Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin dengan batasan waktu tahun 1973-1993. Perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat terjadi karena munculnya masalah di dalam negeri negara yang bersangkutan maupun peristiwa lain yang terjadi di lingkungan internasional negara tersebut. Pasca berakhirnya Perang Dingin tahun 1991, Jepang merubah kebijakan luar negerinya secara umum. Beberapa hal yang terjadi di lingkungan internasional merupakan faktor dominan bagi perubahan kebijakan luar negeri Jepang tersebut. Berubahnya kebijakan luar negeri Jepang juga turut berdampak pada kerjasamanya dengan organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain pengajuan Proposal Nakayama, penambahan lingkup kerjasama pada Forum ASEAN-Jepang, serta bergabungnya Jepang dengan ASEAN Regional Forum bentukan ASEAN.

---

The content of this thesis is focused on Japanese foreign policy towards ASEAN during Cold War and its alteration when the war ended in 1991. The thesis takes year 1973 until year 1993 as its time scope. Alteration of one_s foreign policy might be caused by its domestic fluctuation or another event happens in international environment surrounds the country. When Cold War ended in 1991, Japan altered its foreign policy in general. Issues happened in international environment is assumed as dominant factors causing the alteration. The alteration of Japanese foreign policy in general also impacts its diplomatic relation with association of Southeast Asia nations, commonly known as ASEAN. It was marked by submission of Nakayama_s Initiative, field cooperation additions in ASEAN-Japan Forum and Japan_s pioneering as well as its participation in ASEAN Regional Forum founded by ASEAN."

"Embargo Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar pada 5 Juni 2017 telah merugikan pihak Qatar dan memecah stabilitas GCC'. 'Terlibatnya Iran dan Turki di sisi Qatar membuat perpecahan GCC tidak dapat dihindari. Krisis ini sejatinya dipicu oleh anggapan Arab Saudi bahwa Qatar telah mendukung gerakan teroris yang membuat Arab Saudi mengundang seluruh negara GCC untuk memblokade Qatar, namun diantara negara-negara Teluk, Kuwait adalah satu-satunya negara yang menolak embargo tersebut dan memilih netral, bahkan memediasi krisis. Alasan penolakan Kuwait atas embargo Arab Saudi dan kepentingan Kuwait atas krisis akan dianalisis menggunakan teori neorealisme dan konsep hedging. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis. Menurut neorealist, netralitas dan mediasi Kuwait dalam krisis Teluk 2017 karena Kuwait ingin “survive” di GCC dan kawasan, mengingat ketrelibatkan Iran di sisi Qatar sedangkan Kuwait tidak ingin berkonflik dengan Iran. Berdasarkan strategi 'hedging', Kuwait melakukan 'indirect balancing' terhadap Arab Saudi seperti menolak pakta keamanan GCC 1981, menolak mengirim pasukan ke Bahrain 2011, dan menantang Saudi mengembangkan zona ekonomi di lima pulau yang melibatkan kehadiran Iran. Kuwait juga melakukan 'engagement' terhadap Qatar dengan memediasi krisis di Qatar pada 2014 dan 2017.

---

The Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain and Egypt embargoes against Qatar on June 5, 2017 have harmed the Qatari side and have broken the stability of the GCC. The involvement of Iran and Turkey on the Qatari side has made GCC fragments unavoidable. This crisis was actually triggered by Saudi Arabia's perception that Qatar had supported a terrorist movement that made Saudi Arabia invite all GCC countries to blockade Qatar, but among the Gulf countries, Kuwait is the only country that rejects the embargo and chooses neutral, even mediating the crisis.The reasons for Kuwait's rejection of the Saudi Arabian embargo and Kuwait's interest in the crisis will be analyzed using the theory of neorealism and hedging concepts.

This writing uses a qualitative approach with descriptive-analytical analysis. The neorealist, neutrality and mediation of Kuwait in the 2017 Gulf crisis because Kuwait wants to "survive" in the GCC and the region, given Iran's involvement on the Qatar side while Kuwait does not want to conflict with Iran. Based on the hedging strategy, Kuwait undertakes indirect balancing of Saudi Arabia such as rejecting a security pact GCC 1981, refused send troops to Bahrain 2011, and challenge the Saudis to develop economic zones on five islands involving Iran's presence. Kuwait also engaged Qatar with mediating the crisis in Qatar in 2014 and 2017."

