Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berlatar belakang perubahan besar-besaran yang terjadi di PT.Pertamina (Persero) dan beban biaya kesehatan PT.Pertamina (Persero) pada umumnya dan di Poliklinik Mundu PT.Pertamina (Persero) DOH JBB pada khususnya dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang tajam dan signifikan. Kondisi ini mendorong PT.Pertamina (Persero) pada umumnya dan Poliklinik Mundu pada khususnya untuk meninjau ulang konsep pembiayaan kesehatan bagi PWT (Pekerja Waktu Tertentu), PWTT (Pekerja Waktu Tidak Tertentu) dan Keluarganya serta pensiunan. Konsep yang alternative yang dipilih adalah cara pembiayaan kesehatan dengan sistem kapitasi. Sistem kapitasi masih dalam tahap pengembangan di PT.Pertamina (Persero) pada umumnya dan di Poliklinik Mundu pads khususnya karena dianggap mampu mengendalikan biaya kesehatan Pekerja (PWT & PWTT) dan Keluarganya serta pensiunan, setelah fee for service dan cara lainnya dianggap gagal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh nilai kapitasi pembiayaan layanan kesehatan bagi PWT dan Keluarganya yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Jalan Poliklinik Mundu tahun 2002.Untuk Poliklinik Mundu Sub Fungsi KesehatanlSDM PT.Pertamina (Persero) Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, Sistem Kapitasi adalah sesuatu yang sama sekali baru. Pelaksanaan pembiayaan layanan kesehatan secara kapitasi diutamakan untuk PWT dan Keluarganya sebagai "Pilot Project?, sesuai dengan yang telah digariskan dalam TKO Juklak Kesehatan Pertamina Tahun 2000. Dari analisis situasi diketahui bahwa di Poliklinik Mundu Sub Fungsi KesehatanlSDM PT_Pertamina (Persero) Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat belum mempunyai perhitungan biaya satuan, karakteristik, utilisasi, proporsi kemungkinan sakit dan besaran kapitasi bagi PWT dan Keluarganya, penelitian dilakukan dengan mengambil data pusat-pusat biaya penunjang dan produksi di Poliklinik Mundu periode tahun 2002 dan diolah menggunakan metoda Distribusi Ganda sehingga diperoleh biaya satuan pelayanan/tindakan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan Kapitasi.Dari hasil perhitungan diperoleh biaya Kapitasi bagi PWT dan Keluarganya adalah sebesar Rp.12,099,877/Orang/Tahun. Besarnya biaya kapitasi oleh karena tingkat pemanfaatan Unit Rawat Jalan di Poliklinik Mundu tahun 2002 masih sangat rendah, antara lain juga dipengaruhi oleh biaya-biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya investasi tahunan yang cukup tinggi.Dari basil penelitian direkomendasikan bahwa pembiayaan layanan kesehatan secara Kapitasi bagi PWT dan Keluarganya di Poliklinik Mundu lebih efisien dialihkan kepada pihak ke III atau asuransi yang mampu menanggung resiko dengan biaya rendah.Daftar Bacaan : 33 (1984 - 2003)

---

Analysis of Capitation Day Care Service at Policlinic Mundu Indramayu East Java Year 2002This research has the background of the massive changes happened in PT.Pertamina (Persero) DOH JBB and the health care cost paid by PT.Pertamina (Persero) in general and especially by Policlinic Mundu PT.Pertamina (Persero) DOH JBB which has shown a sharp and significant increase from time to time. This condition leads PT.Pertamina (Persero) especially Policlinic Mundu to review its health care financing concept for the Part Time and Full Time Workers including their families as well as its pension plan. Capitation system in PT.Pertaiina (Persero) especially in Poliklinik Mundu is still at its development stage. This system is chosen as it is believed to be able to control the health care cost for its workers (Part timer and Full tinier) and their family as well as its pensioners, after fee for service and other systems are considered to have failed. This research objective is to fmd out the value of capitation cost of health care service for Partime workers and their family who utilize health service in Day Care Unit of Policlinic Mundu in 2002.

For Policlinic Mundu Sub Function of Human Resources Health Care of PT.Pertamina (Persero) DOH JBB the capitation system is totally hew. Capitation systems is mainly for Part Time Workers and their Family as "a pilot project" in line with the guidelines of operational Health Care of PT.Pertamina (Persero) year 2002. From situational analysis it is known that Policlinic Mundu sub function of Human Resources Health Care of PT.Pertamina (Persero) DOH JBB doesn't have calculation of unit cost, characteristic, utilization, probability of illness and capitation cost for its Part time Workers and their family. This research is carried out by collecting data of cost centers from support and production units of Policlinic Mundu for period of 2002 and analysed using. Double Distribution Method so that we obtain the cost of each service action which will be used as the basis for capitation calculation.

From the calculation we see that the capitation cost for Part Time Workers and their family is Rp.12,099,877,-/personlyear. The high cost of capitation is due to the utilization rate of day care unit of Policlinic Mundu is still very low and other factors including operational and maintenance cost as well as annual investment which are relatively high.

The research result recommends that the health care service financing using capitation system for the Part time Workers and their family in Policlinic Mundu is better transferred to a third party or an insurance company which is to can bear the risk with low cost.

