Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RSUD Pasar Rebo secara resmi menjadi RS Swadana daerah dengan PERDA DKI No.2 tahun 1996, dengan terlebih dahulu melakukan uji coba swadana selama 3 (tiga) tahun sejak 1992. Adanya dukungan dari pemilik (stake holder), yakni PEMDA DKI, ditambah pengalaman sebagai RS swadana, juga cost recovery rate (CRR) yang telah mencapai 85%, adalah hal yang mendorong rumah sakit menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Untuk menuju ke arah itu perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja rumah sakit. Departemen Kesehatan menetapkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai kinerja rumah sakit, yakni : kinerja operasional (40%), kinerja keuangan (20%) dan kinerja administrasi (40%).Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang kinerja keuangan rumah sakit yang berasal dari laporan keuangan terdiri atas, neraca, rugi laba, dan arus kas (cash flows), rasio finansial, analisis Du Pont, dan Diskriminan Altman dalam 2 (dua) tahun (2001-2002) terakhir persiapan RSUD Pasar Rebo menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Hasil analisis kinerja keuangan RSUD Pasar Rebo didapatkan hasil sebagai berikut : pada neraca total aktia Iancar tahun 2002 turun lebih dan 30% nilai total aktiva lancar tahun 2001. Aktiva tetap tahun 2002 turun sebesar 18 % dibanding tahun 2001. Sedangkan kewajiban total tahun 2002 meningkat 4,5 kali dari total kewajiban tahun 2001. Modal RSUD tahun 2002 turun 30% dari tahun 2001. Pendapatan operasional tahun 2002 hanya naik 10% diikuti dengan beban operasional yang naik sampai 30%.Rasio likuiditas tahun 2001 besar lebih disebabkan oleh adanya dana pemerintah Rasio profitabilitas sama sekali tidak menunjukkan hasil yang baik. Solvabilitas RSUD tidak menunjukkan hasil yang baik. Diskriminan Altman menunjukkan tendensi bangkrut.Berdasarkan hasil penelitian ini dikertahui bahwa neraca menunjukkan tendensi menurunnya jumlah aktiva dan jumlah modal. Laporan rugi laba memperlihatkan defisit yang sangat besar, adapun rasio menampakkan kinerja yang tidak bagus sehingga karenanya ditinjau dari kinerja keuangan RSUD Pasar Rebo belum siap menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

---

The Analysis of Preparation Regional Hospital Pasar Rebo (RSUD Pasar Rebo) to be a Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) in 2003 through Financial PerspectiveWith Provincial Regulation (PERDA) DKI No.2 1996 RSUD Pasar Rebo formally named as swadana hospital, preparation for swadana begun since 1992. Based on experienced twelve years since 1992 and also support from stake holders PENIDA DKI, cost recovery 85 % RSUD Pasar Rebo prepared to be Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

The process for evaluating Pasar Rebo hospital, which was Indonesian Ministry of Health stated three indicators for evaluating hospital performances : operational indicator (40%), financial indicator (20%), and administration indicator (40%). The indicators evaluating system is one of instruments which is used to control hospital activities continuously, for knowing the progress in one period.

Du Pont analysis, Altman Dyscriminan in the last two years (2001-2002) along with the preparation to be BUMD.

The study result shows : balance sheet 2002, total current activa have decreased more than 30% compared with 2001. Fixed activa in 2002 have decreased 18% compared with 2001. Liabilities in 2002 increased 4,5 times than the year before. In 2002 assets decreased 30% than 2001. Operational income in 2002 increased 10%, in the other part, operational expenses in 2002 increased 30% than before.

In 2001 liquidity ratios evaluation showed unclear result because of government funds. Profitabilities and solvabilities in 2001 and 2002 showed not good results. Altman discriminate showed bankrupt tendency three years forward. Return on investment (ROI) in Du Pont analysis showed lower return for both of years.

Based on this study, it was known that balance sheet was not good and declined of activa and equity. Income statement shows deficit, ratios was still poor. Finally according financial perspective as one of the financial indicators, RSUD Pasar Rebo has not ready to be BUMD.

