Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 memberikan kewenangan luas kepada Rumah sakit Pemerintah/Daerah mengelola kebijakan pembiayaan. Hal ini merupakan peluang sepanjang rumah sakit mampu :1) meningkatkan mutu pelayanan, 2) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya, 3) meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur,4) memperlancar tugas-tugas pelayanan, 5) meningkatkan cakupan pelayanan, 6) meningkatkan pembiayaan rumah sakit untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan (cost of doing and staying business), 7) memanfaatkan sisa hasil usaha (keuntungan) tahunan untuk pembiayaan pengembangan rumah sakit (cost of changing and growing business).Sebagai Unit Swadana Daerah, RSUD Purwodadi Kabupaten Grobogan memperoleh pembiayaannya dari retribusi kesehatan yang bersumber dari pasien secara langsung maupun melalui asuransi kesehatan (ASKES). Sistim pelayanan Askes melalui suatu perjanjian kerjasama antara PT. Askes Indonesia dengan pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Perjanjian pelayanan ini mencakup pelayanan kesehatan dasar (Divas Kesehatan Dati II Grobogan) dan pelayanan kesehatan rujukan (RSUD Purwodadi). Pada pengamatan hasil pelayanan tahun 1995, terlihat pembiayaan obat rawat jalan tingkat lanjutan menyerap dana sampai 137,32 % dari jumlah dana yang ditetapkan, sedangkan rawat inap Askes menyerap sampai 133,40%.Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran biaya obat pasien Askes rawat inap di RSUD Purwodadi Kabupaten Grobogan pada tahun 1995, menurut karakteristik pasien (golongan ruang/pangkat dan pola penyakit) dan karakteristik pelayanan pasien, seperti : kelas perawatan, intervensi tindakan operasi dan lamanya dirawat. Diperoleh kesimpulan bahwa biaya obat pasien rawat inap Askes di RSUD Purwodadi tahun 1995, masih lebih tinggi dari yang ditetapkan termasuk biaya yang ditanggung Askes maupun iur biaya pasien untuk semua kelas keperawatan. Juga diperoleh hasil, semakin tinggi kelas perawatan semakin besar biaya obat. Menyangkut golongan ruanglpangkat, biaya obat Askes paling besar diserap oleh golongan pangkat paling rendah. Penyakit non infeksi ternyata lebih membutuhkan biaya obat besar dibandingkan penyakit infeksi. Ada tidaknya intervensi tindakan operasi menentukan tingginya biaya obat, hal ini sejalan dengan lama hari perawatan.Daftar bacaan : 35 (Tabun 1982 - 1996)

---

ABSTRACT

The President's Decision Number 38/1991 About Self-Finance Unit and Home-Affair Ministry's Decision Number 92/1993 give a large authority to Public Hospital to manage the finance policy. It means a strategic opportunity as far as the hospital management has capability to increase the efficiency and effectiveness of resource management, to increase the human recourse development and professionalism, to speed the services, to enlarge the area og services, to increase the self-finance of doing and staying business, and to use the profit of business (fund-balance) for changing and growing business.

As Regional Self-Finance Unit, Purwodadi General Hospital gets its bud-get from healthcare retribution by out-of-pocket system and Health-Insurance system. The Health Insurance system is done by making an appointment between PT. Askes Indonesia and Grobogan Regional Government. This appointment includes basic healthcare services done by Health Centers and referral healthcare services done by Purwodadi General Hospital. Study on 1995 showed that Referral out-patient's drug-budget absorbed 137,32 % of the allocation budget, while Referral in-patient's drug budget were absorbed until 133,4 %.

The purpose of this study is to get the description about drug cost of Health Insurance's in-patient at Purwodadi General Hospital on 1995 according to patient group classification, disease pattern, stage of hospital room, operate action by doctor and length of stay. The conclusion is drug cost of Health Insurance's in-patient held in Purwodadi General Hospital on 1995 still higher than the allocation budget, either Health Insurance Budget or patient's cost-sharing at all of the hospital room stage. The higher the stage of hospital room, the higher the drug cost. Health Insurance's Drug Budget were absorbed most by the lowest of patient group. Non infection disease needed higher drug cost such as the length of stay.

Bibliography : 35 (1982 - 1996)"

"Salah satu indikasi peningkatan pelayanan kualitas rumah sakit adalah apabila penggunaan obat di rumah sakit dilakukan secara rasional, dengan manajemen pelayanan farmasi yang efektif sehingga dapat dicapai efisiensi biaya obat bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran seberapa besar inefisiensi biaya obat pada pasien rawat inap peserta askes dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proporsi efisiensi biaya obat dihitung dengan mengurangi jumlah biaya obat pasien sesuai resep dokter dengan jumlah biaya obat yang riil terpakai oleh pasien. Sedangkan detenninan inefisiensi biaya obat yang diteliti adalah faktor internal yakni karakteristik dokter yang meliputi usia, jenis kelamin, masa keija dan tingkat pendidikan dokter, selain itu juga faktor ekstemal karakteristik pasien yang meliputi kelas perawatan, diagnosa penyakit serta komplikasi penyakit. Dalam hal ini dilakukan juga penelitian untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi timbulnya inefisiensi biaya obat. Data diperoleh dengan menggunakan data sekunder yaitu data rekam medik pasien dan data personalia dan dilanjutkan secara kualitatif dengan wawancara mendalam dengan responden dokter yang merawat pasien rawat inap peserta askes pada tahun 2008. Besar popu1asi pada penelitian ini adalah 2172 rekam medik dan besar sampel 231 rekam medik yang dipilih secara acak. Metode analisis yang digunakan adalah univariat, bivariat dengan uji t dan uji anova serta analisis multivariat dengan regresi linier ganda. Kemudian dilanjutkan secara secara kualitatif dengan cara wawancara mendalam dan sebagai respondennya adalah 5 orang dokter yang merawat pasien askes tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan teijadi inefisiensi biaya obat DPHO sebesar 25.15% dan inefisiensi biaya obat Non DPHO sebesar 5.46%. Faktor internal yang mempengaruhi inefisiensi biaya obat adalah umur, masa keija dan tingkat pendidikan dokter, sedangkan faktor eksternal adalah diagnosa penyakit (kebidanan). Dari penelitian ini disarankan perlunya kebijakan pimpinan rumah sakit tentang retur obat yang tidak terpakai, diterapkannya sistem One Unit Dose Dispensing secara paripurna, dilakukannya penyegaran tentang perkembangan ilmu kedokteran, standar operasional prosedur serta peraturan-peraturan yang diperlakukan di rumah sakit. Selain itu disarankan agar apotik askes menyediakan obat FPHO secara lengkap.

