Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis tarif Puskesmas ditinjau dari tingkat kemampuan masyarakat bertujuan untuk mendapatkan gambaran berapa tarif puskesmas yang realistis untuk suatu wilayah kerja tertentu dengan mempertimbangkan biaya satuan dan kemampuan serta kemauan masyarakat di wilayah kerja tersebut. Tarif' yang berlaku sekarang untuk suatu daerah tingkat II diberlakukan sama. Satu tahun sebalumnya berlaku sama untuk suatu daerah tingkat I. Penelitian dilakukan secara purposive di wilayah kerja Puskesmas Kalitanjung, Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, yang merupakan salah satu wilayah kerja lapisan masyarakat perkotaan golongan menengah. Analisis Biaya Puskesma menggunakan data tahun anggaran:1995/1996, sedangkan kemampuan dan kemauan masyarakat dilakukan dengan cara survei. Sampel adalah rumah tangga yang berada dalam radius satu kilometer dari Puskesmas. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian analisis biaya dideskripsikan dalam biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya satuan 5 program yaitu BP, KIAIKB, Kesehatan Gigi, imunisasi dan Laboratorium. Hasil survei kemampuan dan kemauan masyarakat dideskripsikan melalui analisis persentase masyarakat yang "tersingkir" pada tarif tertentu. Hasil temuan dalam penelitian antara lain: Tarif Puskesmas BP/KIA - KB sebesar Rp. 800,- yang baru diberlakukan bulan Oktober 1996 berada di bawah biaya satuan dan di bawah kemampuan masyarakat Kemauan membayar masyarakat meningkat, kalau kualitas pelayanan di tingkatkan. Dengan hasil terscebut kiranya tarif Puskesmas yang realistis harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat setempat, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan dasar dapat dicapai. Peraturan Daerah Tingkat II mengenai tarif Puskesmas yang akan datang sebaiknya berlaku secara regional sesuai dengan kelompok lapisan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, dengan mengacu pada kemampuan dan kemauan masyarakatnya. Dengan demikian dapat terjadi lebih dari satu pola tarif Puskesmas dalam satu Daerah Tingkat II.

---

The objective of analyzing Puskesmas health care fee viewed from the level of people's affordability is to obtain the description on realistic fee in certain area with regard to the unit cost and the affordability and willingness of the people to pay for the fees in that area. The current fee of all Puskesmas throughout Dati II is applied the same. In the previous year, the fee was applied the same too for the Puskesmas in Dati I. The research is conducted purposively in the area of Puskesmas Kalitanjung, Kotamdya Dati II Cirebon, which is one of the municipals' areas of the middle class. The analysis of Puskesmas cost used in the research is taken from the fiscal year of 19951 1996, while the affordability and willingness of the people is obtained by doing a survey. The sample of the research are the households live approximately one kilometer from the Puskesmas. The tool of the research is in the form of questionnaires, the data gathering of which is carried out through interviews. The results of the cost analysis is described in the operational cost and maintenance and the unit cost at 5 programs i.e. BP, KIA/KB, Tooth care, Immunization, and Laboratory.

The result of surveying the affordability and willingness of the people is described by means of the analysis of percentage of individuals "rejected" at a certain fee. One of the findings of the research is as the following. The health care fee at Puskesmas BP/KIA-KB as much as Rp 800.-, which was set in October 1996, is below the unit cost and is also below the people's affordability. The people's willingness to pay for the fees increases when the quality of health service is improved. Based upon the finding, the realistic Puskesmas health care fee should be adjusted to the affordability and willingness of local people so that the even distribution of health service can be achieved. The regulation of the local government on the Puskesmas health care fee in the future time had better be applied regionally in accordance with the classification of people in the area of the Puskesmas considering the affordability and willingness of the to pay for the fees. Thus, there can be more than one structure of Puskesmas health care fees in a Dati II."

