Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKegiatan perladangan Kulit Manis di TNKS merupakan kegiatan bercocok tanam yang dikategorikan sebagai kegiatan yang mengubah ekosistem alami. Dampak perladangan terhadap erosi tanah akan semakin meningkat apabila terjadi perluasan areal tanaman kulit manic. Kegiatan perladangan tanaman kulit manis di TNKS tidak lepas dari permintaan lahan yang subur yang meningkat untuk kepentingan kelangsungan hidup penduduk sekitar. Peranan tanaman kulit manis memberikan sumbangan yang besar bagi rumahtangga petani.Di satu sisi, kegiatan bercocok tanaman di TNKS merupakan mata pencaharian hidup penduduk sekitar, tetapi di sisi lain merupakan pembatasan atau pelarangan pemanfaatan sumberdaya. Oleh sebab itu, masalah perladangan tanaman kulit manis di TNKS merupakan masalah ekologi dan sosial-ekonomi penduduk yang perlu dicari pemecahannya tanpa harus menimbulkan masalah baru terhadap penduduk yang menggantungkan hidupnya dari hasil kulit manis.Studi ini diharapkan memberikan pemahaman tentang perilaku perambahan hutan kasus tanaman perdagangan di kawasan TNKS sehingga dapat digunakan sebegai referensi di dalam pengelolaan lingkungan kawasan konservasi yang memperhatikan masyarakat sekitar.Tujuan studi adalah mengetahui motivasi dan latar belakang petani mengembangkan tanaman kulit manis dan melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kegiatan perladangan kulit manis di kawasan konservasi.Unit analisis dari penelitian ini adalah rumahtangga petani yang mengusahakan perladangan tanaman kulit manis. Sifat penelitian ini adalah kualititatif. Sungguhpun demikian dalam berbagai kasus uraian, data dianalisis dengan teknik statistik sederhana (chi-kuadrat) dan teknik korelasi. Jumlah sampel yang diambil adalah 100 orang responden. Lokasi penelitian adalah Desa Siulak Kecil, Gunung Kerinci, Jambi.Ringkasan hasil penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut :Pala ladang campuran tanaman kulit manis dan tanaman sayuran merupakan bentuk adaptasi pertanian yang dikembangkan sebagian besar responden petani sebagai strategi untuk mengatasi kebutuhan hidup. Ada sekitar 63% responden yang mengembangkan ladang tumpangsari di lakasi penelitian, sedangkan sisanya 27% terdiri dari responden yang tidak memiliki ladang sayuran, dan sebagian kecil responden (10%) yang mengembangkan ladang sayuran menetap.Sifat fleksibelitas tanaman kulit manis mendorong petani untuk mengembangkan tanaman kulil manis. Tanaman kulit manis dapat dipanen setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan keperluan petani. Tanaman kulit manis dapat berfungsi sebagai tabungan, tetapi juga dapat dipetik hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ladang kulit manis yang masih muda (di bawah empat tahun) dapat ditumpangsarikan dengan tanaman berumur pendek yang menguntungkan. Tanaman sayuran merupakan penghasilan harian bagi rumahtangga petani di Kerinci.Pengembangan ladang campuran menyebabkan petani harus mengatasi kesuburan ladang, yaitu membuka ladang sayuran di lokasi lain. Ada dua strategi petani untuk mengatasi kesuburan ladang, yaitu membuka ladang di kawasan hutan dan di kawasan perladangan kulit manis. Akan tetapi, dilihat dari aspek penguasaan ladang dan keragaman komposisi umur tanaman kulit manis mencerminkan bahwa petani Kerinci di Desa Siulak tidak memiliki pola perladangan berpindah yang tetap. Oleh sebab itu, dapat dimengerti jika perkembangan areal perladangan kulit manis cenderung ekspansif.Pala penguasaan ladang tanaman kulit manis tidak identik dengan pola penguasaan sawah yang masih diatur secara adat (gilir ganti melalui jalur matrilineal), tetapi dimiliki secara individual. Ladang kulit manis bukan lagi lahan pertanian yang dikuasai secara adat, melainkan kekayaan yang diperoleh dari pencaharian (tembilang emas). Oleh sebab itu dalam pewarisannya tidak diatur secara adat tetapi disesuaikan dengan kepentingan petani. Akibatnya fungsi ekonomi ladang kulit manis lebih menanjol dibandingkan dengan sawah. Kalau hak pakai pada sawah yang cenderung terbatas (gilir ganti), maka pola penguasaan ladang kulit manis dipandang sebagni hak pakai tak terbatas dan tidak ada kelembagaan yang mengontrol sebagaimana terdapat pada sawah.Sebagian besar (80%) penguasaan ladang kulit manis adalah pemilikan ladang, lebih dari separuhnya (60,8%) diperoleh melalui jual-beli. Jual beli ladang merupakan transaksi antar penduduk yang biasa terjadi di Desa Siulak Kecil. Adat dan desa tampaknya tidak mengatur secara jelas masalah jual-beli ladang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas kulit manis yang dikuasai mencerminkan jumlah petak ladang yang dimiliki. Semakin luas ladang kulit manis yang dikuasai semakin banyak jumlah petak yang dikuasai.Luas sawah yang digarap rumahtangga berkorelasi langsung terhadap luas penguasaan ladang kulit manis. Semakin besar luas sawah yang dikuasai semakin banyak jumlah petak ladang kulit manis yang dikuasai. Sawah masih merupakan kebutuhan subsistensi rumahtangga petani yang dilindungi secara adat.Jumlah anggota keluarga dalam rumahtangga petani tidak berkorelasi dengan penguasaan ladang kulit manis. Ekstensifikasi ladang kulit manis tidak ada hubungannya dengan jumlah jiwa dalam rumah tangga petani. Namun demikian, jumlah jiwa dalam dalam rumah tangga petani berkorelasi secara negatip dengan luas sawah yang digarap petani. Jadi, semakin banyak anggota keluarga dalam rumah tangga petani semakin sempit luas sawah yang digarap rumah tangga petani.Pekerjaan sampingan petani berkorelasi dengan penguasaan ladang kulit manis, sebaliknya, pekerjaan sampingan petani tidak berkorelasi dengan luas sawah yang digarap petani. Hal ini berarti bahwa luas-sempitnya sawah yang digarap petani tidak berkaitan dengan pekerjaan sampingan yang dimiliki petani. Sawah merupakan hak kaum perempuan yang sudah menikah, yang lebih ditekan pada fungsi sosial. Sawah merupakan penopang solidaritas sosial masyarakat Kerinci. Di lain pihak, pekerjaan sampingan bukan alternatif mengatasi kesulitan keterbatasan lahan sawah. Pekerjaan sampingan merupakan modal bagi petani untuk mengembangkan ladang kulit manis. Jadi dengan demikian pengembangan ladang kulit manis merupakan alternatif yang dianggap dapat mengatasi kebutuhan hidup masyarakat.

