Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era otonomi daerah dan desentralisasi saat ini, kegiatan perencanaan kabupaten menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan mekanisme dan kemampuan melakukan analisis masalah kesehatan daerah secara tepat menetapkan target program kesehatan secara realistis, menjabarkan target program tersebut dalam rencana kegiatan, menghitung biaya yang realistis untuk melaksanakan kegiatan tersebut, menyusun anggaran dari berbagai sumber, mengembangkan upaya mobilisasi dana masyarakat dan efektivitas advokasi Dinas Kesehatan kepada DPRD dan Pemda. Oleh karena itu agar dapat dihasilkan perencanaan obat yang optimal perlu didukung oleh suatu sistem perencanaan dan penganggaran yang baik, meliputi ketersediaan sumber daya yang memadai, tenaga perencana yang profesional, sarana penunjang kerja, dana dan tersediaanya informasi yang akurat serta penggunaan metode yang tepat.Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap sistem perencanaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2003 dengan pendekatan sistem.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan pejabat lintas program di Dinas Kesehatan, pejabat lintas sektor terkait, staf teknis maupun anggota panitia pengadaan obat Kabupaten Lampung Selatan. Untuk menjaga validitas data dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi metoda. Pengolahan data dibuat dalam dibentuk matriks yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Analisis yang dilakukan adalah analisis isi, yaitu analisis sesuai topik atau masalah .HasiI penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyusunan perencanaan obat adalah data yang kurang akurat dan tidak valid yang disebabkan oleh kurangnya tenaga teknis profesional farmasi di puskesmas dan kurangnya sarana yang menunjang penyusunan perencanaan obat di kabupaten. Perencanaan obat telah dilakukan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor meskipun SK Tim Perencanaan Obat belum pernah diperbaharui.Disarankan agar pihak Pemda memberdayakan Tim Perencanaan Obat yang ada, SK Tim diperbaharui dan ditembuskan ke setiap anggota Tim. Dinas Kesehatan meningkatkan advokasi dan lobbying terhadap Pemda dan DPRD dalam upaya pengembangan SDM yang ada, pelaksana teknis diberikan pelatihan di dalam pekerjaan untuk mengolah data, sarana komputer yang ada ditambah.

---

Analysis on Basic Health Care Drug Planning System Implemented in South Lampung District year 2003In local autonomy and decentralization era, planning activity in district level is unquestionably important. This is related to mechanism and capacity to analyze local health problem appropriately, set health program targets realistically, unravel those targets in activity plans, calculate realistic budget, fetch funding from different sources, develop community fund mobilization efforts, and effectively advocate Local Parliament and Local Government. To produce optimal drug planning, it is necessary to have good planning and budgeting system including adequate resources, professional planners, sufficient facilities and funding, availability of accurate information, and use of appropriate method.

This study analyzed the basic health care drug planning system implemented in South Lampung District year 2003 using system approach. Design of the study was qualitative and data was collected through in-depth interview. Informants included inter-program officers in Health Office, inter-sector officers, technical staff, and members of drug procurement committee in South Lampung District. To maintain the validity, both source and method triangulations were employed. Data was presented in matrix and was analyzed using content analysis approach according to topics.

The results of this study informed that main obstacle in developing drug planning was inaccurate less valid data due to lack of professional technical pharmacist in public health centers and lack of facilities in the district level. Drug planning had already involved other program and other sector, but the legal letter of appointment had never been renewed.

It is recommended to local government to empower the existing drug planning team and to renew its letter of appointment. To Health Office, it is recommended to improve advocacy and lobby to local government and local parliament, to develop the existing human resources, to provide training for technical staff to manage and analyze the data and to add the number of computers."

"Tujuan perencanaan kebutuhan obat terpadu di kota atau kabupaten adalah untuk mengoptimalkan dana obat melalui peningkatan koordinasi unit-unit kerja yang terkait dengan perencanaan obat sehingga perencanaan obat menjadi lebih efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kesehatan.Di kota Solok Sumatera Barat telah dibentuk Tim Perencanaan Obat Terpadu pada tahun 1999, Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok nomor 188.4513431SK-WSL/1999. Kenyataannya tim dimaksud belum dapat bekerja dengan baik hal ini terlihat belum sesuainya jumlah dan jenis obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di kota Solok.Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran sistem mutu perencanaan kebutuhan obat terpadu untuk unit pelayanan kesehatan dasar di kota Solok tahun 2000, yang dilihat dengan pendekatan sistem pemasok, masukan, proses, keluaran, dan pelanggan.Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan pemasok, Tim perencanaan obat terpadu, dan informan pelanggan, serta dilakukan penelusuran dokumen pada pencatatan obat yang ada.Dari hasil penelitian ini terlihat tingkat ketersediaan informasi (pemasok ) untuk perencanaan kebutuhan obat sudah baik, sudah ada tim perencanaan kebutuhan obat terpadu di kota Solok namun Surat Keputusan Walikota Solok mengenai pembentukan tim belum mencantumkan tugas dan fungsi personil secara, jelas dan tegas. Sedangkan tenaga yang terlibat dalam perencanaan kebutuhan obat terpadu sudah baik, terlihat dari pendidikan formal yang dimiliki, dan mereka telah mengikuti pelatihan pengelolaan obat. Tidak tersedianya dana untuk perencanaan kebutuhan obat terpadu. Data untuk perencanaan kebutuhan obat selalu tersedia, belum adanya mekanismen kerja secara tertulis, dan belum efektifnya koordinasi antara personil tim perencanaan obat terpadu, Panitia pengadaan obat telah mempergunakan lembar perencanaan kebutuhan obat untuk dasar pengadaan obat tahun 2000.Untuk terlaksananya perencanaan kebutuhan obat sesuai dengan jumlah, jenis dan pengadaannya tepat waktu perlu ditingkatkan pemahaman azas pengelolaan obat terpadu (pemberdayan daerah, koordinasi, keterpaduan) baik pada Pemerintah Kota Solok, maupun pada Tim perencanaan obat terpadu kota Solok.