References : 33 (1984-2003)"

"Krisis moneter yang tidak kunjung selesai bahkan diikuti dengan krisis yang lainnya, memicu timbulnya dampak yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah peningkatan biaya kesehatan, sehingga menimbulkan beban ekonomi bagi orang yang membutuhkan. Begitu pula bagi perusahaan yang menjamin kesehatan para pegawainya seperti PT Pelindo II. RS Pelabuhan Jakarta yang merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan bagi pegawai dan pensiunan berserta keluarganya dari PT Pelindo R juga merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pelindo II ikut bertanggung jawab untuk mengendalikan besarnya biaya yang timbul akibat kenaikan biaya pelayanan kesehatan.Sebelum diterapkan sistem kapitasi, PT Pelindo II melakukan cara pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan rumah sakit berdasarkan jasa per-pelayanan (fee-for-service). Sehingga anggaran setiap tabus untuk jaminan kesehatan parapegawai dan pensiunan berserta keluarganya meningkat terus tanpa dapat diprediksi.Sejak bulan April, PT Pelindo II yang merupakan salah satu pelanggan utama dari RS Pelabuhan Jakarta menjadi peserta JPKM sehingga berkewajiban membayar premi kepada Badan Penyelenggara (Bapel) RS Pelabuhan, dirnana Bapel merupakan badan penyelenggara asuransi kesehatan/lembaga pembayar kepada provider (RS Pelabuahn Jakarta). Sementara itu RS Pelabuhan Jakarta menerima pembayaran kapitasi dari Bapel RS Pelabuhan.Agar sistem pembayaran kapitasi berjalan sesuai seperti yang diharapkan, maka manajemen rumah sakit mengeluarkan beberapa kebijakan untuk membantu pelaksanaan kapitasi sehingga dapat membantu rumah sakit merencanakan pelayanan kesehatan yang akan diberikan tanpa menanggung kerugian dan tidak mengurangi. kualitas pelayanan kepada pasien.Perubahan pembayaran dari fee-for-service menjadi kapitasi, diharapkan dapat menunutkan biaya pemeliharaan kesehatan. Disini peneliti menyoroti biaya resep obat yang ditulis oleh dokter baik full timer maupun part-tinter dalam menangani kasus 10 penyakit terbanyak kunjungannya di rawat jalan RS Pelabuhan Jakarta untuk pelanggan dari JPKM (pegawai dari pensiunan berserta keluarga dari PT Pelindo II). Penurunan biaya resep obat rawat jalan diharapkan dapat ikut mengendalikan biaya pemeliharaan kesehatan bagi peserta JPKM tersebut karena biaya obat rawat jalan untuk pasien kelompok ini menyerap 75% lebih dari keseluruhan biaya untuk pemeliharaan kesehatan selama 5 tahun terakhir, bahkan sampai 80% untuk tahun 2001.Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi berbentuk "pre post test evaluation" yang bersifat kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari base data komputer Sistem Informasi RS Pelabuhan JakartaHasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah angka pemanfaatan di rawat jalan sesudah kapitasi mengalami penurunan sedikit dibandingkan sebelum kapitasi, yakni hanya 0,5%. Terjadi kenaikan penulisan obat generik baik oleh dokter full-timer maupun part-timer, masing-masing sebesar 4% dan 8%. Biaya rata-rata obat/resep yang ditulis dokter full-timer menurun secara bermakna terutama untuk penyakit hipertensi (p=0), gastritis (p=0)dan influenza (p=0,01).Jumlah resep yang bernilai lebih dan Rp. 200.000,- mengalami penurunan, dokter full timer sebesar ±6%, dokter part-timer 21,87%. Jumlah resep bernilai kurang atau sama dengan Rp. 200.000; meningkat untuk dakter 54,54%, perubahan ini dibuktikan bermakna terutama untuk penyakit hipertensi dan gastritis dan dokter part-timer sebesar 50,82%, yang bermakna pada 8 penyakit kecuali pharyngitis dan asthma bronchiale.Kesimpulan utama adalah tingkat pemanfaatan rawat jalan menurun kurang berarti sesudah diterapkan kapitasi dengan kebijakan pembatasan biaya resep terutama untuk penyakit kronis. Kenaikan penulisan obat generik terutama oleh dokter part-timer (8%), penurunan biaya rata-rata obat per-resep baik oleh dokter full-timer maupun part-timer serta terjadi penurunan jumlah resep obat yang mempunyai nilai biaya rata-rata obat per-resep lebih dari Rp. 200.000; untuk kedua jenis dokter. Peran dokter pengendali sangat besar dalam penurunan biaya resep obat rawat jalan.Saran peneliti, perlu dilakukan penelitian lanjutan dan peninjauan kembali kebijakan pembatasan obat terutama untuk pasien yang mempunyai penyakit kronikDaftar bacaan :23 (1985-2001)

---

The unfinished problem of the monetary crisis has triggered the development of other crisis where all together have brought about some unexpected impacts to the society_ One of the impacts is an increase in the health cost which creates a significant financial burden for those in need as well as for those companies which provide health insurance service for their employees. Pelabuhan Hospital, Jakarta, as an institution which provides health services for its employees and pensioners together with their families from PT Pelindo II, it also having a responsibility to manage its total cost as a consequence of the increase in the health cost.

Prior to the application of the capitation system, PT Pelindo II had used the fee for service payment system. As the result, the management was not able to forecast the total health insurance cost for its employees and their families per year.

