Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Udara yang stabil dan angin lemah merupakan kondisi-kondisi yang memudahkan untuk terjadinya gejala haze. Adanya haze yang tebal dapat mengurangi jarak pandang dan mengganggu lalu-lintas udara, laut dan kehidupan manusia sehari-hari. Haze dapat berasal dari asap kebakaran dan partikel-partikel padat yang halus akibat musim kemarau panjang serta dari debu letusan gunung berapi. Catatan data meteorologi menunjukkan bahwa pada bulan-bulan Agustus, September dan Oktober tahun 1991 wilayah Sumatera bagian selatan sampai Kalimantan bagian barat mengalami gangguan haze yang parah dengan jarak penglihatan mendatar kurang dari 1 kilometer. Hasil analisis data suhu udara atas, arah dan kecepatan angin serta kemarau yang kering yang diikuti oleh terbakarnya hutan di beberapa wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memang memenuhi kondisi untuk terjadi haze. Sedangkan akibat adanya haze yang tebal, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut meningkat cukup besar. "

"Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah terkena oleh kabut asap pada tahun 2015 yang berdampak pada degradasi kualitas udara. Analisis kerentanan pada aspek sensitivitas dibutuhkan sebagai upaya penanggulangan dan mitigasi kabut asap di masa mendatang. Aspek kondisi internal yang dilihat dari kondisi manusia dan kondisi fisik wilayah digunakan untuk menganalisis tingkat sensitivitas wilayah. Untuk menganalisis tingkat sensitivitas wilayah dilakukan pembobotan terlebih dahulu dengan menggunakan metode AHP dan di analisis dengan Spatial Multi Criteria pada setiap parameter. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data adalah sensitivitas wilayah terhadap kabut asap di Kota Pekanbaru berdasarkan kondisi fisik wilayah memperlihatkan tingkat yang semakin tinggi di bagian tengah kota sejalan dengan presentase tutupan vegetasi yang rendah, kepadatan bangunan yang cenderung padat dan tata letak bangunan yang cenderung tidak teratur. Berdasarkan kondisi manusia, sensitivitas wilayah memperlihatkan tingkat yang semakin rendah di bagian tengah kota dengan presentase usia sensitif dan presentase mata pencaharian penduduk rendah. Tingkat sensitivitas wilayah terhadap kabut asap di Kota Pekanbaru tidak memperlihatkan kecenderungan yang sama antara kondisi fisik dan kondisi manusia yang terlihat secara jelas di bagian tengah kota; di mana wilayah yang ditinjau dari kondisi fisik memiliki sensitivitas tinggi ternyata memiliki sensitivitas yang rendah berdasarkan kondisi manusianya.

---

Pekanbaru City is one of the areas exposed by haze in 2015 which impact on air quality degradation. Vulnerability analysis on the sensitivity aspect is needed as an effort to mitigate haze in the future. Aspects of internal conditions viewed from the human condition and the physical condition of the region are used to analyze the level of region sensitivity. To analyze level of region sensitivity, the weighting is done using AHP method and analyzed with Spatial Multi Criteria on each parameter. The results obtained from the data processing are the sensitivity of the region to the smoke haze in Pekanbaru City based on the physical condition of the area showing the higher level in the middle of the city in line with the low percentage of vegetation cover, the density of buildings that tend to be solid and the layout of the buildings tend to be irregular. Based on human conditions, the sensitivity of the region shows lower rates in the central part of the city with a percentage of sensitive age and low percentage of livelihoods. The region sensitivity to haze in Pekanbaru City does not show the same tendency between the physical condition and the human condition in the center of the city in which the area under review of the physical condition has a high sensitivity turns out to have a low sensitivity based on its human condition."