References : 24 (1994-2003)"

"Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah {BUMD} bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemda DKl Jakarta) menjadi penting sebagai salah satu altematif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namun, justru banyak BUMD mempunyai kinerja keuangan rendah sehingga fungsinya sebagai salah satu sumber pemasukan daerah tidak tercapai karena bagi hasil/ laba yang diberikan ke Pemda DK1 sangat kecil dan bahkan banyak yang merugi. Salah satu bentuk BUMD yang menunjukkan kinerja masih rendah adalah Perusahaan Daerah (PD). Bentuk perusahaan BUMD ini mempunyai tugas pengusahaan dan pelayanan sosial.PD Sarana Jaya yang bergerak di bidang kepropertian telah lama menunjukkan kinerja keuangan yang rendah. Banyak faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja PD Sarana Jaya, salah satunya adalah bentuk badan hukumnya. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, penelitian ini mempunyai tiga tujuan, pertama, mengetahui permasalahan PD Sarana Jaya berkaitan dengan bentuk hukum perusahaannya, kedua, mengetahui pentingnya perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) guna meningkatkan kinerja usahanya, ketiga, merumuskan tahapan proses perubahan badan hukum PD Sarana Jaya mejadi PT. Untuk menjawab tujuan dimaksud, penelitian ini menggunakan alat bantu pendekatan yang dinamakan Soft System Methodology (SSM).Penelitian ini menemukan beberapa aspek yang sangat mempengaruhi kinerja sebagai akibat dari bentuk badan hukum PD Sarana Jaya saat ini, Aspek-aspek tersebut menyangkut fungsi perusahaan, struktur dan bentuk organisasi, sumber daya manusia (SDM), serta manajemen yang terkait dengan satu sama lain dan saling mempengaruhi.Berdasarkan bentuk badan hukumnya, penelitian ini menemukan bahwa PD Sarana Jaya menjadi perusahaan yang sangat birokratis dan tidak fleksibel khususnya adanya peranan pejabat Pemda DKl Jakarta yang terlibat langsung dalam manajemen dan berperan sangat dominan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan penentuan direksi perusahaan.Dengan mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerjanya sebagai akibat dari bentuk badan hukumnya, penelitian ini mempertimbangkan bahwa perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas merupakan satu alternatif yang dianggap paling signifikan untuk menjawab tuntutan tersebut Dengan bentuk PT, perusahaan dapat menghilangkan pengaruh birokrasi dalam pengelolaannya, khususnya dalam proses pengambilan keputusan.Beranjak dari temuan-temuan di atas, penelitian ini juga menyusun langkah-langkah yang harus dipersiapkan dan dilakukan guna perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Karena adanya perbedaan yang signifikan antara bentuk PD dengan PT, maka akan ada perubahan-perubahan yang menyangkut : fungsi, visi, dan misi serta strategi perusahaan ; bentuk dan struktur organisasi yang cocok ; manajemen dan proses pengambilan keputusan berdasarkan prosedur dan mekanisme kerja yang sesuai ; dan kebutuhan SDM menurut kualifikasi yang diperlukan sesuai bidang penugasannya. Perubahan-perubahan ini merupakan langkah minimal dan harus sudah siap sebelum proses perubahan bentuk badan hukum dilakukan untuk mendapatkan pengesahan sesuai aturan hukum dan perundangan yang berlaku."

"Skripsi ini membahas bagaimana kesiapan Badan Layanan Umum Transjakarta untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah PT Transjakarta dari aspek sumber daya manusia dan kinerja keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist melalu studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Transjakarta dari aspek sumber daya manusia siap untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah sementara jika dari aspek kinerja keuangan Transjakarta tidak siap untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah.

---

This thesis discusses how the readiness of public service agency Transjakarta to be a local owned enterprise through human resources and financial performance aspects. This research was conducted by using post-positivist approach through field research and document research. The result show that Transjakarta is ready to be a state owned enterprise through its human resources aspect. But Transjakarta is not ready to be state owned enterprise through its financial performance."