---

ABSTRACT

Expansion of cinnamon crop cultivation in Kerinci Seblat National Park (KSNP) area is categorized as activities which can change the natural ecosystem. Impact of swidden agricultural system on land erosion would increase when they expanded. The development of swidden agricultural system activities gives rise to the increasing demand of fertile area, which is very important for the livelihood of local people. The cinnamon bark plant contributed deal towards the father?s household.

Cinnamon cultivation activities in KSNP is a source of livelihood to the local people. However, it can result in the destructive use of forest resources. The problem of establishing cinnamon tree cultivation in KSNP are ecological and socio-economic in character. This need proper solution which do not incur new problems for local people whose livelihood depends on cinnamon garden yield.

This study is expected to give an understanding on the behavior of forest intruders cultivating commercial plants in KSNP, and function as reference for environmental management of forest conservation area without neglecting the local people.

The objective this study is to find out the motivation and background of farmers in developing cinnamon tree crops and to find out factors which relate to the expansion of cinnamon planting activities in a conservation area.

The unit of analysis of this study is the farmer's household ultimating cinnamon tree. This study is qualitative in character, although some of its data were analyzed by simple statistical technique (chi square) and correlation technique. The number of respondents (sample) interviewed was 100 people. The study location was in Siulak Kecil, Gunung Kerinci, Jambi Province.

The research results can be summarized as follows:

1. The cinnamon mixed garden (ladang tumpangsari system) is a form of agricultural adaptation developed by most (farmer) respondents to meet life necessities. About 63% of respondents developed intercropping, 27% of them did not cultivate vegetables cultivation, and a few of them (10%) developed cinnamon monoculture plantation.

2. The flexibility of harvesting system enable the farmers to develop cinnamon mixed garden. These plants can be harvested any time that is suitable to the farmer's needs and wants. Cinnamon tree can function as savings. It can also be harvested to meet special needs (travel, marriage, university fee, buying modem commodities, pilgrimage). The Annual crop arc harvested throughout the year and sold. Vegetables with a peak production (annually) constitute a good revenue which fulfill the farmer's basic needs.

3. The development of cinnamon mixed gardens has caused the farmer to take into account the fertility of the land. Therefore, they cleared away another location to cultivate vegetable anew. The farmer had two strategies in order to contend wither land fertility; the first strategy is that they c)cared away the forest area and the second is to cleared away the cinnamon bark plant cultivation area. However, viewed from the ownership aspect and the age variations of cinnamon bark plant, it can be said that farmers in Siulak Kerinci do not posses permanent shifting cultivation pattern. It is understandable therefore if the development of unirrigated cultivation area tended to became expansive.

4. The ownership pattern of swidden cultivation is not identical with the ownership of wet paddy field that is still controlled by customary laws (by turns through matrilineal channels). Hence, the swidden agricultural system is no longer controlled by customer laws but became private property. Therefore, cinnamon bark plant area is not considered as inherited wealth, but adaptable according to the farmer's interest. As a result the economic function of cinnamon bark area is more prominent compared to wet paddy field. Compared to wet paddy field the ownership pattern of cinnamon tree utilization rights is unlimited and no institution is in control as in case of wet paddy field.

