Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah ingin mempelaiari pengaruh faktor rumah tangga dalam pemilian jenis pendidikan di SMTA dan kondisi pendidikan SMTA kaitannya dengan aspek ketenagakerjaan. Data yang digunakan adalah data hasil Susenas 1992 untuk daerah pulau Jawa kecuali DKI Jakarta. Variabel tak bebas dalam penelitian ini adalah pemilihan jenis pendidikan di SMTA, sedangkan variabel bebasnya adalah faktor-faktor rumah tangga. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif berupa analisa tabel silang dua atau tiga dimensi dan analisis statistik inferensial berupa statistik regresi logistic berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) terdapat perbedaan dalam pemilihan jenis pendidikan di SMTA berdasarkan kelompok tanggungan rumah tangga, pendapatan rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, daerah tempat tinggal dan jenis kelamin anak, 2) jumlah SMU lebih besar (dua kali lipat) daripada SMK, namun dari rasio siswa per sekolah, SMK relatif lebih padat daripada siswa SMU. Dilihat dari aspek ketenagakerjaan, yaitu dari lapangan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan, pekerja lulusan SMK menunjukkan "indikasi produktivitas yang lebih baik" dibandingkan pekerja lulusan SMU. Penganggur lulusan SMU lebih besar daripada lulusan SMK."

"Pendidikan merupakan titik sentral bagi pembangunan manusia. Berbagai indikator di tingkat internasional menempatkan pendidikan sebagai salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan. Sejak tahun 1994, pemerintah Indonesia telah menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan target partisipasi sekolah untuk SMP/MTs mencapai 90 persen, paling lambat pada tahun 2008. Tahun 2000, pemerintah Indonesia menandatangani MDGs, berkomitmen untuk menyediakan pendidikan dasar untuk semua dengan target menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar. Pada tahun 2005, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional menargetkan bahwa pada tahun 2009, APM SD/MI mencapai 94% dan 75,5% untuk SMP/MTs.Pada kenyataannya, pencapaian pembangunan pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Kesenjangan antara target partisipasi sekolah yang dibuat pemerintah dan MDGs dengan pencapaian realistiknya masih besar. Selain itu, persoalan kesejangan pencapaian pendidikan juga terjadi antardaerah perdesaan dan perkotaan serta antara penduduk kaya dan penduduk miskin.Mengacu pada permasalahan kesenjangan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hal-hal apa saja yang membuat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs masih jauh dari target yang dibuat pemerintah dan target MDGs; dan (2) apakah ada perbedaan interaksi antara sekolah dan kawasan (kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pendidikan dasar di Indonesia.Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder untuk menjawab pertanyaan dasar tersebut. Data dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel 2002 dan SPSS for Windows Release 11.00. dengan aplikasi analisis regresi metode enter, analisis jalur dan analisis faktorial dengan metode General Linear Model. Dilakukan uji asumsi, seperti uji normalitas sebaran, uji linierit uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas, terhadap data-data penelitian. Unit analisisnya adalah kabupaten/kota, dengan jumlah sampel sebanyak 320.Untuk menjawabi pertanyaan pertama, variabel independen yang diuji terkait dengan faktor sosial/keluarga dalam penelitian ini mencakup (1) faktor pendidikan orang dewasa yang diukur melalui melek huruf laki-laki dan perempuan, (2) faktor ekonomi yang diukur melalui persentase pengeluaran untuk pendidikan dan persentase perempuan dewasa bekerja, dan (3) faktor kesehatan anak yang diukur melalui prevalensi balita kurang gizi. Sedangkan variabel yang terkait dengan faktor sekolah yaitu (1) faktor guru yang diukur melalui rasio murid-guru dan (2) jumlah sekolah yang diukur melalui rasio murid-sekolah. Variabel dependennya adalah partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua, variabel independennya adalah partisipasi sekolah: SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan fixed factors adalah kawasan dan sekolah. Kawasan dan sekolah diperlakukan sebagai dumy variable. Dalam penelitian ini, terdapat enam hipotesis penelitian yang diuji.Penelitian ini berhasil menyimpulkan empat temuan mendasar. Pertama, hasil analisa data menunjukkan bahwa secara umum faktor-faktor yang ada di masyarakat/keluarga merupakan faktor yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs. Faktor sekolah hanya berpengaruh terhadap partisipasi sekolah pada pada jenjang SMP/MTs. Secara lebih spesifik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI yaitu (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki dan perempuan), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan) dan (3) faktor kesehatan anak pada usia 0-5 tahun (balita kurang gizi). Sedangkan partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).Kedua, hasil analisa data menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang nyata antara sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) dan kawasan (Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar.Partisipasi sekolah pendidikan dasar baik untuk SD/MI maupun SMP/MTs, di Indonesia Barat lebih tinggi partisipasi sekolahnya daripada di Indonesia Timur.Ketiga, kawasan Indonesia Timur menghadapi tantangan yang lebih besar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pendidikan dasar, seperti melek huruf orang dewasa, pengeluaran untuk pendidikan, balita kurang gizi dan rasio murid terhadap sekolah, daripada Indonesia Barat.Keempat, partisipasi sekolah pendidikan dasar pada jenjang SD/MI sudah mendekati target pemerintah dan MDGs. Akan tetapi, partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs masih jauh dari target pemerintah dan MDGs.Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi sekolah pendidikan dasar antara lain (1) perlunya upaya untuk perbaikan tingkat keberaksaraan penduduk dewasa, (2) penanganan gizi buruk balita, (3) memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan, (4) segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN/APBD, (5) melakukan amandemen terhadap UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal-pasal yang kontradiktif dengan semangat sumber hukum nasional tertinggi yaitu UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 dan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan (6) perlunya penambahan guru dan sekolah untuk SMP/MTs.