---

Quality System Analysis of Integrated Drug Need Plan for Basic Health Service Unit in Solok City in the Year of 2000The objectives of integrated drug need plan in the city or in the regency is to optimize the drug-fund through increase of job coordination units related to drug plan so that drug plan becomes more effective and efficient in increasing the quality and in extending the scope of public health serviceIn the city of Solok, West Sumatera has been formed by the integrated drug plan team in 1999. This team is formed based on the decision letter of Solok Mayor No. 188.4513431SK-WSLJ1999. In fact, intended team cannot operate well and this case is seen not accorded with the amount and sort of drugs for the basic health service need in SolokHence, this investigation intention is to know the system description of integrated drug need plan quality system for the basic health service unit in Solok in the year of 2000 can be seen by using the approach system (supplier, input, process, output, and customer).This observation is performed by using the quality method. Data collection is performed by using the deep interview ti the supplier's informant, integrated drug plan team, and customer informant, and the existed recordFrom this observation result is seen the level of information availability of well-needed drug plan, has provided the integrated drug need plan team in Solok, but the sion Letter of Solok Mayor concerning the formation team not mentioned about the task and function of personnel in detailed, clear, confirmed. While, the involved staffs in the integrated drug need plan has been good which can be seen from owned formal education, has followed the drug management training. The drugs are not provided for the integrated drug need plan. Data for the integrated drug plan is always provided, and unexisted mekanisme jobs in written and uneffectiveness of coordination among the team personnel integrated drug plan, and drug supply committee have utilized the sheet of drug need plan for the basic supply of need in 2000.In performing the plan of drug need in accordance with the amount and availability on time needs to increase the principle apprehension of integrated drug management (local empowerment, coordination, integration) either in Solok government or integrated drug plan team in SolokBibliography: 55 (1981-2001)"

"Pada sektor kesehatan, desentralisasi adalah terjadinya pelimpahan kewenangan dari Departemen Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, yang berakibat terjadinya perubahan terhadap struktur, fungsi dan tanggung jawab, dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disadari, bahwa desentralisasi ini berdampak juga pada sistem perencanaan pembangunan kesehatan, yaitu daerah mempunyai kewenangan besar untuk melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan situasi dan kemampuan daerah, sehingga beberapa permasalahan perencanaan terjawab dengan adanya sistem desentralisasi dengan Bottom Up Planning.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme Sistem Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, dengan menggunakan metode kualitatif dan melakukan pengumpulan data primer terhadap kompunen input, komponen proses dan komponen out put dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, melakukan observasi dan telaahan dokumen data skunder.Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, telah dapat dilakukan dengan mekanisme bottom up planning. Hambatan yang timbul berkaitan dengan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan pada era desentralisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, antara lain kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga belum memadai; kedudukan unit perencanaan pada sub bagian perencanaan di bawah bagian tata usaha, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan tidak optimal; tidak tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan; sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai; rendahnya ketersediaan dan kevalidan data; rendahnya pemahaman terhadap metode perencanaan; pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan perencanaan belum maksimal; pelaksanaan konsultasi mengenai penyusunan perencanaan belum optimal; pelaksanaan langkah-langkah perencanaan belum maksimal; koordinasi lintas program sudah dilaksanakan akan tetapi terdapat hambatan mengenai sumberdaya manusiannya; perlu ditingkatkan untuk melakukan advocacy kepada pihak Pemerintah Daerah, DPRD dan Bapeda dan belum masuknya wawasan terhadap program pembangunan kepada sektor lain;' penggunaan pedoman penyusunan perencanaan dengan menggunakan konsep P2KT, serta melakukan rencana anggarannya dengan mengacu Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002; pedoman satuan biaya yang digunakan adalah pedoman satuan biaya dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Keputusan Bupati; jadwal penyusunan perencanaan sudah dibuat secara sistematis akan tetapi penggunaannya belum maksimal serta realisasinya sering tidak tepat; dilakukannya pendokumentasian perencanaan program pembangunan kesehatan dalam bentuk DIPDA(DASK, Proposal, Master plan 2001-2005; adanya peningkatan anggaran pada tahun 2003. Kemudian adanya kegiatan district grant PIP I, guna mendorong pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang didanai oleh pinjaman luar negeri (World Bank).Saran utama untuk mendorong kemampuan Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yaitu dengan meningkntan kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga guna melakukan advokasi secara sitematis sehingga dapat memperoleh komitmen pengambil keputusan di daerah agar sektor kesehatan dapat dijadikan sebagai pilar pembangunan daerah melalui pelaksanaan bimbingan teknis; melakukan konsultasi; melaksanakan penyusunan perencanaan sesuai dengan langkah-langkah perencanaan; adanya koordinasi lintas program dan lintas sektor; adannya petunjuk perencanaan; menyusun anggaran biaya sesuai dengan pedoman satuan biaya; melakukan penjadwalan perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan program pembangunan kesehatan.

