Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTARKDalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit diperlukan informasi mengenai besarnya biaya satuan dan setiap unit pelayanan dan kecenderungan jumlah layanan berdasarkan data tahun sebelumnya, sehingga dapat dibuat proyeksi pendapatan dan pembiayaan unit pelayanan.Untuk memperoleh biaya satuan dari jasa yang diberikan oleh rumah sakit, perlu suatu analisa biaya rumah sakit yang sistematis dan syarat utama untuk analisa biaya adalah harus adanya akuntansi biaya yang baik di rumah sakit melalui analisa biaya tersebut, sekiranya dalam suatu periode rumah sakit mengalami defisit, maka pimpinan akan dengan mudah menemuken pusat biaya yang menyebabkan defisit dan mengatasinya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya biaya satuan untuk menetapkan tarif baku layanan hemodialisis di RSKG Ny.RA.Habibie.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dengan melakukan analisis terhadap biaya satuan serta analisis penetapan tarif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil analisa biaya yang telah dilaksanakan, maka didapatkan enam macam biaya satuan, yaltu Rp.174.832; , Rp.138.515,-, Rp.204.935,-, Rp.168.619,-, Rp.169.190,- dan Rp.132.874,-. Karena semua alat medik dan sebagian alat non medic RSKG Ny.RA.habibie adalah merupakan hibah dari negeri Belanda, maka yang akan dipakai sebagai standard adalah biaya satuan yang biaya investasinya tidak dihitung semuanya yaitu Rp.168.619,-, Rp.138.515,- dan Rp.132..874; .Aplikasi tentang hubungan antara biaya, jumlah layanan, laba operasional memberikan gambaran kepada RSKG Ny.RA. Habibie mengenai penentuan tarif pelayanan hemodialisis dengan mengingat misi dari rumah sakit tersebut.Setelah dibandingkan dengan tarif yang berlaku saat ini, RSKG Ny.RA. Habibie mengalami defisit, untuk mengurangi defisit tersebut maka perlu dilakukan peningkatan tarif, peningkatan jumlah layanan atau tindakan dan penghematan.Daftar bacaan : 28 (1982 - 1997)

---

ABSTRACT

Unit Cost and Basic Price Analysis of Hemodialysis Services In RSKG Ny RA HabibieIn planning hospital budget, it is important to use information and trend of services amount based on previous year data, so that the projection of income and expenditure of unit services will be made.

To obtain unit cost from services served by Hospital, it is necessary to make hospital cost analysis systematically. More over major requirement of cost analysis is that it shoud be proper cost accounting in hospital through the cost analysis. If in a period hospital suffers deficit, the manager will easily examine cost problems causing deficit and to manage them.

The Research's purposes is to know the extent of unit cost in order to determine basic price of Hemodialysis services in RSKG Ny.RA.Habibie.

The Research was done by using secondary data with making unit cost and price regulation analysis.

The research results indicated that from cost analysis result which had been done, there were six types of unit cost, that is Rp.174.832; , Rp.138.515,-, Rp.204.935,-, Rp.168.619,-, Rp.169.190,- and Rp.132.874,-. As all medical equipment and some of non medical equipment of RSKG Ny. RA.Habibie were that's grant, then to use as standard was unit cost which not all investment cost calculated, namely Rp.168.619,-, Rp.138.515,- and Rp.132.874,-.

The application on relationship between cost, services amount, operational profit gave the description of RSKG Ny.RA.Habibie on price regulation of hemodialysis services considering the hospital's mission.

After comparing to the prevailing price, RSKG NyRA.Habibie suffered deficit. Thus in order to reduce the deficit it should be made price increase, rising services amount, or economizing action.

References : 28 (1982 -1997)"

