Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertitik tolak dari belum optimalnya kinerja dan peran Orsos, baik sebagai pilar partisipan masyarakat maupun mitra pemerintah yang andal, dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Ketergantungan dana pada pihak eksternal mau pun kelemahan manajerial merupakan kendala utama dalam mewujudkan hal itu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mencoba mendeskripsikan pola kepemimpinan yang diterap kan pengelola orsos yang menjadi- subyek penelitian . Dengan upaya itu, diharapkan juga akan memberikan gambaran mengenai manajemen organisasi, serta mencerminkan sejauhmana kesiapan orsos, dalam menyambut tantangan di akhir PJP II, dimana 75% sasaran pembangunan kesejahteraan social dan usaha kesejahteraan sosial akan menjadi tanggung jawab masyarakat. Dengan tipologi pola kepemimpinan Hillel Schmid, sebagai piranti analisis, mama pendeskripsian pola kepemimpinan dimaksud diarahkan pada penerapan pendelegasian wewenang dan orientasi kepemimpinan atas lingkungan organisasi. Di samping itu, juga akan dicoba diungkap apakah pola kepemimpinan yang diterapkan memiliki hubungan dengan perkembangan organisasi yang bangan organisasi yang bersangkutan. Dari penelitian yang dilakukan terungkap bahwa pola kepe mimpinan yang diterapkan oleh 11 (sebelas) orsos yang menjadi subyek penelitian, pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu (a) pola desentralisasi-eksternal-, pada orsos tipe A dan tipe B, serta (b) pola semi desentralisasi-internal, pada or sos tipe C dan tipe D. Kenyataan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pola kepemimpinan yang diterapkan pimpinan organisasi ternyata tidak selalu berhubungan dengan perkembangan organisasi yang bersangkutan. orsos tipe E. yang notabene dapat di anggap dalam tahap perkembangan titik tengah, ternyata dapat menerapkan pola desentralisasi-eksternal, dan bukannya pola desentralisasi-internal ataupun sentralisasi eksternal seperti yang diperkirakan. Kemudian orsos tipe D, yang notabene da pat dianggap dalam tahap perkembangan awal, ternyata dapat me nerapkan pola semi desentralisasi-internal, dan bukannya pola sentralisasi-internal seperti yang diperkirakan."