Since the beginning of April 2002, PT Pelindo II, as one of the main customers of Pelabuhan Hospital, Jakarta, has become a JPKM member. As the consequence, PT Pelindo II is obliged to pay the premium to the organizing committee of Pelabuhan Hospital, Jakarta whereas, the organizing committee itself is a committee that manages the payment of the insurance to the Pelabuhan Hospital, Jakarta

En order for the capitation system to work as expected, the hospital management has released a number of policies to support the implementation of this particular system as well as in planning the type of health service to be provided without affecting the quality of the services.

The transformation of the fee for service type payment into the capitation system is expected to reduce the health cost. In the thesis, the writer highlights the prescription cost written by both fish-timer and part-timer doctors in handling 10 (ten) most common cases reported by the Out- patient Department of Pelabuhan Hospital, Jakarta for its customers from JPKM (employees, pensioners and theirs families from PT Pelindo II). The management expects that decline in the prescription costs at the out-patient department could provide a .contribution in controlling the health cost for JPKM members as the prescription cost for this particular group absorps more than 75% of the total health cost for the last five years period and the number once reached 80% in the year 2001.

The study in thesis can be classified as a quantitative pre-post evaluation study where the data used are the secondary data taken from the database of the Information system department in Pelabuhan Hospital, Jakarta

The result of this study shows that there is a minor change in the rate- utilization after the implementation of the capitation system (0,5%). There is also an increase in the generic type of medicine in the prescription for both full-time and part-time doctors, 4% for the full-timer and 8% for the part-timer. However, the average prescription written by full-time doctors has decrease significantly in particular for hypertensi (p=0), gastritis (p=0) and influenza (p=0,0l). In addition to that, there is also a decrease in the prescription with value of the Rp 200,000,- or more as prescribed by full-timer ( approximately 6%) and part-timer (21.87%). Meanwhile, there is an increase for the prescription with values less or equal to Rp 200,000, - for full-time doctor (64,34%) in cases like hypertension and gastritis, and this also happens for part-time doctor (50.82%) in 8 (eight) cases except for pharyngitis and asthma bronchiale.

The main conclusion that can be drawn from this study is that the usage level of the capitation system in the out-patient department would only have a small impact to the rate-utilization. This small impact is mainly due to the management policy that restrict the prescription cost particularly for chronic cases, the increase in the prescription of the generic type medicine by the part-time doctor (8%), the decrease in the average medicine cost in prescription written by both full-time and part-time doctors, and the decrease in the prescription cost with average cost of more than Ap. 200,000,- for both full-timer and part-timer. In addition to that, it is also clear that the doctors, both full-timer and part-timer, play a significant role in reducing the prescription costs.

Last but not least, the writer suggests that there is still a need for an advanced study in this system together with the review in the policy for the medicine restriction especially for those patients with chronical diseases.

Bibliography :23 (1985-2001)"

"Dalarn era desentralisasi, bidang kesehatan menjadi sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya. Sebagai konsekwensinya pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun kebijakan dalam upaya pembangunan kesehatan, termasuk di dalamnya kebijakan pembiayaan kesehatan yang bersurnber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan. mutu, efisiensi dan kesinambungan pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data tentang pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting karena sangat mempengaruhi proses pembuatan keputusan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan kesehatan daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber pemerintah di Kota Sukabumi sceura lengkap. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi pembiayaan kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun per kapita, sumber pernbiayaan, dan bagaimana peruntukannya dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran, sub mata anggaran, unit pengelola, unit pengguna, program dan jenis biaya serta alokasi pembiayaan untuk program-program essensial. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sukabumi pada Dinas Kesehatan, RSUD dan instansi terkait yang menjadi pengelola pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi pembiayaan tahun anggaran 2006. Hasil analisis menunjukkan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Sukabumi adalah sebesar Rp 71410_033,100,- dan Rp 58.866.442.000,- (78,04%) bersumber dari APBD. Pembiayaan kesehatan per kapita (gaji/tunjangan, investasi, dan pemeliharaan tidak dihitung) adalah sebesar Rp 155.920,- Dilihat dari peruntukannya, alokasi pernbiayaan di Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan dan RSUD, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, kecuali di RSUD antara belanja aparatur dan publik hampir seimbang, sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional Proporsi belanja investasi lebih besar dari belanja pemeliharaan. Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber APED mencapai 17,00% dari total APED Kota Sukabumi. Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp 41.17 / kapita/tahun), maka alokasi pembiayaan kesehatan di Kota Sukabumi sudah memenuhi ketentuan tersebut. Sementara itu untuk membiayai program-program essensial di Dinas Kesehatan, baru mencapai 6,74% dari total annum Dinas Kesehatan atau 15,74 % dari kebutuhan sesuai estimasi Bank Dunia. Untuk memenuhi laiteria pemerataan, mutu, efi.siensi dart kesinambungan pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi, diperlukan analisis lebih lanjut terutama untuk mengetahui alokasi pada mata anggaran dan sub mata anggaran apa saja, agar indikator outcome, benefit, impact program dapat tercapai.

---

In decentralization era, health department becomes an authority and responsible for district/city fully in implementing development to improve public health level in their area. As consequence, district/city government must arrange a policy to develop health, included health cost policy which comes from government. Health cost system at district mast be developed in order main issue on health cost of district, such as mobilization, allocation, and cost efficiency can implement well so it can guarantee a generalization, quality, efficiency, and continuity of district health development. Applying data of health cost becomes a most important thing because it can affect a policy making process to determine policy and cost strategy of district health program.

