada hubungan antara persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui forum informal dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,001).2. Terbukti ada hubungan antara jenis kelamin tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,002).3. Terbukti ada hubungan antara tingkat pendidikan tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,026).4. Terbukti ada hubungan antara jabatan tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,0005). Informasi ini masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk mengoptimalkan pencapaian program di daerah tingkat II Kotamadya Padang, sehingga dapat memberi dampak yang terbaik. Oleh sebab itu pertemuan yang bersifat informal masih perlu ditingkatkan mengingat tokoh masyarakat akan lebih berpartisispasi bila diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dibidang kesehatan.

---

Factors having relation with health leadership function of public figures at Second Level Region of Padang Municipality, West Sumatra Province, Years 2000Municipality of Padang lied on one of Second Level Regions at West Sumatra Province in which health leadership function of public figures still having attention, within framework of empowering large public by increasing of leadership functions of public figures in facing the autonomous of Second Level Region of Padang Municipality by virtue of Laws Number 22 Year 1999 on autonomous of region, it is caused the structure and infra structure of public health had not been functioned yet as wished and trend to down. The analysis unit is public figures, currently, they had played role and participated to increase health program target residing at Second Level Region of Padang Municipality.

Approach method to be used is quantitative study by cross sectional research in order to know the indication of health leadership function of public figures at Padang Municipality and other factors having relation with health leadership function.

Research result had indicated that health leadership function of public figures had not functioned in good is 57.1%. Then, from eight (8) factors the author design it has relation with building of center for public health (Puskesmas) through training, perception of public figures against Puskesmas building through informal forum, respondents gender, educational strata, marital status, occupational variety, and respondents title with health leadership function. Four of them had been proven having relation with health leadership function as follows :

1. Having relation among public figures and Puskesmas building through informal forum by health leadership function (P value is 0.001).

2. Having relation among gender of public figures and health leadership function (P value is 0.002).

3. Having relation among educational strata of public figures and health leadership function (P value is 0.026).

4. Having relation among title of public figures and health leadership &action (P value is 0.0005).

Necessarily, this information should be implemented by further research of maximizing program target at Second Level Region of Padang Municipality, hence, it may give the best impact, However, the meeting in informal character should remain be increased in taking account of public figures will more participate if they are involved to make decision of health."

"Keberagaman anggota dewan merupakan salah satu isu yang terkait dengan corporate governance. Board diversity akan mempengaruhi implementasi corporate governance yang nantinya akan memmpengaruhi kinerja perusahaan. dalam penelitian ini, board diversity diukur dengan 4 variabel, yaitu keberadaan dewan direksi wanita, keberadaan dewan direksi berkewarganegaraan asing, latar belakang pendidikan, dan masa menjabat anggota dewan direksi. Sampel penelitian ini adalah 80 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan board diversity tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

---

Board diversity is one of the issue related to corporate governance. Board diversity shall influence board of director composition. In this research, board diversity is measured by 4 variables, i.e, woman in board, foreign in board, educational background, and tenure. Firm performance is measured by price to book value ratio. The research samples are taken from 80 manufacturing companies listed at IDX in 2011. This research shows that board of director diversity are not influencing the firm performance."

"Tesis ini membahas peran dan fungsi Dewan Pendiidkan serta strategi revitalisasi yang perlu dilakukan oleh Dewan Pendidikan dalam peningktan mutu pendidikan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dewan Pendidikan sebagai organisasi mandiri dalam menjalankan perannya sebagai pemberi pertimbangan/advisory, pendukung/supporting, pengontrol/controlling , mediator sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, namun ditemukan kesenjangan dengan apa yang dirasakan dan apa yang diharapkan oleh stakeholder sehingga perlu dilakukan revitalisasi agar lebih optimal. Revitalisasi (Gouillart Kelley) dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pencapaian fokus pasar, penciptaan bisnis baru dan pemanfaatan teknologi. Proses revitalisasi sendiri memerlukan manajemen perubahan untuk mempertahankan proses perubahan. Dewan Pendidikan harus lebih proaktif serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat dalam melakukan sosialisasi dan Pemerintah diharapkan untuk segera menerbitkan PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan agar Dewan Pendidikan dapat lebih "powerfull" dan juga membantu dari sisi anggaran.

