Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMelalui Evaluasi Kinerja Pelayanan pada departemen General Services & Facilities dapat diperoleh masukan berupa informasi-informasi yang berguna untuk proses pembuatan keputusan dalam penempatan pegawai yang sesuai dengan bidangnya. Kebijaksanaan yang kondusif guna pelaksanaan tugas pelayanan merupakan salahsatu kegiatan kunci perusahaan dalam pengembangan dan peningkatan karir pegawai baik yang bertugas di lapangan maupun di kantor. Penelitian berupa studi kasus dilakukan di Atlantic Richfield Indonesia Inc, perusahaan minyak Amerika yang bekerja sama dengan Pertamina dalam bentuk Kontrak bagi hasil. Kerangka pemikiran untuk penelitian dan analisis menggunakan konsep "Managing Services" dengan fokus kinerja pelayanan pegawai departemen General Services & Facilities. Layanan (services) merupakan suatu proses yang terus berlangsung untuk mencapai terwujudnya kinerja unggul harus dengan usaha, kemauan dan kerja keras. Oleh karena itu pegawai pelaksana pelayanan perlu selalu meningkatkan pengetahuan mengenai pelayanan. Pengetahuan merupakan proses intelektual yang di dapat dengan mengikuti pelatihan dan training yang diadakan baik didalam maupun diluar perusahaan sesuai dengan kemajuan teknologi. Manajemen pelayanan memerlukan pegawai yang terampil dan handal, karena bagaimanapun baiknya suatu program, tidak mungkin terlaksana jika tidak didukung oleh pegawai yang berkualitas. Bagi pegawai yang menjalankan tugas pelayanan diperlukan kriteria tertentu untuk memenuhi kepuasan pelanggan antara lain : kuantitas, kualitas maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian suatu pelayanan jasa tertentu. Selanjutnya, penempatan pegawai harus sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang diberikan, diikuti dengan sistem dan prosedur yang kondusif untuk pelaksanaan tugas. Karena pelayanan itu berkembang dalam waktu ke waktu, maka perlu ada evaluasi kinerja guna memperbaiki prestasi pegawai untuk meningkatkan mutu kinerja. Evaluasi kinerja juga melihat hubungan kerja antara satu tugas dengan tugas lainnya yang saling berkaitan antar departemen di dalam perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan sasaran yang akan dicapai dan sistem & prosedur yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, data primer untuk penelitian didapat melalui wawancara yang bersifat deskriptif & eksplaratif dengan pegawai/pejabat terkait dari berbagai departemen. Dari analisa data dan hasil kerja yang dilakukan di peroleh gambaran mengenai kinerja pelayanan departemen General Services & Facilities, serta langkah-Iangkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja tersebut di masa yang akan datang."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap Kinerja Departemen Agama Dalam Penyelenggaraan Haji Perspektif Ketahanan Nasional Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah : (1) Kinerja Kebijakan dalam Penyelenggaraan dan Pembinaan haji (2) Susunan Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (3) Menetapkan Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) .(4) Hubungan Pembinaan calon Haji Terhadap ketahanan Nasional .Analisis Kinerja Departemen Agama Dalam Penyelenggaraan Haji Perspektif Ketahanan Nasional yang diangkat 4 (Empat) hal pokok, yakni : Penyelenggaraan dan Pembinaan Haji, Susunan organisasi, Biaya penyelenggaran Ibadah haji dan Hubungan Haji dan ketahanan nasional.Hasil Penelitian menemukan (1) Bisnis haji masih dilakukan secara terselebung berkaitan dengan latar belakang sosial budaya jemaah haji ,yakni sifatnya paternalistik berpendidikan rendah dan kencenderungan beragama secara formalistik .(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 secara Yuridis Formal menjadi landasan hukun penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang ditetapkan sebagai tugas nasional berdas.arkan asas keadilan pemerintah sebagai organisasi Birokrasi.(3) Ongkos naik -haji (ONH) selalu mengalami kenaikan tetapi tidak mengurangi minat masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah haji.(4) Haji mempunyai aspek dimensi religius dalam pelaksanaannya bersangkut paut dengan aspek-aspek non religius yang dapat menjamin ketmanan, keselamatan ,kelancaran dan terlalcsananya ibadah haji sesuai ketentuan Agama.

