Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan selama lebih kurang satu tahun. Titik berat penelitian ada pada perubahan fisik tata ruang dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan itu dalam konteks sejarah dan sosial politik yang sangat dinamis, dengan harapan dapat mengungkap wujud fisik perubahan tata ruang tersebut dari masa ke masa, faktor-faktor perubahan dan peran masing-masing golongan serta bagaimana perubahan terjadi dalam beragam tanggapan itu. Fokus penelitian ada pada perubahan wujud fisik suatu tata ruang dalam kaitannya dengan tanggapan masyarakat terhadap perubahan tersebut; membawa penelitian ke arah produksi dan konstruksi suatu tata ruang secara sosial.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menempuh jalur sebagaimana yang dilakukan Setha Low (1999) yaitu dengan melakukan pelacakan sejarah tata ruang dan memperhatikan dialektika antara konsep tata ruang (representation of space) yang mengejawantah dalam wujud fisik tata ruang dan wujud fsik yang digunakan atau dihidupi (representational space) oleh golongan-golongan dalam masyarakat, dalam konteks praktek-praktek keruangan. Metode yang digunakan dalam kerangka teori ini adalah metode kualitatif yang lebih menekankan pada pengamatan gejala-gejala sosial, praktekpraktek keruangan, dan wawancara mendalam terhadap informan.Dari penelitian yang dilakukan ini terungkap bahwa terdapat berbagai tanggapan dalam masyarakat berkaitan dengan kepentingan masing-masing golongan. Fator-faktor perubahan yang paling utama adalah dinamika kehidupan sosial politik yang melingkupi masyarakat, kecenderungan pertumbuhan ekonomi, dan peran pelaku-pelaku dalam masing-masing golongan. Dalam praktek keruangan dengan beragam tanggapan diungkapkan bagaimana perubahan itu dapat terjadi. Di satu sisi terdapat kekuasaan yang menentukan dominasi dan digunakannya suatu konsepsi mengenai ruang, di sisi lain terdapat konsepsi yang berkembang sebagai hasil dari penggunaan suatu ruang. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain, hanya mekanisme kontestasi keduanya sepenuhnya dipengaruhi konteks sosial-politik yang sedang berlangsung. Selain itu karakter tata ruang yang liat, dapat diubah dan berubah sewaktu-waktu bersama dengan citra yang diemban kawasan."

"Dengan meningkatkan pembangunan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di perkotaan menjadikan terjadinya gerakan pemusatan, persaingan pemanfaatan ruang, ketidakseimbangan ruang dan kerusakan kualitas lingkungan. Perkotaan Pesisir Teluk Banten mengalami keadaan seperti ini, sehingga diperlukan jalan keluar yang merupakan tujuan penelitian ini yaitu melalui perencanaan pengembangan ruang untuk membuat ruang kegiatan dan perlindungan melalui pengelolaan keterpaduan antara stakeholders, sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan di wilayah pesisir.Sampai saat ini belum ada definisi yang baku mengenai batas wilayah pesisir (coastal zone), tetapi terdapat kesepakatan umum bahwa wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dan menurut pendapat lain wilayah pesisir adalah bukan hanya wilayah pertemuan antara daratan dan lautan, tetapi lebih menjadi tempat terkonsentrasinya antara kepentingan kegiatan manusia dan lingkungan pesisir serta lautnya. Wilayah pesisir adalah daerah yang kaya akan sumber daya daratan dan laut, dan Indonesia adalah negara kepulauan dengan 63 % luasnya berupa perairan, serta Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dan 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km 2 (0,3 juta km 2 perairan territorial, dan 2,8 juta km 2 perairan nusantara) atau 62 % dari luas teritorialnya, serta Indonesia diberi hak pengelolaan laut oleh UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982) berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km 2 atau 200 mil laut dari garis pantai pada surut terendah (base line). Selain itu wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman spesies, sumber daya alam dapat pulih (renewable), seperti perikanan, hutan bakau dan terumbu karang, dan juga sumber daya tidak dapat pulih (unrenewable), seperti minyak bumi, gas, mineral dan bahan tambang lainnya, sehingga wilayah perkotaan pesisir untuk masa akan datang dapat menjanjikan penyediaan sumber daya untuk memberi kehidupan matapencaharian masyarakatnya.Perkotaan Pesisir Teluk Banten adalah tempat yang terletak 62 Km sebelah barat Jakarta, saat ini telah mengalami persaingan pemanfaatan ruang, ketidakseimbangan ruang, tumpang tindih ruang dan kerusakan lingkungan. Hal ini ditandai dengan banyaknya lahan basah berubah menjadi lahan terbangun, kerusakan terumbu karang, erosi dan akresi di garis pantai. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang memadukan antara kegiatan sosial-ekonomi dan ambang batas daya dukung lingkungan. Banyak sudah cara pengelolaan untuk perkotaan pesisir, seperti Watershed Management (WM) dan Ocean Management (OM), tetapi karena hanya menganalisis satu atau dua sektor sehingga sampai saat ini tidak menyelesaikan masalah, karena wilayah pesisir adalah ruang yang kompleks. Integrated Coastal Management (ICM) adalah metode pendekatan yang terpadu (antar pemerintah, antar media, antar sektor, antar disiplin ilmu dan antar kehidupan) serta dinamis untuk pengelolaan wilayah di atasnya, wilayah pesisir dan lautannya untuk terciptanya pembangunan yang sustainable (optimum, berdayadukung dan berkelanjutan).Untuk analisis ICM diperlukan analisis ruang, seperti anaslisis kecenderungan, analisis aliran barang untuk ruang ekonomi, analisis distribusi untuk ruang sosial, dan sistim informasi geografi (SIG) dan pertampalan peta untuk ruang fisik, sehingga dapat tercipta ruang yang mendukung lingkungan. Hasil analisis ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan sustainable, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