"Penelitian ini bertitik tolak dari semakin meningkatkan permasalahan kesejahteraan sosial termasuk permasalahan anak jalanan. Organisasi pelayanan manusia yang juga menangani permasalahan anak jalanan dihadapkan pada permasalahan manajerial yang belum siap menghadapi dinamika internal dan eksternal organisasi dan pimpinan juga kurang mampu memberikan motivasi pada seluruh pengurus organisasi. Sehingga pimpinan kurang mampu mengelola sumber dana dan sumber daya yang ada dalam organisasi. Kondisi tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi proses dan hasil pelayanan yang akan diberikan. Kondisi tersebut menjadi tanggung jawab pimpinan untuk mengatasinya sebagai motor penggerak kemajuan organisasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mencoba mendeskripsikan pola-pola kepemimpinan yang diterapkan pimpinan organisasi dalam usaha pengembangan keterampilan pekerja sosial. Setelah memperoleh data-data deskripsi kemudian mencari perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan diantara dua unit analisis tersebut. Dengan upaya itu akan memberi gambaran mengenai manajemen organisasi dikedua organisasi pelayanan manusia bersangkutan, serta mencerminkan sejauh mana kesiapan organisasi pelayanan manusia bersangkutan memberikan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dengan menggunakan pola kepemimpinan Hillel maka pendeskripsian pola kepemimpinan dimaksudkan untuk diarahkan kepada penerapan otoritas pimpinan dan orientasi kepemimpinan atas lingkungan organisasi. Disamping itu juga akan dicoba diungkapkan apakah pola kepemimpinan yang diterapkan memiliki keterkaitan dengan pengembangan keterampilan pekerja sosial organisasi bersangkutan. Dari hasil penelitian yang dilakukan terungkap bahwa pola kepemimpinan pada Rumah Singgah Setiakawan I bersifat desentralisasi internal, dengan adanya pelibatan pekerja sosial untuk mengambil keputusan terhadap bidang fungsionalnya juga adanya otonomi kepada pekerja sosial untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan gambaran pekerjaan. Kondisi tersebut dibarengi dengan strategi penempatan bawahan yang tepat dimana struktur diisi oleh orang-orang yang mampu bekerja dan terampil sehingga struktur yang ada cukup berfungsi dengan baik. Kondisi tersebut memudahkan pimpinan melakukan koordinasi terhadap tiap unit kerja. DiIihat dari otoritasnya yang desentralisasi maka keterampilan pekerja sosial relatif berkembang karena pekerja sosial dikondisikan dan diberi kesempatan untuk belajar mengembangkan ilmunya, sedangkan dilihat dari orientasi yang bersifat internal pimpinan mengabaikan faktor eksternal sehingga menjadikan organisasi kekurangan dana bagi peningkatan keterampilan pekerja sosial. Pada Rumah Singgah Bakti Sejahtera I pola kepemimpinan bersifat sentralisasi internal, dimana staf tidak dilibatkan dalam usaha pengambilan keputusan,. Tugas dan tanggung jawab dilaksanakan tidak sesuai dengan gambaran pekerjaan yang diembannya sehingga tidak ada otonomisasi. Hal lainnya struktur kurang diisi oleh tenaga ahlinya sehingga struktur formal kurang berfungsi. Pimpinan kurang mampu memobilisir lingkungan eksternal yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberlanjutan organisasi, padahal rumah singgah sedang mengalami kesulitan dana. Dilihat dari otoritasnya yang sentralisasi seperti yang dijelaskan diatas maka pengembangan keterampilan pekerja sosial di Rumah Singgah Bakti Sejahtera I kurang berkembang dengan baik dibanding pengembangan keterampilan yang ada di Rumah Singgah Setiakawan I. Dimana pekerja sosial tidak diberi otonomi untuk bekerja termasuk kebebasan untuk mengambil keputusan. Banyak tugas-tugas fungsional pekerjaan sosial di Rumah Singgah Bakti Sejahtera I tidak dilakukan. Seperti tidak membuat laporan kemajuan anak. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak ada anggaran untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan atau pelatihan. Rumah singgah masih melakukan upaya penghematan anggaran untuk pelayanan anak-anak binaan."

"ABSTRAKFungsi kepemimpinan dan manajerial dalam penelitian ini adalah pemahaman informasi tentang fungsi-fungsi pengarahan, penyelarasan dan pemberdayaan serta pemahaman informasi tentang fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan persepsi terhadap fungsi kepemimpinan dan manajerial melaluipelatihan dan pendampingan organisasi Serta hubungannya dengan sikap pelayanan. Sampel penelitian adalah 40 orang pejabat struktural (pimpinan dan manajer madya) pada organisasi pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas) di wilayah Kabupaten Lahat-Sumatera Selatan.Jenis peneiitian ini adalah penelitian lapangan, termasuk dalam “Evaluation research", dengan ranoangan “The one group pretest-posttest design". Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah uji beda nilai rata-rata "t-test” dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian dalam analisis uji beda tersebut, menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna datam persepsi terhadap fungsi kepemimpinan, fungsi manajerial dan sikap pelayanan antara sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan dan pendampingan organisasi. Hasil analisis dengan uji regresi berganda, menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna dari persepsi tentang fungsi kepemimpinan dan fungsi manajerial dengan sikap pelayanan.Saran-saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah:1) menggunakan kelompok kontrol sebagai kelompok pembanding;2) mengevaluasi sikap pelayanan dari sisi pelanggan pengguna jasa pelayanan, dan 3) melakukan perhitungan korelasi untuk masing-masing aspek dan variabel persepsi tentang fungsi kepemimpinan dan fungsi manajerial dengan sikap pelayanan Adapun saran untuk institusi pelayanan adalah: melakukan penelitian serupa pada wilayah kabupaten lain, agar diperoleh suatu model pengembangan SDM yang mampu meningkatkan kualitas dan citra pelayanan."

