Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 135802 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Simanjuntak, Rosalia Hawani
"Menurut Pasal 33 UIJD 19945, perekonomian negara harus disusun berdasarkan usaha bersama atas azas kekeluargaan. Dengan demikian sokoguru perekonomian nasional mestinya adalah koperasi. Namun kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa koperasi Indonesia masih sulit untuk menjalankan peranannya. Kendala-kendala pada koperasi pada umurnnya sama dengan kendala-kendala pada usaha kecil, yaitu kelemahan-kelemahan dalam memperoleh akses pasar , pangsa pasar, struktur permodalan/akses bank sulit. organisasi & manajemen penguasaan dan pemanfaatan teknologi. serta jaringan usaha dan kerjasama usaha. Pemerintah bertekad untuk memacu penumbuhan ekonomi koperasi dan usaha kecil agar mampu berperan serta dalam perekonomian dan pembangunan di Indonesia.
Terobosan nyata dari usaha Pemerintah tersebut berupa SK Menteri Keuangan No. 1232/KMK 013/1989 tanggal 1 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian pemerintah sebesar 1%-5% atas laba BUMN setelah pajak. Koperasi dan usaha kecil yang berhak memperoleh bantuan adalah yang memiliki omset maksimal Rp 300 juta. Pemberian bantuan tersebut berupa pinjaman modal kerja, investasi dan jaminan dan hibah khusus pendidikan, pelatihan pemagangan, promosi & pemasaran, serta penyertaan yang diberikan hanya untuk perusahaan modal Ventura dan besarnya penyertaan ditetapkan Menteri Keuangan.
Bantuan diberikan kepada usaha kecil minimal 50%. koperasi non karyawan BUMN bersangkutan maksimal 45% dan koperasi karvawan BUMN bersangkutan maksimal 5 %. Diharapkan dengan pemberian pendidikan, pelatihan, pemagangan dan penelitian akan meningkatkan kualitas SDM dalam koperasi. Selanjutnya pemberian pinjaman modal kerja/investasi dan atau jaminan yang ditunjang dengan SDM berkualitas dalam koperasi tersebut, ditambah dengan bantuan promosi & pemasaran dari BUMN, akan memberi pengembangan kegiatan usaha, kesempatan bertransaksi dengan pihak III, dan perluasan kesempatan berusaha yang selanjutnya akan meningkatkan volume penjualan, meluasnya jaringan usaha, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kenaikan volume penjualan secara otamatis akan meningkatkan SHU koperasi yang selanjutnya akan meningkatkan modal sendiri dan simpanan koperasi.
Perluasan jaringan usaha serta penciptaan lapangan kerja akan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di sekitar koperasi. Perkembangan pada koperasi menjadikan animo masyarakat untuk menjadi anggota koperasi tinggi yang secara otomatis akan meningkatkan simpanan koperasi, dan juga akan menjadikan prospek koperasi di masa mendatang cerah. Koperasi-koperasi yang menerima bantuan dana pembinaan BUMN akan mengalami perkembangan kegiatan usaha yang lebih baik daripada koperasikoperasi yang beium memperoleh kesempatan menerima bantuan tadi. Disamping itu, apabila alokasi dana pembinaan tadi dilaksanakan oleh BUMN bersangkutan sesuai dengan ketentuannya, adil dan merata dan sesuai prospek dari pegelkop bersangkutan, berkesinambungan, monitoring kepada mitra binaan baik, maka diharapkan usaha kecil dan koperasi dapat berkembang dan masa depan mereka cerah.
Satu sampel berjumlah 34 buah koperasi dan satu lagi sampel berjumlah 19 buah BUMN responden digunakan untuk menguji beberapa hipotesis untuk menunjukkan pengaruh pemberian pendidikan, pelatihan terhadap peningkatan kualitas SDM dalam koperasi, pengaruh pemberian fasilitas-fasilitas berupa,pinjaman dan atau jaminan, pelatihan, promosi & pemasaran, kredit bank terhadap peningkatan volume penjualan koperasi, pengaruh peningkatan volume penjualan terhadap peningkatan SHU koperasi, pengaruh peningkatan SHU terhadap peningkatan modal sendiri & simpanan koperasi. Pengaruh peningkatan jumlah anggota terhadap peningkatan simpanan koperasi, dan pengaruh penerimaan bantuan dana pembinaan BUNN terhadap perkembangan kegiatan usaha koperasi tersebut, serta pengaruh partisipasi BUN N pembina terhadap masa depan usaha kecil dan koperasi.