---

Urban development by government, investor and community made treager of polarization effects, conflict of space use, space unbalancing and damaging of environment quality. That is the fact of Coastal Urban on Banten Gulf recently, so that needed the way out the purpose of this research through development space planning that makes space for activity and protection through integrated management among stakeholders, resources, environmental services on the coastal region.

Recently, there's no absolute definition about coastal zone limit, but it's common agreement that coastal zone is similar with transitional zone among continent and ocean, according to other opinion that the coastal only transitional zone among continent and ocean, moreover that be zone for human activity and coastal-sea environmental. Coastal zone is the area that full of resources. Indonesia is large archipelagic country in the world with content of 63 % sea square and 17,508 islands with coastline length 81,000 km, Indonesia entitled rights of management sea by UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982) that is Exclusive Economic Zone on width of 2.7 millions km2 or 200 miles from coastal base line. Besides, Indonesia's coastal and sea have variety species (biodiversity), renewable resources (fishery, mangroves, coral reef) and un-renewable resources (petroleum, gas, mineral), with the kind of this resources urban region could be supplier resources on the future.

The Coastal Urban of Banten Gulf took place about 62 km western from Jakarta, that this time conflicting of space use, space unbalancing, space overlapping use and damaging of environmental quality. It's marked by removed use wet lands become built area, coral reef damage, erosion and sedimentation on coastline. That effects needed integrated management on social, economy and environmental. A lot of method management for coastal urban, example: Watershed Management (WM) and Ocean Management (OM), but it's only analyze partial sector so that recent yet problem solving. Integrated Coastal Zone Management (ICM) is integrated method approach (among governmental, media, sector, and inter-disciplinary) and also dynamic process for sustainable development of upland, coastal zone and ocean.

ICM analyses used spatial analyses, that is tendency analyses, shift share analyses, goods flow analyses for economic space, distribution analyses for social space, Geography Information System (GIS) and overlay for physical space), so that could create space supporting environmental. Outcomes from this analyses expected to sustainable development that reflecting economic growing that can improving human quality."

"Yogyakarta merupakan salah satu kota bekas kerajaan di Jawa. Seperti pada umumnya kota bekas kerajaan, Yogyakarta memiliki alun alun dan tata ruang kotanya mengikuti makna filosofi yang dipercaya pada masanya. Seiring perkembangan jaman, alun-alun yang pada awal dirancang bersifat sakral menjadi semakin publik.Berangkat dari tiga anggapan awal dalam thesis saya yang berjudul ?Alun-Alun Sebagai Ruang Publik Kota, Kajian Fungsi, Makna dan Jaringan Alun-Alun Selatan Kraton Yogyakarta?, saya mendapatkan temuan yang sesuai. Pertama, makna lama alun-alun selatan sebagai halaman belakang yang membuat masyarakat lebih bebas ?memiliki?, belum sepenuhnya terjawab, tetapi kerelaan pihak kraton memberikan halamannnya untuk rakyat justru bisa dirasakan. Ke dua, jaringan di alun-alun selatan memang menunjukkan kuatnya kearifan lokal. Ke tiga, secara fisik tata ruang memang mendukung kekuatan ruang publik. Di lapangan saya juga menemukan kinerja ruang publik yang selalu bergerak mengikuti kebutuhan. Saya juga menemukan berbagai makna yang bisa dibaca dari tanda, yang bisa dimaknai sebagai semiotik alun-alun.Penelitian saya memiliki dua arah, kajian sejarah sebagai tolok ukur perkembangan fungsi dan makna, serta proses lapangan menekankan pada eksplorasi aktor-aktor yang terlibat di alun-alun selatan, dengan mengacu Actor Network Theory untuk memahami terbentuknya jaringan. Experiential Landscape dan Good City Form saya acu untuk pemaknaan bagi para aktor.Saya berharap bisa melanjutkan penelitian lebih mendalam di alun-alun utara sehingga hubungan dengan alun-alun selatan dalam satu kesatuan kawasan kraton lebih terlihat. Sebagai kawasan cagar budaya, pemahaman tentang makna penting untuk konservasi perkotaan, bukan sekedar fisik dan fungsi. Saya juga mengharapkan bisa dilanjutkan oleh pihak yang lebih memahami artefak dan arkeologi untuk kepentingan konservasi.

