Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah sakit adalah salah satu penyelenggara yang harus memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan demi tercapainya upaya Pembangunan Nasional yaitu hidup sehat bagi setiap penduduk.Dalam penyelenggaraannya rumah sakit tidak terlepas dan kebutuhan akan penyediaan dan pemakaian obat-obatan yang berkualitas dan rasional. Pemakaian obat-obatan yang rasional dan berkualitas diatur dalam sistem formularium dimana obat-obatan yang dipakai terdapat dalam buku formularium.Di Rumah Sakit Umum Serang buku formularium sudah mengalami revisi dua kali yaitu pada tahun 1999 dan 2003 tetapi dari hasil survey resep di Instalasi Farmasi dari bulan Januari sampai Desember 2001, clan 1.119 resep berisi obat di luar formularium sebanyak 15% dan dan bulan Januari sampai Mei tahun 2003 dari 1.017 resep berisi obat di luar formularium sebanyak 9 %. Ditambah dengan hasil wawancara dengan beberapa dokter, Direksi, Komite Medik serta Sub Komite Farmasi dan Terapi mengindikasikan bahwa masih ada dokter yang tidak menuliskan obat sesuai formularium, ketaatan dokter terhadap pelaksanaan formularium masih kurang, belum ada pengawasan serta evaluasi tentang formularium di Rumah Sakit Umum Serang. Oleh karena itu perlu diketahui sistem formularium yang sesuai untuk diterapkan di Rumah Sakit Umum Serang.Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan meneliti dan memperhatikan hal yang terkait dengan pelaksanaan formularium. Dengan mempergunakan data sekunder sebagai data awal dan kemudian dikembangkan melalui wawancara mendalam maka didapatkan hasil penelitian buku formularium yang ada cukup informatif dan dirasakan bermanfaat tetapi cukup tebal sehingga perlu dibuatkan dalam bentuk poket. Sedangkan pemahaman Dokter mengenai penerapan formularium sudah baik tetapi belum dapat melaksanakannya sehingga perlu adanya pengawasan disertai dengan sistem reward dan punishment. Peran Komite Medik, Sub komite Farmasi dan Terapi serta Instalasi Farmasi belum optimal sehingga perlu ditingkatkan pelaksanaan tugas pengawasan, pelaporan dan evaluasi. Komitmen dan unsur terkait perlu ditingkatkan. Selain itu perlu dibuat penetapan tugas beserta uraiannya yang jelas bagi Komite Medik, Sub Komite Fannasi dan Terapi serta Instalasi Farmasi disertai peningkatan pengarahan dan pengawasan dalam pembuatan, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi dalam sistem forrularium.Oleh karena itu untuk pemberlakuan formularium maka perlu ada regulasi oleh Rumah Sakit Umum Serang yang kemudian disosialisasikan dan diinformasikan kepada semua pihak yang terlibat.Daftar bacaan : 44 buah (1984 - 2442)

---

Formulary System Analysis in Serang Public Hospital A hospital is one of the institutions that has to provide an integrated and sustainable health service to uphold the national development, which is providing a healthy life for every citizen. Hospital cannot be separated with its necessity to provide medicine that has good quality and rational in its use. This good quality and rational use of medicine is formulated in a formulary system in which all the medicine used are listed in a formulary book.

Serang Public Hospital revised the formulary book in 1999 and in 2003. From the survey conducted by the pharmaceutical division from January-December 2001, 15% from the 1,119 prescriptions were prescriptions with medicine that were not listed in the formulary book. The January-May 2003 survey found that 9% of the 1,017 prescriptions were filled with unlisted medicine. This result was confirmed by the interview held with some doctors, Board of Directors, Medical Committee and Pharmaceutical and Therapeutic Sub Committee indicating that there were some doctors who prescribed medicine outside of the formulary. The discipline of doctors in prescribing formulary medicine was still low and there hasn't been any actions done to supervise and evaluate the implementation of formulary system.

Due to that, the appropriate formulary system for Serang Public Hospital should be identified further. A qualitative research was carried out by checking and evaluating the component link towards the implementation of the formulary system. Using secondary data as the preliminary data combined with the in depth-interviews, the research revealed that the implementation of the formulary system has yet reach an optimum level as a good enough information and useable, but the formulary system shall be made in a pocket book. Actually The Doctors have been understood about the formulary system but in the fact that some of them have not been implemented seriously. The formulary system can be implemented with strong enough supervision, evaluations and good reporting system and than followed using reward and punishment system.