---

One of the indications of improvement in the quality of hospital services is the rational utilization of medicine, through the effective management of pharmaceutical services with the purpose to gain an efficient medicine cost for the patient. The purpose of the study is to identify the proportion of inefficiency medicine cost for inpatient health insurance patient's as well as its determinant.

The proportion of inefficiency cost based on medicine dispensing minus the actual cost of medicines spent by the patient. While the study on the pattern determinant of dispensing is the internal factor, namely, the physician's characteristics covering age, gender, term of service, and the level of educational background, including the patient's characteristic as the external factor, covering the hospital class level, diagnose and complication of the disease. A study is also done to identity the most dominant factor that influences the inefficiency of medicine cost The data is obtained from secondary data, which is the patient's medical record and personnel data, continued with the qualitative method through in depth interviews with the physicians as respondent who treated health insurance patients who were hospitalized in 2008.

The total study population include 2172 medical records and total sample 231 medical records taken at random. The analysis method is univariate, bivariate using t-test and anova tests, and a multivariate analysis with a multiple linier regression, continued with the qualitative method of in depth interviews. Respondents are 5 physicians who treated health insurance patient in 2008.

Results of the study indicates that the proportion of inefficiency in the DPHO cost is 25,15% and the inefficiency of non DPHO cost is 5.46 %. The internal faktor influencing the inefficiency of medicine cost includes age, term of service and lebel of the doctor's educational background, while the predominating external factor inefficiency of medicine cost is the diagnose of the desease (gynecology)."

"ABSTRAKPelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan (Askes) wajib, merupakan bagian dari pelayanan rumah sakit khususnya rumah sakit pemerintah (Departemen Kesehatan, Pemerintah Daerah, ABRI). Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi perbedaan kepentingan yaitu pihak rumah sakit menganggap tarif yang diterapkan bagi peserta Askes wajib terlalu rendah sehingga menjadi beban biaya operasional, sedangkan pihak PT (Persero) Askes kemampuannya terbatas , karena premium yang diterima hanya sebesar 2% dari gaji pokok peserta. Supaya ada titik temu antara pihak manajemen rumah sakit sebagai penyedia pengelola dana Askes wajib, maka perlu dilakukan analisis terhadap biaya pelayanan sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan tarif.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan melakukan analisis biaya terhadap salah satu bentuk pelayanan bagi peserta Askes wajib yaitu paket rawat inap harian yang terdiri atas kamar perawatan, paket ronsen, paket laboratorium, paket obat (sesuai DPHO / Daftar dan Plafon Harga Obat), jasa medik dan paket fisioterapi.Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pasien Askes wajib di ruang Perawatan Umum RSPAD Gatot Soebroto pada Tahun Anggaran 1997/1998, menunjukkan bahwa tarif yang berlaku untuk paket rawat inap harian bagi pasien Askes wajib (Rp 35.000,00) masih lebih rendah sebesar Rp 11.200,55 dibanding biaya satuan aktual (Rp 46.200,55). Disamping itu bagi RSPAD Gatot Soebroto juga harus melaksanakan kebijakan MENHANKAM yaitu bagi peserta Askes wajib yang berasal dari pumawirawan ABRI dan pensiunan PNS Hankam / ABRI serta keluarganya, harus mendapatkan fasilitas rawat inap sesuai pangkat / golongan terakhir (kelas VIP, I, II, atau III), padahal hak semua pasien Askes wajib hanya di kelas Kebijakan tersebut tanpa disertai dengan dukungan dana / anggaran untuk subsidi biaya pelayanannya. Dengan demikian dalam memberikan pelayanan bagi peserta Askes wajib, RSPAD Gatot Soebroto harus menanggung beban subsidi ganda yaitu tarif Askes wajib yang lebih rendah dan biaya satuan dan beban dan pasien yang dirawat melebihi haknya sebagai peserta Askes wajib (lebih tinggi dari kelas III ).Untuk memecahkan masalah tersebut, perlu pengkajian ulang terhadap komponen paket dan nilai tarif Askes, serta kebijakan MENHANKAM terutama yang terkait dengan penambahan beban biaya.Kepustakaan : 36 (1982 - 1998)

---

ABSTRACT

Every privileged health insured (ASKES) member is entitled to health care and services of government hospitals (Department of Health, Provincial Government, the Armed Forces). However, a conflict of interest arises between hospitals and the health insurance company (PT. ASKES). There former considers the tariff imposed on health insured members too low and a burdensome operational cost while the latter seems to have very limited funds out of the 2% premium levied on the basic salary of every health insured (ASKES) member. Hence, an analysis of medical service cost is necessary in formulating a good tariff policy agreeable to both parties.

