Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dapat di salurkan melalui LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) di Indonesia. Khususnya di Yogyakarta belum dapat di capai dengan baik. Lemahnya partisipasi masyarakat ini diduga kuat ada hubunganya dengan faktor gaya kepemimpinan ketua LKMD dan tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pada asumsi tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan: (1) mengetahui ada tidaknya hubungan antara gaya kepemimpinan ketua LKMD dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ini kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta; (2) mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat pendidikan warga masyarakat dengan partisipasinya dalam pembangunan desa di kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya ditetapkan empat teori utama sebagai logika berfikir pada tahap pertama penelitian ini., yaitu: Teori pembangunan desa, yang mengacu pada pradigma pembangunan yang mengutamakan manusia (people-centered development) yang di kemukakan oleh David C. Korten. Pengukuran terhadap variabel gaya kepemimpinan ketua LKMD mempergunakan teorikepemimpinan yang dikembangkan oleh Pusat Studi kepemimpinan, Universitas Iowa. Variabel tingkat pendidikan operasionalisasinya berdasrkan asas pendidikan seumur hidup, yaitu bahwa pendidikan dapat diperoleh melalui jalur sekolah, non-formal maupun informal. Partisipasi masyarakat dalan pembangunan desa sebagai variabel tergantung diukur dengan mempergunakan teori partisipasi prosesional dari Cohen dan Uphoff. Pada tahap kedua; analisis terhadap hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung mempergunakan teknik korelasi product Moment dari Karl Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan ketua KLMD dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Demikian pula penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Oleh karena itulah agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di kecamatan godean, Sleman, Yogyakarta dapat meningkat perlu diterapkan gaya kepemimpinan ketua LKMD yang cenderung ke arah demokratis dan perlu senantiasa diupayakan perbaikan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan pada temuan diatas, maka diajukan saran agar dipertimbangkan materi gaya kepemimpinan sebagai salah satu bahan uji bagi calon kepala desa (ex-officio ketua LKMD). Disamping itu perlu diprogramkan peningkatan pendidikan masyarakat baik melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal sehingga diharapkan wawasan dan pemahaman tentang pembangunan dapat meningkat."

"Tesis ini adalah hasil penelitian tentang pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan Nelayan Desa Penjajap di Desa Pemangkat Kota sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam program pembangunan perumahan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan yang terkena bencana abrasi pantai dan gelombang pasang. Program pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang dimulai pada tahun 2001 dengan membangun sebanyak 112 unit rumah dengan sistim swakelola dan stimulan bagi penerima sasaran.Program pembangunan perumahan yang melibatkan partisipasi masyarakat pada era sekarang ini merupakan suatu instrumen yang lebih efektif dan efisien serta sebagai sumber investasi baru bagi pembangunan. Masyarakat adalah objek dan sekaligus merupakan subjek dan sasaran hingga pada saat yang lama, ia menjadi unsur yang dominan dalam keikutsertaannya untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembangunan yang dilakukan.Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan nelayan desa Penjajap di dusun Sebangkua Desa Pemangkat Kota dan mengetahui faktor-faktor penghambat / pendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan memberikan petunjuk tentang informasi yang tepat dan mendalam atas informan yang berikutnya.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan perumahan sejumlah 112 unit rumah tahun 2001 ini terbatas kepada kegiatan pembangunan prasarana, pembentukan kelompok kerja dan kegiatan pembangunan perumahan. Hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas karena merupakan rangkaian dari program-program bantuan sebelumnya yang pernah ada di kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dengan melaksanakan sistim swakelola dan stimulan.Program pembangunan perumahan tersebut dilaksanakan 3 (tiga) tahap. Tahap I tahun 2001 sebanyak 112 buah. Tahap II akan dilaksanakan tahun 2003, sebanyak 106 buah dan Tahap III akan dilaksanakan tahun 2004, sebanyak 118 buah. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan perumahan pada tahap I dimulai bulan Pebruari 2001 dan selesai dibangun bulan September 2002 sebanyak 112 unit rumah. Ternyata pada pelaksanaannva terdapat berbagai faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program. Faktor penghambat partisipasi tersebut adanya perencanaan sentralistik, sifat ketergantungan masyarakat dan kebiasaan masyarakat. Hal ini mengakibatkan sebanyak 86 KK yang bersedia menetap di lokasi yang baru, dan 26 KK yang tidak bersedia pindah. Namun di antara 86 KK tersebut terdapat 11 KK yang sering kembali ke rumah asalnya dan hanya sesekali menetap di rumahnya yang baru. Sehingga dengan demikian, masyarakat yang murni menetap di dusun Sebangkau Desa Pemangkat Kota adalah sebanyak 75 KK.Sedangkan faktor yang mendorong mereka bersedia pindah adalah kondisi dan kebutuhan masyarakat akan rumah, peran fasilitator (tim penyuluhan dan pembinaan pemindahan penduduk) dan peran tokoh-tokoh formal dan informal desa Penjajap dalam mendukung program tersebut.Partisipasi program pembangunan tersebut dapat dikatakan berorientasi kepada proyek yang kurang mengarah kepada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat menjadikan beberapa asumsi yang belum sesuai dengan konsep pentingnya partisipasi dan tujuan partisipasi dimana feed back yang diharapkan adalah pelibatan masyarakat, mulai dari persiapan program, proses perencanaan program, pelaksanaan program dan proses pembuatan keputusan program, masyarakat harus dilibatkan. Kemudian secara komprehensip dan terintegrasi melibatkan dinas instansi terkait, kepala Desa serta Lembaga-lembaga desa yang ada di desa yang bersangkutan."

"Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah. Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik fisik material maupun mental spiritual. Untuk itu dilakukan penelitian tentang peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.Penelitian ini ingin mengkaji dan mengungkap peranan LPM serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Selain itu juga mengetahui bagaimana hubungan peranan LPM dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa, serta kontribusi pembangunan desa dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah. Penelitian dilakukan dengan metode survey. Dilaksanakan penelitian deskriptif maupun asosiatif agar dperoleh kejelasan terhadap variabel yang diteliti. Data dikumpulkan melalui kegiatan wawancara, observasi, kuesioner dan pemanfaatan data sekunder yang selanjutnya diolah serta dianalisis dengan analisis korelasi dan regresi.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan tingkat sedang sebesar 0,56 antara peranan LPM dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama terhadap pembangunan desa. Peranan LPM dan partisipasi masyarakat saling mendukung dan memperkuat dalam meningkatkan pembangunan desa. Pengaruh peranan LPM dan Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa dinyatakan ke dalam persamaan regresi Y = 46,67 + 0,1 X1 + 0,28 X2 untuk keperluan prediksi. Sesuai nilai koefisien determinasi (r2) = 0,32 mencerminkan bahwa 32 % variasi variabel pembangunan desa dipengaruhi oleh adanya variasi variabel peranan LPM dan partisipasi masyarakat secara simultan.Diperoleh kesimpulan bahwa peranan LPM belum optimal dan merata diwujudkan di seluruh desa. Hal ini karena terbatasnya kemampuan pengurus LPM, kurangnya sosialisasi tugas dan fungsi LPM kepada masyarakat, kurangnya pembinaan dari Pemda serta tidak ada dukungan dana operasional. Partisipasi masyarakat lebih besar kontribusinya dari peranan LPM dalam pembangunan desa. Adanya partisipasi masyarakat tidak selalu dimotori oleh pengurus LPM, bisa oleh tokoh masyarakat lainnya sehingga menjadi tantangan bagi pengurus LPM untuk menarik dan memperoleh dukungan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kontribusi pembangunan desa di Kecamatan Bojonggede dalarn rangka meningkatkan ketahanan daerah di Kabupaten Bogor antara lain adanya pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila cukup baik oleh masyarakat, Pemilu berlangsung lancar dan pilihan kepada desa berlangsung secara demokratis, kegiatan ekonomi masyarakat cukup dinamis walaupun jumlah pengangguran, keluarga pra sejahtera cukup banyak, perubahan struktur sosial maupun gaya hidup sangat drastis akibat pengaruh kota sehingga perlu diwaspadai perkembangannya, saat ini kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat terkendali.

---

Act Number 32, 2004 on Local Government Stated that the community activities on the rural level conducted through three principal institutions, which are, the rural government, rural house of deliberation, and the society institution. Society Empowerment Institution (SEI) is one of the society institutions which functioned as working partner of the rural government for managing, planning and executing the development projects through the elaboration of the community's local resources. SEI is the replacement as well as continuation of the now abolished rural society resilience institution which considered being no longer relevant with the local autonomy spirit. Rural development is the effort of development which carried out in rural areas, with main characteristics of the presence of active participation from the local community and its activities are encompassing all aspects of the local community's daily life, both material and spiritual. It is in the light of the principal that this research was conducted to study the role of SEI in the rural development, in Bojonggede, regency of Bogor.The goal of this research is to study and reveal the role of SEI, as well as the local community participation toward the rural development, and the contribution of the rural development in enhancing the regional resilience. This research was conducted by utilizing survey method. Both descriptive and associative research was used, to achieve a degree of accuracy and clarity of the variables being studied. The data were collected through interviews, observations, questioners, and the proper utilization of secondary data which were analyzed with correlation and regression analysis.The outcome of the research indicated the existence of medium level relation 0.56 between the SET role and the community participation, which simultaneously affected the rural development. Both of the SEI role and the rural community participation are mutually supporting as well as mutually strengthening in enhancing the rural development. The influence of SEI role and community participation toward rural development are stated in the following regression equation = 46,67 + 4,lXfi + 0,28X2 for the means of prediction. According to the determination of coefficient value (?) = 0.32 indicated that the 32% variation of rural development variables was influenced by the presence of variation of simultaneous SEI role and community participation variables.The research concluded that the SEI role has not reached its utmost optimality, and the presence throughout the rural area is still considered to be uneven. The primary causes of such condition mainly are the limited capability of the SEI personnel, the lack of socialization on the task and function of the SEI among rural community, and the lack of assistance as well as operational budget from the regional government. Currently, the contribution of community participation is still larger in comparison to the SEI role, since that traditional participation frequently do not initiated by the SEI personnel, which become a considerable challenge for the SEI to be able to attract and to win popular support in executing its task and function of developing rural area. The primary contributions of the rural development in Bogor regency are correct understanding and application of Pancasila within Bogor society, the success of the 2004 general election, as well as the local rural government executive official election, which also achieved a considerable success. The contribution also reflected in economic domain, visible from the dynamic economic activity of the society, in spite of the still quite high number in jobless persons, poor families, and the changes in both social structure as well as the way of life which drastically altered due to the urban influence which are needed' special attention. However, above all else, the condition of the local resilience, security and public order, is still in favorable term."