---

In the health sector, the decentralization means the submission of authority from the Department of Health to the Health Office of Province and Regency/ Municipality, which cause the change towards the structure, function and responsibility, in order to provide health services to the people. It is realized that the decentralization also effect the health development planning system, namely the region have greater authority to perform the planning and budgeting according to the situation and the regional ability, that some planning problems are responded with the decentralization system with Bottom Up Planning.

This research is intended to obtain the description regarding the mechanism of Health Development Program Planning Preparation During The Decentralization Era In The Health Office Of Way Kanan Regency In The Year 2003, by using qualitative method and performing the primary data collection by using the in-depth interview technique, observation and study of documents of secondary data.

This results of this research in implementation of the Health Development Program Planning Preparation in the Decentralization Era in the Health office of Way Kanan in the year 2003, has been done with bottom up planning mechanism. The constraints faced related to the preparation of the health development program planning in the decentralization era in the health office of Way Kanan Regency, among others are the quantity and quality of the human resources that are not sufficient; the position of the planning unit in the sub division of planning under the administration unit, that in the implementation of the health development program planning preparation is not optimum; the lack of fund available especially for the planning preparation; insufficient computation and communication facilities, the low availability and validity of data; the low understanding towards the planning method; the technical guidance implementation is not optimum; consultation implementation regarding the planning preparation has not optimum; planning steps implementation has not maximum; the inter programs coordination has been dome but there is human resource constraint; the advocacy to the regional Government, DPRD and Bapeda needs to be increased due to lack of understanding toward the development program of the other sector; the use of planning preparation guide by using the concept of P2KT, and the prepare the budget by referring to the Kepmendagri No. 29 year 2002; the standard unit cost used is standard the unit cost from the regency government in the form of Decree of the Head of Regency; schedule of the planning preparation has been systematically, however, the usage is not maximum yet and the realization is often inaccurate; the documentation of health development planning in the form of DTPDAIDASK, Proposal, Master plan 2001-2005; the increase of budget in the year 2003. Then with the district grant PHP 1, in order to encourage the decentralization in the health sector which is financed by the foreign loan (World Bank).

The main suggestion to encourage the ability of the Regency Government, especially the Health Office of Way Kanan in order to implement the decentralization of the health sector, namely by increasing the quality and quantity of human resources in order to perform the advocacy systematically that the commitment of decision maker in the region can be obtained in the health sector to be used as the regional development pillar through technical guidance implementation; perform the consultation; perform the planning preparation according the planning steps; the inter programs and inter sector coordination; the planning guidance; prepare the budget according the standard unit cost perform the planning schedule up to the implementation of the health development program activities."

"Dibandingkan dengan negara tetangga dilingkunganAsia Tenggara, pembiayaan kesehatan di Indonesia masih relative kecil. Sebelum krisis, biaya kesehatan adalah sekitar 2,5 % GDP atau sekitar $ 12.00 per kapita per tahun. Jumlah tersebut menurun drastis menjadi rata-rata dibawah $ 1.00 atau dibawah Rp.10.000; /capital tahun karena adanya krisis yang berkepanjangan ditambah dengan inflasi biaya kesehatan yang tinggi.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peta pembiayaan sektor kesehatan melalui institusi pemerintah menurut sumber dan alokasinya di Kabupaten Lampung Selatan untuk periode tahun 2003. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi Dinas Kesehatan, RSU Kalianda, BKKBN, Dinas PU, Badan PMD, yang kesemuanya yang bersumber dari sektor publik dan memakai dasar alokasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen dan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih.Studi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pembiayaan sektor kesehatan adalah sebesar Rp. 41.857,38 atau US $ 4.87 per kapita per tahun. Angka dinilai cukup karena sudah memenuhi standard per kapita dari Bank Dunia sebesar Rp.41.174,-Walaupun jumlahnya sudah besar, tetapi alokasi dana belum mengacu pada program prioritas, yakni zona pantai sehat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan peningkatan manajemen pelayanan. Hal ini terbukti dari minimnya alokasi dana untuk program-program tersebut, dibandingkan dengan program lain yang tidak menjadi prioritas. Disamping itu juga peruntukkan alokasi dana untuk program dimaksud kurang mendukung untuk keberhasilan suatu program. Lebih banyak ditemukan mata anggaran yang bersifat umum, belum spesifik untuk menjangkau sasaran program yang diharapkan.Dari wawancara mendalam didapat informasi bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas untuk mendapat prioritas perolehan dana-APBD. Sedangkan dari hasil perhitungan pembiayaan diperoleh bahwa sektor kesehatan mendapat alokasi dana 6,12% dari APBD, masih lebih rendah dari alokasi dana beberapa sektor lain.Sebagai kesimpulan bahwa dari analisis kecukupan, alokasi dana sudah memadai karena sudah memenuhi standard Bank Dunia. Namun dari analisis terhadap program prioritas, alokasi anggarannya tidak sesuai dengan besarnya proporsi yang ditetapkan untuk suatu program prioritas.Disarankan agar dalam menyusun perencanaan anggaran, menyesuaikan dengan program prioritas yang telah disusun, dengan cara meningkatkan alokasi pembiayaannya, disamping juga jenis kegiatan, sifat program, dan mata anggaran harus lebih menyentuh kepentingan rakyat.Daftar bacaan : 32 (1977-2002)

---

Compared to neighbor countries within South East Asia, health financing in Indonesia is relatively still little. Prior to crisis, the GDP share for health is about 2.5% or about $ 12.00 per capita per year. This amount was drastically reduced to average below $ 1.00 or below Rp 10,000 per capita per year due to prolonging crisis and added by high inflation rate of health cost.