---

Education constitutes a fundamental and key element for human development. Various development indicators at the international level have put education as one of the main key for achieving a great success of development. Since 1994, the government of Indonesia has proclaimed the nine years compulsory basic education program. This program targeted to achieve 90% of school participation rate for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2008. In 2000, the government of Indonesia has signed the MDGs agreement, committed to ensure that, by the year 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling. In addition, in 2005, strategic planning of National Department of Education has targeted to achieve 94% as the net school participation rate for elementary school (SD/MI) and 75, 5% as for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2009.By seeing in its realization achievement, however, the achievement of education development in Indonesia is still far away from its planned targets. The gab between planned school participation rate target of the government and the MDGs and the real achievement in the field is significantly huge. Moreover, the problem of gab in education achievement is also significantly found between rural and urban areas as well as between the rich and the poor communities throughout Indonesia. With regard to the problem of gab in education achievement and its progress as explained above, this study has two main research questions. It aims to know (1) what factors that influence the school participation rate of basic education: SD/MI and SMP/MTs, that is considered still hard to meet with the planned rate of government and MDGs targets; and (2) is there found a different interaction between schools and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors influence on school participation rate of basic education in Indonesia.Researcher applies a quantitative approach and secondary data analysis to answer these research questions. Researcher uses a computer program of Microsoft Excel 2002 and SPSS for Windows Release 11.00 to analyze the data. It applies enter method-regression analysis, path analysis and general linear model-factorial analysis for statistical analysis.Assumption examination tests were made prior to statistical variables- analysis, they are such as normality distribution test, linearity test, heteroscedasticity test and multicolinearity test. Unit of analysis was regency/city, with 320 samples.The independent variables, in which were tested, as to answer the first main research question, were related to social/family factors. It includes (1) adult education factor that was measured by male and female literacy, (2) economic factor that was measured by percentage of family's expenditure for education and percentage of women in labor force, and (3) children's health factor that was measured by prevalence of malnourished children under five. The variables that are related to school factors include (1) teacher factor that was measured by student-teacher ratio and number of school that was measured by student-school ratio. The dependent variables were school participation rate of SD/MI and SMP/MTs. To answer the second main research question, the independent variable was school participation rate of SD/MI and SMP/MTs, whereas the fixed factors were regions (West Indonesia and East Indonesia) and schools (SD/MI and SMP/MTs). Regions and schools alike were treated as dummy variables. There were six hypothesis were tested within this research.As results, this research has successfully concluded about four main findings. The first finding, the result of data analysis indicated that, in general, the social or family factors constitute determinant factors that have significant influence on school participation rate of basic education, both for SD/MI and SMP/MTs. While, school factor only influences on school participation rate for SMP/MTs. Specifically, factors that influence on school participation rate of basic education for SD/MI include (1) adult education factor (male and female literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education) and (3) children's health factor under five (malnourished children under five prevalence). While, the school participation rate of basic education for SMP/MTs was influenced by (1) adult education factor (male literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education), (3) teacher factor (student-teacher ratio) and (4) number of school factor (student-school ratio).The second finding, the result of data analysis shown that there was a real interaction found between schools (SD/MI and SMP/MTs) and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors that influence on school participation rate of basic education in Indonesia. The school participation rate of SD/MI and SMP/MTs was where the West Indonesia region was higher than the East Indonesia region.The third finding discussed that compared to West Indonesia region; the East Indonesia region has been facing a higher challenging relating to determinant factors that influence on school participation rate of basic education, such as, adult literacy rate problem, family's expenditure for education problem, malnourished children under five problem, and student-school ratio problem, than West Indonesia region has.The fourth finding indicated that the school participation rate of basic education for SD/MI was currently closed to the planned government's and MDGs targets. However, the school participation of basic education for SMP/MTs was considered significantly still far away from the planned governments and MDGs targets.Several recommendations considered to improve the school participation rate of basic education in Indonesia include: (1) improve literacy program for adult, (2) improve malnourished children under five program, (3) extend working and business opportunity and access for women, (4) increase and immediately realize the education budget of 20% in national and regional budget, (5) amendment of law No. 20/2003 concerning about the national education system, and (6) increase number of teacher and school for SMP/MTs."