"RSPAD Gatot Soebroto sebagai rumah sakit rujukan tertinggi untuk TM-AD dan ABRI, juga memberi pelayanan Kesehatan untuk masyarakat umum, sehingga dituntut untuk dapat menghadapi persaingan bebas rumah sakit, dengan memberi pelayanan yang balk, efisien, efektif dan tarif yang sesuai (rasional). Pelayanan Hemodialisis (Cuci darah) merupakan salah satu layanan unggulan RSPAD-G yang cukup mahal, karena sangat dipengaruhi harga medical supply, obat dan bahan habis pakai, yang sangat terpengaruh dengan krisis moneter yang terjadi saat ini. Agar layanan unggulan ini tidak menjadi beban subsidi rumah sakit, perlu dilakukan analisis biaya sebagai pedoman penetapan alternatif tarif yang dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku di RSPAD Gatot Soebroto. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat operasional, dimana dilakukan analisis biaya terhadap kegiatan layanan Hemodialisis di Unit Renal RSPAD Gatot Soebroto selama tahun anggaran 1997/1998. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui biaya satuan hemodialisis, yang dapat memberi gambaran kinerja rumah sakit atau Unit Renal khususnya, sehingga dapat dilakukan perencanaan Anggaran dan Pengendalian biaya lebih baik, serta melakukan Penetapan Tarif sesuai kebijakan yang berlaku dengan lebih rasional, agar dapat melakukan persaingan sehat antar Rumah sakit, dan melakukan negosiasi harga dengan pihak ketiga penyandang dana. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa biaya satuan hemodialisis yang didapat dari analisis biaya lebih tinggi dari tarif yang berlaku, sehingga diketahui selama tahun anggaran 1997 / 1998 sebenarnya terjadi defisit yang berupa subsidi Rumah sakit kepada pasien Swasta. Ternyata bila dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku dan tingkat inflasi yang terjadi akibat krisis moneter, maka didapatkan alternatif tarif yang cukup tinggi. Diketahui pula bahwa dengan melakukan reuse ginjal buatan, dapat menekan biaya cukup berarti. Diharapkan dengan tarif hasil penelitian ini, dapat dilakukan pengendalian biaya operasional Rumah sakit.

---

Cost Analysis and Pricing Alternative on Haemodialysis in Renal Unit RSPAD Gatot Soebroto for the Fiscal Year 1997/1998As a Top referal Army Hospital in Indonesia, RSPAD Gatot Soebroto also gives Public Health services. For that reason, it requires the ability to face hospital free competition and give a good, efficient, effective services with rationable price. Hemodialysis is the one superior and expensive service of RSPAD Gatot Soebroto, because of very expensive cost for medical supply, medicine and current substances, which are having a great deal influences from monetary crisis that happening here now. In order to prevent this superior service become a burden for the hospital, it needs cost analysis as a guide for pricing alternative according to hospital policies. This study is an operational study, where the cost analysis are treated on hemodialysis service activities in Renal Unit RSPAD Gatot Soebroto for 19971 1998.

The purpose of this study is to understand unit cost of haemodialysis, which can give global hospital activities performance or more specific in Renal Unit, and so the budget planning and cost control could be done better, and also determining price according to hospital policies and rationable for good hospital competition and negotiated the price with sponsor.

The result of this study is that unit cost for haemodialysis higher than the prevailing price, and so founded deficit for the fiscal year 1997 1 1998, with hospital subsidies to private pasien. Apparently if it connected with be in effect hospital policies and inflasion rate, it will give more higher alternative price. Also known that re-use for dialyzer could pressed enough the haemodialysis price. With alternative price from this study, the controlling for the hospital operational cost are hoped to be done."

"Optimalisasi tarif Polindes selama ini belum mengacu kepada suatu hasil analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat membayar pelayanan kesehatan. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat membayar, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Kolelet Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang secara purposive dipilih mewakili daerah yang miskin dengan tigkat penghasilan masyarakat rendah tetapi ada sebagian wilayahnya yang bebatasan dengan perkotaan. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan rancangan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di hitung dari total biaya Puskesmas biaya satuan BP Rp 5.266,00 , KIA/KB Rp 21.736,00 dan Persalinan Rp 92.787,00 sedangkan kalau dihitung dari biaya operasional dan pemeliharaan (tanpa AFC + Gaji) biaya satuan BP Rp 3.420,00 , KIA/KB Rp 10.539,00 Persalinan Rp 42.166,00. Mengenai kemampuan masyarakat, pengeluaran bukan makanan sebesar Rp146.364,00 pengeluaran makanan tanpa pesta Rp 112.173,00 dan pengeluaran non esensial Rp 11.153,00.Dilihat dari 5% pengeluaran bukan makanan kemampuan masyarakat adalah Rp 7.318,00. Kemauan masyarakat pada pengandaian sakit rata - rata adalah Rp 4.833,00. dan pengandaian periksa KIA/KB rata - rata sebesar Rp 2.600,00 titik temu dengan kemampuan berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp 1.600,00 dengan menyingkirkan 20% masyarakat. Sedangkan kemauan masyarakat dilihat dari pengandaian peningkatan kulitas pelayanan Polindes rata - rata sebesar Rp 5.265,00 titik temu dengan kemampuan masyarakat berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp 3.600,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat.Tarif Rp 800,00,- ini ternyata pada saat sekarang dengan memandang tingkat kemauan masyarakat dapat ditingkatkan menjadi Rp 1.400,00 dengan menyingkirkan 12 % masyarakat walupun belum dapat menutupi biaya satuan (tanpa AFC + Gaji). Tarif dapat ditingkatkan menjadi Rp 3.000,00 asalkan kualitas pelayanan ditingkatkan dengan konsekuensi menyingkirkan 29% masyarakat.Masyarakat yang tidak mampu (tersingkir) perlu mendapat subsidi Pemerintah Daerah dan dikelola secara khusus. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Lebak dalam menetapkan tarif Polindes.