"ABSTRAKLatar belakang masalah adalah, bahwa setiap program pembangunan yang direalisir pada orang Amungme masih banyak menunjukkan kurangnya peranserta aktif mereka. Timbul pertanyaan: Mengapa orang Amungme kurang berperanserta aktif dalam pembangunan ? Tulisan ini berusaha mengungkapkan pertanyaan tersebut dengan menunjukkan adanya perbedaan antara pola pembangunan yang ada dengan pola tradisional orang Amungme. Menurut peneliti perbedaan ini terletak pada perbedaan persepsi peranserta dan jenis peranserta orang Amungme dengan persepsi pelaksana pembangunan. Lebih lanjut peneliti mengungkapkan bahwa perbedaan itu terwujud dalam hubungan antara pola program pembangunan dengan aspek kekuasaan dalam keluarga, kepemimpinan dan pengambilan keputusan.Studi ini berupaya mendeskripsikan, mencari, menjelaskan sistem peranserta, kepemimpinan, kekuasaan dan pengambilan keputusan orang Amungme. Analisa dilakukan secara kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui teknik observasi langsung dan partisipasi serta wawancara. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci, dan wawancara terbuka dilakukan juga terhadap berbagai orang dan pada berbagai kesempatan. Selain pengumpulan data di lapangan, dilakukan juga di perpustakaan dan lembaga-lembaga terkait di Irian Jaya dan Jakarta.Berdasarkan hasil analisis data lapangan, peneliti menemukan bahwa persepsi peranserta dalam pembangunan menunjukkan perbedaan. Persepsi peranserta orang Amungme dalam pembangunan lebih mengarah pada wujud gotong royong tolong menolong dalam berbagai aktivitas hidup yang dinyatakan dengan suatu perhitungan secara tajam dan spontanitas berdasarkan kategorisasi kegiatan. Sedangkan persepsi peranserta pelaksana pembangunan lebih mengarah pada upaya keterlibatan aktif penduduk dalam pengambilan keputusan, pengalokasian kebijaksanaan, dan distribusi serta implementasi perencanaan. Di sini dituntut bahwa orang Amungme harus terlibat dan memelira serta mengembangkan program pembangunan sebagai bagian untuk mereka. Dalam pelaksanaan, pelaksana pembangunan lebih banyak menerapkan bentuk kekuasaan paksaan atau coercive power.Dikaitkan dengan kekuasaan secara tradisional pada orang Amungme yang masih menerapkan bentuk kekuasaan konsensus atau consensual power, menujukkan adanya perbedaan. Selain itu peranan Me-ki sebagai pemimpin tradisional dalam pengambilan keputusan, kurang memainkan peranan penting. Kepala desa serta istrinya lebih banyak memainkan peranan dalam pengambilan keputusan. Akibat perbedaan tersebut di atas, maka orang Amungme kurang berperanserta aktif dalam segala program pembangunan yang direalisir."

"Tesis ini meneliti tentang keterlibatan lembaga-lembaga desa dalam kegiatan pemhangunan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat.Pemerintah desa beserta unsur-unsurnya dan lembaga kemasyarakatan seperti (LKMI) dan lembaga adat dipandang memiliki peran tersendiri dalam pemhangunan desa. Perlunya lembaga-lemhaga desa itu terkait erat dengan mekanisme yang dijalankan pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada.Pada sisi yang lain lembaga-lembaga itu sudah dikenal oleh masyarakat sehingga akan menjamin partisipasi aktif masyarakat. Ditinjau dari segi pemberdayaan, lembaga-lembaga itu merupakan bentuk representasi masyarakat. Relevan dengan itu, penelitian ini akan mengkaji heherapa program dan kegiatan pembangunan, baik yang bersumher dari pemerintah maupun swadaya masyarakat di Desa Sami, Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk mendeskripsikan karakteristik dari pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka upaya pembeerdayaan masyarakat dan mcngetahui kondisi dari lembaga-lembaga desa yang ada. Data diperoleh dengan wawancara kepada sepuluh informan penting di lokasi penelitian ditambah dengan studi data sekunder dan observasi."