5. Most of swidden cultivation area ownership (80%) is private property. More than half of it (60.8%) obtained the ownership by people's interaction. Swidden cultivation trading is a common transaction among inhabitants in Siulak Kecil. Research showed that the higher number of cinnamon tree reflected more extensive land controlled by the farmer. Wet paddy field is still a subsistence need the for farmer's household and it is protected by traditional custom laws.

6. The numbers of family members in a farmer's household do not correlate with the ownership of cinnamon gardens. The greater the cinnamon trees do not correlate with the number of the household's family members. Nevertheless, the numbers of household's family members negatively correlate with wet paddy field the farmer tilled. The higher number of members the narrower the wet paddy field a farmer tilled.

7. The additional job a farmer possess correlate with cinnamon tree possessions. On the other hand, additional jobs do not correlate with the extend of wet paddy field tilled by the farmer. This means that the size of wet paddy field do not correlate with additional job a farmer has. Wet paddy field constitutes social solidarity support of the community in Kerinci.

8. The additional job farmer correlated with claims on unirrigated cultivation area. The additional job farmer do not correlate with the size of wet paddy filed cultivated by the farmer. This means that the size of wet paddy filed cultivated by the farmer do not correlate with the additional job farmer. Wet paddy field is the right of married woman due is social function. Indeed, wet paddy field is the social solidarity support of the Kerinci community.

9. The additional job is no an alternative to overcome the limited land for wet paddy field. The additional job formers constitute a capital of the farmer to develop the cinnamon plantation. Therefore, the expansion of cinnamon commercial tree is an alternative that can be considered of being capable of overcoming the needs of community livelihood.

E. Reference : 54 [1926-1995]"

"NGO Bina Ekonomi Sosial Terpadu dan Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA) berkolaborasi bersama Universitas Indonesia melakukan progampercontohan kawasan layak huni di Kampung Nambo, Tangerang Selatan. Tujuan dari laporan ini adalah melaporkan dan mendokumentasikan peran koordinator dalam menyusun dan mengembangkan masterplan Kawasan Layak Huni di Kampung Nambodengan pendekatan sanitasi terintegarasi sebagai kawasan penyangga berkelanjutan yang dihimpun atas aspirasi gabungan pemangku kebijakan. Proyek pekerjaan pengembangan Master Plan Kampung Nambo mencakup perbaikan infrastruktur dan juga penentuan tiga zona khusus sebagai prioritas intervensi. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi berbasis aksi atau action-based research, sesuai Peraturan Pemerintah no. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk memudahkan pekerjaan, pemantauan dan pelaporan, koordinator pekerjaan ini membaginya menjadi 4 fase, yaitu Pra Perancangan, Pengembangan Desain, Finaliasai Desain, dan Pembangunan dan Pengawasan. Adapun beberapa Tindakan yang dilakukan adalah mempertahankan bagian penyangga berupa vegetasi atau melakukan penambahan, melindungi sumber air bersih yang terdapat pada mata air, membuat fasilitas umum, dalam hal ini taman baca dan ruang berkegiatan untuk PKK yang memiliki visual ke taman. Proses menjalankan peran pada pekerjaan ini sudah memperhatikan nilai kompetensi profesionalisme, Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L) serta Memperhatikan Kode Etik Keinsinyuran.

---

NGO BORDA collaborated with the Universitas Indonesia to carry out a pilot program for liveable areas in Kampung Nambo, South Tangerang. This report aims to report and document the coordinator's role in compiling and developing a Liveable Area master plan in Kampung Nambo with an integrated sanitation approach as a sustainable buffer zone that was compiled based on the combined aspirations of stakeholders. The Kampung Nambo Master Plan development project includes infrastructure improvements and the determination of three special zones as priority interventions. The method used in this study is action-based research, according to Government Regulation no. 14 of 2016, concerning the Implementation of Housing and Residential Areas. To facilitate work, monitoring, and reporting, the work coordinator divides it into 4 phases: Pre- Design, Design Development, Design Finalization, and Development and Supervision. Some actions are to maintain the buffer in the form of vegetation which must be maintained or added, protect clean water sources found in springs, and make public facilities, such as area for reading and activity spaces for PKK. The process of carrying out the role in this job has considered the values K3L, and paying attention to the Engineering Code of Ethics."

"Penelitian tentang komunitas burung di kawasan penyangga Taman Nasional Ujung Kulon TNUK bertujuan untuk menjelaskan komposisi burung pada berbagai struktur vegetasi kawasan penyangga TNUK, serta menjelaskan hubungan antara komposisi burung dengan struktur vegetasi kawasan penyangga TNUK. Kondisi kawasan penyangga di sekitar TNUK didominasi oleh area perkebunan dan pertanian yang memiliki jenis vegetasi beraneka ragam. Metode pengamatan burung yang digunakan adalah metode titik hitung. Terdapat 22 titik sampel pada pengamatan yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kawasan penyangga berjarak dekat 0-500 meter, sedang 500-1000 meter dan jauh >1000 meter. Hasil penelitian menunjukkan masing-masing kelompok kawasan penyangga memiliki struktur vegetasi yang berbeda, namun kawasan penyangga dekat dan sedang cenderung memiliki kemiripan karena hasil scatter plot Principal Component Analysis kedua kawasan saling tumpang tindih. Nilai keanekaragaman burung tertinggi terdapat pada kelompok kawasan penyangga berjarak dekat dengan Taman Nasional, namun hasil uji t Hutcheson ketiga lokasi menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata. Burung tipe insektivor dan nektarivor memiliki korelasi negatif dengan DBH pohon kelapa, burung tipe granivor dan omnivor memiliki korelasi positif dengan persentase kematangan buah kelapa.