Until now, it has not been conducted a health cost analysis yet which comes from government of Sukabumi completely. Therefore, this study is conducted to know how much health cost allocation for one year totally or each capita, cost resource, and how its function if it is seen from outcome type, line item, budget, sub budget, organizer unit, user unit, program and cost type and cost allocation for essential programs. This study was conducted at Health Service, RSUD and related instance in Sukabumi which became a health cost organizer which came from government. This study used a District Health Account (DHA) method. Health cost analysis used a cost allocation data on budget period of 2006.

Analysis result indicated that health cost totally which comes from government of Sukabumi are 75.410.033.100 rupiah and 58.866442.000 rupiahs (78,04%) come from APED. Health cost every capita are 155.920,- rupiahs (salary/subsidy, infestation and conservancy are not accounted). If it was seen from its function, cost allocation at Health Service and RSUD of Sukabumi, proportion of public outcome is bigger than government officer outcome, except proportion of government officer outcome and public outcome at RSUD are balance, most of them is allocated for operational outcome. Proportion of infestation outcome is bigger than conservancy outcome. Proportion of health cost which comes from 'APBD is 17,00% of APED in Sukabumi totally.

By using an estimation rate of World Bank (health cost is 41.171 every capita/every year), so health cost allocation of Sukabumi is out of rule. While for essential programs cost at Health Service, there are 6,74% of total budget at Health Service or 15,74% of the needs based on World Bank estimation. It is important a further analysis to fulfil/ criterion of generalization, quality, efficiency and health development continuity in Sukabumi especially for knowing budget and sub budget allocation so program indicators of outcome, benefit, and their impact can reach. "

"Dilakukan studi untuk melihat bagaimana gambaran pembiayaan operasional puskesmas tahun 2010-2012 serta gambaran pelaksanaan BOK dan pengaruhnya terhadap cakupan pelayanan kesehatan dasar terpilih. Dari hasil studi sumbersumber pembiayaan puskesmas berasal dari Dana rutin operasional Puskesmas, Retribusi, Jamkesda, Askes sosial, Jamkesmas, dan BOK. Pembiayaan operasional puskesmas bergeser ke sumber pembiayaan APBN dengan proporsi 10% pada tahun 2010 menjadi 73% di tahun 2012. Program BOK secara administratif sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dengan beberapa kelemahan. Program BOK menambah motivasi kerja pegawai puskesmas, meningkatkan intensitas kegiatan promotif dan preventif dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar, namun fluktuatif pada beberapa indikator yang disebabkan : keterlambatan proses pencairan anggaran, mekanisme keuangan yang rumit, kwalitas SDM puskesmas dan prilaku masyarakat.

---

Conducted a study to see how the picture of health centers operational financing of the years 2010-2012 olso BOK program implementation and its effect on selected basic health care coverage. From the study health centers funding sources came from the operational routine health centers funds, Retribution, Jamkesda, Askes, Jamkesmas, and BOK. health centers operational financing shifted to a APBN financing source with the proportion of 10% in 2010 to 73% in 2012. BOK program has been implemented administratively according with the technical guidance implementation wit some flaws. BOK add to motivation program employee health centers, increase the intensity of promotive and preventive activities and improve basic health care coverage, but some indicators fluctuate caused by: delays in disbursement process, complicated financial mechanisms, quality of human resources health centers and the behavior of the community."

"ABSTRAKPelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan (Askes) wajib, merupakan bagian dari pelayanan rumah sakit khususnya rumah sakit pemerintah (Departemen Kesehatan, Pemerintah Daerah, ABRI). Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi perbedaan kepentingan yaitu pihak rumah sakit menganggap tarif yang diterapkan bagi peserta Askes wajib terlalu rendah sehingga menjadi beban biaya operasional, sedangkan pihak PT (Persero) Askes kemampuannya terbatas , karena premium yang diterima hanya sebesar 2% dari gaji pokok peserta. Supaya ada titik temu antara pihak manajemen rumah sakit sebagai penyedia pengelola dana Askes wajib, maka perlu dilakukan analisis terhadap biaya pelayanan sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan tarif.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan melakukan analisis biaya terhadap salah satu bentuk pelayanan bagi peserta Askes wajib yaitu paket rawat inap harian yang terdiri atas kamar perawatan, paket ronsen, paket laboratorium, paket obat (sesuai DPHO / Daftar dan Plafon Harga Obat), jasa medik dan paket fisioterapi.Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pasien Askes wajib di ruang Perawatan Umum RSPAD Gatot Soebroto pada Tahun Anggaran 1997/1998, menunjukkan bahwa tarif yang berlaku untuk paket rawat inap harian bagi pasien Askes wajib (Rp 35.000,00) masih lebih rendah sebesar Rp 11.200,55 dibanding biaya satuan aktual (Rp 46.200,55). Disamping itu bagi RSPAD Gatot Soebroto juga harus melaksanakan kebijakan MENHANKAM yaitu bagi peserta Askes wajib yang berasal dari pumawirawan ABRI dan pensiunan PNS Hankam / ABRI serta keluarganya, harus mendapatkan fasilitas rawat inap sesuai pangkat / golongan terakhir (kelas VIP, I, II, atau III), padahal hak semua pasien Askes wajib hanya di kelas Kebijakan tersebut tanpa disertai dengan dukungan dana / anggaran untuk subsidi biaya pelayanannya. Dengan demikian dalam memberikan pelayanan bagi peserta Askes wajib, RSPAD Gatot Soebroto harus menanggung beban subsidi ganda yaitu tarif Askes wajib yang lebih rendah dan biaya satuan dan beban dan pasien yang dirawat melebihi haknya sebagai peserta Askes wajib (lebih tinggi dari kelas III ).Untuk memecahkan masalah tersebut, perlu pengkajian ulang terhadap komponen paket dan nilai tarif Askes, serta kebijakan MENHANKAM terutama yang terkait dengan penambahan beban biaya.Kepustakaan : 36 (1982 - 1998)