"Salah satu hak anak adalah mendapatkan segala bentuk pendidikan. Namun, di Indonesia masih banyak anak yang belum dapat menikmati hak itu. Termasuk diantaranya adalah anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah. Khusus pada anak-anak perempuan, ada dua hal yang diduga menjadi penyebab mereka putus sekolah atau secara umum berpendidikan rendah, yaitu nilai budaya/tradisi yang tidak mendukung, dan kemiskinan keluarga. Dalam kondisi terbatasnya kemampuan keuangan keluarga seringkali orang tua mengambil keputusan untuk kelangsungan pendidikan anaknya atas dasar urutan kelahiran anak, jumlah anak, dan pertimbangan jender.Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh urutan kelahiran anak terhadap kelangsungan pendidikan anak perempuan usia 7-15 tahun di Indonesia dengan memperhatikan beberapa variabel lainnya. Adapun data yang digunakan adalah data Susenas 2002-KOR. Sedangkan analisis deskriptif dan analisis inferensial dimanfaatkan sebagai metode analisis data.Dengan menggunakan Model Regresi Logistik Non Hirarki, studi ini berusaha menjawab pertanyaan tentang perbedaan risiko tidak sekolah lagi pada anak perempuan antara anak pertama dengan bukan pertama menurut klasifikasi yang dibentuk oleh variabel jumlah anak dan pengeluaran rumah tangga (Model 1), pendidikan ibu (Model 2), dan usia serta tempat tinggal anak (Model 3).Pada Model 1, hasil studi menunjukkan bahwa (i) risiko tidak sekolah lagi pada anak perempuan yang berasal dari keluarga kecil dengan jumlah anak 1-2 orang, baik keluarga dengan pengeluaran rumah tangga 40 persen terendah maupun 20 persen teratas, tidak berbeda antara mereka yang kebetulan berada pada urutan kelahiran pertama dengan yang bukan urutan pertama; (ii) pada semua kalangan, kecuali keluarga dengan pengeluaran 20 persen teratas, kemungkinan tidak melanjutkan sekolah lagi pada anak pertama dari keluarga dengan jumlah anak 3-4 orang lebih besar dibandingkan bukan anak pertama; (iii) dalam keluarga dengan jumlah anak lebih dari 4 orang, mulai dari keluarga yang mempunyai pengeluaran 40 persen terendah hingga berpengeluaran 20 persen teratas, risiko tidak sekolah lagi anak pertama lebih tinggi daripada bukan anak pertama.Pada Model 2, ditemukan bahwa anak pertama yang mempunyai ibu berpendidikan rendah berisiko lebih tinggi untuk tidak sekolah lagi. Sedangkan pada Model 3, risiko tidak sekolah lagi cenderung tidak berbeda antara anak pertama dengan bukan anak pertama menurut klasfikasi usia dan tempat tinggal anak."

"Rencana strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009 dinyatakan bahwa rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum di targetkan sebesar 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015. Kebijakan ini diharapkan dapat memecahkan salah satu permasalahan pengangguran. Peningkatan pendidikan kejuruan bertujuan menyiapkan tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri...."