---

Research on bird communities in buffer zone of Ujung Kulon National Park TNUK to explain bird composition on various vegetation structures of TNUK buffer zone, and to explain the relationship between bird structure and vegetation structure of buffer zone of TNUK. The condition of buffer zone around TNUK is dominated by plantation and agriculture area which have varieties of vegetation type. Bird observation method used is the method of calculating point. There are 22 sample points on the observation that are divided into three groups, namely near buffer area 0 500 meters, medium 500 1000 meters and far 1000 meters.

The results showed that each group of buffer zones had different vegetation structures, but the nearest and the nearest buffer areas were affected by the scatter plots. The Main Components Analysis of the two regions overlapped. The value of immortal bird diversity in the buffer group is close to the National Park, but the result of the Hutcheson site t test shows no significant difference. Insektivor and nectarivor birds have a negative reputation with coconut tree DBH, granivor and omnivor species have a positive reputation with coconut maturity percentage."

"ABSTRAKPeningkatan luas penanaman Kopi dan Kulit Manis di Kabupaten Kerinci selama 3 tahun terakhir sangat mengkhawatirkan. Seluas 50.000 ha lahan hutan telah digarap untuk perladangan kopi dan Kulit Manis, dengan ± 14.286 KK peladangSementara keadaan fisik wilayah sangat rawan terhadap erosi, luas lahan yang memungkinkan untuk pertanian hanya 40% dari luas keseluruhan daerah Kecamatan Gunung Raya (14.560 ha), dan seluas 80.480 ha terdiri dari hutan lebat.Penelitian ini dilakukan dengan metode kasus, cara penetapan sampel ditetapkan secara purposive. Untuk analisis data dilakukan dengan regresi korelasi.Pengukuran erosi dilakukan pada perladangan kopi dan kulit marais milik petani setempat, sesuai dengan kondisi variabel yang ditetapkan dan ditemukan di lapangan.Studi ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari perladangan kopi dan kulit marais terhadap intensitas erosi. Dalam studi ini diambil 90 kasus kejadian erosi, selama 30 kali pengamatan.Dari hasil pengamatan harian terlihat pada usia tanaman 1 tahun - 4 tahun intensitas erosi cukup besar (47,92 ton - 14,19 ton pertahun dengan besar lereng 42% - 92 %. Hal ini disebabkan karena sebahagian besar tanah terbuka, tajuk kopi dan kulit marais belum mampu untuk menahan pukulan air hujan, dan pemberaihan lahan intensif sekali. Kemudian pada umur 5 tahun - 6 tahun intensitas erosi mengalami penurunan menjadi (2,23 ton -1,92 ton) dengan keadaan lereng 56 % - 96 %. Hal ini disebabkan oleh tanaman kopi sedang berada pada kondisi pertumbuhan vegetatif yang baik, sehingga tajuk hampir menutupi semua permukaan tanah dan penyiangan tidak dilakukan. Setelah tanaman memasuki umur 7 tahun - 10 tahun intensitas erosi meningkat kembali (4,84 ton --5,27 ton) pada kondisi lereng 24 % - 37 % disisi lain, karena pada usia ini terjadi penyiangan, dan pemangkasan dahan kulit mania, den diikuti dengan melakukan penebangan kopi, sehingga tanah terbuka kembali.Setelah tanaman berumur diatas 10 tahun (20 tahun - 25 tahun) pada kondisi lereng 26% - 40% erosi menurun kembali, hal ini disebabkan tidak adanya penyiangan dan pemangkasan, sehingga mengarah pada pembentukan hutan. Keadaan ini dimakaudkan untuk menjadikan kulit mania sebagai investasi jangka panjang. Erosi yang terjadi hanya (2,59 ton -- 1,45 ton). Jadi tanaman yang berumur muda 1 tahun - 4 tahun dengan melakukan penyiangan mempunyai potensi yang besar dalam menyebabkan terjadinya erosi begitu juga tanaman yang telah berumur 5 tahun - 6 tahun serta berumur tua diatas 10 tahun dapat membantu, menurunkan intensitas erosi.Hasil analisis statistik menunjukkan pada kondisi sebenarnya, erosi yang terjadi cukup besar yaitu 6,7682 kg selama pengamatan. Rata-rata umur vegetasi 8.3167 tahun, rata-rata jumlah vegetasi 40,4889 bataog, rata-rata lereng 33,1667%, rata-rata curah hujan 84,9167 mm, rata-rata indeks pengolahan lahan 0,0963 dan rata-rata aliran permukaan 1300,3078 liter. Bila erosi lahan yang terjadi dikonversikan kedalam Batman ha, maka menjadi 13,77 ton/ha/th di atas erosi yang diperkenankan 13.45 ton/ha/th. Walaupun demikian perladangan kopi dan kulit marais seperti yang dilakukan masyarakat Gunung Raya Kerinci memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh demi kelestarian sumberdaya tanah dan air.Faktor-faktor korelasi (r) yang berpengaruh menimbulkan erosi adalah aliran permukaan 62%; indeks pengolahan lahan 43,5%; curah hujan 33,3%; umur tanaman 29X; jumlah vegetasi 22% dan lereng 12%.Faktor-faktor lain yang juga berperan dalam menimbulkan erosi adalah sosial budaya. Sebahagian besar masyarakat Gunung Raya berpenghasilan dari usaha perkebunan kulit marais. Tingginya harga dan permintaan kulit manis, mudahnya perawatan dan tingkat kesuburan tanah yang relatif tinggi menyebabkan mereka cenderung memperluas lahan. Di samping itu pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dihadapkan dengan luas lahan yang terbatas hanya 40% dari luas daerah yang dapat diusahakan untuk pertanian, menyebabkan perladangan terus bertambah.Bila dilihat dari erosi yang ditimbulkan dan dampak lanjutannya berupa kerusakan lahan baik fisik, biologis maupun kimia, maka sistem pertanian seperti ini kurang menguntungkan. Untuk memperkecil erosi yang ditimbulkan serta meminimalkan dampak negatif yang terjadi, maka perlu dilakukan perencanaan penggunaan lahan dengan pertimbangan lingkungan.Jumlah halaman permulaan 18; Jumlah halaman peritems 87; Gambar 10; tabel 18 halaman