"Penetapan tarif Puskesmas selama ini belum mengacu pada suatu hasil analisis tingkat kernampuan & kemauan masyarakat dan biaya satuan pelayanan. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati dengan biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan & kemauan masyarakat membayar, maka dilakukanlah suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II Cirebon yang secara pusposif dipilih mewakili daerah yang kumuh dan miskin dengan tingkat penghasilan masyarakat yang rendah. Penelitian ini merupakan analisis diskriptif dengan rancangan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dihitung dari total biaya Puskesmas biaya satuan untuk BP adalah Rp.7.488,77, KIA/KB adalah Rp.18.666,86, Imunisasi adalah Rp.1.789,98 dan Laboratorium adalah Rp.2.654,94. Sedangkan kalau dihitung dari biaya operasional & pemeliharaan (tanpa Annualized Fixed Cost + gaji) biaya satuan untuk BP Rp.6.251,40, KIA/KB Rp.15.038,71, Imunisasi Rp.836,21 dan Laboratorium Rp.943,14. Mengenai kemampuan masyarakat, pengeluaran bukan makan sebesar Rp.123.959,83, pengeluaran bukan makanan tanpa pasta sebesar Rp.120.326,00, dan pengeluaran non esensial sebesar Rp.31.648,93. Dilihat dari 5% pengeluaran bukan makanan, kemampuan masyarakat adalah Rp.6.197.99. Kemauan masyarakat pada pengandaian sakit rata-rata adalah Rp.995,83 dan pengandaian periksa KIA rata-rata sebesar Rp.813,21. Titik temu dengan kemampuan berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp.800,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat. Sedangkan kemauan masyarakat dilihat dari pengandaian peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas rata-rata sebesar Rp.1844,00, titik temu dengan kemampuan masyarakat berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp.1000,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat. Tarif Rp.800,00 ini ternyata merupakan tarif maksimal di Puskesmas Pesisir. Tarif dapat ditingkatkan menjadi Rp.1000,00 asakkan kualitas pelayanan ditingkatkan tetapi dengan tetap menyingkirkan sebagian masyarakat. Masyarakat yang tersingkir perlu didukung dengan program Kartu Sehat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemenntah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam menetapkan tarif pelayanan di Puskesmas.

---

The Analysis of Health Care Fee Viewed from the Level of Peoples Affordability in The Job Area of Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II CirebonThe determining of health care fee has not so far been referred to the result of analyzing the level of affordability/ability and people's willingness to pay and the unit cost of service. To find are wether the current fee has approached the unit cost of health service and the affordability and willingness of the people, the research on the health care fee is conducted in the area of Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II Cirebon, which is purposively selected to represent the vile and poor people with their very low income.

This research is a descriptive analysis using cross sectional design. The research points out that the unit cost of BP, KIAIKB, Immunization and laboratory are respectively Rp.7.488,77, Rp.18.666,86, Rp.1.789,98, Rp.2.654,94 counted from the total cost of the Puskesmas. On the other hand, if it is counted from the operational cost and maintenance (without Annualized Fixed Cost t salaries), the unit cost of BP, KIAIKB, Immunization and laboratory are Rp.6.251,40, Rp.15.038,71, Rp.836,21, Rp. 943,14 respectively. Concerning to the people's affordability, they spend Rp.123.959,83 for their non food need, Rp.120.326,00 for non food excluding their need for entertainment, and Rp.31,648,93 for the essential need. Viewed from 5% of the non food budget, the affordability is Rp.6.197,99.

The people's willingness to pay for health care service in ill condition is Rp.995,83 at the average and Rp.813,21 for KIA examination, The meeting point with the affordability based upon the non essential budget is at the value Rp.800,00 by rejecting 28% of the people. Mean while, the people's willingness viewed from the condition that the quality of health services is improved is Rp.1.844,00 at the average. The meeting point with the affordability based upon the non essential budget is at the value of Rp.1000,00 by rejecting 28% of the people. The health care fee as much as Rp.800,00 proved to be maximum in Puskesmas Pesisir. This fee can be amounted to Rp.1000,00 provided that the quality of health service is improved. Nevertheless, a number of the people are kept to be rejected. The rejected people are necessarily supported with the program of Health card (Kartu Sehat). The result of the research can be a consideration for the local goverment in determining the health care fee in Puskesmas."

"Analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap tarif pelayanan kesehatan bertujuan untuk mendapatkan gambaran kemampuan membayar (ATP) dan kemauan membayar (WTP) terhadap- tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas Cikole Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dikaitkan dengan adanya perubahan tarif dan Rp. 700,- menjadi Rp. 2000,- sesuai Perda No. X Tahun 1997. Penelitian merupakan analisis deskriptif dengan rancangan cross sectional. Pengumpulan data dengan mengadakan wawancara menggunakan kuesioner yang mengacu pada instrumen Survey Sosial Ekonomi Nasional 1995 terhadap keluarga yang pernah berobat ke Puskesmas setelah adanya kenaikan tarif. Hasil penelitian dideskripsikan melalui analisis persentase masyarakat yang "tersingkir" pada tarif tertentu. Hasil analisis antara lain terlihat masyarakat masih mempunyai kemampuan dalam membayar tarif Puskesmas sesuai Perda No. X Tahun 1997. Hal ini ditunjukkan dalam simulasi ATP1 (pengeluaran bukan makanan) dan ATP2 (pengeluaran non esensial), sedangkan bila disimulasikan dengan ATP3 (5% pengeluaran bukan makanan) maka sebesar 6% masyarakat akan "tersingkir ". Apabila biaya pelayanan berada di atas tarif yang ditetapkan yaitu misalnya ditambah dengan adanya pembebanan bagi pembelian jarum suntik, dimana tambahan biaya pembebanan juga meningkat dengan adanya kenaikan harga akibat krisis moneter akan mengakibatkan biaya pelayanan Puskesmas Cikole semakin tinggi, dan semakin banyak masyarakat yang tersingkir dari pelayanan Puskesmas. Turunnya kunjungan Puskesmas Cikole setelah diberlakukannya tarif baru - Rp.2000,- bukan sekedar disebabkan oleh adanya peningkatan tarif tersebut, tetapi merupakan dampak akumulatif dari adanya peningkatan tarif dan situasi moneter. Masyarakat yang tersingkir perlu didukung dengan program kartu sehat dan juga melaksanakan efisiensi biaya operasional untuk mengurangi pembebanan biaya pelayanan.

---

People's Ability to Pay and Willing to Pay Analysis upon the Health Service Tariff of Puskesmas Cikole, Kabupaten Daerah Tingkat II BandungPeople's ability to pay and willing to pay analysis upon the health service tariff' is aimed for getting the view of ability to pay and willing to pay upon the health service tariff at Puskesmas Cikole Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, related to the increasing tariff from Rp. 700,- to Rp. 2000,- according to Perda No. X /1997. This research is a descriptive analysis with cross sectional outline. The data gathered by carrying out interviews using questionaires according to " Survey Sosial Ekonomi Nasional 1995 " instrument to the families who have gone to get a medicaL treatment at the Puskesmas after the tariff increasing. The result of this reseach is described through the percentage analysis of people eliminated at a certain tariff. From the analysis, it seems that people still have the ability to pay Puskesmas tariff according to Perda No. X / 1997. This is shown in ATP 1 ( non - food expenses ) and ATP 2 ( non - essensial expenses) simulation, whereas if it was simulated by the ATP 3 ( 5% non - food expenses ), the 6 % of people will be eliminated. If the service cost is higher than the stated tariff; for example, addition with expenses for purchasing syringe, where the addition was also increased by the increasing prices as the result of monetary crisis, will make the service cost at Puskesmas Cikole higher, and more people will be eliminated from the Puskesmas services. The decreasing visits to Puskesmas Cikole after the new tariff Rp. 2000,-implemented, is not only because of the increase tariff; but also a cummulative effect from the increased tariff and monetary situation. The peoplie who are eliminated need to be supported by the " Kartu Sehat " program and also by carrying out operational cost efficiency to lessen cost burdening."