This research is an analytical descriptive research taking into consideration the cost analysis of medical services such as daily hospitalization package cost comprising wardroom, X-Ray package, laboratorium package, medicine package (According to Price List of Drugs) medical service fee and physiotherapy package for privileged health insured (ASKES) member.

The research carried out on privileged health insured (ASKES) member hospitalized in the General Care Ward of the Central Army Hospital Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto) for the Fiscal Year 1997/1998, shows that the tariff for daily hospitalization package for privileged health insured (ASKES) by Rp. 11.200,55 compared to an actual cost of (Rp. 46.200,55).

The Central Army Hospital Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto) is obliged to obey the policy of the Minister of Defense and Security (MENHANKAM) concerning medical care for privileged health insured (ASKES) members who are retired Armed Forces members and retired civilians of the Defense and Security Department / Armed Forces together with their family members. These people are entitled to hospitalization according to their ranks / last position (VIP Class, First Class, Second Class or Third Class).

This instruction is contrary to the fact that all privileged health insured (ASKES) patients are only entitled to third class. Furthermore, no extra funds / budget / subsidy is provided for it Thus, the Central Army Hospital Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto) must bear the burden of double subsidy that is lower cost for privileged health insured (ASKES) members and the "Special Ones"."

"Sakit merupakan suatu kejadian yang tidal: dapat diduga kapan akan menimpa seseorang. Biaya yang harus dikeluarkan juga cukup bcsar khususnya untulc rawat inap. Untuk rnengurangi beban biaya yang dilimbulkannya, salah satu cara untuk mcntransfer resiko biaya dengan memiliki asuxansi kesehatan. PT. Askes merupakan salah satu asuradur yang wajib dimiliki oleh pcgawai negeri sipil tetapi dalam pelaksanaannya, peserta masih harus mengeluarkan beban biaya sencliri (our ofpocket) karena adanya perbcdaan antara biaya sesuai tarif rumah sakit dengan tarif paket Askes. Beberapa penelitian membuktikan kondisi tersebut, sepeni di RS PMI Bogor, RSUD Kota Cilegon dan RS Persahabatan Jakarta. Sedangkan di RSUD dr. Achmad Diponegoro - Putussibau, Kabupatcn Kapuas Hulu - Kalimantan Barat belum pernah diteliti. Studi ini dilakukan untuk mengetahui gambaran, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan faktor mana yang paling mempengaruhi serta model prcdiksi beban biaya sendiri (our of packcl) pasien rawat inap pegerla Askcs di RSUD dr. Achmad Diponegoro-Putussibau, Kabupatcn Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, tahun 2005. Rancangan penelitian ini cross sectional dengan sampel sebesar 257 pasien rawat inap di RSUD dr. Achmad Diponegoro - Putussibau, Kabupaten Kapuas I-lulu - Kalimantan Barat tahun 2005. Rata-rata beban biaya sendiri (out of pocket) pasien rawat inap pcserta Askes di RSUD dr. Achmad Diponegoro sebesar Rp. 2l5,472,76 atau 20,84 % dari rata-rata pengeluaran biaya perawatan sesuai tariff RSUD. Bcban minimum sebesar Rp. 25.000,- penyakit penyulit, obat-obatan, pesertal (peserta), peserta3(isteri), pegawail(golongan I), interaksi antara lama hari rawat dengan penyakit penyulit dan interaksi antara penyakit penyulit dengan obat-obatan dimana interaksi antara lama hari rawa dengan penyakit penyulit merupakan faktor yang paling mempengaruhinya (nilai B yang tcrtinggi yakni sebesar 0,624). Setelah dilakukan uji asumsi dan uji interaksi, maka diperoleh model prediksi beban biaya sendiri = 5,743 + 0,3l3*|ama hari rawat - 0,785*tidak ada penyakit penyulit + 0,8l9*obat~obatan (Non DPHO) + 67,39'7*peserta1 + 0,179*peserta3 + l,489*pegawail + 0,26O*Interaksi penyakit penyulit dengan Obat-obatan + 37,353*Imeraksi Iama hari mwat dengan Penyakit Penyulit. Diharapkan pihak manajemen RSUD dapat menghitung tarif RSUD sesuai kondisi riil sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukkan ke Pemda Kabupaten Kapuas Hulu untuk menetapkan kebijakan tarif dan pcmberian subsidi ke RSUD khususnya untuk golongan 1, melakukan advokasi pada PT. Askes, menyarankan penggunaau obat-obatan DPI-10 dan diharapkan juga PT. Askes dapat mempenimbangkan untuk menyesuaikan pemberian manfaat kepada. pescrta khususnya untuk pcserta dengan status kepegawaian golongan 1 yaitu bcrupa penyesuaian tarif PT. Askes sesuai dengan situasi dan kondisi rumah sakit.