---

Yogyakarta is one of the former royal city in Java. As to the former royal city Yogyakarta has square and its urban spatial structure that is believed to follow the meaning of the philosophy of the time. Along the development, the square at the beginning designed to be sacred is becoming increasingly public.

Starting from the three initial presumption of this thesis entitled "Alun-Alun as City Public Space, Study of Function, Meaning and Network in South Alun-Alun of Yogyakarta Palace", I get the appropriate findings. First, the old meaning of south alun-alun as the backyard that makes people free to "claim", has not been fully answered, but the willingness of Sultan to give his yard to people can actually be felt. Second, the network in the south alun-alun indeed showed strong local wisdom. Third, the physical layout does support the strength of public space. On the field, I also found that the performance of the public space are always move following by the needs. I also found variety of meanings that can be read from the sign, which could be interpreted as ?alun-alun semiotic?.

My research has two directions, the study of history as a benchmark development of functios and meanings, and the emphasis on exploration field actors involved in south alun-alun, with reference ?Actor Network Theory? to understand the formation of the network. I refer ?Experiential Landscape? and ?Good City Form? to analysis the meanings for actors.

I hope to continue my research in the north alun-alun, so that the relationship with south alun-alun as a single region of the palace area is more visible. An understanding meaning of cultural heritage area is important for urban conservation, not just physical and functions. I also expect to be continued to whom concern archaeological artefactsfor conservation purposes."

"Penataan Ruang adalah sebuah proses manajemen pembangunan yang merupakan sistem terpadu yang menampung seluruh kegiatan manusia. Kesadaran bahwa setiap kegiatan selalu berdampak terhadap lingkungan hidup merupakan pemikiran awal yang panting untuk memaksa manusia berpikir lebih lanjut mengenai strategi pengelolaan yang mampu meminimalisasi dampak negatif dari setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan somber daya ruang. Peran serta masyarakat yang optimal (aktif dan sistematis) akan menghasilkan sebuah proses dan produk penataan ruang yang bermutu, yaitu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam konteks tersebut di atas signifikansi penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bentuk dan cara masyarakat melakukan peran sertanya dalam penataan ruang , untuk mengetahui tingkat peran serta masyarakat (kualitas peran serta ) dalam proses penataan ruang, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong /memotivasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam penataan ruang.Dengan pendekatan kuaIitatif, penelitian ini telah memperoleh data dan melakukan analisis yang menunjukkan bahwa bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan dengan cara : memberi informasi, menyumbangkan lahan, mengikuti aturan dalam rencana tata ruang, swadaya dan gotong royong dalam komunitas adat Tongkonan dalam membangun jalan desa, menjadikan kawasan pemukiraan tongkonan menjadi objek wisata, sumbangsih keilmuan oleh lembaga pendidikan, dan partisipasi teknologi dan profesionalisme oleh lembaga profesi. Kualitas peran serta pada tingkat yang signifikan yaitu pada tahapan Placation dan Partnership (Sherry Arnstein) atau pada derajat Kolaborasi (ADB) masih menjadi milk segmen tertentu, segmen yang sangat terbatas yaitu lembaga pendidikan (kelompok masyarakat terdidik) dan lembaga-lembaga profesi. Sementara golongan masyarakat luas masih berada pada kualitas peran serta yang masih rendah yaitu tingkat Therapy dan Informing (Sherry Arnstein ) dan derajat Informasi (ADB). Bentuk dan cara masyarakat berperan serta sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi dasar pendorong (memotivasi) bagi mereka untuk berperan serta, yaitu faktor eksternal : Faktor Lingkungan sosial, faktor Regulasi (Aturan, bukum), faktor Sosialisasi PEMDA, Faktor Pala Permukiman. Sedangkan faktor internal : Faktor Pemahaman dan Kesadaran, faktor Idealisms, falctor Kepentingan Langsung, faktor Aluk (Keyakinanikeimanan masyarakat setempat). Masih minimnya langkah sosialisasi dan belum adanya keinginan yang kuat (political will) Bari Pemenintah Daerah untuk melibatkan peran serta masyarakat secara lugs dalam seluruh tahapan penataan ruang ( Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian) menyebabkan ketidak pahaman masyarakat terhadap hak -hak mereka untuk ikut terlibat dalam penataan ruang. Hal ini berimplikasi pada kualitas peran serta masyarakat menjadi rendah sehingga optimalisasi penataan ruang tidak berjalan baik.