"Latar Belakang Penelitian adalah globalisasi dunia dan era reformasi, Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan barometer pembangunan Indonesia, pegawai sebagai abdi Negara sebagai penggerak pembangunan, dan bergesernya paradigma pemerintahan dari penguasa tunggal menjadi pelayan masyarakat, sehingga tesis ini berjudul: Hubungan Kepemimpinan, Motivasi dan Budaya Organisasi dengan Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal di Sekretariat Kotamadya Jakarta Barat.Pokok Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Seberapa besar hubungan Kepemimpinan dengan Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal di Sekretariat Kotamadya Jakarta Barat, dan seberapa besar hubungan Motivasi dengan Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal di Sekretariat Kotamadya Jakarta Barat, serta seberapa besar hubungan Budaya Organisasi dengan Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal di Sekretariat Kotamadya Jakarta Barat, Kemudian seberapa besar hubungan Kepemimpinan, Motivasi dan Budaya Organisasi secara bersama-sama dengan Kualitas Pelayanan Administrasi pangkal di Sekretariat Kotamadya Jakarta Barat ?Kerangka Teori yang menjadi inti atau ukuran dalam penelitian yaitu: Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan kesesuaian faham dan kesepakatan agar supaya mereka mau diarahkan pada tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Motivasi adalah sesuatu kekuatan yang dapat menimbulkan dorongan yang berada dalam diri seseorang karyawan guna melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Budaya Organisasi adalah suatu persepsi tentang nilai-nilai bersama yang dipercaya oleh para pegawai yang berada didalam organisasiHipotesis penelitian, adalah: Terdapat hubungan Kepemimpinan dengan Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal di Sekretariat Kotamadya Jakarta Barat, dan terdapat hubungan Motivasi dengan Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal di Sekretariat Kotamadya Jakarta Barat, serta terdapat hubungan Budaya Organisasi dengan Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal di Sekretariat Kotamadya Jakarta Barat, Kemudian terdapat hubungan Kepemimpinan, Motivasi dan Budaya Organisasi secara bersama-sama dengan Kualitas Pelayanan Administrasi pangkal di Sekretariat Kotamadya Jakarta Barat. Untuk membuktikan hipotesis digunakan desain deskriptif dengan menggunakan analisa kuantitatif korelatif dan analisa skor untuk menguji dan membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan.Dari hasil analisa statistik korelasi product moment, terdapat hubungan yang signifikan pada a = 5% antara variabel Kepemimpinan dengan Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal, dan variabel Motivasi dengan Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal, serta variabel Budaya Organisasi dengan Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal. Analisa korelasi parsial menyatakan terdapat hubungan signifikan antara variabel Kepemimpinan dengan Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal walaupun dikontrol variabel Motivasi dan Budaya Organisasi, dan antara variabel Motivasi dengan Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal walaupun dikontrol variabel Kepemimpinan dan Budaya Organisasi, kemudian antara variabel Budaya Organisasi dengan Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal walaupun dikontrol variabel Kepemimpinan dan Motivasi. Analisa Korelasi Majemuk (R) menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Kepemimpinan, Motivasi dan Budaya Organisasi yang dilakukan secara bersama-sama terhadap variabel Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal. Ketepatan prediksi terbukti tepat dan cermat karena SDy > Seccst artinya Terdapat Hubungan Kepemimpinan, Motivasi dan Budaya Organisasi dengan Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal di Sekretariat Kotamdya Jakarta Barat.Dari Hasil analisa skor variabel Kepemimpinan (X1) yang di ukur dari setiap dimensi dan indikator variabel penelitian berada pada kategori sedang dengan rerata 2,82. Adapun hal yang harus mendapat perhatian khusus, yaitu membangun hubungan yang berada pada kategori jawaban sedang dengan rerata sebesar 2,84, dan variabel Motivasi (X2) yang diukur dari setiap dimensi dan indikator variabel penelitian berada pada kategori sedang dengan rerata sebesar 2,85. Adapun hal yang harus mendapat perhatian khusus, yaitu pemberian insentif kepada pegawai yang berada pada kategori jawaban sedang dengan rerata sebesar 2,82. Serta variabel Budaya organisasi (X3) yang di ukur dari setiap dimensi dan indikator variabel penelitian berada pada kategori jawaban sedang dengan rerata sebesar 2,78, Dimana hal-hal yang harus mendapat perhatian khusus, yaitu sistem imbalan yang mempunyai nilai kategori jawaban rendah dengan rerata sebesar 2,67. Kemudian variabel Kualitas Pelayanan Satuan Administrasi Pangkal (Y) yang di ukur dari setiap dimensi dan indikator variabel penelitian berada pada kategori jawaban sedang dengan rerata sebesar 2,97. Dimana hal-hal yang harus mendapat perhatian khusus, yaitu keyakinan pelanggan kepada petugas yang mempunyai nilai kategori jawaban sedang dengan rerata sebesar 2,95."