---

This research is an evaluation of performance of the Department of Religious Affairs of the National Stability Perspective-based Pilgrimage Management. The Problems of this Thesis are : (1) The Performance of Policies on The Pilgrimage Management and Establishment; (2) Organizational Structure of the Pilgrimage Service Management; (3) Determinations of the Pilgrimage Service Cost; (4) Relations of the Candidate Pilgrim Establishment with the National Stability.

Analysis of Performance of the Department of Religious Affairs of the National Stability Perspective-based Pilgrimage Management arises 4 (four) key subject matters, namely: Pilgrim Management and Establishment, Organizational Structure, Pilgrimage Service Cost, and Relations of the Pilgrims with the National Stability.

Research results find that (1) Pilgrimage is still Managed in "non-Transparent" manner related to socio-cultural characteristics of the pilgrimage members, that is, paternalistic, lower educational background and formalistic religious bias, (2) the Act ("Undang-Undang") No. 17 of 1999 formally and judicially forms a legal basis of the National Pilgrimage Service Management which is determined as the national duty according to the government principles of justice as a bureaucratic organizations, (3) Pilgrimage Fase is always increasing, on the one hand, but it does not reduce the interests of Muslim community to attend the pilgrimage service, on the other hand, (4) Pilgrim has an aspect of religious dimension which is, in its Management, related to any other non-religious aspects that may ensure security, safety, smooth operations of the pilgrimage service conforming to the religious comarnmandment.

Kinerja Departemen Agama dalam Penyelenggaraan Haji Perspektif Ketahanan Nasional ( Studi Kasus Pada Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah Departeman Agama Republik Indonesia )"

"ABSTRAKGejala penurunan kinerja perusahaan selama lima tahun terakhir, dari keadaan perusahaan sehat sekali menjadi sehat, dapat disebabkan antara lain oleh lemahnya sistem pengawasan. Dengan alasan bahwa pengawasan mempunyai fungsi untuk menjamin agar organisasi mencapai tujuannya, termasuk mengendalikan kegiatan agar sesuai rencana dan melakukan korekasi yang diperlukan, maka sistem pengawasan dalam suatu perusahaan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap knerja perusahaan.Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh manajemen, dimana mencerminkan tingkat kesebatan perusahaan dalam satu periode tertentu.Antara sistem pengawasan dan knerja perusahaan diduga berkorelasi cukup kuat, sehingga jika sistem pengawasan baik dan tepat, berpengaruh baik pula terhadap knerja perusahaan.Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi kasus perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara tidak berstruktur dimana pedoman wawancara digunakan sebagai alat wawancara dan kuesioner.Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian asosiatif yang bertumpu pada analisis kualitatif dan ditunjang dengan perhitungan - perhitungan kuantitatif yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memberikan tolok ukur yang tegas dan pasti sebagai dasar analisis.Bertolak dari hasil analisis dua sisi kinerja dan sistem pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut :a. Kinerja Perusahaan. Dari sisi kinerja telah terjadi fluktuasi, hal ini diawali:Pada tahun 1988, keadaan perusahaan tidak sehat. Kurun waktu tahun 1989 ski 1991, terjadi loncatan dari tidak sehat menjadi sebat sekali.Kurun waktu tahun 1990 ski 1992, terjadi arcs balik kondisi perusahaan dari sehat sekali menjadi sehat saja. b. Sistem Pengawasan Perusahaan. Dari sisi sistem pengawasan, dari hasil analisis sistem dan penilaian unsurnya, menunjukkan bahwa sistem yang ada kurang baik, sedang hubungannya dengan kinerja perusahaan menunjukan angka sebesar 0,975407, dalam Tabel Guilford menempati rentang nilai antara 0,9 ski 1 yang berarti nyata, kuat dan positip.Kesimpulannya akibat pelaksanaan sistem pengawasan yang kurang baik, mendorang adanya kecenderungan tingkat kinerja perusahaan yang kurang baik juga."