---

ABSTRACT

Every privileged health insured (ASKES) member is entitled to health care and services of government hospitals (Department of Health, Provincial Government, the Armed Forces). However, a conflict of interest arises between hospitals and the health insurance company (PT. ASKES). There former considers the tariff imposed on health insured members too low and a burdensome operational cost while the latter seems to have very limited funds out of the 2% premium levied on the basic salary of every health insured (ASKES) member. Hence, an analysis of medical service cost is necessary in formulating a good tariff policy agreeable to both parties.

This research is an analytical descriptive research taking into consideration the cost analysis of medical services such as daily hospitalization package cost comprising wardroom, X-Ray package, laboratorium package, medicine package (According to Price List of Drugs) medical service fee and physiotherapy package for privileged health insured (ASKES) member.

The research carried out on privileged health insured (ASKES) member hospitalized in the General Care Ward of the Central Army Hospital Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto) for the Fiscal Year 1997/1998, shows that the tariff for daily hospitalization package for privileged health insured (ASKES) by Rp. 11.200,55 compared to an actual cost of (Rp. 46.200,55).

The Central Army Hospital Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto) is obliged to obey the policy of the Minister of Defense and Security (MENHANKAM) concerning medical care for privileged health insured (ASKES) members who are retired Armed Forces members and retired civilians of the Defense and Security Department / Armed Forces together with their family members. These people are entitled to hospitalization according to their ranks / last position (VIP Class, First Class, Second Class or Third Class).

This instruction is contrary to the fact that all privileged health insured (ASKES) patients are only entitled to third class. Furthermore, no extra funds / budget / subsidy is provided for it Thus, the Central Army Hospital Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto) must bear the burden of double subsidy that is lower cost for privileged health insured (ASKES) members and the "Special Ones"."

"Program kesehatan bagi pensiunan karyawan PT. Krakatau Steel dikelola oleh Bapelkes PT. Krakatau Steel berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Krakatau Steel No. 901DIR.SDM&U/X/2003. Salah satu yang mendasari pembenukan Bapelkes PT. Krakatau Steel adalah adanya data yang menunjukkan bahwa biaya kesehatan terus meningkat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengeluaran kesehatan untuk pensiunan karyawan PT. Krakatau Steel.Metode penelitian ini adalah survei analitik dengan mengunakan rancangan cross sectional 1 potong lintang dimana pengukuran variabel bebas dan variabel terikat dilakukan secara bersamaan. Data diambil adalah data sekunder Bari Bapelkes PT. Krakatau Steel Cilegon selazna periode April 2004 sampai dengan Maret 2005, Unit analisis pada penelitian ini adalah individu. Variabel bebas terbagi dalam 3 variabel utama dan terbagi Iagi dalam 13 sub variabel.Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pengeluaran kesehatan per peserta per tahun adalah Rp. 2.351.658. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa semua variabel bebas didapatkan perbedaan yang signifikan dengan biaya kesehatan.Pemodelan akhir pada analisis multivariat digunakan analisis regresi linier berganda dan didapatkan hasil variabel bebas yang masuk model regresi adalah kunjungan rawat jalan, jumlah lembar resep rawat jalan, jumlah rujukan ke dokter ahli, jumlah pemeriksaan penunjang, proporsi admisi kasus rawat inap bedah, jumlah admisi kasus rawat inap, proporsi 'kunjungan kasus penyakit degeneratif kronis, umur dan provider dengan persamaan :Y = 5,25+0,018X 1+0,026X2+0,029X3+0,054X4+0,404X5+0,328X6+0,395X7+0,002X8 -0,078X9Y = Pengeluaran kesehatan dalam bentuk fungsi logXi = Kunjungan rawat jalan , X2= Jumlah lembar resep rawat jalanX3 = Jumlah rujukan ke dokter ahli , X4 = Jumlah pemeriksaan penunjang X5 = Proporsi admisi kasus rawat inap bedah, X6 = Admisi kasus rawat inap X7 = Proporsi kunjungan kasus penyakit degeneratif kronisX3 = Umur, Xq = ProviderHipotesis yang diajukan bahwa utilisasi pelayanan kesehatan, proporsi kunjungan kasus degeneratif kronis dan karakteristik peserta terbukti berhubungan signifikan dengan pengeluaran kesehatan sesuai teori. Disarankan untuk lebih menyempurnakan pencatatan dan pelaporan untuk mempermudah evaluasi terhadap pengeluaran kesehatan selanjutnya serta dilakukan penelitian lebih lanjut.

---

Based on Regulation I Policy of Human Rescources Director by Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Krakatau Steel No. 901DIR.SDM&UIX12003, Healthcare program for PT Krakatau Steel pensioners and their family was organized by Bapelkes PT. KS. One of many reasons, Bapelkes was created because of data which shown increase of cost trend fro health care.