---

Space order are management development process which is integrated system that accommodate a whole of human activity. Awareness that every activities always impacted to the life environment is a fast thinking that important to make people more concern about strategy that can minimalize negative impact from each activity which connected with space order manage. An optimal society participate (active and sistematic) would be result a quality space order process and product, there are increase quality og society life. The significancy of this research about the context above is purpose to knowed the space order society participate form and style, to knowed the level of space order society participate (quality of participate), and to knowed the factors that increased or motivated space order society participate. With qualitatif approach, this research have got a data and did an analyses and show that space order society participate form are formed by : giving an information, giving their land, followed the rules of space order plan, Tongkonan tradition community effort and partnership in develop their village road, make Tongkonan resident area become a tour object, science contribution by education institution, technology and profesionalism participate by profession institution. A participate quality at significant level are at the placation and partnership (Sherry Arnstein) or at collaboration degree (ADB) are still belong a certain segment, segment that very limited, there are education institution (educated society) and professional institution. Meanwhile the major of society are still at a lower quality participate, there are therapy and informing level (Sherry Arnstein) and information degree (ADB). Society participate form and style it's influence by many factor that become a basic motivated for them to participate, there is an external factor : social environment factor, regulation factor (rules, law), territory government socialitation factor, resident system factor, direct needed factor, Aluk factor (society belief). Are still getting minimalize socialitation step and didn't have a strong political will from territory government to involved major society participate in whole of space order step (Planning, Exploit, Controlling) makes a misunderstanding of society about their right to participate at space order. This situation implicated a quality society participate become lower, so optimalitation of space order can't be right."

"Tata ruang adalah khas pada setiap kelompok masyarakat. Konsep tata ruang suatu masyarakat banyak ditentukan oleh sistem budayanya yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tata ruang suatu masyarakat sering kali juga merupakan simbolisasi dari kenyataan slam dan sosial-budaya masyarakat tersebut.Tata ruang penting dalam pembangunan terutama terkait dengan pembangunan pemukiman dan perwilayahan. Karena pada setiap masyarakat memiliki konsep tertentu tentang tata ruang. Dengan mengerti secara mendalam adat-istiadat tentang keruangan suatu masyarakat, niscaya program pembangunan yang berhubungan dengan pemukiman dan perwilayahan tidak bertentangan dengan pandangan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.Dipilihnya Baduy sebagai obyek kajian ini karena: (I) merupakan salah satu kelompok masyarakat di Jawa Barat, yang khas dan unik yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya, (2) masyarakat Baduy dianggap sebagai salah satu kelompok masyarakat di Jawa Barat yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur, (3) masyarakat ini sebenarnya telah dikepung oleh modernisasi, namun sampai saat ini masih mampu menjaga adat istiadat mereka, dan (4) kajian tentang tata ruang masyarakat Baduy ini secara khusus belum banyak dilakukan.Khusus mengenai kekhasan dan keunikan masyarakat Baduy ini secara nyata dapat dilihat pada rumah atau bangunan dan penataannya dalam suatu kampung. Di Baduy Dalam khususnya, rumah di mana-mana bentuk dan orientasinya sama. Penataan rumah dan bangunan-bangunan lainnya juga menunjukkan kesamaan antara satu kampung dengan kampung lainnya. Selain itu, gambaran penataan tersebut tercermin pula dalam penataan kawasan Baduy. Berdasarkan hal yang menarik tersebut, permasalahan yang dikaji adalah:1. konsep apakah yang mendasari penataan ruang tersebut.2. dengan adanya konsep tertentu dalam penataan ruang tersebut, bagaimanakah pengaruhnya terhadap pola perilaku3. bagaimana `fungsi dan -makna ruang tersebut dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Baduy.Penelitian ini pada dasarnya bersifal deskriptif kualitatif-. Untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang masih hanyak mengikuti tradisi leluhur mereka, maka lokasi penelitian utama dilakukan di Baduy Dalam. Sedangkan sehagai pemhandingnya dilakukan pula di Baduy Luar. Data yang dikumpulkan meliputi data primer, herupa (1) DATA FISIK berupa bangunan-bangunan dan .alam lingkungan, dan (2) NON FISIK berupa ideologikal (ide, norma, yang ideal atau yang seharusnya) dan sosial (realitas perilaku masyarakat). Untuk memperoleh data FISIK dilakukan dengan cara observasi dan deskripsi. Sedang NON FISIK dilakukan dengan cara wawancara (ideologikal), serta observasi dan wawancara (sosial). Sementara itu, data sekunder yang dikumpulkan berupa kepustakaan yang berhubungan dengan topik kajian ini.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penataan ruang Baduy mengacu pada konsep "Baduy sehagai pancer bumi" . Sehubungan dengan itu maka: (1) Baduydianggap sehagai pusat dunia, baik secara FISIK (awal penciptaan bumi dan asal usul manusia yang berpusat di Sasaka Domas), maupun secara MENTAL (pelindung dunia dan segala isinya), (2) Sebagai pusat bumi, Sasaka Domas menjadi orientasi atau arah 'kiblat', baik secara FISIK maupun NON FISIK. Selain itu, fungsi ruang dapat dilihat dalam dua hal, yaitu fungsi dalam hubungannya dengan pola pemanfaatan (ruang pribadi, sosial, sakral, dan profan), dan fungsi dalam kaitannya dengan pola waktu (ruang yang kontinyu, sewaktu-waktu, dan berubah-ubah).Penataan ruang Baduy juga melahirkan suatu simbolisasi yang terwujud dalam klasifikasi dua, berupa (1) 'dalam-luar' yang memiliki makna teritorial (Baduy Dalam dan Baduy Luar), dan makna tingkat kesucian (Baduy Dalam lebih suci daripada Baduy Luar), (2) 'atas - bawah' yang memiliki makna pembagian dunia menjadi Dunia atas danDunia hawah, serta (3) 'tinggi - rendah' yang mengacu pada makna makna lantai atautempat yang tinggi dan rendah, tinggi dianggap lebih sakral dibanding rendah (pada letak rumah puun, lantai imah, tangtu); dan klasifikasi tiga berupa pembagian ruang menjadi 'atas-tengah- bawah' pada (I) 'buana luhur-buana tengah-buana handap', (2) pembagian rumah secara vertikal atap (dunia atas), badan (dunia tengah) dan kaki/ kolong (dunia hawah), dan (3) pelapisan masyarakat menjadi 'tangtu - panamping - dangka'."

