Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perekonomian Indonesia dihadapkan pada kondisi yang sulit karena harga minyak dunia turun drastis, sehingga perolehan devisa dari migas tidak dapat menjadi andalan perekonomian nasional. Oleh karena itu digulirkan paket-paket deregulasi yang bertujuan untuk mengubah orientasi ekspor migas dengan meningkatkan peranan ekspor non migas. INPRES Nomor 4 Tahun 1985 merupakan salah satu bentuk deregulasi yang bertujuan memperlancar arus barang dan jasa dengan mengurangi kendala-kendala yang secara signifikan menghambat peningkatan peran ekspor non migas. Dampak yang ada adalah adanya pergeseran nilai ekspor, di mana pada posisi tahun 1995 ekspor non migas mencapai US $ 39,4 milyar, sedangkan ekspor migas hanya US $ 8,9 milyar. Di sisi lain sebagai akibat deregulasi, peranan pelayaran nasional kalah bersaing dengan pelayaran asing, di mana pangsa yang diraih pelayaran pada tahun 1995 hanya sekitar 2,26%, sedangkan sisanya diambil oleh pelayaran asing. Hal ini yang mendasari dipilihnya permasalahan tersebut sebagai bahan tesis. Penelitian ini merupakan kajian atas implikasi deregulasi angkutan laut terhadap perilaku bisnis dari Perusahaan Pelayaran Nasional. Secara khusus penelitian ini menyoroti interaksi positif antar sub sektor yang memberikan nilai tambah secara sinergis sebagai akibat deregulasi, yakni hubungan antara perdagangan dengan peranan pelayaran nasional,dan perdagangan dengan industri maritim, yang merupakan cerminan dari peranan transportasi laut. Selanjutnya studi ini menyoroti akibat dari deregulasi tersebut terhadap PT. (Persero) Djakarta Lloyd sebagai perusahaan pelayaran nasional mengubah strategi pengembangan usahanya dengan beberapa terobosan, yakni dengan masuk ke dalam beberapa aliansi/konsorsium agar dapat memperoleh muatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran angket pada sejumlah responden yang dipercaya secara langsung menangani aktivitas yang mendasari permasalahan tersebut dan data sekunder digunakan sebagai analisis pendukung untuk membuktikan fenomena yang terjadi sebagai dampak deregulasi. Dari hasil analisis pengolahan data sekunder dengan menggunakan instrumen statistik regresi dan elastisitas, dapat dibuktikan adanya korelasi antara peningkatan perdagangan dengan penurunan peranan pelayaran nasional dan penurunan peranan industri maritim. Dalam analisis selanjutnya untuk melihat besarnya pengaruh penurunan pangsa muatan pelayaran nasional terhadap PT. (Persero) Djakarta Lloyd dengan menggunakan analisis elastisitas. Analisis selanjutnya adalah untuk mengetahui posisi PT. (Persero) Djakarta Lloyd sebagai perusahaan pelayaran nasional akibat deregulasi dan sebagai hasil analisis berada pada kuadran III, artinya PT. (Persero) Djakarta Lloyd sebagai perusahaan pelayaran nasional dalam kondisi hanya mampu mempertahankan pangsa muatan yang ada, dan faktor dominan internal yang berpengaruh adalah tingginya biaya langsung dan tak langsung perusahaan. Tingginya biaya internal perusahaan diidentifikasikan sebagai akibat biaya transaksi yang tinggi karena adanya perubahan pola strategi dalam pengembangan usaha dengan masuk ke dalam beberapa konsorsium dan KSO untuk memperoleh muatan, Dengan melakukan pembuktian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa deregulasi telah memberikan pengaruh terjadinya inefisiensi pada PT. (Persero) Djakarta Lloyd. Selanjutnya perlu dilakukan tinjau ulang terhadap deregulasi angkutan laut dengan alternatif kebijaksanaan yaitu penghapusan, tetap melanjutkan atau penyempurnaan deregulasi dan pilihannya adalah penyempurnaan deregulasi dimaksud."