"Memasuki pasar bebas tahun 2003, tiap usaha dituntut untuk mencari strategi-strategi terbaik untuk menghadapi persaingan yang semakin keras. Termasuk juga bidang sumber daya manusia (atau yang dikenal sebagai SDM). Semua perusahaan pasti berusaha untuk meningkatkan keterikatan pada organisasi dan keteribatan kerja dari karyawannya. Mengapa ? karena keterikatan dan keterlibatan tinggi akan membuat karyawan berpikir positif tentang pekerjaan, bersikap positif serta bertingkah laku positif yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan produktifitas mereka.Salah satu variabel yang mempengaruhi keterikatan dan keterlibatan kerja adalah faktor hubungan atasan dan bawahan atau yang bahasa awamnya kepemimpinan. Ada dua model kepemimpinan terbaru yaitu kepemimpinan transformasional dan model kepemimpinan transaksional. Pendekatan kepemimpinan transformasional berusaha meningkatkan kesadaran bawahan akan hasil-hasil atau kinerja yang bemilai (valued outcomes). Sedangkan kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang ditandai dengan proses pertukaran antara imbalan dengan kinerja yang ditetapkan.Jadi penelilian ini melihat pengaruh dari model kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional terhadap keterikatan kerja serta keterlibatan kerja. Keterikatan kerja yang akan digunakan disini adalah keterikatan kerja dari Allen Meyer yaitu keterikatan afeksi, keterikatan raslonal dan keterikatan nonnative. Sedangkan keterlibatan kerja yang digunakan adalah dari Kanungo.Hasil analisa data menunjukkan bahwa ada pengaruh dari model kepemimpinan terhadap keterikatan pada organisasi tertentu dan keterlibatan kerja terutama kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap keterikatan afektif. Model kepemimpinan berpengaruh terhadap keterikatan rasional, dan normative pada level signifikansi <0.05. Model kepemimpinan berpengaruh terhadap keterlibatan kerja pada level signitikansi<0.05.Hasil ini menunjukkan akan adanya pergeseran nilai di dunia kerja. Nilai-nilai emosionil mulai hilang digantikan oleh nilai rasional seperti pertukaran materi serta normative yaitu rasa bersalah dan takut. Dalam hal kepemimpinan, umumnya karyawan masih mempersepsikan model kepemimpinan transformasional yang terbaik untuk menghasilkan keterikatan serta keterlibatan kerja. Pendekatan karisma, individual serta stimulasi intelektual ternyata secara signifikan meningkatkan derajat keterikatan pada organisasi karyawan dan keterlibatan kerja mereka."