"Militerisme ini sendiri juga merupakan suatu kasus yang sangat menarik untuk diteliti. Karena itu, tilisan ini bertujuan untuk mengungkapkan perkembangan militer Jepang pada masa Meiji, serta korelasinya dengan diplomasi luar negeri Jepang waktu itu. Modernisasi militer Jepang masa Meiji dilakukan terutama pada 2 hal, yaitu modernisasi peralatan persenjataan dan modernisasi struktur organisasi. Modernisasi peralatan dilakukan sejalan dengan proses industrialisasi Jepang, karena industrialisasi ini juga bertujuan untuk dapat menciptakan mesin-mesin perang yang tangguh. Pada masa ini Jepang mampu membangun angkatan darat dan angkatan laut yang kuat, yang didukung oleh peralatan dan armada kapal yang besar dengan teknologi modern. Modernisasi struktur organisasi militer pada awalnya dilakukan dengan meniru sistem Prusia. Namun sejak peristiwa Seinan Sensoo, Jepang beralih kepada sistem Prancis yang dianggap lebih taktis. SEmentara itu, kebijakan pemerintah Meiji dalam pertahanan keamanan negara, pertama-tama adalah dengan menciptakan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang mantap."

"Belakangan ini , sejak era reformasi, kita mulai sering mendengar istilah "diplomasi publik" sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia...."

"Tahun 2000 menandai hadirnya agenda pengentasan kemiskinan global dengan Poverty Reduction Strategy Paper PRSPs sebagai upaya untuk mengatasi krisis legitimasi neoliberal. Meskipun konsensus yang ada menggeser prioritas bantuan untuk sektor sosial, Jepang masih mengkonsentrasikan bantuannya pada sektor infrastruktur ekonomi dan produksi. Anomali ini terus berlanjut meskipun terdapat berbagai kritik mengenai ketidakefektifan bantuan infrastruktur untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat resistansi Jepang terhadap perubahan institusional bantuan luar negerinya. Dengan menggunakan kerangka path dependence, kontinuitas model bantuan Jepang dijelaskan dengan tiga faktor. Pertama adalah legitimasi gagasan pembangunan yang diakui oleh negara resipien dan masyarakat domestik, sehingga terefleksikan dalam program pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah yang menyasar pada pembangunan infrastruktur pedesaan. Kedua adalah potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari bantuan infrastruktur, yaitu peningkatan ekspor barang dan jasa serta destinasi investasi bagi perusahaan Jepang. Ketiga adalah inersia birokrasi dalam pembuatan kebijakannya, yang menempatkan MOFA dan METI pada posisi signifikan untuk membawa kepentingan nasional sedangkan NGO pada posisi subordinat yang sejatinya merupakan penggagas norma-norma altruisme. Namun, pada kawasan yang berbeda, terdapat derajat determinan berbeda pula dalam kontinuitas model tersebut. Pada wilayah Asia, pinjaman yen berjumlah besar untuk pembangunan infrastruktur cenderung untuk diberikan bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah. Hal ini berbeda dari negara terbelakang di Asia seperti CLMV dan negara berutang besar di Afrika yang cenderung menerima hibah karena kurangnya kredibilitas pembayaran utang. Temuan dalam penelitian ini menjadi suatu refleksi mengenai gagasan pengentasan kemiskinan bagi kajian bantuan luar negeri yang selama ini didominasi oleh tema-tema strategis donor.

---

The year 2000 marked the emergence of global poverty alleviation agenda through Poverty Reduction Strategy Papers PRSPs as an effort to solve neoliberal rsquo s legitimacy crisis. While then consensus shifted aid priority for social sector, Japan still concentrated its aid around economic infrastructure and production sector. This anomaly continues in spite of mounting criticism about the ineffective infrastructure aid to alleviate poverty. This shows Japan rsquo s resistance toward the aid rsquo s institutional change. Using the framework of path dependence, the continuity of Japan rsquo s aid model is explained through three factos. First is legitimacy of development ideas recognized by recipient countries and domestic society thus reflected on the poverty alleviation programs in various regions which targets rural infrastructure development. Second is potential gains from infrastructure aid which are increase of export of commodity and service, as well as investment destination for Japanese private sectors. Third is bureaucracy inertia on the aid policymaking, which places MOFA and METI on significant position to bring up national interest while NGOs on the subordinate, when they can promote altruistic norms. However, different regions also have different degree of determinant within the continued model. In Asia region, big amount of yen loans for infrastructure development is given to middle income countries. This is different from Asia rsquo s least developing such as the CLMV and highly indebted African countries that tend to receive high amount of grants due to less credibility of debt repayment. This research findings becomes a reflection of poverty alleviation ideas for foreign aid studies that has been dominated by donors rsquo strategic themes."