"Pada tahun 1982 ekonomi Indonesia mengalami resesi sebagal dampak dari resesi yang dialami banyak negara maju. Kenaikan produk domestik bruto rill pada tahun 1982 hanya 2,2%, suatu penurunan dibandingkan dengan tahun 1981 yang mencapai kenaikan 7% dan tahun 1980 mencapai kenaikan 9,9%. Sementara itu, neraca pembayaran dan transaksi berjalan sejak tahun 1981 terus mengalami defisit. Tahun 1982 defisit neraca pembayaran mencapai nilai US$ 1,9 milyar dan deflsit transaksi berjalan mencapai nilai US$ 5,5 milyar. Permasalahan ekonomi Ini dicoba untuk diperbaiki oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan."

"The Government of Republic of Indonesia issued a package of deregulation policy in the public business dated May 19, 1994; it had been well known as Pakmei 1994. Palonei 1994 consists of some regulations, and it was intended to simplify the business regulation in order to arise the economic atmosphere to be conducive for economic development.The substance of Pakmei 1994 is the Government Regulation Number 20 of 1994 Re share ownership in companies established in the framework of foreign capital. The Article number 5 (1) of Regulation Number 20 of 1994 stated that the joint venture company between expatriate and Indonesian citizen and/or the Indonesian company had been allowed to conduct business activity in some fields which were categorized formerly as important for the State and the people. They were harbour, production and transmission as well as distribution of electric power for the public, telecommunication, shipping, aviation, drinking water, public railway, atomic energy, and mass media.Regardless of whether Pakmei 1994 opposing to the Constitution or pertaining to development age, Pakmei 1994 is a fascinating topic to discuss. This thesis is a result of the field research on the container port of Tanjung Priok Jakarta. The harbour business (including the container port) is one of nine kinds of business allowed to be conducted by the private company after Pakmei 1994.Prior to Pakmei 1994, no one nor private company to be allowed to conduct business of harbour. Pakmei 1994 hence considered as a fundamental institutional arrangement and as a revolutionary interpretation of the Article Number 33 of the Constitution thereof; and it means that the government monopoly in the harbour business is officially terminated.This thesis puts forth effort to ascertain the effect of Pakmei 1994 onto the harbour business especially the rise of container port of Tanjung Priok Jakarta after the issuance of Pakmei 1994; the highlights are:1. the system of container port, Tanjung Priok.2. the growth of container port business.3. the container handling.4. the some performances of container port, Tanjung Priok.There are some problems to solve concomitant to container port business at Tanjung Priok, if they are set aside then the valuable momentum of Pakmei 1994 should be wasteful."

"ABSTRAKMasuknya kembali bank-bank asing di Indonesia setelah medio60-an dengan segala implikasinya yang berbareng dengn lahirnyaUndang-Undang Pokok Perbankan No. 14/1967 masih segar dalamingatan kita. Sekitar dua dekade yang lalu itu, perbankan nasionalumumnya dan sektor perbankan swasta khususnya mencatat sejarahtersendiri. Puluhan bank swasta berjatuhan terkena skorsingkliring. Ada yang berhasil bangkit kembali, namun banyak pulayang terpaksa keluar dan gelanggang. Kelemahan internal dalammanajemen bank-bank swasta cukup menonjol, dibarengi denganfaktor eksternal antara lain berupa tingginya bunga deposito padabank-bank pemerintah dengan subsidi dari Bank Sentral dankompetisi dari bank-bank asing yang membawa manajemen modern danmodal yang berskala besar. Ronde pertama seleksi alamiah tersebuttelah merontokkan sejumlah bank yang kemudian harus minggir darimedan bisnis perbankan. Babak kedua benlanjut lagi melalui proses merger di-awaltahun 1970-an. Berbagai