The Medical Committee, Pharmaceutical and Therapeutic Sub Committee and Pharmacy Installation are responsible for those supervision, evaluation and reporting. And also the important one is they should know their duties and responsibilities and always continuously improves their competencies by training or directions to maintain their commitment.

To implement the formulary system, the hospital should create a regulation and socialized it to all related individuals.

Bibliography : 44 (1981 -2002)"

"Formularium Rumah Sakit merupakan suatu daftar obat baku beserta peraturan-peraturannya yang digunakan sebagai pedoman dalam pemakaian obat di suatu rumah sakit yang dipilih secara rasional, berdasarkan informasi obat yang sahih dan sesuai kebutuhan pasien di rumah sakit.Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi yang merupakan rumah sakit kelas C dengan kapasitas tempat tidur 112 buah, dan mempunyai tenaga dokter spesialis di empat bagian dasar maupun unit-unit lainnya. Komite Farmasi dan Terapi yang terbentuk sejak 1989 telah berhasil membuat Formularium Rumah Sakit yang merupakan salah satu tugas dari komite tersebut.Kenyataan yang ditemukan menunjukan bahwa Formularium Rumah Sakit ini belum digunakan secara optimal seperti terlihat di unit rawat jalan empat besar yaitu unit bedah, kesehatan anak, kebidanan dan penyakit kandungan serta unit penyakit dalam. Ditemukan 54,25 % resep antibiotik dan 59,91 % macam antibiotik serta 46,7 % resep analgetik dan 49,2 % macam analgetik yang menyimpang dari Formularium Rumah Sakit.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktorfaktor yang berhubungan dengan penggunaan Formularium Rumah Sakit di unit rawat jalan RSUD Bekasi dan upaya peningkatan penggunaannya. Penggunaan Formularium Rumah Sakit diukur dengan prosentase penggunaan antibiotik dan analgetik karena kedua macam obat inilah yang paling sering ditulis dokter dalam prakteknya.Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan responden sebanyak 36 orang yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis maupun dokter gigi. Dengan melakukan wawancara dan pengisian kuesioner dicarilah hubungan variabelvariabel yang diduga secara teeri maupun empiris berhubungan dengan penggunaan Formularium Rumah Sakit.Dengan uji chi-square dan uji korelasi Pearson's didapati 2 variabel mempunyai hubungan yang bermakna secara statistik, sedangkan 7 variabel lainnya tidak terbukti mempunyai hubungan bermakna secara statistik.Penelitian ini menyimpulkan bahwa lama kerja dokter berhubungan dengan penggunaan analgetik dan ada tidaknya buku petunjuk yang informatif berhubungan dengan penggunaan antibiotik 'sesuai Formularium Rumah Sakit. Sedangkan variabel lainnya yaitu: umur dokter, pendidikan, pengetahuan dokter, sikap dokter, ketersediaan obat, kepercayaan dokter, dan komunikasi dokter tidak berhubungan dengan penggunaan anatibiotik maupun analgetik sesuai Formularium Rumah Sakit. Korelasi tertinggi antara variabel babas dan variabel terikat terdapat pada variabel komunikasi dokter dengan penggunaan analgetik sedangkan yang terendah antara umur dokter dengan penggunaan antibiotik.Disarankan agar diterbitkan buku petunjuk penggunaan Formularium Rumah Sakit yang berukuran saku bagi tiap dokter di RSUD Bekasi, dan Formularium perlu direvisi secara berkala disesuaikan dengan pola penyakit dan kemajuan industri farmasi. Disarankan pula agar Komite Farmasi dan Terapi perlu ditingkatkan perannya sebagai penyebar informasi tentang Formularium Rumah Sakit dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaannya perlu dilaksanakan untuk menilai kepatuhan penggunaan Formularium Rumah Sakit tersebut.

---

Hospital Formulary is a list of raw drugs and its regulations used as a directive in medicines usage at rationally elected hospital, in accordance with genuine medicines information and in line with patients requirements at hospital.

The research id conducted at Regional General Hospital Bekasi which is made up C-level hospital with 112 beds capacities, and consist of. medical specialist in four ground part units and other units. Pharmacy and Therapy Committee which was formed since 1989 is succeed to create Hospital Formulary which constitutes one of the committee task.