"ABSTRAKHasil SKRT 1986 menunjukkan kematian maternal di Indonesia masih tinggi yaitu 4,5 per seribu bayi lahir hidup. Berdasarkan kenyataan ini pemerintah pada Pelita V memprioritaskan kegiatan upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, dan menurunkan angka kematian ibu hamil dengan memberikan layanan antenatal yang berkualitas. Pedoman pelaksanaan layanan antenatal petugas telah dibuat oleh Depkes, agar petugas dapat memberikan layanan antenatal yang berkualitas. Kualitas layanan petugas dipengaruhi oleh 2 hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tujuan umum penelitian ini untuk melihat gambaran kualitas layanan antenatal dan faktor yang mempengaruhinya di Kotamadya Dati II Bandung. Secara khusus melihat kualitas layanan antenatal bidan dan perawat bidan, melihat hubungan faktor internal dengan kualitas layanan antenatal dan pengaruh faktor eksternal terhadap hubungan tersebut. Pengamatan dilaksanakan di 31 Puskesmas dengan mengamati 71 petugas yang berinteraksi dengan 355 orang ibu hamil. Pengumpulan data dilaksanakan dengan form pengamatan dan pertanyaan, melalui pengamatan langsung dan wawancara yang dilaksanakan setelah pengamatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa lebih dari setengah petugas menganalisa, memeriksa dan memberikan tablet besi dan imunisasi TT dengan baik, dan kurang dari setengah petugas yang melaksanakan penyuluhan secara baik. Secara keseluruhan kurang dari setengah petugas yang memberi layanan dengan kualitas balk. Petugas bidan cenderung memberikan layanan antenatal lebih baik bila dibandingkan perawat bidan. Tidak terbukti ada hubungan yang bermakna (pada ps 0,05) antara faktor internal petugas dengan kualitas layanan. Dari stratifikasi dan uji Cramer's disimpulkan bahwa faktor kualifikasi petugas bukan faktor utama yang berhubungan dengan kualitas layanan, bila ada pertemuan rutin, uraian tugas, dan sarana memadai. Disarankan untuk lebih meningkatkan kualitas pertemuan dengan persiapan yang lebih matang, mengadakan pelatihan yang rutin dan berkesinambungan dengan prioritas utama perawat bidan dalam penyuluhan manfaat pemberian tablet besi dan imunisasi TT bagi ibu hamil. Pendidikan perawat bidan sebaiknya lebih banyak memberikan pelatihan menangani ibu hamil dibandingkan pembahasan teorinya. Perlunya batasan kualitas layanan antenatal yang dikategorikan baik berdasarkan pedoman Depkes yang berlaku nasional."

"Tarif detemnination at Public Health Center, Lahat Regency, has not been based on the analysis result of unit cost, local paying ability and willingness so iiir. The eifective tariifhas been Rp. 300,- since the commence of regional regulation No. 25, 1987. The analysis of local paying ability and willingness toward the tariif of health services has the objective to get public health center tariH` based on the description of local paying ability and willingness at public health center of Merapi ll, Met-api distric, Lahat Regency, in the year 2001. This research applies descriptive analysis with cross sectional design. Data collecting was conducted by holding interviews based on questionnaires, which refer to National-Social Economic Survey of the year 1999 towards families at public Health Center of Mcrapi II. The result of this research is described through analysis of local percentage that is marginalized (or neglected) from health service of certain tariff From the research, it is found that there are two kinds of tariff which are based on examiner (medical examiner), those are, first, tariff of Rp. 1000 for checking up by nurse and 1 - 3 kinds of medicine, and second, tari{I` of Rp. 2000 checking up by doctor with 1 - 3 kinds of medicine. Locals who are marginalized or neglected can be supported by giving (or extending) health cards."