keringanan fasilitas dan rangsangan dariBank Indonesia terhadap bank?bank yang merger, pada era ini telahberhasil menciutkan sejumlah bank swasta, yang sekaligusmengobati penyakit kekecilannya yang dialami sebelumnya. Bank-Bank yang kena caplok pun lambat laun dapat menikmati kemajuanproses merger tersebut melalui peningkatan volume usaha.peningkatan modal sendiri, tingkat laba dan sebagainya, sekaligus sasaran pemerintah untuk menyederhenakan iumlah bank swastamenjadi sekitar 30 bank, belum juga terwujud. Ronde berikutnya adalah deregulasi perbankan 1 Juni 1987yang justru mencetak kemajuan?kemajuan spektakuler. Pangsa pasarperbankan Swasta mampu meningkat hampir 2 kali lipat pada tahun1967 dibanding 5 tahun sebelumnya yang hanya sebesar 11,68%.Ronde berikut kita masuki babak baru yakni PAKTO 27 tahun 1988.Banyak sekali sasaran bidik yang ingin dicapai, antara lainmeningkatkan lebih lanjut mobilisasi dana masyarakat, ekspor nonmigas dan efisiensi. lembaga-lembaga keuangan dan perbankan. Bankasing kini tidak lagi dilarang beroperasi di luar Jakarta sepertiperiode sebelumnya melainkan sudah boleb beroperasi di 6 kotabesar di Indonesia. Sebagaiinaria lazimnya tuntutan deregulasinaka PAKTO 27 juga semakin mendorong kearah efisiensi danprofesionalisne, yang justru merupakan pilar-pilar utamaderegulasi. Efisiensi dan profesionalisne yang tinggi akanmemungkinkan bank tetap hidup dan berkembang di tengah kompetisiyang semakin dahsyat. Dapat dilihat betapa semakin sengitnyabank menarik nasabah dan tenaga profesional oleh bank?bank sejak1 Juni 1983, bahkan kadang-kadang dengan cara yang tidak etis.Bagaimanapun, setiap perubahan dan persaingan senantiasamemberikan implikasi dan dinamika baru. Tajamnya. persaingan,belakangan ini telah memacu bank-bank meningkatkan kreasinyaberupa produk/jasa bank baru. Sehingga nasabah dengan demikiandiberikan berbagai alternatif. Efisiensi dan profesionalisme yang tinggi akan dapat menekanBiaya overhead dan resiko pengembalian kredit bank yang selamaIni dianggap masih terlalu tinggi. Semakin sehat, efisien dantingginya profesionalisme perbankan , diharapkan dapat menekanbunga kredit yang masih terlalu mahal di negara kita. Dihadapkanpada kompetisi yang hebat dan bank-bank asing yang efisien dantingginya tingkat Proresionalismenya itu, maka bank-bank nasionaldidorong kearah skala yang memadai, baik dalam skala bisnisnya,kualitas tenaga kerja dan mutu pelayanannya. Dorongan ke arahmerger dalam arti yang sebenarnya yakni antar bank-bank yangsehat untuk membentuk skala bisnis yang lebih kuat akan semakinrelevan dewasa ini Ronde-ronde persaingan seusai PAKTO 27 cukupmenarik perhatian dan mengundang keluhan, paling tidak dari BadanPerkreditan Rakyat. Sekalipun legalitasnya sudah dipertegas,namun ruang geraknya semakin sempit, karena beroperasi dikecamatan-kecamatan terasa sangat sesak, sedangkan mau naik kebank bank umum haruc mampu engumpulkan dana Rp.10 milyar. Kalau kita lihat apa yang terjadi di negara-negara maju,Amerika Serikat misalnya, semakin banyaknya bank yang bangkrutSejak tahun 1983, hampir mencapai seperempat dari jumlah seluruhbank di sana. Hal ini berbareng dengan perubahan kondisi ekonomideregulasi di dunia pada umumnya. PAKTO 27 yang menuntutadanya perubahan-perubahan lebih mendasar terhadap perbankannasional kita,dengan demikian memerlukan pengawasan lebihcanggih lagi. Semakin jauh proses deregulasi, semakin ketatpengawasan yang diperlukan dan semakin besar pula tuntutan kearah efisiensi dan profesionalisme. Tugas pengawasan yang berada pada Bank Indonesia semakinberat, yang meliputi pula pengawasan terhadap alokasi kredit kegrup-grup perusahaan atau lebih dikenal dengan istilahkonglomerat dan di samping memantau pula efektifitas tugaspengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris pada setiap bankyang sampai saat ini menurut pengamatan penulis belum dapatdiandaikan sebagai pengawasan melekat."