---

An Analysis of Unit Cost and the Optimum Rate for Polindes Kolelet Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten on 2000The optimum rate prices for Polindes haven?t referred to outcome analysis unit cost in services, capability degree and community desire to pay the health service. Is the rate now, have come near to unit cost of services, capability degree and community disire to pay, so it be done an analysis of rate in Polindes Kolelet, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, it is looked for destitute and peripheral areas. This analysis constitutes descriptive analysis by planning cross sectional. The results of experiment showed an unit cost such as : Balai Pengobatan Rp 5.266,00 , KIAIKB Rp 21.736,00, Persalinan Rp 92.787,00 , if it is counted for an operational fee and maintenance (without AFC + salary) unit cost BP Rp 3.420,00 , KIA/KB Rp 10.539,00 , Persalinan Rp 42.166,00. Referring to society ability, expending of not foods is Rp 146.354,00, expending of foods without party Rp 112.173,00 and expending non essential Rp 11.153,00.If we see for 5 % expending of not foods, the community ability is Rp 7.318,00, community desire for sick assumption is Rp 4.833,00 on an average and inspection assumption KIAIKR is Rp 2.600,0000 on an average so it is met with expending of non essential is Rp 1.600,00 which must evacuate 20% of society. If it is seen community desire for upgrading service quality Polindes by average is Rp 5.265,00 referring to society ability, expending of non essential is Rp 3.600,00 which must evacuate community about 28%.The rate for Rp 8.00,00 in this time if we see community desire, it can be risen Rp 1.400,00 by evacuating 12% of society. Although it can't cover an unit cost (without AFC + salary). The rate for Polindes can be risen Rp 3.000,00 if the service quality risen. So it will evacuate 29% of society.The poor community need subsidy from territory government by specific management. The results of experiment can be used for judgment by territory government in determining rate for Plindes."

"Tesis ini tentang uji beda biaya antara biaya satuan pasien nyaris meninggal yang dihitung secara manual dengan metode Activity Based Costing (ABC) dan simple distribution, dibandingkan dengan tarif INA DRG Depkes. Desain penelitian ini adalah kuantitatif analitik dengan sampel pasien nyaris meninggal di RSIA BK tahun 2009. Nilai CRR pada RSIA BK jika menggunakan tarif INA DRG RS tipe C menunjukan CRR 41%, jika biaya Satelah dikurangi investasi maka CRR 72%,jika biaya satuan dikurangi tcnaga maka CRR 54 %, dan jika biaya satuan dikurangi investasi dan tenaga menunjukan CRR 126%. Jika menggunakan tarif INA DRG RS tipe B menunjukan CRR 69,64, jika biaya satuan dikurangi investasi maka CRR 123,12 %, jika biaya satuan dikurangi SDM maka CRR 91,74%, jika biaya satuan dikurangi investasi dan SDM maka CRR 214,5%. Jika menggunakan tarif INA DRG RS tipe A maka CRR 90,89%, jika biaya satuan dikurangi invcstasi maka CRR I60,71%, jika biaya satuan dikurangi SDM maka CRR ll9,74%, jika biaya satuan dikurangi investasi dan SDM maka CRR 279,95%. Uji beda biaya satuan, tanpa investasi, tanpa sdm, tampa investasi dan SDM terhadap tarif DRG di semua tipe RS menunjukan perbedaan bermakna,kecuali pada uji biaya tampa tcnaga dengan tarif DRG RS tipe B dengan Pv=0.l90. Untuk menyertakan RSIA BK kcidalam urogram DRG Depkes, maka perlu diperhatikan faktor subsidi biaya investasi dan SDM, yang selama ini berlaku di semua rumah sakit pemerintah.