"Tesis ini mengajukan sebuah penelusuran disain berbasis ide void dalam konteks ruang kampung. Ruang kampung yang terdiri dari berbagai aktivitas secara tidak langsung melibatkan berbagai jenis translasi void. Diskursus dalam tesis ini dimulai dengan pemahaman void terhadap persoalan kehadiran dan ketidakhadiran sebagai bentuk kajian representasi ruang. Pendekatan konteks spasial digunakan untuk mencari translasi mekanisme ruang void yang selanjutnya akan menjadi dasar pengembangan metode perancangan. Unsur absence-presence, tangible-intangible menjadi sebuah pengungkapan yang penting dalam penelusuran jejak ruang void ini, hingga pada akhirnya berujung pada mekanisme void sebagai sebuah ketertundaan ruang. Dalam proses ketertundaan itu, bekerja sistem diskontinuitas spasial yang akhirnya mendefinisikan pemaknaan dalam void seperti void as boundary, void as inbetween space, void as intermediary, void as residual space, void as perceptual activity, dan void as servant space. Translasi jenis void ini kemudian membuka kemungkinan yang lain sebagai spatial potential order dalam konteks perancangan ruang kampung. Mekanisme dalam void tersebut menghasilkan beberapa karakter ruang yang digunakan untuk melakukan transaksi ruang terhadap event void yang baru pada konteks. Oleh karena itu, rekonfigurasi event void yang terbentuk dapat membangun sistem ruang void sebagai transformasi ruang potensial dalam kehidupan ruang kampung yang lebih baik. Serta memberikan cara baru dalam melihat investigasi mekanisme pengungkapan ruang dalam arsitektur.

---

This thesis proposes a design approach based on the idea of “void” in the context of urban kampung. Urban kampung consists of a series of activities involving the existence of “void” in various meaning. The discourse in this thesis begins with the understanding of void in terms of the presence and the absence matter as form of space representation. Spatial context approach is used to explore the translation of void space mechanism as a basis of developing the design method. The element of presence-absence, tangible-intangible becomes a manifestation in exploring void as the delaying space. In the delaying process, there is a system of spatial discontinuity to define the meaning of void such as void as boundary, void as in-between space, void as intermediary, void as residual space, void as perceptual activity, and void as servant space. The translation of these different kind of void opens the other possibility as spatial potential order in the context of urban kampung. The mechanism of the idea of void produces several space character which is used to explores spatial transaction of the new void event in the spatial context. Therefore, the reconfiguration of void event develops the system of spatial void as a potential space transformation in the better kampung living. It also provides the new ways of seeing spatial investigation mechanism in architecture realm. "

"Dalam konteks ruang dan waktu, sebuah ruang memiliki masa penggunaan. Jika masa penggunaan suatu ruang telah habis, maka ruang akan dihancurkan. Namun, ruang dapat dihancurkan untuk digantikan dengan penambahan baru meskipun masa penggunaan ruang tersebut belum habis. Hal ini menyebabkan penggunaan ruang menjadi kurang efisien. Menanggapi hal tersebut, skripsi ini akan membahas lebih jauh tentang penggabungan antara jejak pada elemen asal (origin) dan jejak pada elemen baru (alter) yang menghasilkan ruang gabungan. Tujuan dilakukan penggabungan tersebut agar dapat memperpanjang masa penggunaan ruang asal dan dapat menyatu dengan penambahan barunya melalui alterasi jejak. Lebih jauh, hal tersebut akan dipelajari melalui studi literatur dan studi kasus pada preseden. Hasilnya, ditemukan bahwa terdapat suatu titik keseimbangan pada alterasi jejak yang perlu dicapai dalam melakukan alterasi agar jejak asal dan jejak baru dapat menyatu. Selain itu, proses ini perlu melihat kondisi asal dari materialitas dan karakternya.