The fact that the Hospital Formulary has not optimally used as shown in four big part of outer treatment unit, that is in surgical operation unit, children health, obstetry and gynecology unit and internal decease units as well. It is found 54,25 %, of antibiotic prescription, 59,91 % sort of antibiotics, 46,7 % analgesics prescription and 49,2 % sort of analgesics which deviates from Hospital Formularium.

The purpose of this research is to identify any factors related to Hospital Formulary usage at outer treatment unit Regional General Hospital Bekasi and an effort to improve the usage. Hospital Formularium usage is measured with antibiotic and analgetic prosentage usage since the two kind of medicines are frequently recommended by doctor in their practicing.

This research type is analytic descriptive with total respondents is 36 people which consists of general practice, specialist and dentists. Conducting some interviews and filling questioners the variables are founded which is estimated theoretically or empirically have to do with Hospital Formularium usage.

By means of chi-square and Pearson's correlation test, it is found out 2 variables which significant correlation statistically each other, while other 7 variables proved no significant correlation statistically.

This research concludes that the length of doctor working is in line with analgetic usage and no informative guidance books as the antibiotic usage up to Hospital Formulary. While other variables are : doctor's age, education, doctoral's knowledge, doctor behavior, drugs supply, doctor belief and communication do not have to do both with anti-biotic usage and analgetic in accordance with Hospital Formularium. The highest correlation between free variable and unfree variable existed on doctor communication variable with analgetic usage while the lowest is doctor's age with antibiotic usage.

It is recommended to publish a pocket directive book concerning Hospital Formulary usage for every doctors at Regional General Hospital Bekasi, and the formulary has to be revised periodically which is corresponded with diseases types and the advanced of pharmacy industry. It is suggested also that Pharmacy and Therapy Committee plays more import-ant roles as an information disseminator regarding Hospital Formularium and does periodic evaluation on its usage to appraise the Hospital Formulary usage disciplines."

"Tesis ini membahas pembuatan formularium Rumah Sakit Dharma Yadnya, oleh karenawalaupun Panitia Farmasi dan Terapi ada dan dibentuk Maret 2011, namun tampaknyaformularium belum berjalan, karena baru 60 % dokter yang menuliskan resep sesuaidengan formularium dan ada 7,5 % resep yang tidak terlayani terutama dari unit rawatjalan, kemudian kebijakan dan prosedur mengenai formularium belum ada, usulan dokteradalah tanpa persetujuan Ketua Staf Medik Fungsional, yang menunjukkan peran PanitiaFarmasi Terapi masih lemah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, mempergunakantehnik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.Hasil penelitianmenyarankan yaitu: diperlukan keterlibatan Direksi agarsistem pengendalian manajementerhadap formularium bisa berjalan dengan menyempurnakan struktur organisasi PanitiaFarmasi Terapi melalui koordinasi multidisiplin dan unit yang terlibat penggunaan obat,memperjelas fungsi dan tugasnya,membuatkan standar kompetensinya, terutama peransekretaris,memberikan pelatihan jangka pendek untuk memperpendek gapkompetensinya, dan menetapkan kebijakan tertulis mengenai pengorganisasian PanitiaFarmasi dan Terapi; diperlukan keterlibatan Direksi dalam membuat kebijakan prosedurtertulis formularium; diperlukan keterlibatan Direksi dan Panitia Farmasi Terapi sebagaiujung tombak dalam berhubungan dengan pihak luar; dan diperlukan keterlibatan dokteryang berperan sebagai perwakilan staf medis dalam Panitia Farmasi dan Terapi dalamperumusan daftar obat formularium.

---

AbstractThis thesis discusses the making of Dharma Yadnya Hospital formularies, becausealthough the Pharmacy and Therapeutics Committee was established there in March 2011,but it seems the formulary has not run, because only 60 % doctors who writeprescriptions in accordance with the formulary, and there is 7,5 % of prescriptions thatare not served primarily from the outpatient unit, the policies and procedures regardingthe formulary does not exist, doctor?s proposal without the consent of the Chief ofMedical Staff, which shows the role of Pharmacy and Therapeutic Committee is stillweak. The study is a qualitative study,using the technique of in-depth interview,observation and document review. The result suggest that:management controlsystemsshould run on the formulary,by improving the organizational structure trough amultidisciplinary and units coordination, clarifyits functions and duties, have to setstandards of competence, particularly the role of secretary, a short term training necessaryto shorten the gap competence, and also by establishing a written policy regarding theorganization of the Pharmacy and Therapeutics Committee; required the involvement ofBoard of Directors in making formulary policies and procedures written; required theinvolvement of Board of Directors and Pharmacy and Therapeutics Committee as avanguard in dealing with outsiders; and required the involvement of doctors who act asrepresentatives of the medical staff in the Pharmacy and Therapeutics Committee, in theformulation of drug formulary list."