"Penelitian ini berangkat dari suatu asumsi bahwa kemampuan mengatur berbagai kegiatan baik pada awal menduduki jabatan maupun kegiatan sehari-hari serta kemampuan mengendalikan orang lain melalui penerapan kekuasaan dan perilaku kepemimpinan ke arah pencapaian tujuan organisasi sangat menentukan kualitas kepemimpinan. Masalah penelitian adalah bagaimana pola kegiatan, kekuasaan dan perilaku kepemimpinan Bupati/Walikotamadya KDh Tingkat II dalam memimpin organisasi administrasi daerah. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pola kegiatan, kekuasaan dan perilaku kepemimpinan organisasi administrasi daerah. Penelitian ini menggunakan metode survai dengan daftar pertanyaan dan wawancara sebagai alat pengumpul data dan informasi. Unit analisis penelitian ini adalah individu Bupati / Walikotamadya KDh Tingkat II. Populasi penelitian ini adalah Bupati / Walikotamadya KDh Tingkat II di Indonesia yang berjumlah 300 orang, terdiri dari 243 Bupati KDh Tingkat II, dan 57 Walikotamadya KDh Tingkat II. Sampel penelitian ini berjumlah 67 Bupati / Walikotamadya Tingkat II atau 22,33 % dari seluruh populasi. Sampel terdiri dari 54 orang atau 22,22 % dari seluruh Bupati KDh Tingkat II, dan 13 orang atau 23.80 % dari seluruh Walikotamadya KDh Tingkat II. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Analisis data dan informasi menghasilkan sejumlah temuan. Pertama, penerapan kegiatan, kekuasaan dan perilaku kepemimpinan tidak berdiri sendiri tetapi berdasar pada nilai-nilai organisasi, dengan dukungan latar belakang pendidikan, pengalaman dan posisi dari pemimpin serta tingkat kepedulian pemimpin dalam meningkatkan kemampuan (abilities), kecakapan (skills), sikap (attitudes) dan kerjasama di antara staf. Kedua, kepemimpinan organisasi administrasi daerah menunjukkan pola penerapan kekuasaan pribadi yang bersumber dari keahlian, dengan topangan kekuasaan jabatan yang bersumber dari kedudukan dan kewenangan karena jabatan (kekuasan resmi). Ketiga, pola perilaku pemimpin organisasi administrasi daerah memprioritaskan pada perilaku pengambilan keputusan khususnya dalam menerapkan rencana, memantau kegiatan pelaksanaan guna menemukan dan memecahkan masalah. Keempat, penyiapan dan pengembangan diri Bupati / Walikotamadya KDh Tingkat II belum terpola dengan jelas. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan yang strategik mempunyai tiga faktor yang bergerak sinergik. Pertama, faktor tujuan serta nilai-nilai organisasi. Kedua, faktor pemimpin mencakup pola kegiatan (activity), penerapan kekuasan (power) dan perilaku pemimpin (behavior). Ketiga, faktor dukungan staf cakap, terampil, berpikir kritis, belajar dari proses organisasi, bekerja sama dan saling memotivasi antar staf, menguasai visi dan tujuan organisasi. Dengan demikian setiap pemimpin hendaknya mengembangkan diri agar memiliki pola kegiatan, menerapkan pola kekuasaan dan perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi serta memiliki kesungguhan untuk mengembangkan dan memberdayakan staf sehingga dalam pelaksanaan tugas mendapat dukungan staf yang memiliki kemauan, kecakapan dan keterampilan."