This research objective is to find out presumed factors related to medical expense for retired man and their family.

This research is an analytical survey using cross sectional. Dependent and independent variables are measured stimultanneously. Secondary data was taken from Bapelkes PT. Krakatau Steel Cilegon within April 2004 until March 2005. Independent variables were divided on 3 major variables and split on 13 sub variables.

The result of this research shown average of medical expense per member was Rp. 2.351.658 . Bivariate analysis shown all of independent variables have significant difference to medical expense. The last modeling in multivariate analysis using multiple regression indicate outpatient visit rate, outpatient prescription rate, referral rate, diagnostic and laboratory rate, proportion of admission surgery inpatient cases, the rate of admission inpatient cases, proportion of degenerative disease cases, age and provider, were match and the model is :

Y = 5,25+0,018X 1 +0,026X2+0,029X3+0,054X4+0,404X5+0,328X6+0,395X7+0,002X8 -0,078X9

Y = Medical Expenses in logaritmic form

Xi = Outpatient visit rate, X2 = Outpatient prescription rate

X3 = Referral rate, X4 = Diagnostic and laboratory rate

X3 = Proportion of of admission surgery inpatient cases,

X5 = The rate of admission inpatient cases

X7 = Proportion of degenerative disease cases

X5 = Age, X9 = Provider

The hypothesis which had been made in this research that the utilization of medical services, proportion of degenerative disease cases and caracteristic of member were evidence bases significantly related to medical expenses as with theoritical. It is recommended to improve qualified medical report for upgrading and make next evaluation more easy. It is recommended too for further research."

"PENDAHULUANLatar Belakang PenelitianKeberhasilan pembangunan kesehatan sangat berperan dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas. Upaya peningkatan kualitas SDM ini harus dilakukan, dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi. Penduduk yang sehat akan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk.Salah satu misi yang ditetapkan dalam pembangunan kesehatan Indonesia adalah memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Hal ini mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk mencapai nisi tersebut perlu didukung oleh berbagai sumber daya, diantaranya ketersediaan dana atau biaya yang cukup.Untuk menghasilkan suatu produk ( out put ) diperlukan sejumlah input. Biaya adalah nilai clari sejumlah input ( faktor produksi ) yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk ( out put ). Out put atau produk bisa berupa barang atas jasa pelayanan Salah satu sarana kesehatan milik pemerirtah yang menghasilkan produk berupa jasa pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, dimana jasa pelayanan kesehatan yang ada berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, radiologi dan lain-lain. Agar dapat menghasikan pelayanan tersebut, diperlukan sejumlah input antara lain fasilitas gedung, alat, obat, tenaga medis, serta input lainnya yang secara langsung digunakan oleh pasien, maupun yang secara tidak langsung menunjang kelancaran kegiatan seperti tenaga non medis, listrik, air, dan tenaga kebersihan.Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat pendidikan dan pendapatan rnasyarakat, ternyata mempunyai pengaruh pada meningkatnya demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selain terjadi peningkatan secara kuantitatif, juga terjadi peningkatan demand secara kualitatif, yaitu meningkatnya permintaan terhadap pelayanan kesehatan yang lebih canggih dan bermutu. Hal ini disebabkan karena dengan makin meningkatnya taraf hidup masyarakat, maka makin meningkat jumlah penduduk usia lebih tua, sehingga jumlah penderita penyakit kardiovaskuter dan penyakit kronik degerenatif juga meningkat.Peningkatan demand masyarakat terhadap suatu produk, akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan sejumlah faktor produksi, diantaranya peningkatan kebutuhan akan biaya. Demikian pula fenomena yang terjadi pada pelayanan kesehatan Kebutuhan pembiayaan kesehatan terus meningkat. Dan ini menjadi beban tersendiri, terutama bagi sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah.Permasalahan pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit timbul karena adanya underfinancial, karena pemerintah menentukan tarif yang rendah bahkan gratis untuk beberapa pelayanan kesehatan. Kondisi demikian sebagian besar terjadi pada rumah sakit pemerintah pada beberapa negara berkembang, termasuk di Indonesia dimana tarif yang ditetapkan masih berada di bawah biaya satuan. Selain itu terjadi pula inefficiency ( ketidakefisienan dalam alokasi dana), dimana untuk dapat mempertahankan tarif yang rendah maka pemerlntah perlu mengeluarkan subsidi yang sangat besar di bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya permasalahan lain yang timbul dari kegiatan pembiayaan kesehatan adalah terjadinya inequites ( ketidakmerataan ), penetapan tarif yang sama mengakibatkan subsidi yang dikeluarkan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang relatif lebih mampu."