"Penelitian ini berfokus kepada Intervensi Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah atau disebut (BP BUMD) DKI Jakarta dalam membina PD Dharma Jaya yang dilatarbelakangi oleh masih banyak BUMD DKI Jakarta yang mengalami kerugian. PD Dharma Jaya merupakan salah satu BUMD yang bergerak dibidang pangan, namun PD Dharma Jaya merupakakan BUMD DKI Jakarta yang paling merugi, disamping kerugian yang dialami, DKI Jakarta memiliki sebuah Badan Pembinaan yang memiliki kewajiban untuk membina BUMD yang ada di DKI Jakarta sehingga menjadi berkembang dan stabil. Peran yang dilakukan oleh BP BUMD dalam melakukan pembinaan terhadap PD Dharma Jaya sangatlah penting. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Intervensi apa yang dilakukan BP BUMD pada PD Dharma Jaya dalam rangka melakukan tugas pembinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist.Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa intervensi yang dilakukan BP BUMD dalam rangka melakukan tugas pembinaan terhadap PD Dharma Jaya sudah dilakukan namun belum maksimal serta intervensi tersebut belum dirasakan oleh PD Dharma Jaya. Hasil ini diketahui melalui proses analisis empat dimensi, yaitu dimensi Strategis, Tekno-struktural, Proses, dan MSDM. Dari keadaan tersebut diperlukaannya penguatan pembinaan yang dilakukan oleh BP BUMD serta menetapkan orang yang tepat untuk melakukan pembinaan dari BP BUMD untuk PD Dharma Jaya.

---

This research is focusing on Development Board (DB) intervention on Local State Owned Enterprises (L-SOE) of DKI Jakarta in developing PD Dharma Jaya which is motivated by losses that are still experienced by many DKI Jakarta L-SOEs, including PD Dharma Jaya. PD Dharma Jaya is one of the L-SOEs engaged in the food sector, yet it is the DKI Jakarta L-SOEs that suffers greatest loss. In addition to the losses suffered, DKI Jakarta has a BP BUMD that has an interest in fostering BUMD in DKI Jakarta so that it becomes developed and stable so that the role carried out by BP BUMD in guiding PD Dharma Jaya is very important.This research aims to analyze whether L-SOE Development Board has made any intervention to carry out its fostering tasks on PD Dharma Jaya, and if it has, what kind of intervention was made. This research is conducted using post-positivist approach. The data needed in this study comes from in-depth interviews and literature studies. The result of this research shows that L-SOE Development Board has made some interventions in carrying out its fostering tasks on PD Dharma Jaya, but those intervention had not been perceived by PD Dharma Jaya. These results are obtained through a 4-dimensional analysis process, that is Strategic dimension, Techno-structural, Process, and HR dimensions. From these processes, it is found that there is necessity to strengthen the fostering process and determining the right person to provide guidance from L-SOE Development Board to PD Dharma Jaya"

"ABSTRAKPerseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam melakukan segala kegiatannya, Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Mulai dari pendirian hingga pembubaran, semuanya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Pengalihan status badan hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo tentunya juga harus tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut. Proses pengalihan tersebut sebelumnya harus didahului oleh pembubaran dan likuidasi perseroan untuk menghilangkan status badan hukum yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Namun proses pembubaran dan likuidasi tersebut tidak dilaksanakan hingga selesai oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Hal itulah yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum perseroan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini juga membahas mengenai dampak yang timbul sebagai akibat dari pengalihan status rumah sakit tersebut.

---

ABSTRACTLimited Liability Company is one of business entity incorporated under the Law of Limited Liability Company in Indonesia. In conducting all their activities, the Companies subject to the provisions of Limited Liability Company Act applies. Starting from the establishment until the dissolution, everything should be in accordance with the provisions of the legislation. The transfer of legal entity status of PT Rumah Sakit Pasar Rebo into Technical Implementation Unit of RSUD Pasar Rebo must be subjected to the provisions of the law. The transfer process previously must be preceded by the dissolution and liquidation of the company to eliminate the status of legal entity which is owned by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. However, the process of dissolution and liquidation is not completed by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. This thesis discusses the dissolution, liquidation, and termination liability legal entity in terms of legislation and regulations. This thesis also discusses the impacts that arise as a result of the transfer status of the hospital. "