"Pada desain bangunan saat ini, pemakaian ruang terbuka ukuran besar dengan ketinggian ceiling sudah banyak dipakai. Panas dan asap adalah faktor yang membuat kebakaran berbahaya. Menggunakan model eksperimental dengan ukuran 2.4m x 1.6m x 1m, sirkulasi asap saat kebakaran diteliti dalam penelitian ini. Efek penimbunan dan pembuangan asap berkorelasi dengan kepekatan, temperatur, heat release rate dan laju pembuangan massa. Penggunaan sabut kelapa yang dibakar dengan menggunakan kompor berventilasi mekanik dapat menggambarkan kebakaran membara dengan laju produksi asap yang tinggi. Penggunaan massa sabut kelapa sebesar 40, 60 & 80 gr dapat mensimulasikan kondisi penumpukan asap dengan tingkat kepekatan asap yang sangat tinggi hingga 99%. Berdasarkan persamaan physical scale models dengan pendekatan nondimensional, nilai HRR untuk pengujian 40 gr, 60 gr & 80 gr sabut kelapa setara dengan kebakaran pada kursi, sofa dan unit kasur. Pada eksperimen pembuangan asap, semakin banyak sabut kelapa yang digunakan untuk eksperimen, maka akan semakin lama asap terbuang.

---

In many building designs nowadays, large open spaces with high ceilings are becoming more common. Heat and smoke are the two things that make a fire hazardous. Using an experimental enclosure model that measures 2.4m x 1.6m x 1m in a Scaled Atrium Compartment, researchers examine smoke circulation during a fire incident in a large space. The effect of smoke filling and clearance correlation on occupancy density, temperature, heat release rate and mass loss observed. The use of coconut fiber that is burned using a mechanically ventilated stove can describe a smoldering fire with a high smoke production rate. The use of coconut coir mass of 40, 60 & 80 grams can simulate smoke filling conditions with a very high level of smoke thickness with an optical density level of up to 99%. Based on the physical scale models with non dimensional similarity, the heat release rate from the 40gr, 60gr, and 80gr of burning coconut fibres is equivalent to the heat release rate gained by burning of cotton chair, polyurethane chair, and mattress. In the smoke clearance experiment, the more coconut fiber used, the longer the smoke will be thrown away."

"Skripsi ini membahas tentang respon negara tetangga yang terkena dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Pada penelitian sebelumnya, banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada masa Orde Baru disebabkan oleh pengelolaan hutan yang mengedepankan pembangunan ekonomi. Untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 hanya dijelaskan mengenai dampak berupa kerugian ekonomi dan ekologis. Sementara dalam penelitian ini, akan berfokus pada dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 berupa pencemaran kabut asap lintas batas mengganggu aktivitas negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa permasalahan kebakaran hutan dan lahan Indonesia tahun 1997-1998 menjadi satu bencana nasional yang sulit dituntaskan oleh Indonesia sendiri. Singapura dan Malaysia sebagai negara tetangga yang terkena dampak dari kabut asap memberikan respon agar masalah ini dapat ditangani dalam skala regional, sehingga kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 menjadi salah satu awal mula kesadaran Asia Tenggara untuk menetapkan regulasi baru atas satu permasalahan pencemaran lingkungan lintas batas, khususnya pada pencemaran udara. Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode sejarah. Artikel ini menggunakan data yang diperoleh melalui studi literatur berupa dokumen pemerintah, koran, buku, dan publikasi jurnal.

---

This paper discusses the response of neighboring countries affected by haze due to forest and land fires that occurred Indonesia in 1997-1998. In previous studies, the number of cases of forest and land fires that occurred during the New Order was caused by forest management which prioritized economic development. For forest and land fires 1997-1998 only explained the impact of economic and ecological losses. While in this study will focus on the impact of forest and land fires 1997-1998 in the form of cross-border smoke pollution disrupting the activities of neighboring countries, such as Singapore and Malaysia. The results of this study found that the problems of Indonesian forest and land fires in 1997-1998 became a national disaster that was difficult to solve by Indonesia itself. Singapore and Malaysia as neighboring countries affected by the haze responded to this problem in a regional scale, so that forest and land fires in 1997-1998 became one of the beginnings of Southeast Asian awareness to establish new regulations on a cross-environmental pollution problem, especially on air pollution. This article uses historical methods and data obtained through literature studies from newspapers, books, and journal publications. "