---

No ones could predict when they would get sick. There will be some significant amount of expenses to be paid during the time of being hospitalized. In order to reduce the amount of expenses a patient should pay, to minimalize risk of cost by having health insurance is a way of working it out. PT Askes is one of the health insurance providers which its membership is a mandatory for every public service officers in Indonesia. Yet, in the reality, a patient still have to cover some oi' his or her expenses hom his or her pocket, due to the differences between hospital fare and the expenses that is covered by Askes. Some researches bring forward eveidenoes regarding this issue, in example researched conducted in PMT hospital in Bogor, District Hospital of Cilcgon City, and Persahabatan hospital in Jakarta. While in Kapuas I-lulu District, dr. Achmad Diponegoro Hospital in Putussibau, West Kalimantan Province, such research has not been conducted yet.

This researched is to find out the influence factors, the most influence factor, and the prediction model of out of pocket of hospitalized patient with Askcs membership at dr. Achmad Diponegoro Hospital in Putussibau, Kapuas I-lulu District, West Kalimantan Province in 2005.

This researched design is cross sectional, using 257 sample of hospitalized patients in dr. Achmad Diponcgoro Hospital in Putusibau, Kapuas Ilulu District, West Kalimantan Province during the year of 2005.

The average amount of out of pocket self cost of each patient is Rp 215,472.76 or 20.84 % out of the total expenses in the district hospital. the minimum fare id Rp 25,000.- and the maximum one is Rp 2,784,000.-, depend on the number of days in hospitaL the kind of illness, medications, memberl (the person with the membership), mernber3 (the spouse), level 1 employee, thc interaction between long of stay with the type of illness, and the interaction between the complicated illness and the drugs are the most influence factor( the 6 value are the highest, which is 0,624). The assumption and interaction test, result the model of self expenses prediction model = 5,743 + 0,3 l3*long of stay - 0,785*no complicated illness + 0,8l9*drugs (Non DPHO) + 67,397*memberl + 0,179*member3 + l,489*employeel + 0,260*interaction between complicated illness and drugs + 0,260*Interaction between long of stay and complicated illness. It is necessary for the District Hospital management to calculate the fare according to the real expenses as an advocacy for the Kapuas Hulu District government for the titre and subsidiary to District Hospital policies making especially for the base level oflicer, advocacy to the PT Askes, awareness to use DPHO drugs and it's necessary for PT Askes to consider adjustment in providing the benefits for its members especially for the base level oflicer to be more in line with the current situation of the hospital."

"Latar belakang penelitian ini ialah besarnya biaya kesehatan dan berkurangnya kemampuan pemerintah untuk membiayai kegiatan rumah sakit yang juga dialami oleh RSU Tangerang. Sementara itu di RSU Tangerang didapatkan adanya kecenderungan tunggakan pasien rawat inap semakin meningkat yang disebabkan oleh beberapa kelompok penunggak.Secara umum penelitian ini ingin melihat kecenderungan besarnya tunggakan pasien, karakteristik penunggak bayaran, perbedaan antar kelompok penunggak pembayaran serta perbedaan karakteristik penunggak dan besarnya tunggakan antar perawatan.Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan jumlah tunggakan kµrang lebih sebesar Rp. 151.030.447 setiap tahunnya, dan dalam hal besarnya.tunggakan, kelompok Askes berbeda bermakna terhadap kelompok surat perjanjian, pasien lari dan pasien kurang mampu, serta tidak berbeda bermakna dengan kelompok surat lurah.Dilihat dari besarnya tunggakan kelas perawatan, ternyata kelas perawatan VIP berbeda dengan kelas I, kelas II, dan kelas III. Kelas perawatan I, berbeda bermakna dengan kelas III serta kelas II berbeda dengan kelas III.Sebagai saran dari hasil penelitian ini, maka perlu kelompok penunggak dipilah-pilah berdasarkan antara lain Charitty allowance, contractual allowance, social cost dan bad debt yang berguna untuk penelitian tentang pengaruh bad debt terhadap kinerja rumah sakit. Selanjutnya dalam perencanaan pengeluaran rumah sakit tunggakan tersebut dapat dialokasikan. Disamping itu, perlu adanya evaluasi harga paket Askes untuk disesuaikan dengan pola tarif rumah sakit.Daftar bacaan : 27 ( 1971 - 1994 )

---

The background which lead to this study is the magnitude of the hospital health cost and the insufficient government budget to finance this ever increasing cost of running the hospitals is also experiencing by the R.S.U Tangerang. Further more at this R.S.U Tangerang the number of patients unable to pay the cost of hospitalization keep increasing every year.Basically the aim of this study is to show the correlation between, debt patients, their characteristics, the different between each group of debt patients and the size of each debt patients for each medical service.This study shows that there is an increase of the debt by Rp 151.030.447 each year and as far as the size of debt is concern, the Askes group is significantly less patients with debt than those from contractual allowance, social cost and bad debt, also the charity allowance are less likely to have payment problem.The study also shows how the size of debt distinct from one service to the others such VIP vs First class, Second class and Third class patients. First class vs Third class as well Second class Vs Third class.There for it is recommended; The need to classify bad debt patients based on how there were' financed, such as through charity allowance, contractual allowance, social cost and bad debt, which is useful for study to determine the affect of bad debt on the hospitals operation.In addition, this type of bad: debt should also he incorporated into the hospitals budget. Another point not less important is to evaluated the Askes cost tariff to be aligned with the overall hospitals costs.Biblography : 27 / 1971-1994."