---

This thesis discuss Education Board?s role, function and revitalization strategy carried out by Education Board and upgrading of education quality in DKI Jakarta. This research uses qualitative method. The result of this research shows that Education Board as independent community in its role as advisory, supporting and monitoring institution has already been in line with The National Education Minister Decree Number 044/U/2002 on Education Council and School Committee but turn out there is a gap with the stakeholder felt and expectation of their role, therefore Education Board need to be revitalize in order to optimize their role. Using Gouillart Kelley three approaches, which are achieve market fokus, invent new business and changing the rules through information technology. The revitalization must refer to management of change principle. The Education Board must be more active in socializing their existence and the government expected to assist not only in funding but also in issuing immediately the Government Regulation of Management and Implementation of Education in oeder to give Education Board so that the Education Board become more powerful in doing their tasks."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh karakterisktik dewan direktur independen proporsi direktur independen, masa jabatan direktur independen dan multi jabatan direktur independen terhadap kinerja perusahaan. Sampel penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2012 ndash; 2016 yang diregresikan dengan data panel. Kinerja perusahaan diukur berdasarkan ukuran pasar Tobins. Penelitian ini menemukan bahwa proporsi direktur independen, masa jabatan direktur independen dan multi jabatan direktur independen memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun, proporsi direktur independen dan masa jabatan direktur independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan sampel hanya pada perusahaan yang memiliki direktur independen.

---

This research examines the effect of independent directors characteristics proportion of independent director, tenure of independent director and multiple directorships of independent director to firm performance. Using data panel regression, this research investigates non financial firms which are listed in Indonesian Stock Exchange between 2012 2016. Firm performance is proxied by market measure Tobins.

The findings of this research suggest that proportion of independent director, tenure of independent director and multiple directorships of independent director have an insignificant relationship with firm performance. But proportion of independent director and tenure of independent director significantly affect firm performance when I include only firms with independent directors. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2000. Rancangan penelitian cross sectional untuk melihat hubungan pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap pelayanan dan petugas kesehatan, persepsi tentang sakit, persepsi terhadap kualitas pelayanan, pendapatan keluarga, harga pelayanan, jarak pelayanan, sarana transportasi dan asuransi kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas. Responden adalah keluarga di Kabupaten Lampung Barat baik yang telah maupun yang belum memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar puskesmas sejumlah 160 orang yang dipilih secara acak dan rancang bertingkat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap pelayanan dan petugas kesehatan, persepsi tentang sakit, harga pelayanan dan sarana transportasi berhubungan bermakna dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas. Sementara faktor persepsi terhadap kualitas pelayanan, pendapatan keluarga, jarak pelayanan dan asuransi kesehatan tidak berhubungan bennakna dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas. Analisis multivariat pada penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang sangat berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Dari analisis multivariat ini bahwa faktor pendidikan, persepsi tentang sakit, harga pelayanan kesehatan dan sarana transportasi merupakan faktor-faktor yang mempunyai hubungan signifikan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas.Proporsi pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas di Kabupaten Lampung Barat adalah 23,$% dan 76,2% tidak memanfaatkan pelayanan. Agar pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas lebih baik dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan penyesuaian harga/tarif pelayanan dengan mempertimbangkan harga pelayanan kesehatan dan kemampuan membayar masyarakat. Penelitian ini mengindikasikan bahwa masyarakat Lampung Barat mempunyai kemampuan dan kemauan membayar pelayanan kesehatan puskesmas lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk itu pada daerah ini perlu dipertimbangkan bentuk puskesmas yang dapat mengelola pembiayaan pelayanan kesehatan sendiri (swadana).

---

Many Factor that Related with Utilization Basic Health Service of Community Health Centre in West Lampung District on 2000 YearsThe goal of this research was to discribe utilization of basic health services of community health center and factors associated with its utilization in West Lampung of the 2000. The project research cross sectional was aimed at seeing the correlation between education, knowledge, attitude to health service and health practitioner, perception about disease, perception to quality health service, income of family, cost of health service, distance of health centre, transportation and health assurance with utilization of basic health service of community health center. The respondents were families in West Lampung District that already utilized basic health service of community health center, total 160 person, with random selection and multistage sampling technique.