"Pemerintahan yang baik atau good governance adalah merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi. Kondisi saat ini pada Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masalah seperti adanya keluhan masyarakat atas kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi dan belum tercapainya beberapa hal penting seperti pembangunan SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian).Tercapainya tujuan atau kinerja yang baik antara lain dapat dilihat dari motivasi pegawai untuk mencapai hal itu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi pegawai dipilih untuk diteliti, sehingga kepemimpinan dan lingkungan organisasi merupakan faktor yang diduga mempunyai pengaruh kuat.Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang keimigrasian secara umum masih dalam situasi paradigma lama, dengan indikasi pengambilan kebijakan belum sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan masyarakat, namun lebih berorientasi kepada terpenuhinya ketentuan perundangan yang sudah ada.Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh faktor kepemimpinan dan lingkungan kerja organisasi terhadap motivasi pegawai dalam upaya penerapan good governance di Direktorat Jenderal Imigrasi.Dengan menggunakan pengukuran kepemimpinan dari Margerison (2002) dan lingkungan organisasi dari Lubis dan Husaini (1987) serta melihat motivasi pegawai dari Zainun (1989) dengan memperhatikan karakteristik good governance dari UNDP (Widodo, 2001).Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dan eksplanatif, dengan responden sebanyak 100 orang. Sumber data penelitian adalah data ordinal dengan menggunakan skala Likert. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Sciences) release 11.0 for Windows.Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara variabel kepemimpinan dengan variabel motivasi pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi menuju penerapan good governance. Variabel kepemimpinan juga mampu menjelaskan sebagian variabilitas variabel motivasi. Demikian juga terdapat hubungan yang berarti antara variable lingkungan organisasi dengan variable motivasi pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi menuju penerapan good governance dan mampu menjelaskan sebagian variablitas variabel motivasi, namun lebih kecil nilainya dibanding dengan penjelasan yang diberikan oleh variabel kepemimpinan. Sisanya merupakan penjelasan dari variabel atau faktor lain yang berpengaruh terhadap moivasi pegawai menuju penerapan good governance di Direktorat Jenderal Imigrasi.Penelitian akademis ini bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dapat dijadikan masukan bahwa unsur kepemimpinan dan lingkungan organisasi merupakan hal yang perlu dipertimbangkan bagi peningkatan motivasi good governance pada pegawai. Salah satu indikator kepemimpinan yaitu advising dan innovating merupakan unsur yang cukup signifikan. Sehingga diharapkan setiap tingkat kepemimpinan memperhatikan hal tersebut hingga pada tingkat tertinggi (Direktur Jenderal) diperlukan figur yang memahami benar semua permasalahan teknis keimigrasian. Uji kepatutan dan kelayakan yang telah dimulai dan menjadi alat seleksi bagi jabatan tertentu (Kepala Kantor Imigrasi dan Pejabat Imigrasi yang akan ditempatkan di luar negeri) merupakan langkah tepat dan harus dilaksanakan secara konsisten untuk dapat mengetahui secara obyektif kemampuan calon pejabat tersebut. Indikator kepemimpinan advising dan innovating yaitu penguasaan informasi serta ide baru untuk mengatasi masalah keimigrasian, bisa menjadi salah satu indikator pengujian dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut. Tingkat hubungan dengan lingkungan organisasi, terutama dengan organisasi di luar jajaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan resonansi yang baik bagi motivasi good governance pegawai.

---

Leadership and Organizational Environment : Relationship analysis to the Employee Motivation toward Implementation of Good Governance in the Directorate General of ImmigrationGood governance is the ideal condition that want to be reached by the Indonesian government includes the Directorate General of Immigration. Current condition shows there are still so many problems such as public grievance on the performance of the office, in addition to some important things that is not gained yet such as the development of Immigration Management Information System.

The gaining of the goals or best performance is shown by the motivation of the employee. The factors influence the motivation is selected to be searched. In this case, the leadership and the organizational environment is assumed strongly influence to the motivation.

The main function of the Directorate General of Immigration are to make and implement the policy and the standardization of immigration matters. Recently, the office is in the old paradigm with orientation of the policy making is not to the public interest but only to satisfy some existing provisions.

The goal of the research is to know how the leadership and the organizational environment influence the employee motivation to good governance implementation in the Directorate General of Immigration.

Husaini (1987) and the employee motivation from Zainun which are colaborated to good governance characteristic from UNDP (Widodo, 2001).

The research is descriptive analysis and explanative. The number of respondent is 100 employees. The data is an ordinal data with the Likert scale, collected by distribution of questioner and was analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) release 11.0 for windows.

The research results shows the relations between leadership and organizational environment and the employee motivation to implement good governance in the Directorate General of Immigration. In addition, the leadership can afford to explain for the motivation as the organizational environment can afford to explain for the motivation. However the leadership is more worth than the organizational environment to explain the motivation. The other explanation is come from the other factors or variables.

For the Directorate General of Immigration, the research results have to be considered that the leadership and organizational environment are important for increasing employee motivation in good governance implementation. The indicators of leadership such as 'advising' and 'innovating' are significant, so each level of leadership consider it. On the highest level as a Director General, need a person who conscious to all technical immigration matters.

The fit and proper test that commenced for certain positions can use the

indicators as a test subjects. The people have all information on immigration matters will give the solutions for the immigration problems. On the other hand, the relationship with other organizations, especially with organizations as outer of the Department of Justice and Human Rights to become a resonance and benchmark, in addition it will increase the employee motivation to implement the good governance."