This research aims at getting a description of map of health financing of government institutions based on sources and its allocation in the District of Lampung Selatan for the period of 2003. The scope of research is including District Health Office, General Hospital Kalianda, Family Planning, Civil Work Office, and Community Empowerment Board; which is all fund are from public sector and is using allocation based method. Data collected by literature review and in-depth interview with selected informer.

This study shows that budget allocation for health sector is about Rp 41.857,38 or US$ 4.87 per capita per year. This figure is adequate and met with the standard per capita from the World Bank at Rp 41.174.

Although the amount of allocation is big, however the allocation is not line with program priority such as healthy beach zone, and improvement quality and management of health service. This evidence can be seen from the low amount of budget allocation compared to program, which is not a priority. Beside that, the purpose of allocated fund for program is not directly support the success of program. Mostly found that budget line is still using general category and not yet specifically to reach to the expected target program.

From in depth interview shows that health sector is priority to get government allocation fund. Meanwhile from computation shows that health sector get only 6.12% of total government allocation fund, and this figure is still below other sectors.

As conclusion, from the viewpoint of adequacy, budget allocation is met to the standard of the World Bank. However, from the viewpoint of program priority, budget allocation is not inline with the proportion of predetermined program priority.

Suggested that in the process of budget planning has to follow program priority that is predetermined before, increasing the allocation of budget, variety of activities, type of program, and budget lines has to fulfill the need of people."

"Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberkulosis, kuman TBC telah menginfeksi sepertiga penduduk dunia sehingga tahun 1993 WHO mencanangkan kedaruratan global penyakit tuberkulosis. Mulai tahun 1995, Indonesia telah menerapkan strategi DOTS (Directly Observerd Treatment Shortcourse) yang salah satu komponennya yaitu pengobatan dengan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) jangka pendek dengan Pengawasan Menelan Obat (PMO). Hasil kegiatan program penanggulangan penyakit Tuberkulosis di Lampung Selatan tahun 2003 yaitu CDR sebesar 30,63%, konversi 79,8% dan Cure Rate 66%. Tetapi jika dibandingkan dengan hasil kegiatan program P2TB di Provinsi Lampung secara keseluruhan, angka cakupan penderita, angka konversi dan angka kesembuhan di Kabupaten Lampung Selatan masih lebih baik, dimana angka cakupan program P2TB di provinsi Lampung tahun 2003 yaitu angka penemuan kasus penderita TBC BTA+ sebanyak 15,5%, konversi 78% dan angka kesembuhan 57%.Dalam rangka kegiatan program P2TB, terutama pengobatan penderita, salah satu diantaranya yaitu keberadaan Pengawas Menelan Obat agar penderita TBC tidak mangkir dalam pengobatan, didapatkannya konversi kesembuhan bagi penderaita TBC.Penelitian hanya dibatasi tentang Analisis kinerja PMO penderita TBC oleh Nakes yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran kinerja PMO penderita TBC oleh Nakes dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja PMO oleh Nakes di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2004.Penelitian dilakukan diseluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Mei-Juni 2004. Desain penelitian yaitu Cross Ceclional, populasi adalah sekaligus sampel penelitian yaitu PMO penderita tuberkulosis oleh Nakes di puskesmas di Lampung Selatan tahun 2004 yang mencakup sebanyak 98 orang.Hasil penelitian menunjukkan gambaran kinerja PMO penderita tuberkulosis oleh Nakes di Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebanyak 44,9% mempunyai kinerja baik dan 55,1% dengan kinerja kurang baik. Dari analisis hubungan antar variabel ditenmkan bahwa variabel yang mempunyai hubungan signifikan dengan kineja PMO oleh Nakes yaitu : urnur, jenis kelamin, motivasi dan beban kerja. Variabel yang tidak mempunyai hubungan signifikan dengan kinerja PMO oleh Nakes yaitu pendidikan, kepemimpinan dan pengetahuan. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja PMO oleh Nakes adalah variabel umur yaitu semakin tua umur Nakes cenderung mempunyai kinerja baik.Disarankan pemberian reward bagi PMO yang berprestasi dan pemberian dana insentif untuk pelacakan penderita TB mangkir, diperlukan pemberian dana stimulan dalam keterlibatan TOMA dan TOGA serta kader kesehatan dalam program P2TB terutama dalam kegiatan penjaringan. suspek penderita TBC dan keterlibatan mereka sebagai PMO penderita TBC. Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan hendaknya meningkatkan kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektoral terkait dan diaktifkannya Tim GERDUNAS TB yang telah terbentuk. Perlu ditingkatkan Bimbingan Teknis program dan pelatihan kepemimpinan terhadap pimpinan puskesmas oleh Dinas Kesehatan. Kepada Departemen Kesehatan perlu terus dilaksanakan pelatihan terhadap tenaga dokter, paramedis dan analis puskesmas dalam program P2TB dalam rangka peningkatan penemuan penderita penyakit tuberkulbsis di masyarakat dalam rangka penunuian angka kesakitan dan kematian karena penyakit TBC di Indonesia.Daftar bacaan : 45 ( 1984-2004)