"Registrasi atau Pencatatan merupakan peristiwa penting dalam komponen Demografi yaitu:- Kelahiran- Kematian- Perkawinan- Migrasi- Mobilitas pendudukHal ini sangat dibutuhkan untuk tujuan perencanaan pembangunan Nasional baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan ini tidak hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta karakteristik sosial ekonomi pada saat sekarang, maupun untuk masa yang akan datang.Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan harus semakin ditata dan ditingkatkan. Tertib administrasi kependudukan dimaksud mencakup aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pengawasan serta pelaksanaan atau pengoperasiannya di dalam pekerjaan, yang semuanya ini diharapkan dapat bermuara pada :- Peningkatan kualitas pelayanan.- Rasionalitas.- Efektifitas dan efisiensi.Dalam rangka peningkatan kinerja, perlu dilakukan pengembangan di berbagai aspek ke dalam suatu pola, di mana aspek-aspek tersebut meliputi :- Perangkat perundang-undangan- Kelembagaan- Kemampuan sumber daya manusia- serta kesadaran masyarakat.Peningkatan rasionalitas, efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan administrasi kependudukan tersebut, akan dapat membawa dampak pada tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan kontribusi output pada PAD dari kondisi sekarang, apabila masalah yang dihadapi dilaksanakan menurut saran-saran yang dikemukakan."

"Local Birocracy Performance on The Controlling and to Meassures Forest and Land Fires (Case Study : at Pontianak and Sambas Districts West Kalimantan Province)

Forestry sectors has been playing important role on economics at West Kalimantan is 23,68% (BPS,2000). Forest in this province is categorized as protection forests, wildlife sanctuary, national park, limited production forest, production forest and converted areas, totally number 9,030 acre. Those natural resources is needs to be maintain and to preserve.

Forest and land fires is one of the cause of deforestation, often resulting in loss on several dimensions:such as economics, environmental, ecological, and social. According to Directorate Protection of Forestry Department (1998) in 1997 26.590,36 acres forest and land were on fires.This number included production forest 23.811 acres, ,wildlife sanctuary 1,378 acres. At national level West Kalimantan was on the third rank largest areas loss due to fire.

Local birocracy issued a policy in controlling and to measure forest and land fires. The policy carried out through institutions that were inter-related local birocracy. Institutions whose have responsibilities and duties in solving and handling the fires problems. Nonetheles, those institutions have not perform optimal yet in controlling and to measures, as much as expected. Therefore we need to study the main cause of non optimal performance institutions on local birocracy in controlling and to measure forest and land fires.This problem emerges research quoctions:

In which inter-related local birocracy to performed a role in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan?

How does local birocracy perform in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan?

What are the component to support local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan?

The aim of this research are:

Inter-related local birocracy to performed a role in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan.

Local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan.

The component to support local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan.

This study refered to organizational structure, human resources, budgets, programmes, and facilities as supporting element on local birocracy performance.

Input elements are organizational structure, human resources, budgets, programmes and facilities. Those inputs later on became variables, which indicate local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires.

This research used survey method by using secondary data. Generally,this research used analytical descriptive methods and using ex post facto. In order to analyze raw data, this research used scaling techniques. Refers to goal achivement on each variables, the point of view of analysis is to know about performance of local birocracy at two districts; Pontianak and Sambas.

The conclusions could be drawn from this research are:

Inter-related local birocracy to performed a role in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan, are: Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan and Dinas Kehutanan dan Perkebunan and Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Local birocracy performance at Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan and Dinas Pertanian dan Kehutanan in Pontianak districts categorized less succes; whereas at Sambas districts, performance at Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan categorized not success and at Dinas Pertanian and Kehutanan less success in in controlling and to measures forest and land fires

3_ Component to support local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan, are: organizational structure, human resources, budgets, programmes and facilities.

There are no decreasing number in forest and land fires and hotspots on 2002 mean vulnerability for forest and land fires in West Kalimantan province still high."