"ABSTRAKPelaksanaan akreditasi rumah sakit merupakan salah satu langkah strategis dari Departemen Kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit di Indonesia.Pelayanan keperawatan adalah salah satu aspek yang akan diakreditasi, merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang mempunyai peranan sangat penting, karena baik /buruknya mutu pelayanan keperawatan sering menentukan baik /buruknya mutu pelayanan kesehatan suatu rumah sakit.Rumah Sakit Umum Daerah Serang mendapat kepercayaan dari Depar temen Kesehatan untuk diakreditasi tahun 1996.Rendahnya nilai penerapan standar asuhan keperawatan pada waktu diadakan self assessment dalam rangka pelatihan mempersiapkan RSUD Serang untuk diakreditasi, memacu manajer RSUD Serang untuk meningkatkan manajemen asuhan keperawatan.Untuk melihat sejauh mana dampak upaya peningkatan ini, pada penerapan standar asuhan keperawatan diadakan penelitian yang dilakukan pada bulan Mei 1996 dan bulan November 1996 di RSUD Serang.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi dokumentasi, yang merupakan Instrumen A dari Buku Pedoman Evaluasi dan Penerapan Standar Asuhan Keperawatan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI.Upaya-upaya ini membawa dampak positif dengan meningkatnya tingkat penerapan standar asuhan keperawatan dari 26,83 % pada bulan Mei 1996, menjadi 59,17 % pada bulan November 1996.Peningkatan yang cukup tinggi ini bila dibandingkan dengan nilai standar akreditasi (75 %) masih kurang, kemungkinan penyebabnya antara lain peserta pelatihan tidak seragam pendidikannya, beratnya beban kerja perawat, tingginya Turn Over tenaga kontrak kerja perawat.

---

ABSTRACT

Nursing service one of the aspect that will be accredited, is a very important part of health service, because the quality of hospital services is also depended on nursing service.

In 1996, Department of Health accredited General Hospital Serang. Prior to the accreditation process, the hospital was required to do self assessment. During the self assessment the hospital's Management Team discovered that nursing service quality was low.

The result the assessment stimulated the Hospital's management to improve the nursing service quality.

To understand the improvement of the nursing service, the nursing service on May 1996 and on November 1996 was reviewed.

Research method used was an approach of documentation study, used the A instrument from Evaluation Standard book and Standard Implementation of Nursing, published by Department of Health.

The study found that during the research nursing service was improved from 26.83 % on May 1996 to 59.17 % on November 1996.

The improvement was less than the accreditation standard (75 %). This condition may be caused by several factors, such as heterogeneous of the training participant, over work load of nurse, and highly turn over of contracted nurse."

"Penerapan prinsip - prinsip ergonomi ditempat kerja masih kurang tersentuh atau mendapat perhatian secara penuh terutama pada pekerjaan perawat di rumah sakit. Postur kerja perawat selama memberikan pelayanan kepada pasien masih dengan postur yang janggal, hal ini dapat mengakibatkan timbulnya keluhan pada sisitem musculoskeletal.Penelitian terhadap kemungkinan timbulnya risiko ergonomi di rumah sakit lebih difokuskan pada unit perawatan ICU dengan melakukan pengamatan lapangan secara langsung dan melakukan pengukuran risiko Musculoskeletal Disorders (MSDs )Musculoskeletal Disorders terjadi karena proses penumpukan cidera atau kerusakan , kecil pada sistem Musculoskeletal akibat trauma berulang sehingga membentuk kerusakan yang menimbulkan rasa sakit, keluhan MSDs bersifat universal dan subyektif. Nilai subyektifitas dapat ditingkatkan menjadi obyektifitas. Agar keluhan tersebut dapat menjadi nilai obyektif maka perlu bukti pengukuran dengan menggunakan metode OWAS.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pekerjaan perawat pada shift pagi, sore dan malam mengandung risiko keluhan MSDs. Kegiatan atau pekerjaan perawat yang mendominasi adanya postur janggal adalah kegiatan keperawatan pada shift pagi. Dan untuk pekerjaan perawat yang mendominasi kategori 3 dan kategori 4, yang dapat mengakibatkan kemungkinan timbulnya keluhan MSDs, adalah kegiatan memandikan, mengangkat pasien, melakukan ganti balutan luka , merubah posisi pasien dan melakukan pengukuran urine.Hal yang mendasar, bahwa perawat bekerja dengan postur yang janggal adalah kurangnya pengetahuan dan ketrampilan tentang ergonomi dan tingginya beban kerja perawat di unit ICU, sehingga rumah sakit perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja perawat dengan memonitor sistem kerja dan beban kerja yang dapat mengakibatkan keluhan MSDs serta membuat dan melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ergonomi bagi perawat.