---

Analyzing the Performance of Drug Taking Inspector (PMO) for Tuberculosis Patients Conducted by Health Personnel in Regency of South Lampung in the Year of 2004Tuberculosis is contagious disease caused by microorganism called Mycobacterium tuberculosis. Today, TBC has infected one-third of people all over the world, so that in 1993 WHO stated an emergency of Tuberculosis epidemic universally. Started in 1995, Indonesia has applied DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) strategy that one of its components is medication using short-term anti tuberculosis drug (OAT) observed by Drug Taking controller (PMO). In the year of 2003, the program against Tuberculosis in Lampung had resulted in CDR of equal to 30,63%, conversion of 79,8%, and Cure Rate of 66%. If its compare this result with the result of P2TB program planned in Lampung as a whole, the coverage number of patients, conversion number, and healing number in the District of South Lampung is better, while the coverage number of Tuberculosis patients taken from P2TB program in Lampung, is about 15,5 % for TBC BTA + case, 78 % for conversion, and 57 % for healing number.

In order to conduct P2TB program, especially for medicating patients, one of them is the existence of Drug Taking controller (PMO). The purpose is to keep patients so that they do not stop the medication, further more is to have healing conversion for them.

The research that limited only in analyzing PMO performance for Tuberculosis Patients conducted by health personnel is to obtain information about PMO performance and the factors associated to PMO performance in District of South Lampung in 2004.

This research took places in all of Health Center (Puskesmas) in that District since May to July 2004. The design of this research is Cross Sectional, population, including sample that is 98 members of PMO for Tuberculosis patients in District of South Lampung in 2004.

This research shows that PMO performance for Tuberculosis patients in the Regency is 44,9 % of them has good performance and the rest 55,1 % has less performance. Correlation analysis found that variables having significant connection to PMO performance are: age, sex, motivation, and workload. while variables having no relationship to the performance is: education, leadership, and knowledge. Variable having largest connection to PMO performance is age.

We suggest that a reward should be given to PMO member who has good performance and incentive fund should be available for tracking absent patients, stimulant fund should be given for supporting the existence of TOMA and TOGA and health cadre involved in P2TB program, especially in catching new patient suffer from TBC and their involvement as a PMO for the patient. For Health Officials in Lampung and Health Official in South Lampung District, better cross-program and related cross-sectional cooperation should be implemented, GERDIJNAS team, which is formed before should be activated. Health Officials should develop technical guidance for the program and leadership training toward leaders in Health Center (Puskesmas). They also should carry out training for doctors, paramedics, Puskesmas workers about P2TB program in order to improve ability of finding new patient suffer from TBC among society to reduce morbidity and mortality caused by TBC disease in Indonesia.

Reference: 45 (1984-2004)"

"ABSTRAKTesis ini membahas pengembangan software pengolahan dan analisa data dari manual menjadi automasi dan terintegrasi di Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan pengembangan ini terbentuknya prototype yang berguna untuk menghasilkan indikator, laporan PCD dan kewaspadaan dini KLB Malaria. Prototype ini dapat menghasilkan banyak informasi penting sebagai Decision Support Sistem (DSS)Metode pengembangan sistem informasi mulai dari konsep sampai dengan implementasinya menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). Software yang digunakan untuk aplikasi prototype adalah microsoft access dan arc.view 3.3. Hasil analisis pengembangan sistem, peluang untuk mengembangkan software sistem informasi Malaria ini sangat memungkinkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

---

ABSTRACTThe focus of this study is developing of Malaria software becoming automatic and integrated data processing and data analysis in Kabupaten Lampung Selatan. The purpose of this study is to build a prototype that can be used to produce indicators, PCD reports and early warning system of Malaria?s outbreak in Lampung Selatan. The prototype offers many important outputs as part of Lampung Selatan?s decision support system. The method of this developing of information system was System Development Life Cycle which backed up by Microsoft Access and arc.view 3.3. The researcher said this developing of information system is very applicative in Kabupaten Lampung Selatan due to the availability of human resources and hardwares are ready in the grass root."

"Tesis ini membahas pengembangan software pengolahan dan analisa data dari manual menjadi automasi dan terintegrasi di Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan pengembangan ini terbentuknya prototype yang berguna untuk menghasilkan indikator, laporan PCD dan kewaspadaan dini KLB Malaria. Prototype ini dapat menghasilkan banyak informasi penting sebagai Decision Support Sistem (DSS)Metode pengembangan sistem informasi mulai dari konsep sampai dengan implementasinya menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). Software yang digunakan untuk aplikasi prototype adalah microsoft access dan arc.view 3.3. Hasil analisis pengembangan sistem, peluang untuk mengembangkan software sistem informasi Malaria ini sangat memungkinkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

---

The focus of this study is developing of Malaria software becoming automatic and integrated data processing and data analysis in Kabupaten Lampung Selatan. The purpose of this study is to build a prototype that can be used to produce indicators, PCD reports and early warning system of Malaria's outbreak in Lampung Selatan. The prototype offers many important outputs as part of Lampung Selatan’s decision support system.