"Being a globally competitive manufacturer of premier product brands has been a vision for PT. X as a multinational company. PT. X has been developing competitiveness edge continuously, one way of other goes through employee performance improvement. In the view of the fact that the biggest proportion of employee hold by Production Department, the company realized that they need a suitable performance appraisal system. Particularly for leadership skill performance appraisal, HRD has applied 360° feedback method as a tool to evaluate the performance of their employees. However the success of managing and application of 360° feedback method is determined by system support that can accommodate the company's needs.This research has an objective to review correlation between the organization climate, the 360° feedback method training, and the management support to the implementation of 3600 feedback performance appraisal, case study at PT.X. Production Department was determined as research's population from manager level to operator level with total of 298 employees. Based on Krejcie table, 165 samples were required, with disproportionate random sampling method to represent all strata.Ken & Blanchard told that situation - organization climate was important in managing performance. While Edward & Ewen told that training was required to gain optimum benefit from 3600 feedback performance appraisal. In other side Armstrong told us that performance management is the process that was controlled by management to improve organization performance.Five parts closed questionnaire was applied to collect the data. First eight questions are related with socio-demography. Second thirteen questions represent organization climate (XI). The third part consists of nine questions represent 3600 feedback method training (X2). While fourth seventh questions represent management support (X3). The last part with twelve questions represent the implementation of 3600 feedback method performance appraisal (Y).Data processing and analysis was calculated with SPSS (Statistical Package for Social Science) version 10.0. A correlation analysis of sociodemography characteristic to the implementation of 3600 feedback performance appraisal was acquired from cross tabulation while correlation between organization climate, 3600 feedback method training, management support to the implementation of 3600 feedback performance appraisal was calculated with Rho Spearman method.The research showed that the socio-demographic characteristic, only employee's age and education background has a connection with the implementation of 3600 feedback performance appraisal.Based on Rho Spearman statistic correlation, the organization climate (Xi) and the implementation of 360° feedback performance appraisal (Y) showed r = 0.252 with 0.002 significance value. Correlation of the 360° feedback method training (X2) and the implementation of 3600 feedback performance appraisal (Y) showed value of r = 0.494 with 0.000 significance value. Finally, correlation of the management support (X3) and the implementation of 360° feedback performance appraisal (Y) showed value of r = 0.392 with 0.000 significance value.As a conclusion, those three variables above, organization climate, 3600 feedback method training and management support were expected to be improved and enhanced to support the implementation of 3600 feedback performance appraisal (Y). Hence we hope the company will maintain and gain competitive advantage continuously."

"The implementation of good governance principles particularly in the accountability principles in administrating a state constitutes a solution / an answer over the demand of a clean and good government. This effort has a very important meaning upon the life of nation state, as with the implementation of the accountability principles, it means that public organization must not only be responsible for its obligation to its superior position according to its hierarchy line but must also be able to be responsible for the mandate given by the people.

In order to be well recognized upon the implementation pattern of Inpres No 711999 on the Accountability of Government Institution Performance (AKIP) in the Area of Cabinet Secretariat Office, in this study, it is used an approach as what stated by Peters and Waterman, i.e. by analyzing 7-dimension basis of managerial activities. The seven dimensions abovementioned are: strategy, structure, system, style, (style of leadership), staff, skill, and shared value. Meanwhile the methodology of study which is applied in this academic work /research is descriptive quantitative. In this academic work it applies study case with a sample of population, where the populations here are the staff who work in the core area of Cabinet Secretariat. In this case the sample or respondents having been collected are as many as 61 persons. The primary data collection through observation and close and open questionnaires. The collection of secondary data through literature study. The supporting equipment used in analyzing data questionnaire is the Percentage of Categorical Data Frequency Tables.