---

Ergonomic Risk Analysis among Nurses who Work Awkward posture in Intensive Care Unit, Serang Hospital, Leading The Possibility of Musculoskeletal Disorders The application of ergonomic principles at work station is still lack of concern, especially at hospital. The posture of nurses dealing with serving a patient is still on awkward posture. So they complaint of Musculoskeletal Disorders ( MSDs ).

The research on the possibility of the appearance of ergonomic risk at hospital activities are more focused on the nursing group in the unit of ICU by direct field observation

Musculoskeletal Disorders are caused by the process of the accumulation of injuries or small damage in musculoskeletal system. The complaint of MSDs is universal and subjective. Subjective value can be proofed to be objectives value. The subjective complaint to be objective value, is necessary to have an evidence through the measurement using OWAS method.

The result of the research is categorized by the groups nurse who work morning, afternoon, and evening shifts . The nurse works that dominated by awkward posture are the nursing activities in morning shift. For the nursing work of the three shift dominating category 3 and category 4, where the complaint of MSDs are the activities of bathing, lifting patients, replacing injury bandage, changing position of a patient, collecting and measuring of urine.

Basically nurses who work with awkward posture are due to lack of knowledge and skill in ergonomic and heavy working at ICU. Therefore a hospital needs to be evaluated an working pattern of nurses by monitoring work system and work burden that cause MSDs complaint through training program to improve knowledge and skill in ergonomics."

"Perkembangan Komite Medik rumah sakit di Indonesia didasarkan kepada Keputusan Menteri Kesehatan No.983/Menkes/SK/XI/92 yang bertujuan untuk mempertahankan profesioanalisme tenaga medic dan mengembangkan mutu pelayanan rumah sakit di Indonesia. Konsep Komite Medik rumah sakit di Indonesia merupakan adopsi dari Medical Staff Organization rumah sakit di Amerika. Medical Staff Organization rumah sakit di Amerika adalah grup dokter yang berkaitan dengan struktur organisasi dan fungsi khusus organisasi, terbentuk dalam jalinan hubungan dokter dengan Governing Body. Komite Medik bertanggung lawab kepada Direktur rumah sakit dan mempunyai fungsi sebagai berikut : menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya, membina etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota dan memantau pelaksanaannya, mengembangkan program pelayanan, mengembangkan program pendidikan dan latihan, mengembangkan penelitian dan pengembangan. Penelitian yang dilakukan di RSUD Serang untuk melakukan analisa terhadap fungsi Komite Medik melaiui pelaksanaan tugas Sub-Sub Komitenya. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas di Sub Sub Komite yang belum optimal. Penelitian ini dibatasi kepada 3 Sub Komite yaitu Sub Komite Audit Maternal dan Perinatal, Sub Komite Rekam Medik serta Sub Komite Farmasi dan Terapi, atas dasar adanya data yang tersedia di ke 3 Sub Komite tersebut, yang dapat mendukung penelitian ini, karena kegiatan Audit Maternal dan Perinatal, Rekam Medik maupun Farmasi dan Terapi memang sudah ada sebelum dibentuknya Sub-Sub Komite tersebut, meskipun belum tertata dengan baik. Metode penelitiannya adalah studi kasus dengan pendekatan sistim dan bertujuan menghasilkan suatu analisa kualitatif deskriptif mengenai fungsi Komite Medik di RSUD Serang. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor waktu merupakan kendala terbesar dalam pelaksanaan tugas, disusul faktor motivasi serta terakhir faktor biaya. Terhadap kendala-kendala tersebut dicarikan solusinya agar pelaksanaan operasional Komite Medik / Sub Komite dapat berjalan optimal."