"Akumulasi modal yang terjadi dari waktu ke waktu sangat penting bagi perkembangan suatu perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi yang terjadi selain penting sebagai elemen perhitungan produk domestik bruto (PDB) dalam periode yang bersangkutan ; dengan adanya investasi yang lebih tinggi maka pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut menjadi lebih tinggi pula. Selain itu dengan adanya investasi tersebut , menyebabkan terjadinya peningkatan kapasitas ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut dalam jangka panjang.Di dalam proses menjadi negara industri maju yang mampu bersaing dalam perekonomian internasional seperti yang digariskan dalam REPELITA juga di dalam KONSEP TINGGAL LANDAS , akumulasi modal yang terjadi merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai sasaran tersebut . Dengan adanya pertumbuhan investasi yang tinggi dapat memberi tanda bagi adanya penggunaan teknologi produksi yang selain menjadi semakin padat modal juga menjadi semakin canggih dalam rangka mencapai efisiensi produksi, terutama dalam sektor pabrikan (manufactur).Perkembangan perekonomian di Indonesia dalam kurun waktu 1973-1983, menunjukkan adanya pertumbuhan yang memuaskan sebagai sebuah negara yang baru."

"ABSTRAKSejalan dengan judulnya, tesis ini dikembangkan terutama berdasarkan pada upaya untuk menjelaskan terjadinya proses perubahan tata niaga industri baja di Indonesia. Perubahan yang kemudian lajim dikenal dengan istilah deregulasi baja tersebut, merupakan salah satu bagian dari kebijakan pemerintah di bidang ekonomi secara keseluruhan. Tindakan itu dilakukan sebagai reaksi alas perubahan ekonomi politik internasional pada awal tahun 1980-an. Tujuan utama dari perubahan kelembagaan ekonomi itu adalah untuk mendorong kinerja ekonomi nasional agar mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Namun demikian kebijakan tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya reorientasi terhadap besarnya campur tangan pemerintah di bidang ekonomi. Untuk itu yang tidak dapat dihindarkan adalah terjadinya perubahan pelaku utama di bidang ekonomi, dari dominasi perusahan-perusahaan milik negara (BUMN) kepada ekonomi yang dijalankan oleh swasta. Akibatnya mekanisme ekonomi yang digunakan juga akan berubah, dari titik berat pada government control mechanism kepada market mechanism. Sementara itu bagi Indonesia, industri baja merupakan salah satu industri hulu yang sejak awal pembangunannya telah memiliki kaitan erat dengan perkembangan masalah politik ketika itu. Secara ekonomi, arti penting industri baja dapat dilihat dari keterkaitannya dengan industri menengah dan hilir pengguna baja yang jumlahnya sangat luas, dan sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan nasional. Sedang secara politik, pembangunan industri baja itu sendiri tidak lepas dari latar belakang politik dan strategi keamanan nasional, terutama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan barang vital yang menggunakan bahan baku baja, mulai dari industri ringan sampai ke industri berat serta industri peralatan militer. Sehingga pemilikan industri hulu baja dinilai akan menjamin adanya pasokan bahan baku yang aman dalam rangka pengembangan industri nasional. Melihat arti penting dan tujuan kebijakan pemerintah tersebut, maka sebagai negara yang demokratis, peran serta masyarakat akan menjadi sangat penting pula artinya. Sebab kebijakan deregulasi akan mengarah kepada terjadinya democratic economic policy making, dimana masyarakat sebagai bagian terbesar dari partisipan di bidang ekonomi harus menjadi penentu dari kebijakan, terutama sekali yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk melihat kebijakan deregulasi industri dan perdagangan baja dari proses perumusannya. Bertolak dari permasalahan yang ingin diungkapkan tersebut, maka penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam penelitian kwalitalif dan metode analisanya bersifat diskriptif analitis. Artinya adalah, bahwa penelitian ini disamping menggambarkan fenomena yang ada juga menganalisis keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Ekonomi Politik (Political Economy), yaitu suatu pendekatan- yang berusaha mengkaitkan antara masalah-masalah ekonomi dengan politik. Pendekatan ini dianggap lebih cocok karena selain penelitian ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana suatu kebijakan dirumuskan, juga karena studi ini ingin mengungkapkan jawaban politik dari pendekatan ini, yaitu siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan dan bagaimana prosesnya. Melihat pada kenyataan yang ada, maka sebagai unit analisisnya di sini adalah negara (state centred), karena walaupun mayarakat diyakini mulai besar peranannya namun dalam proses perumusan kebijakan keikutsertaan mereka masih banyak dipertanyakan. Pembahasan tesis ini diawali dengan adanya perubahan di sektor penerimaan negara, menyusul jatuhnya harga minyak di pasar internasional dan kecenderungan perubahan ekonomi politik secara global. Sejak awal Orde Baru, melalui dukungan devisa dari minyak, pemerintah melalui berbagai perusahaan negara (BUMN), secara aktiv menjadi pelaku utama di bidang ekonomi. Namun dengan jatuhnya harga minyak yang tajam dan terus menerus, pemerintah secara bertahap terpaksa hares menyerahkan sebagian besar pengelolaan ekonomi kepada swasta. Akan tetapi proses ini terjadi tidak dengan cara yang sederhana karena melibatkan berbagai kepentingan politik di tingkat pengambilan keputusan. Pertentangan terutama terjadi antara mereka yang mendukung ekonomi terbuka (pro-deregulasi), melawan mereka yang pro-nasionalisme ekonomi (status-quo). Oleh karena itu dilakukannya kebijakan deregulasi ini, bukan berarti hilangnya pengaruh kelompok pro-nasionalisme ekonomi, karena pertentangan pemikiran ekonomi yang terjadi tidak berlangsung secara zero-sume game, sehingga terjadi semacam tarik ulur (trade-off) dalam daregulasi yang dilakukan, terutama dalam masalah proteksi. Dua aliran utama (mainstream) ekonomi Indonesia ini, masing-masing memiliki pendukung dalam birokrasi maupun masyarakat pelaku bisnis, terutama mereka yang diuntungkan dari sistem yang bersangkutan. Mereka ini merupakan aktor-aktor yang mempunyai kepentingan melekat (vested interest), yang keberadaannya kerapkali menjadi pertimbangan utama dari deregulasi. Dalam penelitian ini juga dijelaskan perkembangan industri baja dalam negeri terutama PT Krakatau Steel sebagai pelaku utama, mulai dari awal pembangunannya sampai pada perkembangan terakhirnya, terutama berkenaan dengan kebijakan deregulasi baja yang telah memangkas segala fasilitas yang selama ini diberikan pemerintah. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, faktor-faktor yang menjadi pendorong deregulasi baja dan ekonomi secara keseluruhan adalah jatuhnya harga minyak, tekanan dari dalam birokrasi pemerintah, tekanan dari kreditor internasional, tekanan dari kalangan swasta dan situasi serta kondisi ekonomi politik internasional dan nasional yang telah bertaut menjadi satu kekuatan pendorong yang tidak terabaikan. Sementara itu, sebagai negara yang mengandalkan pada single commodity migas sebagai sumber devisa negara, jatuhnya harga minyak sangat dirasakan akibatnya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk melakukan alih strategi, dari ekonomi yang berorientasi ke dalam (inward looking) ke ekonomi yang berorientasi ekspor (outward looking); dari kebijakan industri substitusi impor (ISI), yang lebih menekankan pada pemenuhan barang pengganti impor dan ekspor bahan mentah kepada industri yang berorientasi ekspor (export oriented) yang menekankan kepada produk barang olahan (industri manufaktur). Dalam prosesnya, deregulasi lebih merupakan inisiatif dari pemerintah ketimbang swasta (masyarakat). Oleh karenanya