From the result of study it can be identified that, the implementation of Inpres on AKIP is relatively not optimal or not improved. The main obstacle of this implementations is the weakness of organizational culture or climate. Even though the result of study/analysis shows that the scope of strategy of Cabinet Secretariat Office which is specified in the mission and vision is relative comprehensive. The formulation system of its strategy has just been applied into a level of conceptual (not yet operational). Assessment result data and performance-based evaluation is not used as a peed-back of improvement, and there still find the any difficulties, even there is no agreement yet in deciding and establishing performance indicator. However, the arrangement of the Report of Accountability of Government Institution Performance (LAKIP) is running well. The obstacles factor in the arrangement of LAKIP is the content of LAKIP which is relatively not perfect yet, and not comprehensive, and its performance information system is still below standard. The lack of effectiveness of supporting organization and the lack of authority delegation in the decision making activities indicates that the organization structure of Cabinet Secretariat Office is not effective yet. But study result suggests that, the coordination and delegation of work and obligation system is significantly running well. Leadership is the main factor of the obstacle in the implementation of Inpres on AKIP. Human Resources constitute a supporting factor in the success of the implementation of Inpres AKIP. However the result of study draws that, the participation rate or the involvement of Human Resources and Level of awareness/understanding upon the mission and vision of Cabinet Secretariat Office is very low standard. The result of study also indicates that the accountability policy of the performance itself is still poor, so that it will make many weaknesses and will become an obstacle factor for the success of its implementation.

Based on the result of study, there have been some advices/inputs that must strictly be notified and performed, namely: To perform the socialization of the realization of the System of Accountability of Government Institution Performance (SAKIP); to create the culture of conducive organizational climate; to create the deliberation for establishing performance indicator and it is needed to improve the Performance Information System. Organizational structure needs to get any improvement. In the dimension of this organizational structure, it is necessary to change the point of decision making policy. The leader is needed to enlarge his role by becoming the leader in formulating organizational vision, to have strong commitment in implementing organization vision, be able to become a model through its attitudes as well as to give the opportunity to any staff to be more active and initiative; To improve the trust of mutual benefit between the leader and the subordinate, to improve discretion of staff in making decision, as well to create a performance-and- achievement based reward system. In the national scope, it is needed to improve the performance accountability Implementation.

In order to identify the success or the fail of policy implementation, the organization can use Mc. Kinsey'7-S' framework. With this management equipment, the draw of problems in its policy implementation can be viewed as an interconnected unification system, where its problem solving must be viewed comprehensively."

"Era globalisasi atau pasar bebas dapat diartikan tidak ada lagi batasan antar negara dalam perdagangan, semangat kompetisi global dengan cepat merubah teknologi, menggeser demografi, gejolak ekonomi dan kondisi dinamis lainnya yang mengisyaratkan perusahaan untuk lebih adaptif dan lincah (Walker 1992:17). Termasuk penerapan AFTA berdampak pada dominasi pelayaran asing dalam arus muatan ekspor dan impor. Globalisasi merupakan mekanisme pasar yang melibatkan semua negara internasional untuk melaksanakan transaksi, konsekuensinya setiap negara harus mampu menghadapi persaingan bebas pada semua bidang termasuk usaha angkutan lewat laut agar tidak terhempas oleh keadaan. Dalam hal ini perusahaan pelayaran nasional pada umumnya dan PT. Djakarta Lloyd (Persero) pada khususnya akan dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk bangsa Indonesia.Peranan PT. Djakarta Llyod (Persero) sebagai perusahaan pelayaran nasional (BUMN) disektor angkutan laut dalam melaksanakan kegiatannya berkompetisi dengan perusahaan pelayaran asing yang mempunyai kapal lebih canggih dan bermodal kuat. Namun demikian selalu berpedoman pada aturan bisnis serta tidak ada kemudahan-kemudahan maupun proteksi dari pemerintah, dengan demikian hasil yang dicapai akan sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan dari manajemen dalam meningkatkan kinerja. Selama ini pengukuran kinerja PT. Djakarta Lloyd (Persero) dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang juga telah mempertimbangkan aspek-aspek operasional dan aspek administrasi. Hal ini memang sesuai dengan beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.Pengukuran kinerja PT Djakarta Lloyd (Persero) menggunakan pendekatan Balanced Scorecard meliputi empat aspek yaitu pengukuran kinerja terhadap aspek pembelajaran dan pertumbuhan, aspek proses bisnis internal, aspek pelanggan serta aspek keuangan. Pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah untuk mendapatkan alternatif pengukuran kinerja yang lebih baik dari yang selama ini telah dilakukan terhadap PT. Djakarta Lloyd (Persero). Pengukuran kinerja di PT. Djakarta Lloyd (Pesero) selama ini telah diwarnai dengan pendekatan Balanced Scorecard namun belum diterapkan sepenuhnya.Dalam melakukan pengukuran kinerja ini, telah dilakukan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada para pimpinan, karyawan serta pelanggan PT. Djakarta Llyod (Persero), dengan total kuesioner 326. Total sampling adalah 10 % dari masing-masing jumlah populasi.Berdasarkan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard tersebut, diketahui bahwa secara keseluruhan PT. Djakarta Lloyd (Persero) memperoleh skor 124.5 (seratus dua puluh empat koma lima) dengan rincian, aspek pembelajaran dan pertumbuhan memperoleh skor 22,5 (dua puluh dua koma lima) dengan predikat "Baik", aspek proses bisnis internal memperoleh skor 11 (sebelas) dengan predikat "Baik" dan aspek pelanggan memperoleh skor 7.5 (tujuh koma lima) dengan predikat "Baik", sedangkan aspek hasil keuangan mendapatkan skor 83.5 (delapan puluh tiga koma lima) dengan predikat "Baik Sekali".Untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depan, pimpinan perusahaan harus menetapkan visi dan misi PT.Djakarta Lloyd kearah yang lebih baik dan berkesinambungan, sesuai dengan tuntutan persaingan dan pemenuhan kepuasan terhadap karyawan dan pelanggan."