"Analysis of the Management of Referral Standard Operational Procedure at the Polyclinics of Arjawinangun General Hospital CirebonAt the end of 20th century, the development of health industry, especially the hospital sector growth very fast, and influence the development of regional Government's hospital.On the other hand level education and economic condition increasing and affecting their demand on health services. Therefore Regional Government's Hospital as the top of referral center in the regional level must be capable to manage the increasing demand by increasing quality of service to the community.Arjawinangun Hospital is type C general hospital and. owned by the Regional Government of Cirebon Regency. The hospital manage to increase quality of services through the introduction of referral procedure from general practitioner to the specialist doctors using the standard operating procedure of outpatient management.This study analyze the changes of the number of referral cases in the polyclinic of Arjawinangun Hospital. Secondly the study measure the level of satisfaction among the customer and doctors agree the introduction of standard operating procedure of outpatient management.The result shows that there is a sharp increased on the number of referral cases the specialist doctors, and a large number of patient, specialist doctors and general practitioner who are satisfied with the new the standard operating procedure of outpatient management. In conclusions the implementation of the standard operating procedure should be continuously monitored and supervise to increase the satisfaction among customer and doctors at Arjawinangun Hospital Cirebon.Bibliography : 23 (1971 - 1997)"

"Rumah sakit sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mum yang baik dan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Untuk dapat memenuhi usaha di atas rumah sakit harus berkembang dan memenuhi kemajuan teknologi kedokteran yang ada.Mengingat bahwa bidang usaha perumahsakitan yang kompleks, dinamis, padat teknologi, padat modal dan padat karya, multidisiplin serta dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu berubah, maka manajemennya juga sangat kompleks. Salah satu komponen manajemennya adalah manajemen keuangan rumah sakit, yang apabila dikelola dengan baik akan menunjang dalam pengembangan rumah sakit, dimana sasaran pokoknya adalah peningkatan pendapatan fungsional rumah sakit agar biaya operasional dan investasi dapat ditutupi (Cost recovery).Dalam manajemen keuangan rumah sakit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pengelolaan piutang pasien (Patient account receivable). Dengan pengelolaan piutang yang baik diharapkan terjadi pembayaran yang penuh terhadap semua pelayanan yang diberikan rumah sakit. Pos piutang dalam neraca biasanya merupakan bagian yang terpenting dari aktiva lancar dan oleh karenanya perlu mendapat perhatian yang cukup serius agar perkiraan piutang ini dapat dikelola dengan cara yang seefisien mungkin. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Pasar Rebo dari bulan Mei sampai dengan Juni 2002, bertujuan untuk mendapatkan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas manajemen sistem piutang di RSUD Pasar Rebo. Rancangan penelitian yang digunakan adalah research operasional untuk menganalisis sitem penagihan piutang yang mempengaruhi keberhasilan penagihan piutang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam.Dari data keuangan RSUD Pasar Rebo didapat bahwa piutang pasien rawat inap terjadi setiap tahunnya sebesat 0,6 % dari total pendapatan. Piutang ini berasal dari pasien yang bayar sendiri. Pasien jaminan perusahaan dan ASKES tidak mempunyai piutang. Tetapi bila dibandingkan dengan pendapatan rawat inap piutang tersebut telah mencapai 2,5 % pada tahun 2001. Dari piutang ini yang dapat ditagih hanya sebesar 5-10 %, sisanya menjadi piutang yang tak tertagih yang secara terus menerus akan membebani keuangan rumah sakit. Dan juga mengingat perkembangan RSUD Pasar Rebo ke depan yang akan menjadi BUMD, maka perlu dilihat kembali bagaimana sistem manajemen piutang yang berlaku di rumah sakit Pasar Rebo.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:1.Piutang yang terjadi dibandingkan dengan biaya operasional rumah sakit sebesar 0,68 % pada tahun 2000 dan 0,64 % pada tahun 2001.2.Sistem deposit hanya untuk pasien jaminan perusahaan3.Sistem pemulangan pasien telah melewati prosedur medis dan administrasi4.Tidak tegasnya petugas dalam menarik uang muka perawatan.5.Tidak adanya bagian pra penerimaan dan penerimaan yang khusus menangani pasien rawat inap. Kegiatan ini dipegang oleh bagian informasi (front office).6.Tidak ditemukannya beberapa standard operating proceduer dari masing-masing tahapan piutang.7.Pemberitahuan jumlah tagihan pasien telah dilakukan secara periodik setiap 3 hari.8.Banyaknya tugas rangkap pada petugas yang bersifat pelayanan maupun penerimaan piutang.9.Kurangnya usaha rumah sakit untuk menagih piutang yang ada pada pasien.10.Penutupan piutang pasien berdasarkan peraturan Pemerintah Provinsi DKI.Saran yang diberikan adalah:1.Perlunya sosialisasi uang muka pada masyarakat2.Perlunya ketegasan petugas dalam menarik uang muka3.Melengkapi/membuat semua SOP pada setiap pelaksanaan tahapan piutang sebagai landasan petugas bekerja.4.Mengoptimalkan fungsi penerimaan pasien5.Pengadaan tim verifikator alamat.6.Memisahkan fungsi pelayanan dan penerimaan keuangan7.Perlunya mekanisme kontrol antara pemberi jasa dan penerima keuangan.8.Pengadaan kasir 24 jam9.Peningkatan keaktifan rumah sakit dalam menagih piutang.10.Membentuk tim khusus untuk menagih piutang dan pemberian reward pada petugas yang berhasil menagih piutang.