Analisis data untuk menguji beberapa hipotesis meliputi penggunaan Chi Square, koefisien korelasi Pearson, analisis rasio dan uji t, serta pengujian hipotesis satu rata-rata. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup untuk mendapatkan data primer, Uji Chi Square menunjukkan adanya hubungan yang signifikant atas penerimaan pelatihan, pendidikan dst terhadap peningkatan kualitas SDM dalam koperasi, dan atas penerimaan fasilitas-fasilitas terhadap peningkatan volume penjualan koperasi. Selanjutnva analisa korelasi menunjukkan bahwa terdapat korelasi positip. kuat dan searah antara peningkatan volume penjualan dengan peningkatan SHU koperasi, dan antara peningkatan SHU dengan peningkatan modal sendiri dan simpanan koperasi, serta antara peningkatan jumlah anggota dengan peningkatan simpanan koperasi.
Perkembangan kegiatan usaha pada koperasi-koperasi yang telah menerima bantuan dana pembinaan BURN pada umumnya lebih tinggi dari pada koperasi-koperasi yang belum menerima bantuan tersebut Uji t terhadap alokasi dana BUM N memberikan hasil bahwa angka rata-rata yang diduga 70% untuk pinjaman modal & jaminan benar, 30% untuk hibah khusus, pembinaan tidak benar, 50% untuk pinjaman usaha kecil tidak benar, dan 45% untuk pinjaman koperasi non karyawan BUMt1 bersangkutan tidak benar, serta 5% untuk pinjaman koperasi karyawan BUMN bersangkutan tidak benar. Dari hasil penelitian diperoleh angka rata-rata untuk pemberian pinjaman data dana hibah khusus pembinaan masing-masins adalah 64,85% dan 6.64% dari dana tersedia tahun 1995. Disamping itu terdapar pemberian hibah lain-lain dengan angka rata-rata 3.02% dari saldo dana akhir tahun 25.49% . Angka rata-rata untuk pinjaman usaha kecil. koperasi non karyawan dan koperasi karyawan masing-masing adalah 75,49%, 22.74%, dan 1,77% dari jumlah pinjaman yang diberikan.
Menurut kesimpulan penulis hal ini teriadi disebabkan adanya kata maksimum dan minimum untuk setiap angka dalam ketentuannya. Disamping itu terdapat beberapa usaha kecil dan koperasi yang memperoleh bantuan dana dari 2 atau lebih BUMN, sedang disisi lain masih banyak usaha kecil dan koperasi yang sudah lama antri menunggu giliran. Ini terjadi disebabkan Kandep Koperasi Kodya Jakarta Barat masih memberikan rekomendasi kepada koperasiiusaha kecil. yang sedang menikmati bantuan dari BUMN lain. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengembalian cicilan pokok & bunga pinjaman dari mitra binaan masih sangat kecil dibandingkan dengan seharusnya. Hal ini disebabkan kurangnva monitoring BUMN pembina dan kurangnya itikad baik dari mitra binaan. Kepada Pemerintah & Menteri Keuangan disarankan untuk melaksanakan pemberian dana pegelkop secara berkesinambungan, namun merevisi SK Menkeu No.316/94 dengan menghilangkan kata maksimum dan minimum. supaya terdapat angka-angka yang pasti untuk alokasi dana tersebut.
Kepada Kepala Kandep Koperasi Kodya Jakarta Barat disarankan untuk tidak memberi lagi rekomendasi bagi usaha kecil/koperasi yang telah menikmati bantuan dana, untuk menghindari perangkapan pembinaan oleh 2 atau lebih BUMN untuk 1 buah usaha kecil/koperasi. Kepada BUMN pembina disarankan mengusahakan alokasi dana mendekati anaka-angka yang tercantum dalam ketentuannya tidak mengalokasikan dana hibah ke lain-lain yang tidak ada hubungan dengan pegelkop, mengusahakan meminimumkan saldo dana akhir tahun, mengefektifkan penagihan cicilan pokok & bunga pinjaman, dan mengikat pembelanjaan dana mitra sesuai proposal. Kepada para pengurus dan badan pengawas koperasi disarankan membelanjakan pinjaman sesuai proposal_ mengirimkan laporan triwulanan ke BUMN, dan membayar cicilan pokok & bunga sesuai jadwal.
Temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai umpan balik (feed back) bagi pemerintah, atas pengaruh dana pembinaan BUMN terhadap perkembangan kegiatan usaha koperasi, dan partisipasi ketaatan BUMN terhadap ketentuan pemerintah mengenai alokasi dana tersebut, serta sebagai sumbangan pemikiran penyusunan kebijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan ekonomi lemah di Indonesia melalui koperasi."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S10105
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Sugiri
"Target of this research basically is to study the influence of economic activity of ilegal to POLRI management in effort criminality degradation and mark-up of state acceptance. By using analyzer statistics, that is SEM (Structural Equation Modelling), concluded that there is influence of positive and significant either through direct and also indirectly economic activity of ilegal to POLRI management in effort criminality degradation and mark-up of state acceptance"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
MUIN-XXXV-11-Nop2006-3
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Pangaribuan, Janver M.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T 19454
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Mutia Zalika Asdianti
"Koperasi dapat menghimpun dana dari luar anggota melalui modal penyertaan. Namun, dengan adanya modal penyertaan pada Koperasi ini justru dipergunakan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebagai alat untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi dan dana tersebut disalurkan kepada perusahaan yang memiliki afiliasi dengan pengurusnya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penghimpunan dana melalui modal penyertaan di Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan bagaimana penyaluran dana yang dilakukan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada kepada Usaha Grup Cipaganti. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu studi dokumen yang didukung dengan wawancara kepada informan dan/atau narasumber. Berdasarkan penulisan ini penulis simpulkan penghimpunan dana melalui modal penyertaan pada KCKGP telah menyalahi ketantuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi berupa pemodal seharusnya turut menangung resiko, sementara KCKGP menjanjikan  keuntungan tetap berupa bunga yang tinggi per bulan dan pengembalian dana. KCKGP menyalurkan dananya terhadap beberapa perusahaan pada Grup Cipaganti yang berbentuk perseroan terbatas dalam bentuk pinjaman. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) huruf b  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang hanya memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. Pada penelitian ini penulis memberikan saran kepada koperasi untuk tidak menjanjikan keuntungan tetap pada modal penyertaan karena setiap usaha tidak selalu mendapatkan keuntungan, serta apabila Koperasi ingin menyalurkan dana kepada perseroan terbatas, Koperasi dapat menyalurkan dana dalam bentuk penyertaan modal. Penulis juga memberikan saran kepada masyarakat yang akan menyertakan modal kepada Koperasi untuk memperhatikan kewajaran bentuk keuntungan dan prospek usaha agar terhindar dari kerugian.

Cooperatives can raise funds from outside members, especially the general public through cooperative equity participation. However, the regulation on cooperative capital participation is actually used by Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) as a tool to raise funds as much as possible by promising high profits to be distributed to companies that have affiliation with the cooperative’s administrators. The formulation of the problem in this thesis are how Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada raise funds through cooperative capital participation and how Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada  distribute the funds to Cipaganti Group Company. Author used juridical-normative research method in this thesis, which conducting documents study that supported by interviewing informants or interviewees. Based on this study, author conclude that raising funds through cooperative capital participation in KCKGP has violated the provisions of Article 7 PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi, which investors should have share the risk. Meanwhile, KCKGP promised fixed profits per months and refunds after the agreements expired. KCKGP distributed its funds to several companies in Cipaganti Group, which companies in Cipaganti Group in the form of limited liability company. Such action is not in accordance with Article 1 point 1, Article 18 paragraph 1, Article 19 paragraph 1 letter b PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, which cooperatives only provide loans to members, nominee members, other cooperatives and their members. In this study, author advises cooperatives not to promise fixed profits on cooperative capital participation because every business does not always benefit, and if cooperatives want to distribute funds to limited liability companies, cooperatives can distribute funds in the form of equity participations. Author also provides advice to the public who wants to put in funds to cooperatives through capital participation  should have pay attention to the reasonableness of the form of profits and business prospects in order to avoid losses."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sjamsibar Baras
"Perluasan Pelayanan Keluarga Berencana menyebabkan bertambahnya peserta KB baru. Penambahan peserta KB baru diikuti pula oleh banyaknya peserta KB drop out, sehingga menghambat tercapainya tujuan Program KB yaitu norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Berbagai faktor dapat mempengaruhi kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi antara lain faktor-faktor yang berhubungan dengan pelayanan KB meliputi sumber pelayanan, jenis petugas dan keterampilan petugas, kepuasan peserta KB terhadap pelayanan. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kegiatan pembinaan petugas kesehatan/KB terhadap peserta KB.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembinaan petugas kesehatan/KB terhadap peserta KB dalam meningkatkan kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian analitik dan pengumpulan data dengan teknik Cross Sectional. Pengambilan sample pada peserta KB dengan cara Stratified random sampling, sedangkan pada petugas tidak dilakukan sampling. Analisis yang digunakan yaitu Analisis presentase, Chi Kuadrat, Cramer's V atau Phi, uji korelasi dan Analisis regresi sederhana.