---

In confronting the space and time contexts, a space has the usage period. When its usage period is over, the space can be destroyed and replaced with the alter  even its usage period has not over yet. This condition causes the usage period is not efficient. Arguing that issue, this thesis will elaborate the composition between traces in elements of origin and trace in elements of alter, its result is called as composite space. This composition were done for extending the usage period of origin space and merging both the traces of origin and the traces of alter through trace alteration. Furthermore, this thing will be learned through literature review and case studies in several adaptive – reuse precedents. As the results, it was found a balancing point in trace alteration which was needed to be reached in alteration, and create a unity. Then, this process is needed to look over the origin conditions through its materiality and characteristics."

"Komunitas penggemar musik berisikan para penikmat musik yang berasal dari berbagai kalangan sudah banyak hadir di dalam kehidupan sosial. Tidak terkecuali bagi mereka yang menggemari suatu musisi ataupun grup musik tertentu, yang bermula dari kesukaan akan warna musik yang dibawakan sehingga berpengaruh pada rasa yang lebih terhadap musisi tersebut. Skripsi ini menggambarkan bagaimana pola interaksi yang mereka lakukan antar sesama individu dalam komunitas maupun dengan ruang tempat diadakannya kegiatan, yang berujung pada pembentukan ruang yang tercipta saat melakukan berbagai kegiatan. Kemudian bagaimana elemen-elemen yang ada pada ruang yang dapat mendukung keberlangsungan acara. Hal ini terkait dengan batasan ruang dengan standar kenyamanan yang dimiliki masing-masing individu serta pengalaman yang ada pada ruang.

---

There are many music fanbase which consists of every music fans in community that exist in social life. It is also happened for musician or music bands, who made a music composition, then heard by people and soon become fans whatever the genres of music that the musician or bands brought. The people in fanbase usually create a gathering event to bring them closer. This thesis describes the creation of space in the interaction between the people in fanbase, and between them with the place for their activities. However, the effect of spatial elements can’t be forgotten to support them on every activities they do. All of this related to their boundaries for each other, their comfort zone, and the spatial experience."