"Penelitian Analisis Kualitas Jasa Pada Pelayanan Kesehatan di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur telah dilaksanakan sejak bulan Maret 2003 sampai dengan Juni 2003. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan dilihat dari dimensi: Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Disamping itu penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna jasa layanan kesehatan di RSUD Pasar Rebo.Tidak semua pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Pasar Rebo yang diteliti, tapi hanya dibatasi pada unit pelayanan rawat jalan (poliklinik) saja. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap pengguna jasa layanan kesehatan di poliklinik RSUD Pasar Rebo tersebut. Kualitas diukur atas dasar kinerja pelayanan dan harapan dari pengguna jasa layanan kesehatan di RSUD Pasar Rebo. Kinerja diukur dari persepsi pengguna jasa layanan kesehatan mengenai layanan yang telah mereka terima, sedangkan harapan diukur dari anggapan pengguna jasa layanan kesehatan tentang idealnya suatu pelayanan kesehatan. Tingkat kepuasan pengguna jasa diukur berdasarkan: mean skor dan persentase tingkat kepuasan dari 120 orang responden yang diambil secara acak memakai teknik pengambilan sampel aksidental, dengan mempergunakan model pengukuran kualitas jasa SERVQUAL yang terdiri dari dimensi tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dimensidimensi itu kemudian dijabarkan menjadi 22 indikator variabel berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner. Dari data yang diperoleh dilakukan analisis reliabilitas, validitas, tingkat kepuasan, dan analisis faktor dengan mempergunakan SPSS 11,0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 22 indikator variabel yang digunakan, hanya 20 indikator yang reliabel dan valid untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian diperoleh rata-rata tingkat kepuasan untuk masing-masing dimensi sebesar: -0,7222 (tangibility); -0,8700 (reliability); -0,8528 (responsiveness); -0,7375 (assurance); dan -0,5433 (empathy). Kalau dilihat dari masing masing indikator variabel, hasil tertiriggi berdasarkan mean skor adalah sebesar -0,23 yaitu indikator variabel Q14 (Persuasif) dengan tingkat kepuasan sebesar 94,04%. Sedangkan tingkat kepuasan terendah adalah indikator variabel Q17 (dukungan terhadap petugas) dengan mean skor sebesar -1,13 dan tingkat kepuasan sebesar 74,94%.Dari hasil analisis faktor yang dilakukan terhadap 20 indikator variabel, terbentuk 6 faktor utama yang menjadi pertimbangan pengguna jasa layanan kesehatan di RSUD Pasar Rebo. Pembentukan faktor-faktor tersebut juga didasarkan atas angka eigenvalues, dimana kriteria pemilihan banyaknya faktor yang terbentuk adalah faktor yang memiliki nilai eigennya lebih dari 1. Keenam faktor yang terbentuk dengan urutan persentase varian data masing-masing faktor adalah sebagai berikut: (1) faktor memahami pelanggan (29,300%); (2) faktor ketepatan dan keandalan layanan (9,446%); (3) faktor komunikasi (6,893%); (4) faktor kenyataan fisik (6,520%); (5) faktor profesionalisme petugas (5,526%); dan (6) faktor hubungan baik (5,150%).Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, disarankan agar pihak pengelola (management) RSUD Pasar Rebo lebih memperhatikan dan memahami keinginan pasien yang membutuhkan layanan kesehatan dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, karena belum ada satupun dari indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini memberikan hasil yang memuaskan pengguna jasa. Penelitian untuk mengukur kualitas layanan kesehatan di rumah sakit ini harus dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, sebab persepsi dari pengguna jasa suatu layanan akan terus berubah. Disamping itu perlu juga dilakukan penelitian serupa pada rumah sakit-rumah sakit yang dikelola oleh swasta, agar dapat memberikan perbandingan kualitas yang diberikan berdasarkan persepsi pengguna jasa."

"ABSTRAKPenyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN hingga saat ini merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin meningkatnya semangat untuk memajukan kinerja BUMN menjadi salah satu penggerak ekonomi negara yang dapat disejajarkan dengan badan usaha-badan usaha milik negara lain. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN merupakan salah satu penyebab kinerja BUMN menjadi sangat terbatasi, sehingga tidak dapat bersaing dengan perusahaan swasta sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji konsep ganti kerugian dalam hukum keuangan negara, mengkaji apakah kerugian pada badan usaha milik negara (BUMN) merupakan kerugian negara, dan mengkaji bagaimana penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola badan usaha milik negara (BUMN).Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode normatif dengan sifat penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai keuangan negara, kerugian negara, badan usaha milik negara, pengelola BUMN, dan penyelesaian ganti kerugian termasuk penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN yang didasarkan kepada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan data tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui pengamatan, dan wawancara untuk kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif.Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa saat ini penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN diatur oleh multi hukum, yaitu dalam hukum perdata, administrasi negara, dan pidana. Hal ini didasarkan pada pengertian keuangan negara yang sangat luas berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, yang kemudian dianalogikan kepada kerugian negara sehingga penyelesaian ganti kerugian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara dan peraturan tentang BUMN itu sendiri, selain itu karena bentuknya, BUMN diatur pula berdasarkan peraturan tentang badan hukum dan perseroan terbatas sebagaimana layaknya suatu perusahaan atau badan usaha.