"Tingginya kunjungan pasien bayar karcis pada Balai Pengobatan Anak yang mencapai 8.744 kunjungan pada tahun 2001 merupakan peluang bagi Puskesmas Selabatu untuk meningkatkan pendapatan fungsionalnya melalui penyesuaian tarif, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pada BP Anak. Akan tetapi karena program kesehatan anak merupakan program yang mempunyai kontribusi terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat, maka besarnya tarif yang akan diberlakukan harus berdasarkan pada besarnya biaya satuan pelayanan serta mempertimbangkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi untuk penyesuaian tarif tersebut adalah belum adanya informasi yang tepat tentang besarnya biaya satuan pelayanan khususnya pada Balai Pengobatan Anak, serta tingkat kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis tarif pelayanan pada Balai Pengobatan Anak serta mengukur tingkat kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat sehingga di peroleh informasi yang tepat utuk penyesuaian tarif yang rasional.Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. Pengumpulan data biaya BP Anak dengan menggunakan data sekunder, sedangkan untuk data ATP/WTP masyarakat menggunakan data primer yang didapat dari wawancara langsung dengan rumah tangga terpilih. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution. Kemudian untuk analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif dengan menggunakan kurva ATP untuk memperkirakan besarnya penurunan utilisasi bila tarif dinaikkan.Hasil penelitian menunjnkkan bahwa biaya satuan aktual dengan investasi sebesar Rp. 4.442, biaya satuan tanpa investasi Rp.4.019, serta biaya satuan tanpa investasi dan gaji Rp. 2.559, dengan Cost Recovery Rate sebesar 24,68 %. Sedangkan biaya satuan normative sebesar Rp. 4.459 .Kenaikan tarif dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, yang direkomendasikan pada BP Anak adalah untuk pemeriksaan oleh Dokter umum sebesar Rp 4.500,- dengan konsekuensi masyarakat tersingkir dari pelayanan sebesar 3 %. Sedangkan tarif untuk pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Anak adalah Rp 4.500,- ke atas dengan catatan untuk jasa medisnya dilakukan perhitungan kembali .Dengan hasil tersebut disarankan bagi Puskesmas untuk mengusulkan kenaikan tarif kepada pengambil keputusan secara bertahap, dan untuk pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Anak dibuka pada hari - hari tertentu, sedangkan untuk masyarakat yang tidak mampu diupayakan dengan pemberian kartu sehat.

---

The high patient visit who reaches 8.744 in 2001 that paid by the ticket for the Children Medicine Hall of the opportunity income through the cost level, by aim to branch up the service quality to the community, specially the medicine service to the children.

But the healthy program for the children showed the program that had the contribution for the high and low grade of the healthy community, so it's the big level that will be done must be base on the big maintenance the multi service of participant to consider the ability level and willingness to pay to the healthy service . While a problem which is stood before for the cost adaptation that is : it's not available the information which is exact about the big one of multi service, specially for the Children Medicine Hall, also the ability level and willingness to pay for community to the healthy service. So the public aim from research to analysis the cost of maintenance of the Children Medicine Hall so the ability level and willingness to pay from community so far as it's gained the information to get the exact to the rational cost adoption.

This research showed the descriptive by the cross sectional design. The data collection only the Children Medicine Hall by using the secondary data, while for ATP/WTP community data uses the primer data that was gained from the direct interview with the selected house hold. The multi cost amount of service was obtained from the cost analysis by double distribution method, and then the cost analysis was branched up through the cost simulation by using curve ATP to think the big run down utilization if the cost was gotten an rise.

The result research showed that the multi actual cost with the big infestation as much as Rp 4.442,- , the multi maintenance without infestation as much as Rp 4.019; also the multi cost out of infestation and salary as much as Rp 2.559,- by the cost recovery rate as much as 24,68 % , while the multi normative cost as much as Rp 4.459,

The cost rise with consideration the ability level and willingness to pay the community that was recommended for the Children Medicine Hall was for checking up by the public doctor as much as Rp 4.500 ,- with consequence the community to get isolated from service as much as 3 % . While the cost for checking up by the specialist doctor as much as over of Rp 4.500,- with notice for the doctor incentive by doing the recounting.

By the result was suggested for Public Health Centre to propose the cost rise up taking a decision in every phase, and to check up by the specialist doctor of children in the certain days was opened in exact days, while the community was not able to be effort by giving the healthy card."

"ABSTRAKAsuransi Kesehatan ialah suatu sistem dalam pembiayaan kesehatan dimana dilakukan pengelolaan dana yang berasal dari iuran teratur peserta untuk membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan peserta.Dalam pelaksanaannya Asuransi Kesehatan Pemerintah yang dikelola oleh PT (Persero) Askes dikenal ketentuan paket tarif perawatan untuk rawat jalan maupun rawat nginap di rumah sakit yang ditunjuk.Rumah Sakit Kepolisian Pusat adalah fasilitas kesehatan ABRI yang mengikuti program pelayanan Askes. Sebagai Rumah Sakit ABRI maka pelayanan Askes disini juga dimanfaatkan oleh peserta Askes yang berasal dari mantan pejabat ABRI yaitu para Purnawirawan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya selisih tarif untuk rawat nginap purnawirawan sehubungan dengan adanya perbedaan-perbedaan ketentuan antara lain tarif rumah sakit dibandingkan ketentuan tarif Askes.Dengan dilakukan penelitian ini maka diketahuilah faktor-faktor yang berhubungan dengan selisih tarif tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey analitik yang merupakan Cross-Sectional Study pada periode satu tahun (1992).Dengan bantuan Analisis Statistik Parametrik dan Non Parametrik maka 3 variabel karakteristik pasien rawat nginap (purnawirawan) yang diduga secara teoritis berhubungan dengan terjadinya selisih tarif perawatan terbukti mempunyai hubungan yang bermakna secara statistik.Penelitian ini menyimpulkan bahwa selisih tarif rawat nginap Purnawirawan berhubungan dengan golongan Kepangkatan yang menentukan kelas perawatan, Kelengkapan Administrasi Tagihan Askes dan Jenis Pelayanan Medik.Disarankan agar Rumah Sakit Kepolisian Pusat dapat mengambil langkah kebijaksanaan melalui instansi terkait secara berjenjang untuk mengusulkan kenaikan tarif Paket Askes, mengupayakan pengakuan PT. Askes terhadap ketentuan akomodasi kelas perawatan Purnawirawan seperti di Rumah Sakit Pemerintah lainnya, menetapkan petugas khusus dalam pelayanan administrasi Askes untuk menjamin kelengkapan berkas tagihan dan tetap menjaga mutu pelayanan medik paket Askes walaupun tarifnya jauh di bawah tarif rumah sakit.