---

Analysis of Accounts Payable Management System of Pasar Rebo District Hospital's In-Patient Department in the Year 2001Hospital is one of health services that are required to provide good quality of services within affordable price for the society. A hospital is an enterprise with characteristics of dynamic, technological based, large capital investment and requires a considerable amount of personnel, and multidiscipline. In addition, the enterprise is also highly interactive with its environment, which in result requires a highly complex management. Financial management is an essential component of hospital management and if it is properly managed will significantly contribute to the development of the hospital, with the specific focus on the effort to increase the functional income of the hospital. This increase will in turn recovers the operational and investment cost (cost recovery).

In the hospital financial management, the attention should be given to patient account receivable with specific target to fulfill all charged cost of health care services received by the patient. Account receivable is the most important factor in the balance sheet; therefore it should be granted the most attention of all in terms of the efficiency of projected.

This qualitative study used direct observation and in-depth interview on the success rate of the collection of account-receivable, in Pasar Reba Hospital during May - June 2002, with the design of the study is operational research in account collection's system analysis.

From RSUD Pasar Rebo's financial data, it recorded that account receivable frin in-patient patients is 0.6 % from total income or if calculated from the total in-patient income is 2.5 % in the year 2001. This account receivable are source from out of pocket patient, and then is no problem from in patient from coorporate company and ASKES, because all of the service give by hospital will pay after that. From this percentage, the success ratio of collection is around 5-10%, and the rest would become un-collected account receivable. With the intention on becoming State Enterprise, these issues should get more attention.

From the research's results:

1. Account receivable is compare with operational budget is more than 0,68 % at 2000 and 0,64 % at 2001.

2. Deposit system for corporate company patients

3. Discharge system patients has done medical and administrative procedure

4. Weak firmness of employee to receive down-payment for in-patient services

5. There no standard operating procedure (SOP) in each steps of account collection and no pre admission and admission department

6. Joint appointment in service area and financial area

7. Regularly informs account receivable patient

8. Little effort was conducted by the hospital to collect the account receivable.

As suggestion are:

1. There is a need to socialize down payment to all hospital customers and community.

2. Develop necessary SOP at each step of collection.

3. Optimalization admission department function.

4. Separate service functions and payment receiving to simplify control.

5. Develop a verificator patients address

6. Establish 24 hours cashier

7. Improve the hospital?s effort to collect account receivables.

8. Make a special team for collect account receivable and give reward to the team by hospital if they successfully collate the account receivable."