The result of research showed education, knowledge, attitude to health service and health practitioner, perception about disease, cost of health service and transportation were associated with utilization of basic health services. Meanwhile the perception to quality of health service, family income, distance to health center and health assurance had no significance associated with utilization of basic health service in community health centre. Multivariate analysis was used in this research to ablain factors most associated with the utilization of health services. From this multivariate analysis, education, perception, cost of health service and transportation, were found significantly associated to the utilization of basic health service.

The proportion of basic health service utilization in West Lampung showed 23.8% being utilized and 76.2% being not utilized. To improve basic health service utilization in the future, there is a need to consider the price of health services availability of health services and ability to pay of health services. This research indicated that community of West Lampung has higher ability and willingness to pay for health sercives provided by community health centers, compare to other general communities in Indonesia Therefore this area can be considered as self financed health center (swadana)."

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk terciptanya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud visi Indonesia Sehat tahun 2010. Guna mencapai visi tersebut dibutuhkan strategi yang tepat, diantaranya Paradigma Sehat, Profesionalisme, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan Desentralisasi. Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta dilaksanakan secara berkesinambungan dan diperioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah tertinggal yang berisiko tinggi terhadap kesehatan melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). JPKM merupakan upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan secara paripurna. terstruktur, terjamin kesinambungan dan mutunya serta pembiayaannya dilaksanakan secara pra-upaya. Program JPKM bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sampai ketaraf optimal, meningkatkan kemampuan hidup sehat dan produktivitas keria yang tinggi melalui penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan perorangan dan keluarga secara paripurna sesuai kebutuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kesinambungan kepesertaan anggota JPKM di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan desain cross sectional, dimana data-data dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota JPKM yang terdaftar secara resmi di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara periode tahun 1998 dan jumlah sampel penelitian adalah 200 orang dihitung dengan menggunakan proportional / stratified random sampling. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa anggota JPKM yang masih melanjutkan keanggotaannya pada tahun 1998/1999 hanya 60% dari 200 orang peserta, sedangkan yang 40% tidak bersedia lagi untuk memperpanjang kontrak kepesertaannya. Sebanyak 43,5% responden mengatakan bahwa prosedur berobat ke Puskesmas sulit karena harus membawa surat pengantar dari Kepala Desa, Lurah atau Pengurus LKMD dan pada analisis bivariat terlihat variabel ini berhubungan dengan kesinambungan kepesertaan JPKM. Demikian juga halnya dengan tarif premi yang harus dibayar anggota, dimana 75,5% mengatakan premi yang harus dibayar terasa mahal. Padahal dibandingkan dengan besarnya penghasilan responden pertahun jumlah premi ini terlihat kecil sekali, tetapi jika dibandingkan dengan tarif Puskesmas terlihat premi JPKM lebih mahal. Pada analisis bivariat variabel lain yang terlihat bermakna adalah pengetahuan anggota mengenai JPKM, sikap petugas Puskesmas dalam memberikan layanan kepada anggota JPKM dan sosialisasi peraturan mengenai program JPKM. Guna mempertahankan dan meningkatkan jumlah anggota JPKM, maka perlu lebih disempurnakan dan disesuaikan program yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

Analysis on Variables Related with Sustainability of Public Health Maintenance Guarantee Participates at Bukit Kemuning Sub district, North Lampung, Year 1998National Development's goal is to increase public health through all field of development. Health development is one of national development effort, which directed to create awareness, willingness, and abilities of healthy lives for everyone so that Indonesia Health Vision 2010 can be realized. In order to achieve that, good strategy, namely Health Paradigm, Professionalism, Public Health Maintenance Guarantee, and Decentralization are must.

The policy of health development in North Lampung District performed in integrated ways, spread all over the places, evenly distributed and reachable by entire public and also sustainability performed. The priority of the goal is the poor, isolated people, which have high risk of health. The Public Health Maintenance Guarantee is a way to maintain health in structured, guaranteed sustainability, qualitative ways, and prepaid.

Public Health Maintenance Guarantee program's goals are to improve the health of the public to an optimal level, to increase the ability to live healthy, and to increase the work productivity through proper health maintenance whether it is personally or family done.

The goals of this research to obtain any variables that related to sustainability of Public Health Maintenance Guarantee participates in Bukit Kemuning Sub District, North Lampung. It is a descriptive research with cross sectional design where the data were gathered in same time.