keterlibatan masyarakat baik melalui Kadin, sebagai lembaga perwakilan para pelaku bisnis, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, serta Parpol sebagai lembaga aspirasi secara umum, adalah tidal( kentara. Minimnya peran mereka ini sebagian diakibatkan adanya strategi korporatisme negara yang dikenakan pemerintah sejak Orde Baru dengan sokongan dari besarnya penerimaan negara dari minyak. Adapun sebab lain dari lemahnya keterlibatan perwakilan masyarakat tersebut menurut pemerintah adalah, dikarenakan terlalu luasnya cakupan organisasi-organisasi tersebut, sehingga dianggap tidak langsung berkaitan dengan industri terkait (baja). Sementara itu Asosiasi (baja) dan Pers diyakini oleh pemerintah memiliki keterkaitan yang kuat dalam kebijakan deregulasi yang dirumuskan. Peran mereka terutama dalam memberikan input yang berkaitan dengan struktur biaya (cost stucture) produksi maupun perkembangan harga dan bahan baku di pasar internasional maupun domestik. Dari penelitian ini juga ditemukanbahwa, mudahnya deregulasi dilakukan terhadap industri baja antara lain dikarenakan industri ini sepenuhnya milik negara. Sedang swasta yang bergerak di sektor hulu satu-satunya milik Liam Soe Liong CRMI (Cold Rolled Milling Steel Industry) sudah diambil alih oleh PT Krakatau Steel milik negara (BUMN) beberapa waktu sebelum deregulasi Oktober 1993 dikeluarkan. Implikasi dari kebijakan deregulasi industri dan perdagangan baja ini sangat terkait dengan pertanyaan pendekatan ekonomi politk, terutama siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari kebijakan tersebut. Mereka yang dirugikan dari kebijakan deregulasi industri dan perdagangan baja ini adalah PT Krakatau Steel, yang selama ini ditunjuk menjadi distributor utama kebutuhan baja nasional dan menikmati berbagai fasilitas proteksi dan subsidi akhirnya hams dilepaskan. Akibatnya adalah terjadinya penurunan keuntungan yang tajam menyusul dikeluarkannya Paket Deregulasi 23 Oktober 1993, yang secara telah menghapus sama sekali dan mengurangi proteksi bea masuk (BM) dan bea masuk tambahan (BMT) atas sebagian besar produk baja. Adapun mereka yang diuntungkan dari kebijakan ini adalah perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan baja sebagai bahan bakunya, seperti perusahaan konstruksi, industri alat-alat berat, otomotif, makanan kalengan dan seterusnya yang banyak bergerak di sektor menengah dan hilir dalam proses produksi. Sedangkan ancaman terhadap prospek deregulasi Baja ini, terutama berkenaan dengan adanya tuduhan dumping yang dialamatkan terhadap produsen baja asing yang selama ini menjual produk mereka ke Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan raregulasi barn (reregulasi), karena mereka mendapat dukungan dari Menteri Perindustrian (juga Komisaris utama PT Krakatau Steel), yang berjanji untuk segera menerapkan UU Anti Dumping."

"Skripsi ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan untuk menganalisa dampak pemberlakuan Agreement on Textile and Clothing (ATC) terhadap efisiensi teknis pada tingkat perusahaan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia. Dengan mengambil sample data tahun 2002-2006, penelitian ini ingin melihat dampak dari pemberlakuan perjanjian ATC yang secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2005. Untuk mengukur tingkat efisiensi teknis perusahaan, penelitian ini menggunakan metode Stochastic Frontier Approach (SFA). Sedangkan untuk mengetahui dampak pemberlakuan perjanjian ATC, penelitian ini menggunakan variabel dummy sebelum dan sesudah perjanjian ATC yang kemudian diregresi terhadap nilai efisiensi teknis perusahaan dengan menggunakan metode Ordniary Least Square (OLS). Penelitian ini menemukan bahwa pemberlakuan perjanjian ATC-yang bisa disebut sebagai liberalisasi perdagangan TPT dunia-berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi teknis perusahaan pada industri TPT Indonesia.