"PT Suminar Surya merupakan perusahaan swasta nasional, yang berdiri sejak tahun 1991. Perusahaan ini mempunyai potensi untuk lebih berkembang, karena memiliki kinerja yang baik dalam pelayanan jasa konstruksi. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji strategi pemasaran agar dapat memenangkan persaingan dalam bisnis jasa konstruksi, dan diharapkan pula dalam jangka panjang dapat berkembang lebih baik. Penelitian ini di awali dengan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang berasal dari dalam (internal) perusahaan, maupun yang dari luar (ekstemal) perusahaan, dengan maksud agar memperoleh gambaran yang obyektif tentang kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman pada perusahaan. Untuk memperoleh data primer diajukan kuesioner dan wawancara terhadap level manajerial perusahaan tersebut, dan untuk faktor ekstemal pada tenaga ahli, terutama di luar perusahaan yang terkait dalam bidang jasa konstruksi. Pengolahan data melalui metoda Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk mendapatkan bobot derajat kepentingan setiap faktor. Hasil uji faktor lingkungan tersebut digunakan untuk menganalisis strategi utama melalui analisis SWOT. Dengan demikian diperoleh gambaran kekuatan bisnis dan daya tar* industri untuk pengembangan strategi bersaing. Posisi bersaing PT Suminar Surya berdasarkan hasil analisis SWOT, temyata berada pada posisi mendukung strategi agresif, dari kekuatan internal dan berbagai peluang eksternal, dan berada pada kuadran I. Strategi alternatif adalah : keunggulan biaya menyeluruh dan strategis fokus. Penetapan strategi pada keunggulan biaya menyeluruh, agar dapat dipraktekkan pada perusahaan, untuk formulasi strategi di terapkan bauran pemasaran (produk, harga, tempat, promosi, serta orang, lingkungan fisik dan proses)."