The method of this developing of information system was System Development Life Cycle which backed up by Microsoft Access and arc.view 3.3. The researcher said this developing of information system is very applicative in Kabupaten Lampung Selatan due to the availability of human resources and hardwares are ready in the grass root."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2000. Rancangan penelitian cross sectional untuk melihat hubungan pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap pelayanan dan petugas kesehatan, persepsi tentang sakit, persepsi terhadap kualitas pelayanan, pendapatan keluarga, harga pelayanan, jarak pelayanan, sarana transportasi dan asuransi kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas. Responden adalah keluarga di Kabupaten Lampung Barat baik yang telah maupun yang belum memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar puskesmas sejumlah 160 orang yang dipilih secara acak dan rancang bertingkat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap pelayanan dan petugas kesehatan, persepsi tentang sakit, harga pelayanan dan sarana transportasi berhubungan bermakna dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas. Sementara faktor persepsi terhadap kualitas pelayanan, pendapatan keluarga, jarak pelayanan dan asuransi kesehatan tidak berhubungan bennakna dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas. Analisis multivariat pada penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang sangat berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Dari analisis multivariat ini bahwa faktor pendidikan, persepsi tentang sakit, harga pelayanan kesehatan dan sarana transportasi merupakan faktor-faktor yang mempunyai hubungan signifikan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas.Proporsi pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas di Kabupaten Lampung Barat adalah 23,$% dan 76,2% tidak memanfaatkan pelayanan. Agar pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas lebih baik dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan penyesuaian harga/tarif pelayanan dengan mempertimbangkan harga pelayanan kesehatan dan kemampuan membayar masyarakat. Penelitian ini mengindikasikan bahwa masyarakat Lampung Barat mempunyai kemampuan dan kemauan membayar pelayanan kesehatan puskesmas lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk itu pada daerah ini perlu dipertimbangkan bentuk puskesmas yang dapat mengelola pembiayaan pelayanan kesehatan sendiri (swadana).

---

Many Factor that Related with Utilization Basic Health Service of Community Health Centre in West Lampung District on 2000 YearsThe goal of this research was to discribe utilization of basic health services of community health center and factors associated with its utilization in West Lampung of the 2000. The project research cross sectional was aimed at seeing the correlation between education, knowledge, attitude to health service and health practitioner, perception about disease, perception to quality health service, income of family, cost of health service, distance of health centre, transportation and health assurance with utilization of basic health service of community health center. The respondents were families in West Lampung District that already utilized basic health service of community health center, total 160 person, with random selection and multistage sampling technique.

The result of research showed education, knowledge, attitude to health service and health practitioner, perception about disease, cost of health service and transportation were associated with utilization of basic health services. Meanwhile the perception to quality of health service, family income, distance to health center and health assurance had no significance associated with utilization of basic health service in community health centre. Multivariate analysis was used in this research to ablain factors most associated with the utilization of health services. From this multivariate analysis, education, perception, cost of health service and transportation, were found significantly associated to the utilization of basic health service.

The proportion of basic health service utilization in West Lampung showed 23.8% being utilized and 76.2% being not utilized. To improve basic health service utilization in the future, there is a need to consider the price of health services availability of health services and ability to pay of health services. This research indicated that community of West Lampung has higher ability and willingness to pay for health sercives provided by community health centers, compare to other general communities in Indonesia Therefore this area can be considered as self financed health center (swadana)."

"Desentralisasi memberikan konsekuensi pada kewenangan bidang kesehatan yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah semakin besar. Kondisi ini memerlukan strategi baru berupa, pengorganisasian yang lebih seksama pada berbagai tingkatan administrasi, dan melaksanakan perubahan-perubahan sebagai upaya penyesuaian terhadap kebijakan desentralisasi. Perubahan ini salah satunya adalah penataan kembali kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah sebagai organisasi perangkat daerah. Sebelumnya kelembagaan Dinas Kesehatan disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.Adanya kebijakan baru dalam penataan organisasi perangkat daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian struktur kelembagaan Dinas Kesehatan tersebut.Tujuan penelitian adalah tersusunnya struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yang sesuai desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, informasi diperoleh berupa data sekunder melalui telaah dokumen dan data primer melalui wawancara mendalam. Informan penelitian adalah pejabat struktural Dinas Kesehatan, pejabat Sekretariat Kabupaten dan Panitia Khusus Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan empat tahap yaitu : l) Telaah dokumen dan wawancara mendalam, untuk memperoleh gambaran tentang kewenangan bidang kesehatan, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Kesehatan saat ini. 2) Kajian dan pengembangan model teoritis struktur organisasi Dinas Kesehatan, berdasarkan data yang diperoleh tahap pertama dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. 3) Penggalian pendapat ahli terhadap rancangan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yang disusun pada tahap ketiga, ahli berasal dari FISIP UI, Departemen Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung dan 4) Semiloka untuk mendapatkan model struktur terpilih, untuk mendapatkan tanggapan dan masukan terhadap rancangan struktur yang disusun pada tahap kedua.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kewenangan bidang kesehatan Kabupaten Lampung Tengah terdiri tiga puluh satu jenis belum sepenuh terealisir karena keterbatasan sumberdaya sehingga masih memerlukan fasilitasi dari pusat. Visi dan misi sudah baik namun bagaimana mewujudkannya, kegiatan dalam program belum mengarah pada visi dan misi, karena belum menjadi komitmen bersama akibat sosialisasi belum optimal. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah masih terlalu besar, kewenangan sebagai tugas pokok tidak didistribusikan secara merata menimbulkan tumpang tindih, disusun berdasarkan tradisi lama berorientasi pada jabatan daripada manfaat jabatan, merujuk pada struktur lama, belum mempertimbangkan aspek kerjasama dengan pihak ketiga dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.Kesimpulan secara umum penelitian ini menghasilkan tiga rancangan struktur organisasi Dinas Kesehatan, rancangan yang direkomendasikan untuk perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah adalah rancangan pertama dengan susunan terdiri dari: Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, Bidang Bina Pencegahar, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Bina Program dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Bidang Bina Pengawasan Obat, Makanan dan Logistik Kesehatan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Saran yang diberikan adalah perlunya sosialisasi dan advokasi kewenangan, visi dan misi. Penempatan tenaga yang memperhatikan kualitas dan kompetensi tugas, dan advokasi terhadap pengakuan dan kompensasi jabatan fungsional.Daftar Pustaka : 20 ( 1994 - 2003 )