---

This thesis is about t-test analysis of maternal nearmiss unit cost which counted manually by activity based costing and simple distribution methocle. After that it compared with DRG?s Price of 1-lealth Ministry. The design is analytic kuantitatif with maternal nearmiss in Budi Kemuliaan Hospital (RSIA BK) in 2009 as sampel. If RSIA BK using INA DRG price of C type hospital will get CRR about 41%, if the cost minus investment CRR 72%, if cost minus human resource CRR 54%, if cost minus investment and human resource CRR l26%. If using INA DRG price ol` B type hospital will get CRR about 69,64%, if cost minus investment CRR l23,12%, if cost minus human resources CRR 9l,74%, if cost minus investment and human resource CRR 2l4,5%. lf using INA DRG price of A type hospital will get CRR about 90,89%, if cost minus investment CRR l60,7I%, if cost minus human resource CRR ll9,74%, if cost minus investment and human resource CRR 279,95%. T test show the differences between unit cost,Cost minus investment, cost minus human resource, cost minus investment and human resource with INA DRG price at all kind of hospi.a!. Except, cost minus human resource with INA DRG price at B type hospital, show it doesnot different with Pv=0,l 90. So that, if RSIA BK will follow INA-DRG program, have to keep attention about investment and human resource cost, because INA DRG price using government hospital, which investment and human resource got subsidized."

"Penetapan tarif Puskesmas Tanjung Paku selama ini belum mengacu pada suatu analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan membayar masyarakat. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan kemampuan membayar masyarakat dan bagaimana tarif yang rasional di Puskesmas Tanjung Paku, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku kota Solok. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk pusat-pusat biaya dan untuk menentukan ATP (kemampauan membayar masyarakat) dipakai data Susenas 1999 dan data pengunjung Puskesmas. Data primer dilakukan dengan wawancara terpimpin dengan memakai kuesioner. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution sedangkan analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan aktual tanpa Annualized Fixed Cost (AFC) dan gaji di Unit BP adalah Rp. 2.617,34 untuk KIA Rp. 3.630,14 dan untuk poli gigi Rp. 5.074,55. Biaya satuan normatif untuk unit BP adalah Rp. 4.603,96 untuk KIA Rp. 7.850,65 dan poli gigi Rp. 12335,55. Biaya satuan yang didapatkan ini lebih besar dari tarif yang berlaku sekarang yang hanya Rp. 1.500,﷓ Dari simulasi tarif di unit pelayanan BP, KIA dan Poli Gigi maka tarif yang rasional, untuk unit BP adalah Rp. 3.000,-dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar adalah 97% dan Cost Recovery Rate (CRR) 108,18% untuk unit KIA adalah Rp. 4.000,- dengan jumlah pengunjung yang mampu membayar adalah 97% dan CRR 103,88% dan untuk poli gigi (pengobatan) adalah Rp. 6.000,- dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar 94% dan CRR 105,14%. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kota Solok dalam menetapkan tarif rawat jalan di Puskesmas.

---

The Analysis of the Pricing Policy Outpatient Service Based on Unit Cost and the People Ability to Pay in Community Health Center, Tanjung Paku, Solok at the Year 1999/2000Determination of health care fee in Tanjung Paku Community Health center has not referred unit cost analysis of service and the people ability to pay. In order to know whether the current rate have approached unit cost of service and the people ability to pay and how rational rate in the Community Health Center in Tanjung Paku has done it, a research/analysis regarding this rate has been done in work area of Community Health Center in Solok.

This research is a descriptive analysis with cross-sectional design. The data used is secondary data for cost centers and to determine ATP (the people Ability To Pay) National Census 1999 data is used and data of the Community Health Center. The primary data is obtained by service unit cost is obtained from cost analysis by using double distribution method, while the rate analysis is developed by using rate simulation.

The result of research indicates that the actual unit cost without Annualized Fixed Cost (AFC) and the salary in General Policlinic unit is Rp. 2.617,34 Mother and Children Welfare section is Rp. 3.630,14,- and Dentist Policlinic is Rp. 5.074,55. The normative unit cost for General Policlinic unit is Rp. 4.603,96, Mother and Children Welfare section is Rp. 7.850,65,- and Dentist Policlinic is Rp. 12.735,55. The unit cost obtained is larger than the present rate is only Rp. 1,500,-.