"PENDAHULUANLatar Belakang PenelitianKeberhasilan pembangunan kesehatan sangat berperan dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas. Upaya peningkatan kualitas SDM ini harus dilakukan, dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi. Penduduk yang sehat akan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk.Salah satu misi yang ditetapkan dalam pembangunan kesehatan Indonesia adalah memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Hal ini mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk mencapai nisi tersebut perlu didukung oleh berbagai sumber daya, diantaranya ketersediaan dana atau biaya yang cukup.Untuk menghasilkan suatu produk ( out put ) diperlukan sejumlah input. Biaya adalah nilai clari sejumlah input ( faktor produksi ) yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk ( out put ). Out put atau produk bisa berupa barang atas jasa pelayanan Salah satu sarana kesehatan milik pemerirtah yang menghasilkan produk berupa jasa pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, dimana jasa pelayanan kesehatan yang ada berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, radiologi dan lain-lain. Agar dapat menghasikan pelayanan tersebut, diperlukan sejumlah input antara lain fasilitas gedung, alat, obat, tenaga medis, serta input lainnya yang secara langsung digunakan oleh pasien, maupun yang secara tidak langsung menunjang kelancaran kegiatan seperti tenaga non medis, listrik, air, dan tenaga kebersihan.Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat pendidikan dan pendapatan rnasyarakat, ternyata mempunyai pengaruh pada meningkatnya demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selain terjadi peningkatan secara kuantitatif, juga terjadi peningkatan demand secara kualitatif, yaitu meningkatnya permintaan terhadap pelayanan kesehatan yang lebih canggih dan bermutu. Hal ini disebabkan karena dengan makin meningkatnya taraf hidup masyarakat, maka makin meningkat jumlah penduduk usia lebih tua, sehingga jumlah penderita penyakit kardiovaskuter dan penyakit kronik degerenatif juga meningkat.Peningkatan demand masyarakat terhadap suatu produk, akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan sejumlah faktor produksi, diantaranya peningkatan kebutuhan akan biaya. Demikian pula fenomena yang terjadi pada pelayanan kesehatan Kebutuhan pembiayaan kesehatan terus meningkat. Dan ini menjadi beban tersendiri, terutama bagi sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah.Permasalahan pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit timbul karena adanya underfinancial, karena pemerintah menentukan tarif yang rendah bahkan gratis untuk beberapa pelayanan kesehatan. Kondisi demikian sebagian besar terjadi pada rumah sakit pemerintah pada beberapa negara berkembang, termasuk di Indonesia dimana tarif yang ditetapkan masih berada di bawah biaya satuan. Selain itu terjadi pula inefficiency ( ketidakefisienan dalam alokasi dana), dimana untuk dapat mempertahankan tarif yang rendah maka pemerlntah perlu mengeluarkan subsidi yang sangat besar di bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya permasalahan lain yang timbul dari kegiatan pembiayaan kesehatan adalah terjadinya inequites ( ketidakmerataan ), penetapan tarif yang sama mengakibatkan subsidi yang dikeluarkan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang relatif lebih mampu."

"Percutaneous Coronary Intervention (PCI) adalah suatu tindakan intervensi non bedah dengan menggunakan kateter untuk melebarkan atau membuka pembuluh koroner yang menyempit dengan balon dan dilanjutkan dengan pemasangan stent agar pembuluh darah tetap terbuka. Proses penyempitan pembuluh darah koroner ini dapat disebabkan proses aterosklerosis atau thrombosis. PCI merupakan suatu tindakan yang biayanya relatif mahal. Hal ini terkait dengan sumber daya manusia yang terlibat, bahan habis pakai yang digunakan dan penggunaan alat-alat medik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan biaya perawatan pasien dengan tindakan PCI di RSUP Fatmawati. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan pendekatan kuantitatif melalui telaah data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), billing dan unit cost dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya perawatan untuk tindakan PCI di RSUP Fatmawati pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 53.629.532, dan komponen biaya terbesar dari total biaya perawatan tindakan PCI adalah biaya tindakan intervensi PCI, yaitu 82,8%. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap biaya perawatan adalah tingkat keparahan penyakit, lama hari rawat, penggunaan ICCU dan jumlah stent, sedangkan kelas perawatan, jumlah oklusi pembuluh darah dan kasus elektif tidak berpengaruh terhadap total biaya perawatan.

---

Percutaneous Coronary Intervention is a nonsurgical intervention procedure by using a catheter to dilate or open coronary vessels that are narrow with balloons and followed by stent replacement to keep blood vessels open. The process of narrowing of these coronary arteries can be due to the process of atherosclerosis or thrombosis. PCI is an procedure that is relatively expensive. It is related to the human resources involved, the consumabled used and the used of medical devices.

This study aims to analyse the factors associated with patient care costs with PCI procedure at Fatmawati General Hospital. This cross sectional study was conducted quantitatively through hospital information system, billing and unit cost, and qualitatively through in-depth interview.

The results show that the average cost for PCI procedure at Fatmawati General Hospital in 2017 was Rp 53,629,532 and the largest cost component of total PCI cost was the cost of PCI intervention measure of 82,8%. The statistic results showed that the variables severity level, length of stay, use of ICCU and number of stents are correlated with total costs of procedure PCI, but variable room class, blood vessel occlusion and elective cases is not correlated to total cost of PCI."