"ABSTRAKPembangunan lingkungan hidup merupakan subsistem dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan nasional adalah kegiatan terencana yang dilakukan secara terus menerus daiam rangka mencapai tujuan nasional. Setiap kegiatan pembangunan tersebut diperkirakan menimbulkan dampak negatif di samping manfaat positif terhadap lingkungan hidup. Untuk mencegah dampak negatif dan memperbesar manfaat positif tersebut, telah dilaksanakan pembangunan lingkungan hidup sebagaimana arahan dalam GBHN 1993 yaitu terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan.Tanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan untuk mencapai tujuan pembangungan lingkungan hidup tersebut telah dibuat berbagai kebijaksanaan dan perangkat hukum pendukungnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hai ini sesuai dengan prinsip pembangunan itu sendiri bahwa pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh dan merata baik di pusat, di daerah, di perkotaan, dan di perdesaan. Demikian juga dalam kelembagaan bidang lingkungan hidup. Di tingkat pusat telah dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Pusat dengan badan lininya di daerah yaitu BAPEDAL Wilayah. Di tingkat daerah pun secara formal diperbolehkan membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah baik di Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat Il. Dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 98 tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.Sebelum Kepmendagri Nomor 98/1996 dan Keputusan Kepala Bapedal Nomor 135/1995 tentang Bapedal Wilayah diterbitkan, di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang telah dibentuk suatu lembaga yang mempunyai otoritas formal dalam pengendalian dampak lingkungan yang disebut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA). Dasar hukum pembentukannya adalah Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/34/1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.Menilik pembangunan industri di Semarang yang kian pesat, jumlah industri besar dan menengah 292 buah, industri kecil 4.868 buah, dan industri yang potensial mencemari lingkungan 267 buah, maka setiap dampak kegiatannya dipastikan menimbulkan permasalahan lingkungan hidup seperti masalah air bersih, limbah, penghijauan, transportasi. Dengan demikian maka keberadaan BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang dirasa sangat penting.Pembentukan BAPEDALDA yang relatif baru dengan tanggungjawab dalam menangani permasalahan lingkungan yang besar merupakan obyek menarik untuk diteliti.Permasalahan dalam penelitian ini meliputi :1. Permasalahan menyangkut kinerja (performance) lembaga BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.2. Permasalahan hukum; berupa taraf sinkronisasi vertikal, yaitu tingkat kesesuaian antara Keputusan Gubernur KDH I Jawa Tengah Nomor 061.1/3411992 dengan Kepmendagri Namor 98 tahun 1996.Tujuan penelitian ini adalah :1. Mengatahui kinerja lembaga BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.2. Mendalami dan menganalisis aspek-aspek hukum yang mendasari pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Dati II Semarang.Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang. Populasinya adalah keseluruhan karyawan BAPEDALDA berjumlah 29 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, eksploratif, dan metode penelitian hukum normatif taraf sinkronisasi vertikal. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara rinci fenomena, katagori, dan karakteristik tertentu dan secara kuantitatif yaitu menggunakan instrumen statistik regresi linier berganda dengan bantuan SPSS for Window. Sedangkan yang terkait dengan hukum menggunakan instrumen Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR Gotong Royong, dimana di dalamnya terdapat Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.Hasil penelitian adalah :1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Dati II Semarang diselenggarakan berdasarkan atas desantralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (medebewind) dalam rangka peningkatan otonomi daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup.2. Program kegiatan yang berhasil dilaksanakan oleh BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang adalah; Program Kali Bersih, Program Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan, Program Pengawasan RKL dan RPL, Program Pengendalian Dampak Usaha Kecil, Program Identifikasi Pencemaran Sungai, Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Program Pembuatan Buku Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Pembangunan Laboratorium Lingkungan, Kursus Apresiasi AMDAL, dan Program Penanganan Lingkungan Dukuh Tapak.3. Kinerja lembaga BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang dilihat dari realisasi pelaksanaan program terhadap target yang ditetapkan dan tingkat kepuasan karyawan daiam pelaksanaan program kegiatan memiliki katagori tinggi, yaitu persentase rata-ratanya 90,24%.4. Kinerja lembaga BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang dalam upaya pengendalian dampak lingkungan dipengaruhi oleh faktor-faktor tatakerja dan proses organisasi meliputi; kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, sumberdaya, dan struktur organisasi. Faktor kepemimpinan mencakup perhatian pimpinan terhadap upaya pengendalian dampak lingkungan dan perhatian kepentingan bawahan. Faktor komunikasi mencakup pemberian informasi, pemahaman langkah kegiatan, dan kemudahan melakukan interaksi dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan. Faktor koordinasi mencakup koordinasi antar unit dan koordinasi antar instansi dalam upaya pengendalian dampak lingkungan. Faktor sumberdaya mencakup sumberdaya manusia, sumberdana lembaga, bahan dan peralatan. Faktor struktur organisasi mencakup pola pendelegasian wewenang dan tanggungjawab, ada/tidaknya kegiatan pengendalian dampak lingkungan yang tumpang tindih. Rata-rata skor termasuk dalam katagori tinggi yaitu 89,62%.5. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa kinerja BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, sumberdaya, dan struktur organisasi. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung sebesar 75,404 lebih besar dari F tabel sebesar 2,02. Berdasarkan nilai R2 = 0,943 dapat disimpulkan bahwa kinerja BAPEDALDA dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari seluruh faktor tersebut ternyata kepemimpinan memberikan kontribusi terbesar dalam menentukan kinerja BAPEDALDA dengan koefsien persamaan sebesar 1,304.6. BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang yang sudah terbentuk adalah Badan Staf Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Walikotamadya, bukan perangkat daerah yang memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan tugas pengendalian dampak lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya sudah berfungsi sebagai perangkat daerah yang mempunyai kewenangan langsung dalam pengendalian dampak lingkungan di Kotamadya Dati II Semarang.7. Meskipun ada perbedaan susunan organisasi BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang berdasarkan Kepgub No. 061.1134/1992 dengan Kepmendagri No. 98 tahun 1996, namun lembaga tersebut sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Dengan mengacu pada pasal 90 ayat (4) Kepmendagri Nomor 98 tahun 1996, bahwa perubahan susunan organisasi BAPEDALDA Tingkat I, BAPEDALDA Tingkat II dan BAPEDALDA Kotamadya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BAPEDAL dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN), maka perbedaan tersebut dimungkinkan.

---

ABSTRACT

Institutional Analysis Of District Environmental Impact Control Agency OfSemarangEnvironmental development is a sub system of national development as a whole. National development is a planned activity which is carried out continuously in order to achieve national goal. Each activity of development is expected to cause both positive and negative impact towards the environment. To prevent negative impact and to increase positive benefit, environmental development has been carried out as directed by the [993 GBHN, namely, the realization of sustained environmental function in a balance and dynamic harmony equilibrium with population growth in order to guarantee sustainable national development.

Responsibility in controlling environmental impact is a joint commitment between the government and society. Whereas, in order to achieve environmental development goal, various policies and supporting laws and regulations have been made both at the national and regional level. This in accordance with development principles, namely that development is implemented in its entirety at the national and regional level, in rural and urban areas. The same is true in environmental institutions.