"ABSTRAKProgram penuntasan wajib belajar pendidikan dasar semakin lama akan semakin sulit oleh adanya latar belakang dan masalah yang bervariasi. Oleh karena itu perlu adanya alternatif perencanaan yang tepat sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar serta mengembangkan sistem perencanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan tingkat kesulitannya.. Dalam penelitian ini digunakan metode Cartwright untuk menentukan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menggunakan teknik analisis Delphi untuk mengembangkan model perencanaan wajib belajar pendidikan dasar yang sesuai dengan karakteristik sasaran target. Berdasarkan hasil penelitian ini ada 14 problem yang menghambat bagi terlaksananya wajib belajar. Dari analisis DELPHI dihasilkan : (a) analisis untuk setiap item pertanyaan, terjadi perubahan baik dalam skor rerata maupun angka penyimpangan baku selama tiga kali putaran. Hai ini merupakan indikator bahwa pengiriman kembali hasil analisis putaran sebelumnya kepada responden memiliki dampak pada pengisian kuisioner berikutnya; (b) analisis setiap responden untuk semua pertanyaan merupakan sajian pandangan dari masing-masing responden untuk seluruh item pertanyaan yang diberikan. Maka pandangan masing-masing responden diberlakukan sebagai pandangan terhadap ide model perencanaan gabungan dari atas dan dari bawah, karena responden yang dipilih adalah para pakar pendidikan dan perencanaan pendidikan. Dari hasil evaluasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa problem yang berupa jarak dan sekolah jauh, aspirasi pendidikan keluarga rendah, motivasi sekolah anak rendah, kehidupan keluarga siswa secara ekonomi kurang mampu, anak diperlakukan sebagai tenaga kerja, anak dipaksa untuk membantu bekerja, penduduk jarang karena tersebar tidak merata, mobilisasi dana masyarakat rendah, secara geografis daerah sulit, memiliki variabilitas tinggi dan status problem kompleks, upaya pemecahannya harus direncanakan dari bawah. Sedangkan problem yang berupa kekurangan ruang kelas dan gedung sekolah, kekurangan guru, anggaran dari Pemerintah Daerah terbatas, komunikasi dan transportasi belum lancar, memiliki variabilitas rendah dan status problem sederhana, maka upaya pemecahan problem harus direncanakan dari pusat. Dari hasil penelitian ini disarankan agar perencanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun disusun menggunakan model kombinasi antara perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas. "

"Menghitung biaya pendidikan PSPD FK Usakti di Rumah Sakit Pendidikan Fatmawati merupakan hal yang penting. Tidak saja hal itu berguna bagi FK Usakti dan RS Fatmawati sendiri untuk membuat penghitungan seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam penyelenggaraan pendidikan itu secara lebih tepat, tetapi juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah selain dapat dipakai sebagai acuan bagi rumah sakit serta fakultas kedokteran lain. Menghitung biaya pendidikan dokter di Rumah Sakit Pendidikan bukanlah hal yang mudah, karena standar untuk itu tidak ada. Khususnya di rumah sakit milik pemerintah yang menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dengan fakultas kedokteran swasta. Jadi, menghitung biaya itu semata-mata hanya didasarkanAtaskesepakatan tanpa menyalahi peraturan-peraturan yang mengikat masing-masing pihak.Hal yang pertama perlu disepakati adalah batasan tentang biaya pendidikan. Kedua, perlu disepakati komponen-komponen biaya yang diikutsertakan dalam penghitungan biaya untuk pendidikan. Ketiga, adalah bagaimana cara masing-masing komponen itu dihitung sebagai biaya pendidikan.Biaya pendidikan yang mesti dikeluarkan ditujukan untuk memperoleh hasil yang diharapkan, yaitu terselenggaranya suatu program pendidikan yang bagi calon dokter dari FK Usakti harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh FK Usakti dan pelaksanaannya tertuang dalam isi Piagam Kerja Sama antara FK Usakti dengan Rumah Sakit Fatmawati.Permasalahan yang timbul disebabkan karena selama ini biaya untuk pendidikan itu hanya ditetapkan secara aktual berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak semata, tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku. Sementara pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan itu merasa bahwa penetapan secara demikian kurang adil dan tidak sesuai dengan kenyataan.Penelitian ini membuktikan bahwa biaya pendidikan aktual tidak berbeda dengan bila dihitung secara normatif dalam hal total biaya maupun biaya satuan pendidikan, tetapi amat berbeda dalam pengalokasian biaya tersebut terutama untuk biaya investasi gedung dan biaya untuk gaji/honorarium. Perhitungan secara normative dalam penelitian ini juga memperlihatkan adanya inefisiensi tenaga yang dilibatkan dalam pendidikan.Berdasarkan hasil yang didapat maka disarankan agar perhitungan biaya pendidikan yang berjalan saat ini segera dikaji kembali dan rekrutmen tenaga yang dilibatkan ditinjau ulang sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatif yang ada, untukmenghindarkan dampak negatif terhadap program yang berlarut-larut.