"Krisis moneter yang tidak kunjung selesai bahkan diikuti dengan krisis yang lainnya, memicu timbulnya dampak yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah peningkatan biaya kesehatan, sehingga menimbulkan beban ekonomi bagi orang yang membutuhkan. Begitu pula bagi perusahaan yang menjamin kesehatan para pegawainya seperti PT Pelindo II. RS Pelabuhan Jakarta yang merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan bagi pegawai dan pensiunan berserta keluarganya dari PT Pelindo R juga merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pelindo II ikut bertanggung jawab untuk mengendalikan besarnya biaya yang timbul akibat kenaikan biaya pelayanan kesehatan.Sebelum diterapkan sistem kapitasi, PT Pelindo II melakukan cara pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan rumah sakit berdasarkan jasa per-pelayanan (fee-for-service). Sehingga anggaran setiap tabus untuk jaminan kesehatan parapegawai dan pensiunan berserta keluarganya meningkat terus tanpa dapat diprediksi.Sejak bulan April, PT Pelindo II yang merupakan salah satu pelanggan utama dari RS Pelabuhan Jakarta menjadi peserta JPKM sehingga berkewajiban membayar premi kepada Badan Penyelenggara (Bapel) RS Pelabuhan, dirnana Bapel merupakan badan penyelenggara asuransi kesehatan/lembaga pembayar kepada provider (RS Pelabuahn Jakarta). Sementara itu RS Pelabuhan Jakarta menerima pembayaran kapitasi dari Bapel RS Pelabuhan.Agar sistem pembayaran kapitasi berjalan sesuai seperti yang diharapkan, maka manajemen rumah sakit mengeluarkan beberapa kebijakan untuk membantu pelaksanaan kapitasi sehingga dapat membantu rumah sakit merencanakan pelayanan kesehatan yang akan diberikan tanpa menanggung kerugian dan tidak mengurangi. kualitas pelayanan kepada pasien.Perubahan pembayaran dari fee-for-service menjadi kapitasi, diharapkan dapat menunutkan biaya pemeliharaan kesehatan. Disini peneliti menyoroti biaya resep obat yang ditulis oleh dokter baik full timer maupun part-tinter dalam menangani kasus 10 penyakit terbanyak kunjungannya di rawat jalan RS Pelabuhan Jakarta untuk pelanggan dari JPKM (pegawai dari pensiunan berserta keluarga dari PT Pelindo II). Penurunan biaya resep obat rawat jalan diharapkan dapat ikut mengendalikan biaya pemeliharaan kesehatan bagi peserta JPKM tersebut karena biaya obat rawat jalan untuk pasien kelompok ini menyerap 75% lebih dari keseluruhan biaya untuk pemeliharaan kesehatan selama 5 tahun terakhir, bahkan sampai 80% untuk tahun 2001.Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi berbentuk "pre post test evaluation" yang bersifat kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari base data komputer Sistem Informasi RS Pelabuhan JakartaHasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah angka pemanfaatan di rawat jalan sesudah kapitasi mengalami penurunan sedikit dibandingkan sebelum kapitasi, yakni hanya 0,5%. Terjadi kenaikan penulisan obat generik baik oleh dokter full-timer maupun part-timer, masing-masing sebesar 4% dan 8%. Biaya rata-rata obat/resep yang ditulis dokter full-timer menurun secara bermakna terutama untuk penyakit hipertensi (p=0), gastritis (p=0)dan influenza (p=0,01).Jumlah resep yang bernilai lebih dan Rp. 200.000,- mengalami penurunan, dokter full timer sebesar ±6%, dokter part-timer 21,87%. Jumlah resep bernilai kurang atau sama dengan Rp. 200.000; meningkat untuk dakter 54,54%, perubahan ini dibuktikan bermakna terutama untuk penyakit hipertensi dan gastritis dan dokter part-timer sebesar 50,82%, yang bermakna pada 8 penyakit kecuali pharyngitis dan asthma bronchiale.Kesimpulan utama adalah tingkat pemanfaatan rawat jalan menurun kurang berarti sesudah diterapkan kapitasi dengan kebijakan pembatasan biaya resep terutama untuk penyakit kronis. Kenaikan penulisan obat generik terutama oleh dokter part-timer (8%), penurunan biaya rata-rata obat per-resep baik oleh dokter full-timer maupun part-timer serta terjadi penurunan jumlah resep obat yang mempunyai nilai biaya rata-rata obat per-resep lebih dari Rp. 200.000; untuk kedua jenis dokter. Peran dokter pengendali sangat besar dalam penurunan biaya resep obat rawat jalan.Saran peneliti, perlu dilakukan penelitian lanjutan dan peninjauan kembali kebijakan pembatasan obat terutama untuk pasien yang mempunyai penyakit kronikDaftar bacaan :23 (1985-2001)

---

The unfinished problem of the monetary crisis has triggered the development of other crisis where all together have brought about some unexpected impacts to the society_ One of the impacts is an increase in the health cost which creates a significant financial burden for those in need as well as for those companies which provide health insurance service for their employees. Pelabuhan Hospital, Jakarta, as an institution which provides health services for its employees and pensioners together with their families from PT Pelindo II, it also having a responsibility to manage its total cost as a consequence of the increase in the health cost.

Prior to the application of the capitation system, PT Pelindo II had used the fee for service payment system. As the result, the management was not able to forecast the total health insurance cost for its employees and their families per year.

Since the beginning of April 2002, PT Pelindo II, as one of the main customers of Pelabuhan Hospital, Jakarta, has become a JPKM member. As the consequence, PT Pelindo II is obliged to pay the premium to the organizing committee of Pelabuhan Hospital, Jakarta whereas, the organizing committee itself is a committee that manages the payment of the insurance to the Pelabuhan Hospital, Jakarta

En order for the capitation system to work as expected, the hospital management has released a number of policies to support the implementation of this particular system as well as in planning the type of health service to be provided without affecting the quality of the services.