"Pelayanan publik salah satunya adalah bidang kesehatan yang dilaksanakan pada tingkat pelayanan primer di Puskesmas. Dokter merupakan salah satu jenis ketenagaan di Puskesmas yang sehari-hari secara langsung berinteraksi dengan pasien dan masyarakat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Berbagai tekanan dalam pekerjaan tentunya dirasakan oleh seorang dokter dalam menjalankan perannya. Stres kerja dapat berasal dari berbagai sumber dan mempengaruhi orang-orang dengan cara yang berbeda. Berbagai sumber stres kerja diantaranya kebingungan peran, konflik peran, ketersediaan waktu yang berkaitan dengan jam kerja, kelebihan beban kerja, tanggung jawab, pengembangan karir, serta ketidakamanan kerja. Pada akhirnya stres kerja yang dihadapi oleh dokter akan mempengaruhi kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran stres kerja dokter yang dilihat dari aspek peran, karir, fasilitas, dan bahaya pekerjaan terhadap pelayanan kesehatan dan hubungannya dengan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas di Kota Cirebon serta faktor-faktor yang menjadi prioritas yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja tenaga medis di Puskesmas Kota Cirebon. Rancangan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian potong lintang atau cross sectional. Responden pada penelitian ini terdiri seluruh dokter yang berjumlah 36 orang yang telah bekerja di Puskesmas Kota Cirebon sebelum 1 Januari 2012 sampai saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor stres kerja untuk aspek peran 2,50, aspek karir 2,83, aspek fasilitas 3,09, dan aspek bahaya pekerjaan 3,07. Stres kerja aspek peran termasuk kategori rendah sedangkan aspek karir, fasilitas, dan bahaya pekerjaan termasuk kategori sedang. Uji bivariat menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna pada aspek peran terhadap absensi dokter dan jumlah pasien, aspek karir terhadap absensi dokter, serta aspek fasilitas terhadap absensi dokter dan jumlah pasien. Uji multivariat terhadap absensi dokter maupun jumlah pasien menunjukkan R2 kurang dari 10%. Ini berarti lebih dari 90% variasi variabel terikat disebabkan oleh faktor lain diluar variabel bebas dalam model.

---

One of which is a public service of health conducted in primary care at the health center level. Doctor is one of the workforce in the day-to-day health center directly interact with patient and the community as a health care provider. The pressure of work must be felt by a physician in carryng out its role. Work stress can come from a variety of sources and affects people in different ways. Various sources of job stress include role ambiguity, role conflict, time availability, role overload-quantitative, career development, responsibility, resources adequacy, and occupational hazards. At the end of work stress faced by clinicians will affect its performance.

This study aims to descibe the physician job stress as seen from the aspect of the role, career, facilities, and occupational hazard to health care and its ralationship to the performance of health services at the health center in the Kota Cirebon and the factors that need to be considered a priority to improve the energy performance medical health center in Kota Cirebon. The design of this study is the quantitative study with a cross sectional study design. Respondents in this study comprises all the 36 doctors who had been working in the health center Kota Cirebon before Januari 1, 2012 until the time of the study.

The results show the average score of job stress for aspects of the role 2,50, aspects of career 2,83, aspects of facilities 3,09 and aspects of occupational hazard 3,07. Job stress of aspects of the role is low while the aspects career, facilities, and occupational hazards are moderate categorized. Bivariate test shows there is a significant relationship on aspects of the role of a doctor absenteeism and the number of patients, a career aspects of a doctor absenteeism, as well as aspects of the facility and the number of patient a doctor absenteeism. Multivariate test agains absentee doctors and the number of patient showing R2 less than 10%. This means more than 90% variation in the dependent variable due to factors other than the independent variable in the model."

"ABSTRAKPuskesmas sebagai pusat pembangunan kesehatan yang berfungsi mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan terdepan dan terdekat kepada masyarakat memerlukan penanganan yang mengikuti prinsip-prinsip manajemen. Untuk itu faktor petugas puskesmas memegang peranan yang cukup penting dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut di atas.Tenaga kesehatan puskesmas di wilayah Kotamadya Dati II Bogor diharapkan mampu melaksanakan semua program upaya kesehatan pokok puskesmas seperti yang diharapkan. Dengan demikian diharapkan cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas meningkat.Tujuan penelitian ini secara umum adalah diperolehnya gambaran mengenai hubungan antara faktor ketenagaan yang menyangkut lama kerja, pendidikan, motivasi, pendidikan dan latihan, jumlah tenaga dengan cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas pada 11 puskesmas di Kotamadya Dati II Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dilakukan terhadap tenaga kesehatan puskesmas di wilayah Kotamadya Dati II Bogor.Hasil penelitian ini menunju.kkan bahwa cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas tidak berhubungan dengan faktor lama kerja, pendidikan, motivasi, pendidikan dan latihan; jumlah tenaga pada 11 puskesmas di Kotamadya Dati II Bogor. Tidak adanya hubungan bermakna secara statistik kemungkinan disebabkan jumlah sampel yang relatif kecil, yakni hanya 11 puskesmas.Tidak tertutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain di luar unsur ketenagaan yang benar-benar mempunyai hubungan dengan cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas, tetapi tidak termasuk dalam penelitian ini. Seperti faktor peran serta masyarakat, KIE, faktor lingkungan, sosial budaya dan lain-lain.Berdasarkan hash penelitian tersebut di atas disarankan beberapa hal, yakni perlu dilakukan mutasi tenaga kesehatan puskesmas agar tercipta gairah kerja yang lebih baik dan keberhasilan program upaya kesehatan pokok puskesmas akan meningkat, perlu dilakukan seleksi dalam hal jenis pendidikan tenaga kesehatan puskesmas mengingat berbeda pula kemampuan dalam pengelolaan program. Untuk itu perlu dilakukan analisis pekerjaan yaitu merinci tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program upaya kesehatan pokok puskesmas, pembagian tugas yang ada di setiap program perlu dipertegas lagi karena seperti terlihat dalam penelitian ini masih adanya tugas rangkap yang dipegang oleh tenaga kesehatan hampir di setiap puskesmas, perlu diadakan penelitian lanjut untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program upaya kesehatan pokok puskesmas diluar unsur ketenagaan, perlu ditingkatkan peranan faktor-faktor di luar unsur tenaga kesehatan puskesmas untuk ikut berperan dalam meningkatkan keberhasilan program upaya kesehatan pokok puskesmas. Dengan demikian diharapkan cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas akan meningkat sesuai yang diharapkan."