From simulation of rate determination in General Policlinic is Rp. 3.000,- the patient that is able to pay 97% with Cost Recovery Rate (CRR) 147,47%, Mother and Children Welfare section is Rp. 4.000.- the patient that is able to pay 97% with CRR 103,88% and for Dentist Policlinic is Rp. 6.000,- the patient that are able to pay is 94% with CRR 105,14%. The Government of Solok Municipality in determining outpatient service rate in the Community Health Center can use the result of this research as consideration. "

"Perkembangan pelayanan di Indonesia sampai saat ini sangat pesat yang berdampak pula pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan, dimana sampai saat ini pelayanan kesehatan masih dianggap sebagai komoditi sosial sehingga penetapan tarif yang dibebankan kepada pasien harus dilakukan secara hati - hati melalui analisis biaya dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Saat ini belum diketahui besarnya tarif yang realistis, dengan demikian tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran berapa tarif Puskesmas yang realistis untuk suatu wilayah kerja tertentu dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam pernbiayaan pelayanan kesehatan. Penelitian dilakukan secara purposive sampling dari 40 Puskesmas yang ada, diambil 2 Puskesmas yang diharapkan mewakili berdasarkan pertimbangan besar kecilnya Puskesmas, lokasi Puskesmas ( perkotaan dan pedesaan) , tingkat kemampuan masyarakat ( Desa IDT dan Non IDT ) dan jumlah kunjungan Puskesmas. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu Puskesmas TelukJambe dan Puskesmas Loji.

---

Rapid development of health services provision in Indonesia to date affects the increase of the cost of providing these service, and currently provision of such services is still considered as a social commodity in such a way that billing of the costs involved which could be passed on the patient should be in a careful manner.

The objective of this research was to obtain estimation what a realistic price would be for the Puskesmas involved within certain operational area in providing their services, based on the variables of unit cost, ability to pay and willingness to pay.

We purposively sampled two out of 40 existing Puskesmas based on size, location (town or village), level of affordability (whether or not the village has presidential Decree assistance) and the number of patient visits. The two Puskesmas selected for this study were Puskesmas Telukjarnbe and Puskesmas Loji."

"Pelayanan kesehatan di Indonesia makin hari semakin berkembang dengan pesat, hal ini memberi dampak pads meningkatnya pembiayaan kesehatan Setelah texjadi krisis, beban pembiayaan itu menjadi semakin berat terutama disebabkan oleh infiasi yang sangat tinggi. Krisis ekonimi juga menambah behan biaya kesehatan yang berasal dari pemerintah karma pemerintah hams mensubsidi pelayanan kesehatan bagi pcnduduk miskin. Selain itu juga menyebabkan alokasi pembiayaan untuk kesehatan menjadi semakin minim. Dalam melaksanakan program pokok yang menjadi tugasnya, maka biayaPuskesmas tems meningkat. Biaya yang tersedia sekarang, baik yang berasal dari Pusat, Propinsi dan Kabupatcn dirasakan semakin tidak mencukupi, disamping itu tuntutan masyarakal akan pelayanan kesehatan tems meningkat pula, Dikaitkan dengan persiapan otonomi daerah, tanggung jawab para pemimpin daerah khususnyayang berkaitan dengan pembiayaan bidang kesehatan akan lebih besar, KabupatenTangerang harus berupaya untuk memobilisasi dana masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan daui masyarakat untuk menutupi biaya pelayanannya. Penyesuaian tarif yang rasional merupakan salah satu altematif untuk mengatasibeban biaya tersebut. Hal ini dimungkinkan asalkan scsuai dengan tingkat kemampuan membayar (ability ro pay) dan kemauan mcmbayar (willingnes to pay) masyarakat setempat.Tarif pelayanau kesehatan di Kabupaten Tangerang perlu dilihat sebagai salah satu altematif unutk meningkatkan pendapatan Puskesmas guna memcukupi kebutuhan biaya operasional maupun pemeliharaannya dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih bermutu. Namun demikian, dalam kebijakan sektor kesejahteraau (welfare policy), seyogyanya pelayanan yang bersifat public goods dibiayai bersama oleh masyarakat melalui tangan Pemerintah dalam bentuk subsidi yang berasal dari masyarakat sendiri. A Sampai saat ini belum diketahui besamya tarif rasional Puskesmas di Kabupaten Tangerang, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besamya biaya total produksi, biaya satuan aktual, biaya satuan normati besarnya revenue, dan besarnya cost recovery Puskesmas dan tentu saja diperolehnyagambaran kemampuan membayar masyarakat di Kabupaten Tangerang dengan mempenimbangkan juga tarif pesaing setara sebagai dasar dalam melaksanakan penyesuaian tarif Penelitian ini dilaksanakan di Kahupaten Tangerang pada 4 Puskesmas yang diambil secara purposive dan diharapkan dapat mewakili 40 Puskesmas yang adayaitu di Puskesmas Balaraja, Puskesmas Sukadiri, Puskesmas Pamulang dan Puskesmas Dangdnng Analisis hiaya Puskesmas menggunakan data sekunder, yaitu data Puskesmas tahun 1999/2000 dan data kemampuan membayar masyarakat memakai data Susenas tahun 1999 berdasarkan kemampuan pengeluaran non esensial.Hasil analisis menunjukkan bahwa tarif yang sekarang berlaku di Semua unit produksi Puskesmas jauh di bawah biaya tuannya. Untuk biaya satuan di unit produksi dengan output yang heterogen dilakukan penghitungan Relative Value Unit HU/U). Cos! Recovely Rate Puskesmas Kabupaten Tangerang masih rendah dan semua unit produksi mengalami deiisit. CRR paling tinggi di unit produksi laboratozium Puskesmas Balaraja yaitu sebesar 48,1%. ATP Kabupaten Tangerang hasil Susenas tahun 1999 berdasarkan pcngeluaran non esensial (tembakau sirih) sebesar Rp.36,847,- dengan pengeluaran terendah Rp.l5.235,- dan tertinggi sebesar Rp.s5_24o,-Hasil dari simulasi tarif dengan berdasarkan biaya satuan, kemampuan membayar masyarakat, Cos! Recovery Rate sorta mempertimbangkan tarif pesaing setara malta tarif yang diusulkan untuk tmit produksi Balai Pengobatan (BP) adalah sebesar Rp.5.000,- perkunjungan dengan 88,17 % masyarakat mampu membayar, sisanya sebanyak ll,83% termasuk kelompok tersingkir dan hams mendapat subsidi salah satunya adalah dengan pembelian kartu sehat. Untuk tarif lain di luar unit produksi BP hendalmya mengacu kepada biaya satuan yang telah dihitung dalam penelitian ini. Apabila akan diberlakukan tarif nmggal (seragarn) di semua Puskesmas Kabupaten Tangerang dengan subsidi sllang antar Puskesmas hendaknya didasari hasil analisis biaya masing-masing Puskesmas.