"Banyak perusahaan, di Indonesia belum memiliki visi (vision) dalam mengantisipasi perubahan global, seperti dikemukakan oleh Emil Salim (1996). Hal ini menunjukkan betapa lemahnya kemampuan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mengantisipasi masa depan (strategic intent) perusahaannya dalam era persaingan bebas yang tinggal beberapa tahun lagi. Visi merupakan salah satu bagian dari manajemen stratejik yang belum mendapat perhatian strategis dalam kehidupan perusahaan di Indonesia, buktinya hanya perusahaan-perusahaan skala besar yang sudah menyusun manajemen stratejinya secara komprehensip, detail dan memberikan tekananan pada akurasi. (Setiawan HP, Zulkiflimansyah, 1996), dan kalaupun ada perusahaan yang menggunakan manajemen strateji, biasanya masih bersifat sederhana dan parsial.Hamel dan Prahalad mengingatkan pentingnya peranan manajemen stratejik dalam perusahaan. Kedua pakar manajemen stratejik ini memberikan landasan kepada pentingnya resource based, dengan memperhatikan kompetensi inti yang dimiliki perusahaan dalam rangka mengantisipasi masa depan (strategic intent) terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Pendapat lain dikemukakan oleh Michael Porter yang dikenal dengan konsep Competitive Strategy nya. Porter lebih berorientasi kepada market based, artinya perusahaan harus memiliki keunggulan daya saing di pasar untuk membedakannya dengan pesaing. Kedua pendapat ini dinilai baru sebatas memberikan penjelasan dari rumusan manajemen strateji, tetapi belum dapat memberikan tata cara penerapan dari manajemen strateji tersebut. (Setiawan HP, Zulkiflimansyah, 1996). Sekalipun kedua konsep ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar, tetapi baik resource based maupun market based sama-sama memiliki kesamaan dalam menyikapi masa depan perusahaan, yaitu perlunya perusahaan mengenali kemampuan dan kompetensinya secara optimal.Tesis ini hanya akan membahas satu sisi dari manajemen stratejik yaitu bagaimana memformulasikan suatu rumusan tujuan perusahaan yang komprehensip, terukur, spesifik, realistik, dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi dalam era persaingan bebas pada perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), khususnya pada PT XYZ (Persero), dengan menggunakan pendekatan model Balance Scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu : perspektif keuangan, perspektif kepuasan pelanggan, perspektif bisnis internal serta perspektif belajar dan bertumbuh. Digunakannya model Balance scorecard adalah karena selama ini rumusan tujuan perusahaan BUMN, selalu berorientasi kepada tingkat Rentabilitas, Solvabilitas dan Liquiditas,atau dengan kata lain menggunakan ukuran-ukuran keuangan (rational goal model). Padahal rumusan tujuan perusahaan yang demikian tidak dapat mengakomodasikan faktor-faktor di luar faktor keuangan.Rumusan tujuan perusahaan sendiri adalah gagasan, keinginan yang realistik dan terukur, yang ingin diraih pada saat sekarang dan masa datang dengan mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi perusahaan. Dengan kata lain rumusan tujuan menjadi penunjuk arah pencapaian tujuan perusahaan.Dalam situasi persaingan yang semakin ketat seperti sekarang ini, dimana perubahan terjadi secara cepat, maka rumusan tujuan menjadi penting artinya bagi perusahaan, karena rumusan tujuan dituntut untuk adaptif terhadap perubahan.Ada empat alasan mengapa rumusan tujuan penting artinya dalam kehidupan perusahaan yang berada dalam era persaingan bebas, yaitu : pertama, dengan rumusan tujuan akan dapat ditentukan strateji yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Kedua, rumusan tujuan tidak selalu identik dengan kinerja keuangan, seperti yang selama ini banyak diartikan. Ketiga, masih terbatasnya pemahaman terhadap rumusan tujuan perusahaan. Keempat, sekalipun ada perusahaan yang memiliki rumusan tujuan, tetapi seringkali belum memberikan gambaran yang terukur, spesifik, realistik, sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya sekaligus adaptif terhadap tuntutan lingkungan usaha.Dengan menggunakan pendekatan model Balance Scorecard, hasil analisis tesis ini menunjukkan bahwa perspektif keuangan ternyata tetap menjadi faktor utama yang dikehendaki dalam rumusan tujuan, disusul oleh perspektif belajar dan bertumbuh pada tingkat kepentingan kedua. Sedang tingkat kepentingan ketiga dan keempat dalam rumusan tujuan PT XYZ (Persero) adalah perspektif pelanggan dan perspektif bisnis internal."