The transformation of the fee for service type payment into the capitation system is expected to reduce the health cost. In the thesis, the writer highlights the prescription cost written by both fish-timer and part-timer doctors in handling 10 (ten) most common cases reported by the Out- patient Department of Pelabuhan Hospital, Jakarta for its customers from JPKM (employees, pensioners and theirs families from PT Pelindo II). The management expects that decline in the prescription costs at the out-patient department could provide a .contribution in controlling the health cost for JPKM members as the prescription cost for this particular group absorps more than 75% of the total health cost for the last five years period and the number once reached 80% in the year 2001.

The study in thesis can be classified as a quantitative pre-post evaluation study where the data used are the secondary data taken from the database of the Information system department in Pelabuhan Hospital, Jakarta

The result of this study shows that there is a minor change in the rate- utilization after the implementation of the capitation system (0,5%). There is also an increase in the generic type of medicine in the prescription for both full-time and part-time doctors, 4% for the full-timer and 8% for the part-timer. However, the average prescription written by full-time doctors has decrease significantly in particular for hypertensi (p=0), gastritis (p=0) and influenza (p=0,0l). In addition to that, there is also a decrease in the prescription with value of the Rp 200,000,- or more as prescribed by full-timer ( approximately 6%) and part-timer (21.87%). Meanwhile, there is an increase for the prescription with values less or equal to Rp 200,000, - for full-time doctor (64,34%) in cases like hypertension and gastritis, and this also happens for part-time doctor (50.82%) in 8 (eight) cases except for pharyngitis and asthma bronchiale.

The main conclusion that can be drawn from this study is that the usage level of the capitation system in the out-patient department would only have a small impact to the rate-utilization. This small impact is mainly due to the management policy that restrict the prescription cost particularly for chronic cases, the increase in the prescription of the generic type medicine by the part-time doctor (8%), the decrease in the average medicine cost in prescription written by both full-time and part-time doctors, and the decrease in the prescription cost with average cost of more than Ap. 200,000,- for both full-timer and part-timer. In addition to that, it is also clear that the doctors, both full-timer and part-timer, play a significant role in reducing the prescription costs.

Last but not least, the writer suggests that there is still a need for an advanced study in this system together with the review in the policy for the medicine restriction especially for those patients with chronical diseases.

Bibliography :23 (1985-2001)"

"Saat ini RS dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang masih yang masih dalam batas kemampuan masyarakat. Untuk mencapai hal ini maka penetapan tarif pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan pada antara lain biaya satuan pada masing-masing unit pelayanan. Dalam hal ini yang menjadi kendala ialah belum adanya informasi yang akurat mengenai besarnya biaya pelayanan diruang perawatan VIP(Gladiol) RSUD Budhi Asih. Penelitian dilaksanakan di RSIJD Budhi Asih selama tahun anggaran 1999/2000 pada ruang perawatan VIP (Gladiol) dan beberapa unit lain yang terkait dengan ruang perawatan VIP (Gladiol), dengan ruang lingkup penelitian analisis biaya satuan dikaitkan dengan cost recovery rate dan ATP untuk mendapatkan tarif yang sesuai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan dan mempelajari besarnya biaya yang digunakan pada ruang perawatan VIP(Gladiol) serta melakukan simulasi tarif dengan mempertimbangkan biaya satuan, cost recovery, dan ATP. Metode analisa biaya yang dipakai adalah "double distribution" di mana tahap pertama dilakukan perhitungan besar biaya path unit penunjang dan mengalokasikannya diantara sesama unit penunjang dan langsung ke unit produksi. Tahap kedua biaya yang diterima unit penunjang hasil alokasi tahap pertama dialokasikan kepada unit produksi. Hasilnya adalah sejumlah biaya pada unit produksi yang merupakan gabungan biaya dari unit penunjang dan produksi. Dari perhitungan biaya diperoleh biaya satuan aktual yang lebih besar dari tarif dan biaya satuan normatif yang lebih kecil dari tarif yang berlaku saat ini.Dimana tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp140.000 dan UC aktual sebesar Rp.171.503,33 dan UC normatif sebesar Rp. 133.935,80,Kemudian CRnya mempunyai nilai negatif sebesar Rp. 48.767.149,3 sedangkan CRR nya sebesar 81,63%.

---

At present hospitals are expected to provide the good quality public health services with the cost affordable by the public community. In order to achieve this, the determination of the tariff of the public health services shall be based on the unit cost at each service unit. On this regard, the obstacle encountered is the lack of the accurate information regarding the amount of the cost required for the VIP Care Room (Gladiol) RSUD Budhi Asih. Further, if this is related to the existing tariff, it has to be compared with the unit cost which is obtained.

The research is carried out at RSUD Budhi Asih during the budget year of 1999/2000 at the VIP Care Room (Gladiol) and other related units with the said VIP Care Room, with the scope of the research is the analysis of the unit cost related to the cost recovery rate and ATP in order to obtain the proper tariff.

The research is a descriptive one which is aimed at describing and studying the amount of the cost used by the VIP Care Room (Gladiol) as well as carrying out a tariff simulation with a consideration of the unit cost, cost recovery and ATP. The method of the cost analysis used is the double distribution where the first phase is to calculate the amount of the cost at the supporting units and allocate among the supporting units and directly to the production unit.In the second phase, the cost received by the supporting unit to be reallocated to the production unit. The result is a range of cost at the production unit which is a combination of costs at the supporting units and production units.