---

Health services in Indonesia is getting more and more developed rapidly and it

increases the health financing. After the crisis hit, the Enancing burden is getting

more and more unbearable due to the very high inflation. The economic crisis is also burdening the govemment on how to finance the health cost because the govemment has to subsidize the health services for the poor people. Besides it also minimizes the allocation of health cost. In implementing the main programs of their relevant tasks, PI-[Cs under go the increasing costs. The now available fluid, either from the Central, Provincial, and Regional Governments is felt more insuicient , mean while the society

demands on health services keep increasing as well. ln line with the Regional Autonomy preparation, the Regional leaders, specially those who are dealing with the health service financing are bearing greater responsibilities. Tangerang Regional Govemment has to try to mobilize the public iitnds for raising income collected fiom the society to cover their health services. The rational adjustment of tariif is an altemative solution to the cost biuiden. It is possible as long as it is considering the ability to pay adan willingness to pay. The tariff of health services in Tangerang Region should be viewed as one

altemative to increase the income of a PHC to cover the operational and maintenance costs so that it can give more quality services. However in the welfare policy , the public goods services should be financed collectively through the govemment subsidy collected liom the society it self Up to now the rational tariff for PHC in Tangerang is not known yet _

Therefore this research is carried out to find out the total production cost, actual unit cost, normative unit cost, the revenue amount, and recovery cost in a PHC. lt is also aimed at finding out the illustration of the paying power of Tangerang society by considering the competitors tariff as the basis of the tariff adjustment. This research is carried out in Tangerang District at 4 PHCS which have been

selected purposively and they are expected to represent 40 existing PHCs in Tangerang. The 4 PHCs were PHC Balaraja, PHC Sukadiri, PHC Pamulang and PHC Dangdang. PHC cost analysis uses the secondary data ie.1999/2000 PHCs and 1999 Susenas on non-essential eaqaenses. The analysis result shows that the existing tariff eH ective in all PHC production units is titr below the unit cost. For the unit cos in a production tmit with the heterogeneous output, the RVU was calculated. Tangerang District PHC cost recovery rate is still low and all production units suffer deficit. The highest CRR in It production unit is Balaraja PHC laboratorium with 48,1 %. The ATP of Tangerang

Region in 1999 msenas on non-essential elqaeoses is Rp 36.847, with the lowest expense ofllp 15.235 and the highest exp se is Rp 55.240. From the tariff simulation on unit cost, society paying power, CRR and considering the competitors? tari&, the suggested tarif for a production unit in a Clinic (BP) is Rp 5000.- per visit. With that 88, 17 % of the society can it and the rest 11,83 % cannot alford it so that they need to be subsidized. One way of

giving the subsidy is providing them with the health cards. Tariffs other than the