---

ABSTRACT

The increasing of plantation area during the last three years in the district of Kerinci has occured in such a way that has a major caused concern. About 50,000 ha area of the forest have been cleared for coffee and Cassia vera Plantations, and approximately 14,286 families of farmers have moved in.

The physical condition of the area is very susceptible to erosion, and only 40% of the total land area of the Gunung Raya subdistrict (141.560 ha) is arable, 80,845 ha consists of heavy forests, and 29,750 ha of the region produces cassia vera.

The survey is done by case method; the sampling method is purposive random sau ling. Regression correlation is used for data analysis. Measuring erosion toward coffee and cassia vera plantations of the local farmers was in accordance with the variable, conditions established and found in the field.

The study is intended to investigate the impact of coffee and cassia vera culture in regards to erosion intensity; that is, how much erosion occurred. when coffee and cassia vera were grown. This study observed 90 cases of erosion during 30'days.

Out of daily observation it can be seen that in a plant 1 to 4 years old, the annual erosion intensity is quite high (47,92 ton-14,19 ton). This is due to the fact that most of the ground is open and the coffee and cassia vera. are not able to hold rainfall. Thus, cleansing of land is very rapid.

Then, of the age of 5 to 6 years, the annual erosion intensity decreases (2,23 ton --1,92 ton). This is due to the vegetative growth of the crown of the coffee plant, which in turn protects more land surface. Also at 5 6 years, weeding is not done.

At the age of 7 to 10 years the average annual erosion intensity increases again (4,84 ton.-5,27 ton), because at this age there is weeding activity, chopping of the cassia vera branches, and cutting of the coffee plants, so that the land is open again.

After the plants are over 10 years old the erosion decreases again, and the formation of wood begins because there is no more weeding and cutting. The purpose of no more weeding and cutting after 10 years is to make cassis. vera a long term investment. The erosion that occurs after 10 years is only (2,59 ton- 1, 45 ton ).

Thus, plants 1 to 4 years old as well as 7 to 10 years, because of weeding, have a great potential to cause erosion in the land. While plants at the age of 5 to 6 as well as over 10 years can help in decreasing erosion.

The result of the statistical analysis indicates that in actuality condition the erosion occurring is quite large (approximately 6,7682 kg). The average age of the vegetation is 8.3167 years. The amount of vegetable stalks is 40,4889. Rainfall 84,9167 mm. Land cultivation is 0,0963 and the surface current is 1300,3078 liters. If the erosion .is converted into hectares, there is 13.171 tons/ha/year which is far above the amount of erosion allowed. Thus, the community of Gunung Raya Kerinci must give some real attention to its agricultural system, if they are to conserve their land and water resources.

The factors which influence the erosion are: surface current 62%; land cultivation 43,5%; rainfall 33,3%; plant age 29%; amount of vegetation 22$; and slope 121. Other factors which also play certain roles in erosion are social and cultural. Most of the Gunung Raya community earn their income from cassiavera. The high demand and price of the cassiavera, the easy maintenance; and the relatively high soil fertility all cause the farmers to tend to increase their cultivation areas. Also the ever increasing population growth rate vis a vis limited land area (of which only 30% is erable) also contribute to the problem.

In terms of the erosion and its sustaining impacts such as physical, biological, as well as chemical deteroration this type of agriculture is not advantageous. In order to decrease the erosion and its negative impact a land use plan is needed that considers the environment holistically.