The population is all of the members of the Public Health Maintenance Guarantee Program in the Bukit Kemuning Sub District, North Lampung, year 1998. Samples are 200 people and counted with proportional / stratified random sampling.

In results, members of the Public Health Maintenance Program whom continued their membership were 60% of those 200; the other 40% were not. 43.5% said that the procedures to the Puskesmas were complicated, because they had to bring a letter from the Head Village. In bivariat analysis, it was clear that this variables was related to the sustainability of Public Health Maintenance Guarantee participates. So was the insurance, which had to be paid by the members, 75.5% of them said it was too expensive. Although this insurance was very cheap comparing to the income of the members, but it was more expensive comparing to the Puskesmas' tariff.

In another bivariat analysis, the knowledge on Public Health Maintenance Guarantee Program, the attitudes of the Puskesmas' attendants of giving services, and the socialization of the rules on public health maintenance are very meaningful. To maintain and increase the members of the Public Health Maintenance Guarantee program, the program should be improved and matched with the people's needs."

"Masih rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesmas di Kec. Baturaja Barat, yakni rata-rata hanya 5,68 % perbulan terlihat kontras dengan masih tingginya AKB 47,68 per 1000 kelahiran hidup dan angka harapan hidup yang rendah yakni 65,21 tahun, sebagai indikator kesehatan masyarakat miskin.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesmas di Kecamatan Baturaja Barat. Penelitian dengan desain Cross Sectional ini, memiliki sampel 98 orang yang diambil secara Systematic Random Sampling dari populasi sebanyak 2479 orang kepala keluarga peserta Jamkesmas di Kecamatan Baturaja Barat.Hasil analisis multivariat dengan menggunakan Model Logit, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik sikap dokter/bidan/perawat, semakin cepat peserta Jamkesmas dilayani, semakin cukup jumlah obat yang diterima peserta Jamkesmas, semakin sebentar waktu tunggu untuk diperiksa dan semakin dekat dalam mencapai sarana pelayanan kesehatan, maka semakin besar peluang peserta Jamkesmas memanfaatkan pelayanan kesehatan, dimana variabel jumlah obat yang diterima dan sikap dokter/bidan/perawat dalam memberikan pengobatan merupakan dua faktor yang paling dominan. Sedangkan tingkat pengetahuan peserta Jamkesmas tidak signifikan mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya oleh peserta Jamkesmas.Agar pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesmas di masa yang akan datang lebih baik, maka Pemerintah daerah hendaknya melakukan evaluasi kembali kriteria miskin peserta Jamkesmas (targeting the poor), pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang mampu menjangkau masyarakat di desa terutama masyarakat daerah terpencil, dan Pemberian Punishment dan Reward kepada petugas kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk peserta Jamkesmas.

---

Utilization of health services by the participants Jamkesmas in West Baturaja Subdistrict is still low, which averaged only 5.68% per month seen in contrast to the still high AKB 47.68 per 1000 live births and life expectancy of 65.21 years old Low, as an indicator of poor health.

The purpose of this study is to analyze the factors associated with utilization of health services by the participants Jamkesmas in the West Baturaja Subdistrict. With Cross Sectional Research design, a sample of 98 people taken in Systematic Random Sampling from a population of 2479 people participating Jamkesmas households in West Baturaja Subdistrict.

The results of multivariate analysis using the Logit model, shows that the higher the education level, the better the attitude of the doctor / midwife / nurse, the faster participants Jamkesmas served, the more sufficient amount of drug received Jamkesmas participants, the more minute waiting period for review and closer in reach health service facilities, the more likely participants Jamkesmas use of health services, where the variable amount of drug received and the attitude of doctors / midwives / nurses in giving medication are the two most dominant factors. While the knowledge level of participants Jamkesmas not significantly affect the utilization of health services in public health centers and on the tissue by the Jamkesmas's participants.

In order for the utilization of health services by Jamkesmas's participants in the future better, then the local government should re-evaluate poor criteria of Jamkesmas's participants (targeting the poor), development of village health post are able to reach people in rural communities, and provision of Punishment and Reward for health workers and health service facilities that provide health services to Jamkesmas's participants."