At the national level, the office of the State Minister for Environment, Environmental Impact Control Agency (BAPEDAL) and its line agents in the regions namely Regional Environment Impact Control Agency (BAPEDAL Wilayah) were established. At the regional level Provincial Environmental Impact Control Agency (BAPEDALDA I) and District Environmental Impact Control (Bapedalda II) are formally permitted to be established. The legal foundation is Domestic Affairs Minister Decision (Kepmendagri) No. 9811996 on guidance of establishment of organization and procedures of BAPEDALDA. Long before the existence of Kepmendagri No. 9811996 and Decision of the Director of Environmental Impact Control Agency Agency No.13611995 on Regional Environmental Impact Control Agency, in Semarang an institution that has formal authority in controlling environmental impact has been established that is called BAPEDALDA. The legal basic of its existence is the Decision of the Governor of Central Java No. 061.11341 1992 on the formation of organizational chart and procedures of District Environmental Impact Control Agency of Semarang.

The rapid growth of industrial development in Semarang, the sum are 292 big and middle industrials level, 4,868 small industrials, and 267 industrials potentially degrading environment hence each activity to cause environmental problems, such as clean water, solid wastes, reboisation, transportation, etc., the establishment of District Environmental Impact Control Agency of Semarang is deemed to be important.

The establishment of a relatively new District Environmental Impact Control Agency of Semarang with responsibilities in managing big environmental problems is an interesting object to study. The problems in this study include :

1. Performance problems, namely organizational performane of District Environmental Impact Control Agency of Semarang and influencing factors.

2. Legal problems, namely synchronization at the vertical level dealing with conforming the Decision of Governor of Central Java No. 061.1/34/1992 and that of the Decision of Domestic Affairs Minister No.98/1996.

The objectives of this research include :

1. To know how organizational performance of District Environmental Impact Control Agency of Semarang and to identify each factors which influences it.

2. To deepen and analyse legal aspects which constitute the bases of establishing District Environmental Impact Control Agency of Semarang.

Unit of analysis of this research is the organization of District Environmental Impact Control Agency of Semarang. The population is the entire personnel of District Environmental Impact Control Agency of Semarang, the total is 29. The research methods used is descriptive, explorative as well as normative law at vertical synchronization level. Data analysis used were descriptive qualitative, that is, describing in detail the phenomena, categories, and characteristics by scoring. Meanwhile, quantitative analysis used statistical approach helped by SPSS Computer Program. Whereas data related the laws instrument used is Determination the MPRS No. XX/MPRS/1966 on DPRGR Memorandum, mentioning the sequence acts and regulations of Republik of Indonesia is used as an instrument.

The result of the study include :

1. District Environmental Impact Control Agency of Semarang is carried out based on principles of decentralization, deconcentration and coadministration with the framework of increasing regional autonomy in the environmental management sector.

2. Programs carried out succesfully by District Environmental Impact Control Agency of Semarang cover River Management, Environment Pollution Cases Management, RKL and RPL Implementation Control, Small Enterprise Impact Control, River Pollution Identification, Environmental Degradation Control, Making the Book in Environmental Management Policy, Building an Environmental Laboratories, AMDAL Appreciation Courses, Environmental Management of Dukuh Tapak.

3. Organizational performance of District Environmental Impact Control Agency of Semarang seen from indicators of achieving targets in implementation programs as well as personnel satisfaction. The score of organizational performance was categorized as high, percentage 90.24%.

4. Organizational performance of District Environmental Impact Control Agency of Semarang in carrying out an environmental impact control was influenced by process and procedure factors such as leadership, communication, coordination, resources, and organizational structure. Leadership factor comprises the leader's attention to task of an environmental impact control and subordinates interests. Communication factor comprises to send information, to know work procedures, to facilitate interaction in carrying out an environmental impact control. Coordination factor consists of coordination among units as well as institutions. Resources factor consists of human resources, budget, tools and materials resources. Organizational structure consist of delegation of authority and responsibility, possibility of overlapping activities in an environment impact control. Mean score of the whole factors was categorized as high, namely 89.62%.

5. Analysis of multiple linear regression shows that all factors such as leadership, communication, coordination, structure, and resources have significantly influenced the organizational performance of District Environmental Impact Control Agency of Semarang.This is shown by F test = 75,404 more than F table = 2.02. The value of R square = 0.94 which indicated that all factors have clearly explained the organizational performance.

6. The established District Environmental Impact Control Agency of Semarang is the regional governmental staff institution as a support element to the Mayor. It is not a regional institution that has direct authority in carrying out the task of handling environmental impact at regional level. Whereas it has function as a regional institution that has direct authority in the field of an environmental impact control.

7. Although there are some differences of articles in the Decision of Domestic Affairs Minister No. 98/1996 on guidance of establishment, organization, and procedures of BAPEDALDA from the Decision of Governor of Central Java No. 061.1134/1992 on the establishment of organizational chart and procedures of BAPEDALDA II Semarang, but those institution has been functioning in an environment impact control. To make a reference by articles 90 clausula 4 Decision of Domestic Affairs Minister No. 9811996 that states changes in organizational structure of Bapedalda I, Bapedalda II and Kotamadya are determined by Domestic Affair Minister after obtaining technical considerations from Directors of Bapedal and written agreement from Minister that responsible in the field of efficiency of state aparatus sector (Menpan), hence some differences have enabled."