Number of initial pages 18 + number of thesis content 86; Pictures 10; Tables 18 pages."

"

---

ABSTRACTThe research was held from December 2010 up to February 2011 in Kerinci District, Jambi Province. The data collecting was doing by interview, direct observation, participation, and vegetation analysis in the field. The result shows that local community group the unit of land use in their area into 10, those are sawah or sawauh (rice fields), batang ayik or bati ayay (rivers), dusun or neghiw (villages), pelak or kandaw or cuguk (fields of vegetables and annual crops around the village), ladang pnanam mudo (annuals and vegetables crops fields), ladang pnanam tuo (complex agroforestry fields), bluka mudo (young secondary forest), bluka tuo (old secondary forest), imbo adat or imbew adaik (customary forest), and imbo lengang or imbew suwaw or imbo gano (primary forest). The people take multiple use strategy in using land and resources around them to complete their daily needs. Dual economy system makes them able to deal with the differences of ecological, social economy, cultural conditions, and the pressure of population growth. The social activity concerned with environmental antrophisation creates heterogeneity of ecosystem with the differences of floristic compositions and structures"

"ABSTRAKPenelitian ini hendak mengetahui fenomena Zulkifli Nurdin sebagai?orang kuat lokal? di Jambi era desentralisasi. Peneliti menggunakan metodekualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teoriyang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori mengenai ?orang kuat lokal?, teorimengenai ?bossisme lokal? dan teori mengenai ?orang kuat lokal? yang predator.Hasil wawancara mendalam dan studi dokumen memperlihatkan ZulkifliNurdin berhasil muncul sebagai ?orang kuat lokal? di Jambi era desentralisasi.Keberhasilan Zulkifli Nurdin tersebut disebabkan karena dia berasal dari keluargapengusaha pribumi melayu terkaya di Jambi, Nurdin Hamzah dan menguasaiorganisasi pengusaha seperti Kadin dan Gapensi di Jambi. Zulkifli Nurdin jugatepat memilih partai PAN yang dipersepsi sebagai partai reformis. Selain itu,Zulkifli Nurdin juga terbantu dengan kondisi gerakan sosial di Jambi cenderungmengecil dan tidak bisa masuk ke dalam pertarungan politik era desentralisasi.Zulkifli Nurdin berhasil memanfaatkan jabatannya sebagai GubernurJambi dalam membangun kekuatan ekonomi dan politik yang besar di Jambi.Zulkifli Nurdin berhasil membesarkan Partai Amanat Nasional menjadi partaibesar di Jambi dan didukung oleh DPRD Provinsi Jambi dalam mengeluarkankebijakan. Zulkifli Nurdin juga berhasil memanfaatkan birokrasi untukmenggalang suara, mendapatkan dana dari proyek pemerintah dan mengaturpejabat-pejabat yang setia kepadanya serta menjalin kedekatan denganpenyelenggara pemilu di Jambi. Model pembangunannya membuat dirinyamemperoleh keuntungan dari bisnis perizinan pengelolaan sumber daya alam diJambi.Pengaruh Zulkifli Nurdin juga besar dalam politik lokal di Jambi. ZulkifliNurdin berhasil melakukan kontrol sosial atas masyarakat Jambi. Zulkifli Nurdinberhasil melemahkan gerakan sosial di Jambi dan mengontrol organisasikekerasan di Jambi. Zulkifli Nurdin juga berhasil memengaruhi hasil pemilihanBupati dan Walikota di Jambi dan mendominasi Partai Amanat Nasional di Jambi.Implikasi teoritis memperlihatkan bahwa Zulkifli Nurdin tidak sepenuhnyamenjadi ?orang kuat lokal? karena Zulkifli Nurdin juga memenuhi beberapakriteria ?bossisme lokal? dan beberapa kriteria ?orang kuat lokal yang predator?.Fenomena Zulkifli Nurdin lebih tepat dikatakan sebagai ?Kuasi-Orang KuatLokal?. Temuan dalam penelitian ini secara umum juga ditemukan dalampenelitian mengenai ?orang kuat lokal? di daerah lain atau di negara lain sepertiFilipina dan Thailand.