---

ABSTRACT

The health insurance is the system of funding health where performed fund management which come from regular premium of participants for funding health care that needed the participants.

In its realization, government health insurance that performed by Health Insurance Ltd. (PT. Askes) known certainty set of health services rate for ambulatory services and inpatient services in hospital which indicated.

The Central Indonesian National Police Hospital (Rumah Sakit Kepolisian Pusat) is health care facility of Indonesian Armed Forces which follows health insurance program. As Indonesian Armed Force Hospital, so health insurance treatment here, it is also made use of participants who come from ex position of Indonesian Armed Forces Officers (Purnawirawan). This research is aimed to know how big the difference of rate for inpatient services of Purnawirawan relating to any difference of certainty like hospital rate compared with certainty of health insurance rate.

By making this research, so we know the factors that related to that the difference of rate.

A kind of this research is analytical survey research that forms Cross-Sectional Study in one period (1992).

By helping statistic parametric analyze and non parametric, so any 3 variables characteristic of inpatient services (Purnawirawan) who expected theoritically that related to any difference of treatment rate have signify relation statistically.

This research summarizes that the difference rate of inpatient services of Purnawirawan related to the group of rank that determine the treatment class accommodation, administration supplements of health insurance claim and a kind of medical care.

Suggested that the Rumah Sakit Kepolisian Pusat can take wisdom step through connected instance gradually for suggestion of set of rate increase of health insurance, strive for acknowledgement PT. Askes about certainty of treatment class accommodation of Purnawirawan like another government hospital, determine specific official in health insurance administration for guarantee a file of claim supplement and firmly to keep the quality assurance of medical care of set of health insurance although its rate is cheaper than hospital."

"Latar belakang penelitian ini ialah besarnya biaya kesehatan dan berkurangnya kemampuan pemerintah untuk membiayai kegiatan rumah sakit yang juga dialami oleh RSU Tangerang. Sementara itu di RSU Tangerang didapatkan adanya kecenderungan tunggakan pasien rawat inap semakin meningkat yang disebabkan oleh beberapa kelompok penunggak.Secara umum penelitian ini ingin melihat kecenderungan besarnya tunggakan pasien, karakteristik penunggak bayaran, perbedaan antar kelompok penunggak pembayaran serta perbedaan karakteristik penunggak dan besarnya tunggakan antar perawatan.Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan jumlah tunggakan kµrang lebih sebesar Rp. 151.030.447 setiap tahunnya, dan dalam hal besarnya.tunggakan, kelompok Askes berbeda bermakna terhadap kelompok surat perjanjian, pasien lari dan pasien kurang mampu, serta tidak berbeda bermakna dengan kelompok surat lurah.Dilihat dari besarnya tunggakan kelas perawatan, ternyata kelas perawatan VIP berbeda dengan kelas I, kelas II, dan kelas III. Kelas perawatan I, berbeda bermakna dengan kelas III serta kelas II berbeda dengan kelas III.Sebagai saran dari hasil penelitian ini, maka perlu kelompok penunggak dipilah-pilah berdasarkan antara lain Charitty allowance, contractual allowance, social cost dan bad debt yang berguna untuk penelitian tentang pengaruh bad debt terhadap kinerja rumah sakit. Selanjutnya dalam perencanaan pengeluaran rumah sakit tunggakan tersebut dapat dialokasikan. Disamping itu, perlu adanya evaluasi harga paket Askes untuk disesuaikan dengan pola tarif rumah sakit.Daftar bacaan : 27 ( 1971 - 1994 )

---

The background which lead to this study is the magnitude of the hospital health cost and the insufficient government budget to finance this ever increasing cost of running the hospitals is also experiencing by the R.S.U Tangerang. Further more at this R.S.U Tangerang the number of patients unable to pay the cost of hospitalization keep increasing every year.Basically the aim of this study is to show the correlation between, debt patients, their characteristics, the different between each group of debt patients and the size of each debt patients for each medical service.This study shows that there is an increase of the debt by Rp 151.030.447 each year and as far as the size of debt is concern, the Askes group is significantly less patients with debt than those from contractual allowance, social cost and bad debt, also the charity allowance are less likely to have payment problem.The study also shows how the size of debt distinct from one service to the others such VIP vs First class, Second class and Third class patients. First class vs Third class as well Second class Vs Third class.There for it is recommended; The need to classify bad debt patients based on how there were' financed, such as through charity allowance, contractual allowance, social cost and bad debt, which is useful for study to determine the affect of bad debt on the hospitals operation.In addition, this type of bad: debt should also he incorporated into the hospitals budget. Another point not less important is to evaluated the Askes cost tariff to be aligned with the overall hospitals costs.Biblography : 27 / 1971-1994."