Clinic production unit should refer to the unit costs which have been calculated in this

research. 1999. We suggested that the price charged by The PHC was best levied regionally

in accordance to the group of society based on unit cost, affordability and acceptance

applicable to the patiens of each particular PHC. In the future, it is therefore

unavoidable thateach district could have more then otielevel of prices. References ; 47 (1983-200l)"

"Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah.Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat.Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan.Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu.Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden.Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin".Dafar Pustaka : 26 ( 1983 sampai 2001 )

---

The current reform has changed national development policies, all policies in health have to be in line with healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that allocation for health budget depend on regional decision making.The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing adjustment in public institution.Up to now the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This research was carried out to describe the illus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by considering unit cost, as well as ability to pay.Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteria to represent all of PHC in Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal II in urban area and PHC Pijuan Baru on Pijuan Baru village in Tungkai Ulu district/rural area.PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of samples is 100 respondents for each PHC area.The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal II up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru) and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost. For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin".Reference: 26 (1983 - 2001)"

"Kebijaksanaan penetapan tarif tanpa memperhitungkan besarnya biaya satuan (unit cost) setiap pusat pendapatan akan mengakibatkan kerugian yang tidak kecil bagi rumah sakit. Dengan dilakukannya perhitungan analisis biaya, maka dapat disusun suatu perencanaan untuk penetapan tarif yang tepat (tarif rasional) sehingga tidak merugikan rumah sakit itu sendiri. Hasil dari analisis biaya dalam rangka penetapan tarif rasional (tarif optimum dengan tetap mempertahankan pemerataan pelayanan) akan dapat memberi gambaran mengenai intervensi-intervensi yang harus dilakukan oleh pimpinan rumah sakit dalam rangka pengendalian biaya di rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi biaya satuan, dan kemampuan membayar masyarakat pengunjung sehingga akhirnya dapat ditentukan suatu tarif yang tepat untuk beberapa tindakan pelayanan rawat jalan gigi di PKG - RSCM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan cara mengumpulkan data primer dari pengunjung di Poli tambal dan Poli cabut PKG RSCM serta data sekunder pada unit penunjang dan unit produksi di PKG dan RSCM. Hasil penelitian analisis biaya ini ternyata menunjukkan bahwa di beberapa unit produksi sudah mengalami keuntungan dan kemampuan membayar masyarakat pengunjung juga cukup tinggi. Dari variasi biaya satuan yang terjadi ditiap unit produksi ternyata diakibatkan oleh biaya operasional. Penggunaan biaya operasional di beberapa unit tertentu ternyata belum efisien karena hal tersebut disebabkan oleh faktor utilisasi. Untuk masa yang akan datang disarankan agar rumah sakit dapat melakukan pengendalian biaya opersional seefektif mungkin dan menetapkan tarif rational sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat pengunjung.

---

The Determination of Rational Fees Based on Unit Cost and Community Ability to Pay (ATP), at Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dental Clinic for Fiscal Year 1996/1997The determination of rational fees without considering the unit costs of each revenue center may result in a significant loss for the respective hospital. By calculating the cost analysis, a plan for ascertaining the appropriate fee structure can be formulated which would prevent financial problem for the hospital. Cost analysis in determination of the appropriate fees (optimum fee size but still maintaining even distribution of care) would provide information to the hospital staff which is useful in identifying strategic intervention to control hospital costs.

The purpose of this study is to generate information on unit costs and the ability to pay of patients, in order to establish the appropriate fee structure for a number of outpatient services at the RSCM Dental Clinic. The study is a descriptive study comprising the collection of primary data on patients of the conservation and extraction clinics at PKG - RSCM, and secondary data support and production units at the PKG and RSCM.

The results of the cost analysis indicate that certain production units already make surplus revenue over cost and that the ability to pay of patients are also fairly high. Variation in unit costs at each production unit has been attributed to operating costs. It was also observed that the use of operational costs at certain units were not efficient due to low utilization. It is suggested that the hospitals should carry out operational costs control as effective as possible and establish the appropriate fees in accordance with the patients ability to pay."