"Berdasarkan pemantauan dilapangan, bahwa ada kecenderungan motivasi Para dokter spesialis merawat pasien disuatu rumah sakit atas pertimbangan imbalan finansial disamping aspek pengabdian masyarakat dan dewasa ini di era globalisasi masalah imbalan finansial dipandang sebagai salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen suatu organisasi maka pada bulan Mei 1996, Direktur RSVP Dr. Hasan Sadikin membuat kebijakan melalui surat keputusan no. 15A1 DI - 32 1 KU.06.02/ VJ 1996 yang antara lain berisi tentang pemberian imbal jasa ( insentif ) kepada dokter spesialis. Penelitian dilakukan secara "cross sectional" dengan pendekatan kualitatif dan memilih secara acak 45 dokter spesialis (16 % dari total populasi ) sebagai sampel dengan tujuan mengidentifikasi sistem imbal jasa dan mengetahui pandangan dokter spesialis terhadap sistem imbal jasa yang berlaku sekarang. Didalam mengidentifikasi sistem imbal jasa tersebut, peneliti mencari data mengenai BOR kelas Utama, I dan II; penerimaan fungsional kelas utama, I dan II serta faktor SDM dokter spesialis, sedangkan untuk mengetahui pandangan dokter spesialis peneliti mengumpulkan informasi tentang pengetahuan dan pendapat dokter spesialis terhadap sistem imbal jasa tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa BOR kelas utama tahun 1996 ( 56,69 %) menurun dibanding BOR tahun 1996 ( 74,83 % ), BOR kelas I selalu dibawah 60 % sejak tahun 1992 sampai tahun 1996 dan BOR kelas II relatif tidak ada peningkatan yaitu sekitar 65 %. Penerimaan fungsional relatif tetap berkisar 676.000.000.rupiah dari kelas utama, dari kelas I, 980.000.000. rupiah dan dari kelas II, 1.4 milyar rupiah. Sebagian besar dokter spesialis ( 86,66 % ) setuju dengan adanya imbal jasa bagi mereka tetapi 71,11 % diantaranya merasakan ketidak adilan terhadap sistem imbal jasa yang berjalan sekarang dan 51, 11 % dokter spesialis menginginkan adanya pengurangan besarnya potongan jasa medis. Peneliti menyarankan agar dibentuk suatu unit kerja khusus yang melibatkan dokter spesialis dalam membuat sistem imbal jasa dan merubah porsi pembagian jasa medis yang 70 % menjadi 80 % untuk jasa medis dokter spesialis.

---

Working as a pediatrician for years at Hasan Sadikin Provincial Hospital, it is felt that many medical specialists ( OB Gynt, surgeons, pediatricians, neurologist etc ) in this hospital are not quite satisfied with the new regulation on incentives for medical specialists. The regulation was declarated in 1996 through a letter of decree Na I5AIDI-32 I KU.06.021 V/1996 issued by the hospital director. In general it is said that every medical specialist working as a full timer and government employee at the hospital receives Rp 100.000, 1 month incentive; without differentiating whether she or he sent or took care of any single patient.

This study intended to portray and analyze factor related to the incentive system for medical specialists and at once also find out details on the unsatisfactory conditions felt by these specialist using a cross sectional survey design, 45 out of 225 medical specialists (16 % of total medical specialists ) were interviewed. The flow of income from various resources received by the hospital, how, where and what proportion goes to the incentives, were 'described and analyzed. Bed Occupancy Rate (BOR ), the number & qualification of the medical specialists are other 2 factors, beside income, which are theoretically related to the incentive system for medical specialists at Hasan Sadikin Provincial Hospital.

The study found that the BOR at the VIP class tends to decrease from 74.83 % in the year 1995 to 56.69 % in the year 1996; at the first class the BOR is always below 60 % and no improvement at all for BOR at the 3rd class. The hospital income tends to remain unchanged in 1966, with total of Rp 676.000.000,- from VIP class; Rp 980.000.000,- from first class and 1.4 million from the 2nd class inpatient wards. This means that the BOR which is still below the MOH standard of BOR ( 60 % ) and the revenue of the Hasan Sadikin Provincial Hospital must and is necessary to be increased.

Majorly of the medical specialists ( 86.66 % ) agrees that incentives must be arranged through regulation, however; 71.11 % is unsatisfied with the current rule. 51,11 % of them suggests the director to reviset the rule and make changes for more fair deal.

The researcher suggests 1) the director to establish a functional team who will work continuously on this matter; 2) to increase medical incentives for medical specialists who refers to and take care their patients at the Hasan Sadikin Hospital. The latter suggestion in the long run is expected to increase the BOR and the revenue of Hasan Sadikin Hospital."