Dari penelitian ini didapatkan bahwa kebanyakan petugas kesehatan/KB adalah petugas pemerintah dari jenis tenaga terbanyak Dokter. Ternyata kegiatan konseling dilaksanakan oleh sebagian besar petugas kesehatan kemudian kunjungan ke Posyandu merupakan kegiatan kedua terbanyak, sedangkan kegiatan pembinaan lainnya hanya di laksanakan oleh kurang dari separuh petugas kesehatan. Didapatkan pula bahwa bidan paling banyak melayani peserta KB dalam pembinaan.
Peserta KB yang menerima kegiatan pembinaan sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang kebanyakan berumur 20-40 tahun. Jenis kontrasepsi yang digunakan terbanyak suntikan dan pil, hanya sebagian kecil menggunakan IUD. Peserta KB tersebut sebagian besar masih memanfaatkan pelayanan pemerintah. Alasan terbanyak drop out peserta KB karena adanya keluhan. Didapatkan 44, 1% peserta aktif selama 18 bulan, 42, 4% selama 12 bulan, 7,4% selama 6 bulan dan 6, 1% selama 20 bulan.
Dari Analisa Statistik ternyata tidak ada perbedaan tingkat kelangsungan penggunaan alat kontrasepsi yang bermakna menurut frekuensi kunjungan rumah, frekuensi kunjungan ke Posyandu, frekuensi pembinaan Tokoh Masyarakat, pembinaan organisasi, frekuensi rapat staf dan frekuensi rapat koordinasi, ada/tidak adanya uraian tugas, baik/tidak rencana kerja, motivasi kerja, kerja lama dan penampilan kerja. Terbukti adanya korelasi yang bermakna antara frekuensi konseling dengan kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi dan kekuatan korelasi sebesar 18%. Tiap kenaikan kategori frekuensi konseling akan meningkatkan keikutsertaan KB sebesar 0,167. Diharapkan adanya peningkatan pelayanan pembinaan melalui konseling dan pemerataan pelayanan KB terutama meningkatkan peranan Dokter/Bidan Swasta.
Akhirnya disarankan perlunya penelitian lebih lengkap mengenai kegiatan pembinaan peserta KB yang mencakup bukan hanya intensitas kegiatan tapi juga kualitas dan materi pelaksanaan kegiatan."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1989
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rr. Katrina Ardhanari
"Penelitian ini dibuat berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi dalam menerapkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 dan pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan Pajak Hiburan di Kotamadya Jakarta Pusat. Permasalahan tersebut meliputi; pertama realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat tahun /1995/1996 ski tahun 1999/2000 yang mengalami penurunan. Kedua. realisasi penerimaan Pajak Hiburan yang dikaitkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, sampai seberapa besar tunggakan Pajak Hiburan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998. Keempat, usaha-usaha apa saja yang dilakukan agar Wajib Pajak Iebih patuh didalam mernenuhi kewajiban pembayaran pajak hiburan. Terakhir, adalah tindakan apa yang dilakukan apabila tunggakan pajak tidak dapat ditagih lagi.
Tujuan penelitian dimaksudkan, pertama untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan, yaitu tahun 1995/1996 s/d tahun 1999/2000. Kedua mengetahui sampai sejauh mana realisasi penerimaan Pajak Hiburan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketiga, mengetahui dan mengevaluasi besarnya tunggakan pajak. Keempat, mengetahui sejauh mana usaha-usaha yang ditempuh terhadap Wajib Pajak Hiburan yang menunggak pajaknya. Terakhir, mengevaluasi tindakan apa yang dilakukan apabila tunggakan pajak tidak dapat ditagih lagi.
Metode yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan teknik analisisi kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, menggali dari beberapa literatur yang berhubungan erat dengan pajak hiburan dan Peraturan-Peraturan tentang Pajak Hiburan. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pejabat Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat dan beberapa Wajib Pajak.
Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan selalu memenuhi sasaran. kecuali realisasi penerimaan 1997/1998. Jumlah Wajib Pajak yang menunggak secara keseluruhan hanya 5,4% dimana 8 Wajib Pajak telah tutup. Realisasi penerimaan 1999/2000 lebih besar dibanding rencana penerimaan 1999/2000. Realisasi penerimaan 1999/2000 lebih besar dibanding realisasi penerimaan 1998/1999, Hal ini penerapan Peraturan Daerah Nornor 7 Tahun 1998 cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan. Adapun rekomendasi yang diajukan antara lain, sebaiknya Suku Dinas memiliki kewenangan sendiri dalam menangani tunggakan pajak."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T391
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>