"ABSTRAKPenulisan karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peristiwa kabut asap dikonstruksikan sebagai kejahatan lingkungan dalam media online kompas.com. Dengan menggunakan teori social constructionism, penulis mengkaji proses konstruksi atas realita sosial peristiwa kabut asap dalam pemberitaan di dalam media. Perspektif green criminology digunakan sebagai payung besar penulisan ini. Data sekunder dikumpulkan dari pemberitaan kabut asap di media online kompas.com selama tahun 2015. Hasil dari penulisan ini adalah kompas.com mengkonstruksikan kabut asap sebagai kejahatan lingkungan dengan melihat dari konstruksi dominannya.

---

ABSTRACTThis study aims to determine how the haze episode is constructed as an environmental crime in the online media kompas.com. By using Ray Surette’s social constructionism theory, the author examines the process of social construction of reality of haze episode in the news. Green criminology perspective used as a large umbrella of this study. Secondary data in this study is the news about haze that was collected from kompas.com during 2015. The result of this study is kompas.com has constructed haze as an environmental crime with a view of the dominant construction."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan asas tanggung jawab negara dalam kasus kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif. Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang pengenaan tanggung jawab Nikaragua atas perusakan lingkungan di wilayah teritorial Negara Kosta Rika. Kajian ini juga membahas potensi pemberlakuan asas tanggung jawab negara terhadap bencana kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan / atau lahan. Penugasan pertanggungjawaban kepada negara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Salah Secara Internasional. Juga akan dibahas tentang pengakuan asas tanggung jawab negara dalam konteks kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran dalam kerangka hukum internasional dan kerangka hukum nasional serta beberapa kasus kerusakan dan / atau pencemaran lintas batas, seperti kasus trail smelter, kasus Danau Lanoux, kasus Selat Corfu, dan kasus uji senjata nuklir. Penulis menemukan bahwa akuntabilitas negara lahir dari pengakuan kedaulatan negara yang melarang negara menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran yang melintasi batas wilayah negara. Larangan menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran telah menjadi norma hukum lingkungan internasional setelah dituangkan dalam prinsip 21 Stockholm Declaration dan penggunaan norma ini sebagai dasar penyelesaian sengketa lingkungan lintas batas.

---

This thesis discusses the application of the principle of state responsibility in cases of cross-border damage and / or pollution. The research in this thesis is a normative and descriptive juridical research. The discussion in this study discusses the imposition of Nicaragua's responsibility for environmental destruction in the territory of the State of Costa Rica. This study also discusses the potential for the application of the principle of state responsibility for transboundary haze disasters due to forest and / or land fires. The assignment of accountability to the state in this research is carried out with reference to the Article of State Responsibility for International Wrong Actions. It will also discuss the recognition of the principle of state responsibility in the context of transboundary damage and / or pollution in the international legal framework and national legal framework as well as several cases of cross-border damage and / or pollution, such as the trail smelter case. , the Lake Lanoux case, the Corfu Strait case, and the nuclear weapons test case. The author finds that state accountability is born from the recognition of state sovereignty which prohibits the state from causing damage and / or pollution that crosses national borders. The prohibition of causing damage and / or pollution has become a norm of international environmental law after it has been stated in the principles of the 21 Stockholm Declaration and the use of these norms as a basis for resolving cross-border environmental disputes."