"Biaya Pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang jurusan Kesehatan Lingkungan, belum melalui analisis biaya satuan dan kemampuan serta kemauan membayar orang tua/wali mahasiswalsiswa. Untuk itu dilakukan penelitian analisis biaya pendidikan berdasarkan biaya satuan dan kemampuan serta kemauan membayar orang tua/wali mahasiswalsiswa di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Jurusan Kesehatan Lingkungan.Janis penelitian diskriptif, dengan memantaatkan data sekunder untuk mengetahuai biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya satuan aktual, biaya satuan normatif dan pengguna. Untuk mengetahui kemampuan dan kemauan membayar orang tuafwali mahasiswalsiswa dilakukan mengambilan data primer dengan wawancara menggunkan quesioner. Analisis biaya pendidikan rasional dilakukan melihat kemampuan dan kemauan membayar orang tua/wali mahasiswa/siswa serta mengembangkannya melalui simulasi biaya pendidikan.Penelitian menghasilkan biaya tetap sebesar Rp. 115.394.8000,- biaya variabel sebesar Rp, 440.071.300,- biaya total sebesar Rp. 555.466.100,- biaya satuan aktual sebesar Rp. 2.057.300,- kelas regular sebesar Rp 2.0380.000,- persemester permahasiswa, kelas khusus sebesar Rp 2.114.000,- persemester perrnahasiswa. Untuk biaya satuan normatif kelas reguler sebesar Rp 1.996.000,- persemester permahasiswa dan untuk kelas khusus sebesar Rp 1.479.000,- persemester permahasiswa.Pada hasil survei Ability To Pay (kemampuan membayar) pengeluaran non essensial orang tua/wali mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang jurusan Kesehatan Lingkungan dan orang tualwali Siswa SMU Bandar Lampung yang terbanyak adalah pada pengeluaran antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.499.000,- yaitu 35.4 %. Willingness To Pay (kemauan membayar) orang tua/lwali Siswa SMU Bandar Lampung dengan biaya pendidikan sebesar Rp. 2.300.000,- hanya 37 %.Hasil simulasi biaya pendidikan rasionaI di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang jurusan Kesehatan Lingkungan kelas reguler sebesar Rp 1.250.000,- persemester permahasiswa, orang tua/wali mahasiswa/siswa yang mampu membayar sejumlah 75.4 %, neraca minus Rp 233.8577.072, dimana Cost Recovery Raisnya hanya 11.8 %. kelas khusus pada Biaya pendidikan sebesar Rp 1.250.000,- persemester permahsiswa, orang tua yang mampu membayar sejumlah 75.4 %, neraca minusnya Rp. 71.714.300,-dengan cost recovery ratenya hanya 12.4 %.Diharapkan hasil penelitian ini, dapat dijadikan pertimbangan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam menetapkan biaya pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Jurusan Kesehatan Lingkungan.Daftar bacaan : 18 (1986-2002)An Analysis of Education Fee Based on Unit Fee and Capability and Willing to Pay of Student's Parents in Health Polytechnic Tanjung Karang Environment Health Department Education fee in Health Polytechnic Tanjung Karang of Environment Health Department hasn't based unit fee analysis and capability and willing to pay of students' parents. That's why, the analysis research of the education fee is done base on unit fee and the paying ability of students' parents in Heath Polytechnic Tanjung Karang of environment heath department.

The descriptive research type, by using secondary data to know constant fee, variable fee, total fee, actual unit fee, normative unit fee and the user. To know the capability and willing of students' parents paying done by collecting primary data by interview and using questionnaires. For rational education fee analysis done by seeing capability and willing of students' parents paying and developing through educational fee simulation.

The research produces constant fee as Rp. 115.394.8000,- variable fee as Rp. 440.071.300,- total fee Rp. 555.466.100,- actual unit fee as Rp. 2.057.300,- regular class Rp. 2.038.000,- per semester per student, special class Rp. 2.114.000; per semester per student. For normative unite fee regular class lip. 1.996.000,- per semester per students and for special class Rp. 1.479.000,- per semester per students.

In the survey of ability to pay (kemampuan membayar) non essential outcome the students parent of Health Polytechnic Tanjung Karang of environment Health Department and the most out came of SMU Bandar Lampung student's parents is around Rp. 1000.000,- until Rp. 1.499.000 is 35,4% willingness to pay (kemauan membayar) the students' parent of SMU Bandar Lampung with education fee is Rp. 2.300.000,- 37% only.

The result of rational education fee simulation in Health Polytechnic Tanjung Karang of environment Health Department regular class is Rp_ 1.250.000,- per semester, per students, the students parent can pay around 75,4%, minus balance is Rp. 233.857.072,- where the cost recovery rate is 11,8% only. Education fee of special class is Rp. 1.250.000,- per semester per student, the students parent can pay around 75A%, minus balance is Rp. 71.714.300,- with the cost recovery rate is 12.4% only

The result of this research hoped, can be consideration by Health Department Republic Indonesia in determining education fee in Health Polytechnic Tanjung Karang of Environment Health Department.

Literatures: 18 (1986-2002)"