---

ABSTRACT

Settlement of damages towards state-owned enterprise administrators up to this time is an important issue in a line with increasingly anthusiasm to develop achievement capabilities of the state-owned enterprises to become one of state economic activator which could be aligned with state-owned enterprises in the other countries. A lot of regulations which are regulate about state-own enterprise is become majority causes restrictedly achievement capabilities of the state-owned enterprises, so that it unable to compete with private companies as it should be. According to mentioned above, this thesis being purposeful to learn about damages concept in the law of public finance, to learn about is the state-owned enterprise damages constitute state damages, and to learn about settlement of damages towards state-owned enterprise administrators.

Research method which used in this thesis is normative method with research character is descriptive that is to give describes about public finance, state damages, state-owned enterprise, state-owned enterprise administrators, and settlement of damages including settlement of damages towards state-owned enterprise administrators based on the theories and according to the law. This research is using primary and secondary datas. Secondary datas obtained through literatures research by using primary, secondary, and tertiary law substances through observationed and interviewed, then using qualitative descriptive to analyzing the datas.

Result of this research are settlement of damages towards state-owned enterprise this time regulated by multi-laws, that is in private law, state administration law, and criminal law. This condition is a consequence of public finance meaning which is so extensive according to the Public Finance Law, which analogized to the state damages so that settlement of damages are regulated by regulation which associated to public finance and state-owned enterprise law it selves, besides that, based on the state-owned enterprise types, state-owned enterprise also regulated by corporation law appropriately as a corporation and bussiness entity as it should be."

"Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo merupakan salah satu rumah sakit pemerintah dengan Tipe B non pendidikan. Sejak desember 2007 rumah sakit ini telah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9000:2001, sehingga pengelolaan dan kinerja yang ada mengacu kepada standar sistem ini. Pengukuran kinerja sebagaimana dalam SMM ISO 9001:2000, termasuk implementasinya di RSUD Pasar Rebo lebih banyak menyoroti aspek non keuangan. Aspek keuangan akan lebih mendominasi, tatkala upaya mendapatkan keuntungan organsasi diprioritaskan lebih dibandingkan dengan upaya perbaikan kinerja internal bisnis. Pada kondisi ini, pengukuran kinerja dalam SMM ISO 9001:2000 akan mendapatkan prioritas yang kurang penting. Akhirnya, dalam pencapaian visi, misi, kebijakan dan sasaran mutu RSUD Pasar Rebo tidak tercapai secara optimal. Oleh karenanya diperlukan suatu sistem yang dapat mengatasi hal tersebut, antara lain dengan pendekatan balanced scorecard.Balanced scorecard merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk pengukuran kinerja secara seimbang dengan empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kinerja Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam di RSUD Pasar Rebo pada Tahun 2007-2008. Untuk pengambilan data primer dilakukan survey kepada pasien rawat jalan di Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Data sekunder diambil dari Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Rekam Medis, dan Sub Bagian SDM.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan mengalami peningkatan pendapatan sebesar 17,81 % dan terjadi peningkatan pengeluaran sebesar 9,12%. Tingkat pengeluaran biaya yang menunjukkan efisiensi usaha menunjukkan nilai indeks 1,20 dan masuk ke dalam kategori baik. Dari aspek pelanggan diketahui bahwa rata-rata kepuasan pelanggan memiliki kategori cukup puas terhadap kinerja yang ada di unit kerja ini dan retensi dan akuisisi pelanggan meningkat sejak tahun 2007 hingga 2008. Dari aspek bisnis internal rumah sakit mentargetkan penyelenggaraan pelayanan secara optimal dan profesional sebesar 75%, namun hasil penelitian baru menunjukkan tingkat pencapaian 42,94%. Hasil ini didapatkan berdasarkan survey yang dilakukan peneliti pada saat membagikan kuisioner kepuasan pelanggan di Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam. Peningkatan pertumbuhan produktivitas pasien sebesar 1,11% yang memperlihatkan peningkatan jumlah pasien dari tahun 2006 ke 2007. Dari aspek pertumbuhan dan pembelajaran diketahui kapabilitas karyawan dari tingkat kepuasan karyawan di Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam memiliki rata rata kepuasan dengan nilai 2,47 dengan kategori tidak puas, yang dikonversikan nilainya menjadi 3,04. Retensi karyawan tinggi, turn over rendah. Kapabilitas informasi di Poliklinik Spesialis Penyakit dalam sudah baik bagi karyawan, dengan nilai 3,21 pada skala 1-5.Dari keempat perspektif diatas, secara keseluruhan pada Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan nilai total 3,50 pada skala 1-5. Kondisi ini merupakan situasi dan nilai positif untuk mengembangkan kinerja dan meningkatkan kemajuan Rumah Sakit Umum Pasar Rebo."