---

Decentralization presents higher consequences to the health section authority in Central Lampung Regency. This condition needs a new strategy such as: a more detailed organization of various administration level, and undertake changes as an adjustment effort toward decentralization policy.One of the changes is to institutionally restructure the Health Board in Central Lampung Regency as a district organizational instrument. Health Board institution used to be organized based on Gov. Reg. No_ 84 Yr. 2000. The presence of a new policy in the arrangement of district organizational instrument based on Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003 concerning District Organizational Instrument Guidelines, thus needs to make an adjustment to the institutional structure of the Health Board.The objective of this study is to arrange the Health Board in Central Lampung Regency organizational structure which would be in accordance to decentralization. This study uses a qualitative method, the acquired information are secondary data through document research and primary data through in-depth interview. The informants of this study are the structural officials of the Health Board, Regency Secretariat, and Organizational Special Committees of the Central Lampung District House of Representative. The study is undertaken through four phase, which consist of 1) Document research and in-depth interviews, to attain description of the authority of the health section, visions and missions, main duties and functions of the present Health Board. 2) The theoretical model research and development of the organization structure of the Health Board, derived from the data which are acquired in the first phase and based on the Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003. 3) The collection of experts opinion regarding the planning of organizational structure of Health Board in Central Lampung Regency which is arranged in the third phase. The experts are from FISIP UI, Health Ministry of the Republic of Indonesia, and Health Board of Lampung Province, and 4) Semiloka to acquire selected structure model, to attain response and input to the structural planning which is arranged in the second phase.The result of the study shows that: The authority of health section in Central Lampung Regency consists of thirty one type has yet to be fully undertaken because of resources inadequacy thus still need facilitation from the central government. The visions and mission are already good but how to accomplish them. The activities in the program has yet to be directed towards those visions and missions, because until now they are yet to be a collective commitment as a result of no optimal socialization. The organizational structure of the Health Board in Central Lampung Regency is still too big, authority as the main duties are not distributed equally thus goes upside-down, arranged based on old tradition that oriented to official position rather than the function of that official position, referred the old structure, has yet to consider the cooperation aspects together with a third party and does not comply with Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003.The conclusion in general of this study is to produce three organizational structure of the Health Board. The planning which is recommended to the changes of Health Board in Central Lampung Regency organizational structure is the first planning with arrangements consists of: Head of the Board, Documentation Department, Health Service Improvement Department, Disease Elimination and Environmental Safety Deartment, Prevention Improvement and Public Health Resources Department, Drugs, Foods and Logistic Monitoring Department, and Functional Official Group and Technical Performance Unit. The suggestion given is the need of authority socialization and advocating, vision, and mission. Resources allocations which consider the duties quality and competency, and advocating toward acknowledgement and compensation of functional official positions.Bibliography List: 20 (1994-2003)"