---

This thesis is the first research performed with the aim to analyze impact of the Agreement on Textile and Clothing (ATC) on technical efficiency with firm data in Indonesian Textile and Textile Products Industry. Having a data sample from 2002 to 2006, this research focuses on the impact of ATC-also called trade liberalization of world textile and textile products-which was officially conducted by January 1st, 2005. Using Stochastic Frontier Approach (SFA) this research estimates firm technical efficiency score. Next step, the Ordinary Least Square (OLS) method is used to analyze the dummy variable pre- and post-ATC to capture the impact of this agreement on firm technical efficiency. This research finds that ATC-as a trade liberalization of world textile and textile products-has a significant and positive impact on firm technical efficiency in Indonesian Textile and Textile Products Industry."

"Dengan diluncurkannya PAKTO 1988, yang berusaha mengurangi hambatan dalam pasar perbankan ( hambatan masuk pasar maupun hambatan operasional lainnya), strukturpasar perbankan mulai mengalami perubahan. Pangsa pasar bank pemenntah mulai menurun, meskipun secara keseluruhan masih dominan. Menurut teori organisasi industri,dengan hilangnya hambatan dalam pasar perbankan, maka bank-bank yang memiliki pangsa pasar besar tidak akan mampu lagi melakukan kolusi (price fixing) untuk memperoleh kenaikan laba (kinerja). Skripsi ini bertujuan untuk membuktikan validitas teori tersebut untuk kasus IndonesiaPenelitian mi menggunakan 41 sampel bank (5 bank pemerrntah, 11 bank asing, 25 bank swasta). Sebagai metodologi, penulis menggunakan teknik time series autocorrelation model yang mencakup dua buah model regresi linear, yang memiliki variabel bebas dan terikat yang sania, namun berbeda periode waktunya (1981-1987 dan 1988-1991). Varibelterikat yang digunakan dalam model mi adalah ROA (laba seb. pajak/aset, indikator kinerja), sementara variabel bebas utama adalah I{HI (HerJmndahl-Hirschman Index,indikator struktur pasar). Relatif besamya hambatan dalam pasar perbankan pada periode198 1-1987 menyebabkan hubungan HHI dan ROA adalah positif dan signifikan, sedangkansetelah PAKTO, hubungannya menjadi tidak signifikan, karena hambatannya relatifkecil.Hasil regresi menunjukkan bahwa hubungan antara HEll dan ROA dalam periode1981-1987 sesuai dengan teori, sementara dalam periode 1988-1991, hubungannya positif dansignifikan (tidak sesuai dengan teori). Dalam periode 1988-1991, meskipun hambatan dalampasar perbankan telah dihilangkan, masih ada beberapa ketentuan yang menguntungkan bankpemerintah yaitu 1) janiinan eksplisit dan implisit dari pemerintah atas dana yang disimpanpada bank-bank pemerintah 2) pengecualian kredit program dan kredit yang dijaminpemerintah daii ketentuan LLL. Pengecualian tersebut menghilangkan kebutuhan BHMN/Duntuk menempatkan dananya pada bank swasta guna memperoleh fasilitas pembiayaan.Dengan dukungan ketentuan diatas, maka tidak heran jika bank-bank pemerintah masih mampu menetapkan harga yang tidak kompetitif (campur tangan pemilik) dan bertindak sebagai price leader dalam penentuan suku bunga. Dilihal dari rentang waktunya, periode ini masih merupakan masa transisi, dimana pelaku-pelaku pasar masih dalam proses penyesuaian sehingga praktek tacit collusion masih berlangsung.Untuk menjamin terlaksananya persaingan yang sehat, pemerintah sudah seyogyanya menghilangkan kebijaksanaan anti kompetitif dan menerapkan kebijaksanaan lanjutan yang anti monopoli. Perubahan status hukum bank pemerintah menjadi persero harus dilaksanakansecara konsekuen diniana tidak akan ada lagi tekanan politik dari luar dalam proses pengambilan keputusan dalam bank-bank pemerintah."