"ABSTRAKKeputusan Presiden nomor 38 tahun 1991 tentang unitswadana dan tatacara pengelolaan keuangannya, yang merupakankebijaksanaan nasional dan berlaku umum untuk semua satuan kerjaPemerintah, oleh Departemen Kesehatan ditindak lanjuti dalambentuk kebijaksanaan rumah sakit unit swadana. Pada tahun angga-ran 1992/1993 Departemen Kesehatan mengusulkan empat rumah sakitumum miliknya dan sebelas rumah sakit umum Daerah, dikonversimenjadi unit swadana Pusat dan unit swadana Daerah. Satu diantararumah sakit umum Daerah yang diusulkan adalah RSUD Pasar ReboJakarta.Untuk rumah sakit yang diubah menjadi unit swadanaPusat, sudah ada kebijaksanaan keuangan dari Menteri Keuanganyang diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 47 tahun1992 tentang Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan unitswadana Pusat. Kebijaksanaan keuangan ini diharapkan bisa menjadipedoman dan menyelesaikan masalah keuangan rumah sakit sebagai unit swadana pusat.Sampai dengan tesis ini diserahkan, belum ada kebijak-sanaan keuanuan untuk unit swadana Daerah dari Departemen DalamNegeri, walaupun Departemen Keuangan sudah menyerahkan kewenangan untuk membuat kebijaksanaan keuangan unit swadana Daerah,kepada Departemen Dalam Negeri.Kebijaksanaan keuangan untuk RSUD sebagai unit swadanaDaerah, diharapkan dapat menyelesaikan masalah keuangan RSUD yangdihadapi saat ini dan dapat mengantisipasi masalah keuanganpotensial yang akan datang. Dari analisis masalah keuangan RSUD saat ini dihasilkan: pertama, identifikasi duabelas masalah keuangan dan dua masalahkeuangan potensial ; kedua, sebagian besar penyebab dari masalahkeuangan RSUD bersumber dari kebijaksannan PemerintahPusat/Daerah ; ketiga, sebagian besar masalah keuangan menjadiselesai dengan berubahnya RSUD menjadi unit swadana Daerah,sebagian lagi memerlukan dukungan kebijaksanaan lain baik dariPusat maupun Daerah dan keempat, masalah keuangan RSUD terkaiterat dengan aspek lain manajemen RSUD.Berdasarkan analisis ini, disarankan dibuat beberapamacam kebijaksanaan dari tingkat Pusat maupun Daerah , yang dapatmenyelesaikan masalah keuangan yang ada, melengkapi KeputusanPresiden dan Menteri Keuangan yang sudah ada. Khusus untuk RSUDPasar Rebo disarankan, sambil menunggu kebijaksanaan keuanganunit swadana Daerah dari Departemen Dalam Negeri, melaksanakanujicoba RSUD Pasar Rebo sebagai unit swadana Daerah dengan meng-gunakan kewenangan Kepala Daerah. Kepala Daerah berdasarkan Undang undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahandi Daerah, dapat mengatur segala sesuatu kebijaksanaan Pusat yangbelum jelas. Disamping itu berdasarkan Undang undang nomor 11tahun 1990 tentang susunan Pemerintahan Daerah Khusus IbukotaNegara Republik Indonesia Jakarta, dimungkinkan melakukan pengat-uran tersendiri."