"Salah satu aspek yang memprihatinkan dari buruknya standar kesehatan adalah kurangnya perhatian terhadap ibu hamil. Gambaran ini dapat dilihat dari besarnya angka kematian ibu, komplikasi dan kecacatan karena melahirkan. Dari data kesehatan di Indonesia pada tahun 1999 menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan kematian bayi di Indonesia adalah tertinggi di negara-negara ASEAN. Pengalaman negara lain yang sejajar dengan Indonesia seperti Srilangka, Thailand dan Malaysia terhadap penurunan kematian ibu dan bayi yang signifikan adalah dengan meningkatkan akses pelayanan ibu dan anak secara Cuma-Cuma di fasilitas pelayanan kesehatan.Gambaran akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan masih belum baik, hal ini terlihat dan angka persalinan oleh tenaga kesehatan hanya 47.4%, dan tingginya (72%) pertolongan persalinan yang dilakukan di rumah penduduk, serta besarnya angka persalinan yang ditolong oleh dukun masih sekitar 44%. Kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan di Lampung Tengah dapat dipahami, dengan rnemperhatikan tingkat kemampuan ekonomi penduduk yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada sisi yang lain pemerintah belum terlihat membantu pada upaya alokasi pendanaan akses pelayanan KIA, kecuali melalui program JPSBK bagi keluarga miskin yang juga masih diragukan kelestariannya (sustainable).Penelitian ini terbatas pada analisis pendanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak di kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2003. Waktu penelitian pada bulan April sampai Juni 2004 dengan menggunakan data sekunder dari Susenas, SKR1, dan SDKI serta data primer tentang tarif pelayanan kesehalan ibu dan anak di Lampung Tengah tahun 2004. Penelitian merupakan studi kualitatif yang bersifat eksploratif dan rancangan studi yang digunakan adalah metode operation research. Studi menggunakan pendekatan analisis ekonomi untuk melihat kebutuhan pendanaan pelayanan KIA dan alternatifnya dimasa yang akan datang yang memungkinkan Pemda mampu melakukan intervensi.Dari berbagai alternatif tempat pelayanan KIA dikaitkan dengan beban pendanaan yang harus disediakan, maka tempat pelayanan yang paling efektif dan komprehensif adalah Puskesmas dengan tarif unit cost yang sudah memperhitungkan biaya peningkatan mutu dan kapasitas pelayanan. Bidan di desa juga terlihat efektif terulama dalam menjangkau pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kehamilan (ANC).Apabila puskesmas sebagai pilihan tempat pelayanan KIA, maka untuk mendanai penduduk miskin dan kurang mampu pada tahun 2004 Pemda perlu menyediakan alokasi dana sekitar Rp 18.900.097 987,-. Jika seluruh penduduk sebagai target yang harus dilayani maka Pemda perlu menyediakan dana sekitar Rp 19.286.043.250.Beberapa keuntungan bagi Pemda akibat penyediaan dana pelayanan KIA yaitu, pertama akan segera menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi, kedua Pemda mendapat respons positif terutama dari masyarakal sehingga akan meningkatkan bargaining position secara polilis, ketiga Pemda mulai mempersiapkan mutu SDM yang berkualitas untuk jangka panjang sehingga pada gilirannya akan meningkatkan HDI kabupaten Lampung Tengah.Beberapa pilihan dapat dilakukan Pemda dalam upaya pendanaan KIA yaitu, pertama membagi beban pendanaan dengan pemerintah pusat. kedua mendorong pemerintah segera membuat dan menetapkan sistem pembiayaan kesehatan berbasis sosial, dan ketiga melakukan kajian untuk memungkinkan terbentuknya sistem pembiayaan kesehatan dan kelembagaannya di daerah tingkat kabupaten.Daftar bacaan : 58 ( 1981 - 2003)

---

Health Financing Requirements of Mother and Child Health Services in Central District of Lampung on 2003 Year One of aspect have concerning obsolesce of the health status arc the lack of attention for women pregnants. It's was describe that as highest of maternal mortality rate, and bear with handicap. Data of health in Indonesia at 1999 was indicated that maternal mortality and child mortality of Indonesia is highest among ASEAN nations. Lesson learned with as other similar state as Indonesia like Srilangka, Thailand And Malaysia had decreased MMR and IMR which significant by improving access to the health services without charges. This one important come of the facts for insufficient health services access.

Access to the heath services by mother and child is still worse, its can be seen from number birth by professional birth it's just 47.4%, in the other side number of birth by birth attendance still 44%. Many people (72%) was beared at they own home. Insufficient of access to the health services in Central District of Lampung is perceivable when have understand about economic disabilities. Most of people have life above the poverty line. By the way the Government not yet have been assist an effort to financing allocation for accessing mother and child services, excepted had through fund of the JPSBK program for impecunious family, it's also hang in doubt for continuing.

This research was limited just to financing analyze of the mother and child health services in Central District of Lampung 2003 year. The study conducted between April to June 2004 by using secondary data from Susenas, SKRT, and SDKI. Besides that the primary data have put from tariff of several health services on 2004 year. The Research are qualitative study having present of explorative study and used method by operation research. The study use by the economic analysis to predict finance requirements of mother and child services, and had assumed forecast of several alternative founding as able as conduct of the Local government intervention.

Of the various the mother and child health services was related by a financing which must be provided, the most comprehensive and effective service place are Puskesmas with a consider have been improve of quality and capacities. Village of midwife is also have consider most effective, especially to reach the family planning and antenatal cares.

While the puskesmas was appoint of mother and child services, for the fund of impecunious resident at the year 2004 the Local government most require be prepared the fund allocation about Rp 18.900.097 987,-. If include all of people at the Local government must be prepared the fund about Rp 19.286.043.250,-.

There are some advantage for Local government gain of health services financing of mother and child, the first will immediately degrade the number of morbidities and IMR, MMR, second the Local government will get the positive response especially from society so will gain increase bargaining positions of political scene, third the Local government have begin prepare to increase the human resources quality in the long distance so that will improve the human development index.

There are some choices could be done by Local government for an effort the mother and child financing, first divide the financing burden with the central government, second push the government immediately make and specify the financing health system base on social scene, and third be conduct the appropriate study of probable health financing system in district.

References : 58 (1981 - 2003)"