"Merger dan Akuisisi merupakan salah satu strategi perusahaan mengembangkan usahanya. Merger merupakan penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas, sedangkan Akuisisi adalah pengambil-alihan sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaaan, perusahaan yang dibeli tetap ada. Agar tidak merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi merger dan akuisisi, maka diperlukan penilain kewajaran yang disebut Opini Kewajaran yang dikeluarkan oleh penasehat keuangan independen dalam bentuk Opini Audit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rasio Keuangan, Kualitas Auditor, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Opini Audit. Rasio Keuangan mencakup : Return On Equity, Earning Per Share, Debt to Equity, dan Sales Growth. Kualitas Auditor diukur berdasarkan Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam kategori Big Four atau Non Big Four. Mekanisme Corporate Governance mencakup, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris Independen. Dengan menggunakan data yang bersumber dari Perusahaan-Perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 1999- 2010 maka didapat 51 perusahaan dengan karakteristik memiliki data lengkap sebagai sampel. Analisis Statistik dilakukan dengan menggunakan Regresi Logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Rasio Keuangan terhadap Opini Audit untuk seluruh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Namun bila dianalisis terpisah antara perusahaan target dan pengakuisisi, maka hanya Return on Equity yang berpengaruh pada perusahaan target terhadap Opini Audit. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Auditor dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Opini Audit.

---

Merger and Acquisition are one of the company's strategies to expand its business. Merger is the unification of two or more separate companies into one entity, whereas Acquisition is a takeover of a company by buying shares or firms? assets, but the bought-shares companies still exist. In order not to lose the parties involved in merger and acquisition transactions, it is needed a fairness assessment called Fairness Opinion issued by the independent financial advisers in the form of Audit Opinion.

This research aims to analyze the effect of Financial Ratios, Auditor Quality, and Corporate Governance Mechanism to Audit Opinion. Financial ratios include: Return On Equity, Earning Per Share, Debt to Equity, and Sales Growth. Auditor Quality is measured based on the Public Accounting Firm included in the category of Non-Big Four or Big Four. Corporate Governance Mechanism includes Institutional Ownership, Managerial Ownership and an Independent Board of Commissioners. By using data sourced from Companies that did mergers and acquisitions in Indonesia Stock Exchange within 1999-2010, it is acquired that 51 companies with characteristics have complete datas as samples. Statistical analysis is performed using Logistic Regression.

The results show that: There is a significant effect of Financial Ratios to Audit Opinion for all companies did the mergers and the acquisitions. However, if it is analyzed separately between target and acquirer companies, only the Return on Equity affects the company's target to Audit Opinion. There was no significant effect between the Auditor Quality and Corporate Governance Mechanism on the Audit Opinion."

"Kebijakan Pemerintah mengenai otonomi daerah yang diundangkan dalam Undang Undang No. 22 tahun 1999, berdampak pada bergulirnya isu Putera Daerah. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas tugas Polri, beberapa konsep dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat telah dikembangkan, diantaranya merekrut putera daerah untuk dididik sebagai anggota Polri. Konsep ini dikenal sebagai local boy for local job.Fungsi polisi adalah memelihara keteraturan dan ketertiban masyarakat, sehingga polisi diharapkan untuk senantiasa berinteraksi dengan warga masyarakat yang dilayaninya. Penelitian ini ingin menunjukkan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh Polisi Putera Daerah pada satuan fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi pembinaan kwalitas sumber daya anggota Polri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau etnografi, ditujukan pada anggota Bintara Remaja Polisi Putera Daerah Jakarta yang bertugas pada Satuan Fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Yang ditempatkan pada unit Patroli Kota sebanyak 15 orang, Kompi Pengendalian Massa sebanyak 42 orang dan Penjagaan Markas sebanyak 13 orang.Yang dapat disimpulkan dari tesis ini adalah : Keberadaan Polisi Putera Daerah yang bertugas pada Satuan Fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan cocok dengan warga komuniti masyarakat yang dilayaninya melalui simbol-simbol kebudayaan yang dapat dengan mudah dimengerti. Polisi Putera Daerah dalam hal ini berfungsi menjembatani kepentingan kepolisian dengan warga masyarakat yang dilayaninya dengan menerapkan bahasa yang komunikatif dan simbol-simbol kebudayaan yang cocok untuk saling berkomunikasi."