"Kebugaran merupakan masalah pada karyawan di Puskesmas kecamatan cengkareng. Tingkat kebugaran kurang karyawan adalah 55,09%. Tujuan utama penelitian ini adalah menjelaskan faktor-fakotr yang berhubungan dengan kebugaran karyawan Puskesmas kecamatan Cengkareng. Tujuan khususnya menjelaskan dan mengetahui hubungan antara faktor umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, IMT, kebiasaan merokok, dan kadar Hb dengan tingkat kebugaran karyawan. Penelitian dilaksanakan pada bulan mei-Juni 2013. Metode penilitian ini menggunakan Cross sectional (potong lintang), dengan sampel 143 responden. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara faktor umur (p=0,0005), jenis kelamin (p=0,010), aktivitas fisik (p=0,0005), kebiasaan merokok (p=0,047) dengan kebugaran. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tingkat kebugaran adalah umur, jenis kelamin, dan kadar HB. Sedangkan aktivitas fisik dan kebiasaan merokok merupakan faktor confounding. kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tingkat kebugaran karyawan masih kurang. Faktor yang berhubungan dengan kebugaran adalah umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan kadar HB. saran dari penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas fisik, olahraga, dan pola hidup sehat.

---

Fitness is a problem to the employess of Puskesmas Kecamatan cengkareng. based on the fitness test result obtained that the less-fot level of the employees is 55,9%. the man reason of this research is to explain factors that are related to the fitness of the employees of puskesmas cengkareng. The specific reasearch is to explain and knowing the relation of age factor, gender, physical activity, body mass index, smoking habit, and Haemoglobin level to the fitness of the employees. the research was held on May-June 2013. The research method is by using the cross sectional, with the sample of 143 respondents. the result of research show that are significant correlation between age factor (p=0,0005), gender (p=0,010), physical activity (p=0,0005), smoking habit (p=0,047) with fitness. Based on the most dominant factors that affect the fitness level are age, gender, and Hb level. While the physical activity and smoking habit are confounding factors. The conclusion of this research is the fitness level of the employees is still lacking factors related to fitness are age, gender, physical activity, and smoking habit. advice from this research is to increase physical activity, exercise and health lifestyle."

"Kepatuhan terhadap protokol kesehatan mengalami penurunan setelah dilaksanakannya vaksinasi COVID-19. Implementasi protokol kesehatan di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur masih berada di bawah standar kepatuhan protokol kesehatan di setiap daerah, sedangkan program vaksinasi sudah dilakukan dari bulan Januari 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan protokol kesehatan pasca vaksinasi pada masyarakat di Kecamatan Ciracas tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional menggunakan data primer. Sampel penelitian ini berjumlah 178 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sudah patuh dengan nilai rata-rata 80,18 dari skala 100. Uji statistik menunjukkan bahwa jenis kelamin (p value = 0,001), pengetahuan (p value = 0,005), persepsi kerentanan (p value = 0,037), persepsi keparahan (p value = 0,037) dan persepsi manfaat (p value = 0,001) berhubungan dengan kepatuhan protokol kesehatan pasca vaksinasi. Hasil penelitian menyarankan untuk memperkuat komunikasi masyarakat, edukasi yang lebih massif kepada tokoh masyarakat, tokoh agama hingga ketua wilayah dengan menjadikan sebagai agen promosi kesehatan, serta memperkuat platform online untuk dijadikan media promosi kesehatan yang sederhana, menarik dan mudah dipahami.

---

Compliance with health protocols has decreased after the COVID-19 vaccination was implemented. The implementation of health protocols in Ciracas District, East Jakarta still below the standard of compliance with health protocols in each region, while the vaccination program has been carried out since January 2021. The purpose of this study was to determine the factors associated with post-vaccination health protocol compliance in the community in Ciracas District in 2022. This research is a quantitative study with a cross sectional design using primary data. The sample of this study amounted to 178 samples. The results showed that the respondents were obedient with an average value of 80.18 from a scale of 100. Statistical tests showed that gender (p value = 0.001), knowledge (p value = 0.005), perception of vulnerability (p value = 0.037), perception severity (p value = 0.037) and perceived benefit (p value = 0.001) were associated with post-vaccination health protocol compliance. The results of the study suggest strengthening community communication, more massive education to community leaders, religious leaders to regional leaders by making them as health promotion agents, as well as strengthening online platforms to be simple, attractive and easy to understand health promotion media."