---

Education Cost for the Medical Doctor Profession Study Program of Trisakti Medical School at Fatmawati HospitalCalculating the education cost of medical doctor profession, study program of The Trisakti Medical School at Fatmawati Hospital is an important work. It could be used not only by both institutions to figure out the real cost of the education program, but it could also be as an input for the government and used as a reference for other medical schools and teaching hospitals as well.Calculating the medical doctor education cost at a teaching hospital is not an easy work, because there is no standard reference. It is especially true for a government owned teaching hospital which cooperates with a private medical school such as Fatmawati Hospital and Trisakti Medical School. Accordingly, calculating this solely based on agreement made by both institutions without prejudice to the regulations prevailing to the respective parties.The things need to be agreed upon are, firstly the definition of the education cost itself, secondly the components of cost associated with the education program, and thirdly the manner to calculate the components respectively.The education cost spent is intended to establish educational program according to the curriculum and the educational objectives provided by Trisakti Medical School, of which implementations are contained in the cooperation agreement between Trisakti Medical School and Fatmawati Hospital.The problem is that to date the education program is determined only by an agreement without considering the existing normative regulations. Meanwhile, some persons involved in the program feel that such determination is unfair and not in accordance with the fact.This study shows that the total and the unit cost of the education program calculated on normative basis are equal to the actual cost, but the amount for each cost allocation is significantly different. This is true especially in the case of investment cost for the building and the cost of salary. It also shows that there are inefficiencies in the recruitment of persons involved in this program.This study suggests to recalculate the education cost and to review the recruitment policies according to the normative values as soon as possible to avoid unexpected impacts of prolonged feeling of unfairness to the program.x + 101 Pages, 8 Tables, 1 Enclosure"

"ABSTRAKPendidikan formal pada masyarakat keturunan Arab dilingkungan Empang pada masa lalu yaitu sekitar tahun 1950ke bawah kurang mendapat kedudukan penting Hal mi disebabkanoleh karena pandangan dari masyarakat tersebut yangberanggapan bahwa pendidikan formal itu merupakan sistempendidikan yang datang dari Barat, sehingga pengetahiian danpemikiran dari sistem pendidikan itu dianggap akan memperlemahkeyakinan agama anak-anak mereka Di samping itu anakanakbergaul terlalu bebas dengan orang-orang yang menurutpandangan orangtuanya pada waktu itu tidak seja,jar ataudengan kata lain bukan golongannyaDilain pihak, lapangan pekerjaan yang banyak dilakukanoleh keturunan Arab adalah berdagang Karena itu tampaknyasistem pendidikan formal kurang mendapat kedudukan pentingAlasan yang dikemukakan mengapa mereka lebih menyukaiperdagangan antara lain adalah karena pandangan merekayang beranggapan bahwa dengan berdagang itu mereka merasalebih, (1) bebas tidak terikat oleh, a waktu, b terioat, danc tidak merasa diatur oleh orang lain, (2) kadang-kadangmemperoleh uang lebih banyak daripada kalau mereka bekerjapada pemerintah yang harus melalui pendidikan bertahun-tahunPendidikan yang terbatas dapat mempengaruhi perkawinandalam usia muda, terutama bagi anak-anak perempuan Dengandemikian dapat dikatakan bahwa pada masa lalu faktor ekonomitidak menjadi alasan mengapa mereka tidak menyekolahkananaknya terutama anak perempuan, akan tetapi karena pandanganmereka yang masih tertutup terhadap pendidikan formalPenelitian dilakukan dengan menggunakan metode kwalitatifyang di dukung oleh metode kwantitatif Metode kwalitatifdilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam danpengamatan terlibat, wawancara mendalain dilakukan ,Juga terhadapempat orang responden yang dijadikan sasaran studikasus Metode kwantitatif dilakukan dengan menggunakan daftarpertanyaan yang disebarkan pada 60 orang responden yangdijadikan sampelHasil penelitian di lapangan memperlihatkan bahwapada saat mi telah terjadi perubahan pendidikan pada masyarakatketurunan Arab di Empang yang berpengaruh pada pilihanlapangan kerja, perubahan umur kawin dan pemilihan .jodohAda pun hal-hal yang menyebabkan terjadinya Derubahandalam bidang pendidikan tersebut adalah adanya Derubahanpandangan dari para orangtua yang disebabkan oleh karena,adanya perjuangan perseorangan untuk memperoleh kekuasaan,perubahan lingkungan sosial dan adanya hubungan dengan kebudayaanlain yang berbeda