---

Abstracthis research aims to explore the phenomena of Zulkifli Nurdin as a?Local Strongmen? in Jambi within the era of decentralization. The researcherdeploys a qualitative method using in deep interview and document studyapproaches. Theories used in this research are ?local strongmen?, ?local bossism?and theory on predatory ?local strongmen?.In deep interviews and document study results showed Zulkifli Nurdinsucceeds in emerging as a ?local strongmen? in Jambi during the era ofdecentralization. Zulkifli Nurdin?s success attributed to the his origin from awealthies local malay entrepreneur in Jambi, Nurdin Hamzah and controlsentrepreneurs organization such as the Chamber of Commerce (Kamar Dagangdan Industri Indonesia-Kadin) and the Association of Indonesia?s Entrepreneurs(Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia-Gapensi) in Jambi. Zulkifli Nurdin alsochoose the suitable party, The National Mandate Party (Partai Amanat Nasional),as it is perceived as a reformist party. Zulkifli Nurdin was favored by the socialmovement condition in Jambi that has shrunken and could not enter to thepolitical contestation arena during the decentralization era.Furthermore, Zulkifli Nurdin succeeds in using his position as theGovernor of Jambi in building a strong political and economical power. Hemanaged to raise the National Awakening Party into a strong party in Jambi andhis policies are strongly supported by the Regional Parliament of Jambi Provinces.He also succeeds in using the bureaucracy to mobilize votes, acquire funds fromthe government?s project, control bureaucrats that loyal to him and establishedclose relationship with the election body in Jambi. His development programme isin his favor by granting him profits from natural resource exploration permit inJambi.Zulkifli Nurdin?s influence is also strong in Jambi?s local politics. Hemanages to carries out social control over the Jambi populations. He succeeds inmaking the social movements weaker and controls the vigilante organization. Healso succeeds in influencing the result of Head of Regents and Mayors in Jambiand become a dominant figure in The Jambi National Mandate Party.Theoritical implications of this research show that Zulkifli Nurdin notentirely become as a ?local strongmen? because the phenomena of Zulkifli Nurdinalso meet the certain criteria of ?local bossism? and predatory ?local strongmen?.His phenomena is more correct to say as a ?Quasi-Local Strongmen?. Findings ofthis research can also be found in other researches on ?local strongmen? in otherregion or state such as the Philippines and Thailand."

"Perkembangan museum di Provinsi Jambi dapat dikatakan sangat lamban dan memprihatinkan dalam kreativitas di bidang program publik, padahal museum adalah tempat pembelajaran dan sumber informasi yang menyimpan beragam warisan dan sejarah yang perlu dikomunikasikan melalui program publik khususnya Jambi. Museum memiliki potensi untuk kemajuan dan perkembangan bangsa ini karena menjadi jembatan antara berbagai kepentingan, serta informasi yang dapat mendidik. Selain potensi yang dimiliki museum berupa koleksi, lokasi strategis, ruangan aula, dan halaman museum yang luas, penting untuk diperhatikan adalah pengelolaan dan pengemasan program publiknya. Namun, program publik yang ada pun masih bersifat umum dan belum memaksimalkan peran museum untuk masyarakat. Program-program publik museum yang telah dilaksanakan belum menunjukkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam bentuk partisipasi program publik. Keterlibatan masyarakat masih berupa peserta bukan sebagai mitra yang turut merencanakan program yang akan dilaksanakan. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pihak Museum perjuangan rakyat Jambi dalam pengembangan sebuah program publik yang diharapkan untuk memunculkan rasa nasionalisme dikalangan masyarakat Jambi. Sedangkan, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada hasil penelitian ini diketahui bahwa proses pengembangan program publik harus melakukan beberapa tahap untuk bisa menghasilkan program publik yang baik, serta peran dalam koleksi yang akan disampaikan, yaitu 1) menghasilkan ide, 2) menetapkan ide dasar, 3) cura ide (Brainstorming), 4) menguji dan membuat sketsa ide, 5) pelemparan (Pitching) Ide, 6) pemilihan dan penetapan ide. Selain itu, keterlibatan partisipasi harus dilibatkan dalam program publik di Museum Perjuangan Rakyat Jambi, di mana partisipasi atau peran masyarakat pada museum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2015. Dengan demikian, dalam pengembangan museum harus melakukan sebuah kolaborasi dengan mitra yang melakukan kerja sama di museum.

---

The development of museums in Jambi Province can be said to be very slow and concerning in terms of creativity in the field of public programs, even though museums are places of learning and sources of information that store various heritages and histories that need to be communicated through public programs, especially Jambi. Museums have the potential for the progress and development of this nation because they are a bridge between various interests, as well as information that can educate. In addition to the museum's potential in the form of collections, strategic locations, hall rooms, and a large museum courtyard, it is important to note the management and packaging of its public programs. However, the existing public programs are still general in nature and have not maximized the role of the museum for the community. Museum public programs that have been implemented have not shown active community involvement in the form of public program participation. Community involvement is still in the form of participants not as partners who participate in planning the program to be implemented. Thus, the purpose of this research is to provide input to the Jambi people's struggle Museum in developing a public program that is expected to bring out a sense of nationalism among the people of Jambi. Meanwhile, this research method uses qualitative methods. From the results of this study it is known that the process of developing a public program must carry out several stages to be able to produce a good public program, as well as its role in the collection to be submitted, namely 1) generating ideas, 2) establishing basic ideas, 3) curating ideas(Brainstorming), 4) testing and sketching ideas, 5) pitching(Pitching) Idea, 6) selection and determination of ideas. In addition, the involvement of participants must be involved in public programs at the Jambi People's Struggle Museum, where participation or the role of the community in the museum is regulated in Government Regulation (PP) Number 66 of 2015. Thus, in developing the museum must carry out a collaboration with partners who carry out cooperation in museums."

"Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat adat di era desentralisasi dengan studi kasus pemberdayaan komunitas adat terpencil terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Tahun 2004-2006. Penelitian ini beragumen, bahwa desentralisasi mengakomodasi masyarakat adat melalui ketentuan legal di dalam UU No.32 Tahun 2004, namun desentralisasi belum mempengaruhi dalam aspek pembuatan program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori multikulturalisme yang berasal dari Kymlicka, Raz, dan Parekh. Serta, konsep desentralisasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai data primer, dan data sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan studi pustaka lainnya. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya; Pertama¸ pemerintah daerah tidak membuat program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan mekanisme bottom up, melainkan dengan pandangan subjektif terhadap Suku Anak Dalam yang harus di modernisasi. Kedua¸ program pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam tidak sesuai dengan kondisi budaya dan tidak memenuhi akses pelayanan sosial. Ketiga¸ pemerintah daerah masih bergantung terhadap mekanisme pemberdayaan dan anggaran pemberdayaan yang diberikan pemerintah pusat.

---

This research analyzes the empowerment of indigenous community in decentralization era with the case study of the empowerment of remote indigenous community towards Suku Anak Dalam in Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Province in 2004-2006. This research argues that decentralization accommodates indigenous community within legal provision in UU No.32 Tahun 2004, but decentralization is not yet to take effect on affecting the manufacture of remote indigenous community programs.

This research uses the multiculturalism theory from Kymlicka, Raz, and Parekh. In addition, the researcher is also using political decentralizations concept, the concept of community empowerment, and indigenous community concept. This research employment qualitative methods with in-depth interviewing technique as the primary source of data, and legal provisions like law, government regulations, and other literature study, as the secondary sources.

This research find out that, First, the local government does not make the remote indigenous community empowerment program with a bottom up mechanism, rather with a subjective view towards Suku Anak Dalam that needs to be modernized. Second, the empowerment program for Suku Anak Dalam does not match the cultural condition. Third, the local government still depends on the empowerment mechanism and the empowerment budget that is given by the central government."

"Kajian Pengelolaan Kawasan Penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Berbasis Masyarakat Setempat di Desa Cipeteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, dilakukan memperhatikan sumberdaya alam kawasan konservasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat setempat yang tinggal di dalam kawasan, namun realitasnya masyarakat setempat sering tidak dapat memanfaatkan dan bahkan senantiasa selalu hidup dalam kemiskinan. Kawasan Taman Nasional pada aspek manajemen kawasan dibagi menjadi tiga zona, yakni 1 zona inti, zona rimba, dan zona penyangga/pemanfaatan.Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana dapat melibatkan masyarakat setempat dalam dalam pengelolaan kawasan (zona) penyangga Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik Participatory Research Appraisal (PRA) meliputi : analisis data sekunder, profil sejarah, pemetaan sosial, Diskusi Kelompok Terarah, Observasi, dan diagram venn. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam secara perorangan. Analisis data dilakukan metalui reduksi data (unitasi data/informasi, kategorisasi data, analisis & interpretasi, analis lintasan), penyajian data, dan penyajian laporan.Pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan (zona) penyangga TNGH dimungkinkan sesuai kebijakan pemerintah melalui sistem sociat forestry, yakni menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemanfaatan kawasan penyangga dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumbemya. Kegiatan yang di lakukan berupa jasa ekowisata, budidaya flora & fauna, industri rumah tangga, usaha pertanian non kayu dan pelstarian Iingkungan. Realitas kegiatan yang dilaksanakn oleh masyarakat setempat sampai saat ini adalah pembinaan budidaya flora & fauna. Kegiatan dalam social forestry merupakan alternatif sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang kekurangan Iahan perlanian dan modal. Kegiatan ini merupakan insentif agar masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan dan sekaligus berupaya melesfarikan ekosistem kawasan.Peran institusi pemberdayaan masyarakat terhadap kemampuan individu dan kelompok masyarakat sangat besar, hal ini terjadi karena adanya pembinaan pengetahuan dan ketrampilan serta bantuan pennodalan dari institusi pemberdaya. Balai TNGH memiliki kedudukan tertinggi dalam pengelolaan kawasan TNGH, sementara Pemda berperan dalam pengaturan masyarakat. LSM berperan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat. Jaringan sosiai yang merupakan jalinan hubungan antara kelompok sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi motif-motif perilaku sosial dari institusi sosial yang terlibat didalamnya. Jaringan sosial bersifat dinamis mengikuti perubahan sosial masyarakat.Program Perencanaan Sosial yang direkomendasikan meliputi tiga strategi : 1) Strategi kemitraan 2) Pengembangan kapasitas individu dan kelompok 3) Sistem keterjaminan sosial. Strategi kemiiraan dilakukan mengingan kawasan Taman Nasional berpotensi menjadi wilayah konilik bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengembangan kapasitas perlu dilaksanakan mengingat taraf pendidikan masyarakat dan ketrampilan yang rendah serta pelaksana pemberdayaan perlu senantiasa dibekali ilmu dan pengetahuan yang memadai mengingt kondisi masyarakat yang seialu berubah. Sistem Keterjaminan Sosial direkomendasikan untuk mengatur permodalan kegiatan usaha masyarakat agar mandiri dan berdaya."