On the basis of the cost calculation, it is obtained the actual unit cost which is higher and normative unit cost which is lower than the existing tariff. The existing tariff is RpI40.000 and the actual UC is Rp171.503,33 and the normative UC is Rp. 133.935,80.The CR has a negative value in the amount of Rp48.767.149,3 while CRR is 81,63%.Based on the tariff simulation, the number of public community who are able to pay the existing tariff in the amount or Rp140.000 is only 37% and who are not able to pay is 63%."

"ABSTRAKRSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan rumah sakit tipe B pendidikan yang selain mempunyai fungsi sosio-ekonomi juga mernpunyai fungsi sebagai fasilitas pendidikan. Sebagai RSU Daerah Propinsi Jawa Tengah mempunyai beban untuk memasukkan Pendapatan Asli Daerah. Kajian tarif PERDA 8/1991 dengan tarif paket ASKES berdasarkan SKB Menkes No. 12O3/Menkes/SKB/XII/1993 - Mendagri No. 440/4689/PUOD untuk layanan/tindakan yang lama memperlihatkan kesenjangan besarnya tarif sehingga dapat diketahui total "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT PERSERO ASURANSI KESEHATAN INDONESIA (PT. ASKES) dalam satu tahun anggaran. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES dalam satu tahun karena adanya kesenjangan tarif dan upaya menyusun rencana usaha untuk penanggulangan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES dalam satu tahun karena adanya kesenjangan tarif dan upaya menyusun rencana usaha untuk penanggulangan tersebut. Dengan melakukan kajian ini dapatlah dibuat rencana usaha untuk memperkecil sampai meniadakan "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES yang cenderung tiap tahun naik. Dari kajian ini ke dalam dapat memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manajer rumah sakit untuk melakukan cost containment dan mengambil keputusan perlunya penentuan tarif berdasarkan hasil analisa biaya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data sekunder yang dapat dihimpun antara tahun 1991/1992 sampai dengan tahun 1994/1995 sesuai tahun anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua jenis tarif paket atau non paket adalah di bawah tarif PERDA No. 811991 yang masih berlaku, sehingga pendapatan dari pendapatan rawat jalan peserta ASKES 1993 (33,3%), 1994 (34,0%), sedang rawat inap 1993 (19,6%), 1994 (21,5%) mempakan besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi ke PT ASKES untuk tahun 1993 (10,8%), 1994 (8,62%) dari total pendapatan. Tarif PERDA yang berlaku ditentukan belum dengan analisa biaya, dengan besar tujuan "subsidi" kepada golongan ekonomi lemah/kelas III sesuai dengan fungsi RSUD Dr. Moewardi Surakarta sosio-ekonomi, sehingga dengan RSUD Dr. Moewardi Surakarta "mensubsidi" PT ASKES, maka terjadi subsidi ganda dari RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Cost containment merupakan langkah awal yang dilaksanakan di RSUD Dr. Moewradi yaitu pada pembelian alat kesehatan dan bahan habis pakai dicari produk yang harganya lebih murah, tanpa mengurangi mutu pelayanan. Penyesuaian tarif ASKES yang berlaku sekarang ini dengan tarif PERDA yang masih berlaku merupakan langkah yang perlu. Untuk menutupi subsidi tersebut, sistem budget satu tahun untuk pelayanan RSUD Dr. Moewardi Surakarta terhadap penderita peserta ASKES dapat juga dipakai PT ASKES dapat memberikan tambahan dana tiap triwulan sebesar "subsidi" RSUD Dr. Moewardi ke PT ASKES.

---

ABSTRACTRSUD Dr. Moewardi Surakarta is provincial - referral type B hospital of centralJava province, it has track to get original provincial income. It is also a teaching hospital. There for this hospital has service and teaching functions.The study of the fares of PERDA 8/1991 and the package fare of ASKES based on SKB Menkes No. 1203/Menkes/ SKB/XII/1993. Mendagri No. 440/4689/PUOD for the same service or action showed a fare. That gap in a year represent subsidy of RSUD Dr. Moewardi to PT ASKES. The purpose of the study was not to get infonnation about theamount of annual subsidy of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to PT. ASKES to make a plan to contain it. There fore efforts to minimize and then to gradually erase the subsidy of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to PT ASKES could be planned. This plan gave steps to the hospital manager to contain cost and to make a decision of fixing fare based on the result of cost analysis.the hospital manager to contain cost and to make a decision of fixing fare based on theresult of cost analysis.The study was a descriptive one. As it is, it could not inter causality. Thesecondary data needed than was collected in 199111992 to 1994/1995 matched with the budget year. The result of the study showed that almost all kinds of fares, both package or non package, were consistently lower than the fare of PERDA No. 8/1991 the income from out patients care of the ASKES members in 1993 was 33,3%, ad in 1994 was 34,0%, and from patient care in 1993 was 19,6% and in 1994 was 21,5%. The amount of the "subsidy" of RSUD Dr. Moewardi to PT. ASKES in the year in 1993 was 10,8%, and in 1994 was 8,62% from the total of income.The PERDA fare has been decided without cost analysis, with the purpose tosubsidize the lower economy class /3rd class , caused .. double subsidy" from RSUD Dr. Moewardi Surakarta to ASKES patients. Cost containment was the first step that had been done in RSUD Dr. Moewardi Surakarta where the hospital looked for cheaper price when buying medical instrument without decreases quality services. To pay the "subsidy. , annual budget system for the treatment of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to ASKES patients can be used. Another alternatives is to ask PT ASKES to match the charge differences.References: 49 (1973- 1995)."