---

"

"Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ditujuikan bagi semua warga negara termasuk masyarakat suku terasing seperti suku Baduy...."

"Berbeda dengan pemerintah Inggris di India, pemerintah Hindia Belanda terlambat dalam mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak bumiputera. Sekolah dasar bagi anak-anak bumiputera baru dibuka pada akhir abad ke-19, sedangkan sekolah-sekolah dasar bagi anak-anak Eropa telah dibuka sebelum pertengahan abad itu. Jumlah sekolah-sekolah pemerintah sangat sedikit, tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Di samping keterlambatan dan jumlah sekolah yang sedikit, isi pendidikan sekolah-sekolah pemerintah oleh beberapa kalangan dinilai intelektulistis, diskriminatif, tidak demokratis, dan menjauhkan murid-murid dari kebudayaan sendiri. Melihat keadaan itu, beberapa kalangan baik perorangan maupun organisasi menyikapinya dengan mendirikan sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta itu didirikan di samping untuk menambah jumlah sekolah, juga untuk menghilangkan segi-segi negatif dari sekolah-sekolah pemerintah. Muncullah pada awal abad ke-20 sekolah-sekolah swasta antara lain Taman Siswa yang didirikan oleh Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hadjar Dewantara, Indonesisch Nederlandsche School oleh Mohammad Sjafei, Ksatrian Instituut oleh E.F.E. Douwes Dekker, Sekolah-sekolah Sarekat Islam oleh Tan Malaka, dan sekolah-sekolah Pasundan oleh Paguyuban Pasundan. Tiap-tiap sekolah swasta itu mempunyai ciri khas masing-masing, sesuai dengan pandangan pendirinya. Sekolah-sekolah Pasundan yang didirikan pertama kali pada tahun 1922 bertujuan untuk menambah jumlah sekolah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan sekolah. Di samping itu, didirikannya sekolah-sekolah Pasundan karena adanya keinginan untuk mengajarkan kebudayaan sendiri, seperti seni tari, seni suara, bahasa yaitu Sunda, dan pencak. Untuk menghidupi sekolah-sekolah swasta, termasuk sekolah-sekolah Pasundan, diperlukan dana dan dana itu yang pokok diperoleh dari murid. Besarnya dana yang masuk tergantung pada jumlah murid, lingkungan sekolah, dan keadaan sosial-ekonomi para orang tua murid. Selain itu, ada sekolah-sekolah yang mendapat subsidi dari pemerintah. Dana itu diperlukan untuk berbagai keperluan seperti gaji guru, karyawan, sewa gedung atsu membuat gedung sekolah sendiri, alat-alat sekolah dan lain sebagainya. Sikap pemerintah terhadap sekolah-sekolah Pasundan cukup baik, tidak beda dengan sikap pemerintah terhadap Paguyuban Pasundan. Pemerintah memberikan ijin terhadap sekolah-sekolah Pasundan yang meminta, bahkan ada sekolah-sekolah yang mendapat subsidi dari pemerintah. Masyarakat menanggapi hadirnya sekolah-sekolah swasta dengan rasa senang, karena dengan munculnya sekolah-sekolah swasta memperluas kesempatan mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Masyarakat juga senang karena uang sekolah di sekolah-sekolah swasta relatif lebih murah dibandingkan dengan sekolah-sekolah pemerintah."