"Penyelenggaraan manajemen pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah Tingkat II mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah, khususnya dalam kaitan dengan kebijaksanaan peletakan titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II. Salah satu unsur yang panting di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dimaksud adalah terdapatnya aparatur yang memiliki kemampuan dan keterampilan di dalam mengemban tugas-tugas kedinasan. Sumber daya aparatur sebagai bagian dari sumber daya manusia memiliki peranan yang besar untuk menjadi penggerak di dalam memobilisasi seluruh potensi yang ada di daerah tingkat II sejalan dengan peranan sumber daya manusia dalam pembangunan. Di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi terdapat sejumlah sumber daya aparatur yang memiliki keragaman dalam kemampuan danketerampilan serta potensi administrasi dan latar belakang pendidikan, sangat menarik untuk diteliti sebagai bahan kajian akademik di dalam melihat sejauhmana peran dari sumber daya aparatur dalam menggerakkan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan peran dari Sumber Daya Aparatur ditemukan bahwa profesionalisme dalam penyelenggaraan Manajemen Pemerintah Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sangat dibutuhkan sebagai penentu di dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan pentingnya sumber daya aparatur segera terlihat bahwa aspek pengembangan sumber daya aparatur dalam berbagai dimensinya perlu merupakan program yang berkesinambungan menurut tantangan dan kebutuhan yang ada. Program pengembangan Sumber Daya Aparatur akan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur, yang secara langsung akan meningkatkan kinerja manajemen Pemda Tk.II, sehingga program dimaksud perlu mendapatkan penanganan dan prioritas dari Walikotamadya KDH Tk.II Sukabumi."

"Dalam suatu organisasi, pelaksanaan fungsi-fungsi managemen sacara utuh akan melancarkan kegiatan roda organisasi. Salah satu fungsi manajemen tersebut adalah pemantauan/pengawasan. Menurut Siagian (1988), pemantauan/pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sedangkan Terry (1985) menyatakan bahwa pemantauan/pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai rencana.Kelompok kerja Eliminasi Tetanus Neonatorum (Pokja ETN) Kabupaten DT II Cirebon dibentuk pada tahun 1994 dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten DT II Cirebon No PM.01.03.1-2.237 tanggal 13 Agustus 1994. Menurut buku Petunjuk teknis terpadu eliminasi tetanus neonatorum (1993) fungsi Pokja ETN Tingkat II adalah pemantauan/pengawasan kegiatan ETN secara intensif. Pemantauan/pengawasan oleh Pokja ETN, dilaksanakan kedalam Pokja ETN yaitu terhadap para anggota Pokja ETN dan keluar terhadap para pelaksana kegiatan ETN ditingkat kecamatan. Pemantauan/pengawasan terhadap para anggota Pokja ETN dilaksanakan oleh ketua pokja sesuai dengan kewenangannya atau oleh anggota pokja sendiri?"