Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ada/ tidaknya hubungan antara pengetahuan masyarakat tentang peran Polisi dalam hal pencegahan kejahatan di permukiman, dan/atau pendapat masyarakat terhadap kemampuan Polisi dalam usaha pencegahan kejahatan, dan/atau kondisi kontrol social informal yang ada dengan sikap kemandirian masyarakat dalam usaha pencegahan kejatan secara swakarsa. Penelitian ini berawal dari adanya kesimpulan suatu penelitian terdahulu (PAU-IS-UI, 1991) yang menggambarkan pendapat masyarakat bahwa masyarakatlah yang paling bertanggung jawab dalam hal melindungi dirinya dari kejahatan di permukiman, tanpa menempatkan peran Polisi secara cukup baik. Dari kesimpulan ini kemudian berkembang dugaan di hati penulis bahwa terdapat kemungkinan warga masyarakat tidak mengetahui peran dan kedudukan Polisi dalam usaha pencegahan kejahatan, khususnya di permukiman; terdapat kemungkinan warga masyarakat ragu atau tidak percaya terhadap kemampuan Polisi, atau terdapat kondisi kontrol sosial informal yang memadai sehingga warga masyarakat dalam melindungi dirinya dari kejahatan di permukiman tidak lagi menggantungkan diri pada peran Polisi. Penelitian ini dilakukan dengan cara survei dengan menetapkan lokasi penelitian di lima jenis permukiman pada Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara "multistages sampling". Ada pun pendekatan penelitian ini adalah baik kuantitatif maupun kualitatif. Cara analisis data kuantitatif dilakukan dengan SPSS dan menggunakan sistem "scoring" untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kepercayaan warga masyarakat terhadap peran dan kemampuan Polisi serta kontrol sosial informal yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara singkat kesimpulan dari penelitian ini menggambarkan bahwa dugaan atau hipotesis penelitian secara umum dapat dikatakan berlaku, walaupun terdapat beberapa variasi yang ditentukan oleh jenis permukiman yang diteliti."

"Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengisyaratkan bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai mitra Pemerintah, bahkan menjadi pelaku utama pembangunan.Pada umumnya, masyarakat pedesaan relatif lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat kota bersifat heterogen, individualis dan hubungan antara sesamanya kurang terjalin secara akrab. Keadaan itu antara lain disebabkan tantangan kehidupan kota yang keras. Hampir tak ada kesempatan yang luang bagi orang kota, penuh dengan kesibukan dan selalu kelihatan seperti kekurangan waktu. Sehingga, untuk mengajak masyarakat kota bermusyawarah, bergotong-royong, kerja bakti, ronda malam dan lain sebagainya, tidaklah mudah. Disamping itu, masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan.Dalam negara berkembang, posisi pemerintah sangat dominan dalam pelaksanaan pembangunan. Agar masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan, Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan menciptakan suasana yang kondusif. Untuk dapat memberikan masukan dan langkah kebijaksanaan yang perlu ditempuh, penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan P3KT di Kabupaten Bekasi.Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis dilakukan dalam bentuk kualitatif. Namun demikian, akan dikemukakan data kuantitatif dalam bentuk tabel sebagai hasil pengolahan data yang berasal dari teknik kuesioner.Hasil temuan di lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan P3KT pada umumnya dapat dikatakan berjalan lancar. Target fisik dan target fungsional dapat dicapai dan masyarakat telah menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. Sayangnya, partisipasi masyarakat masih rendah, sungguhpun kondisi maupun potensi masyarakat memungkinkan untuk turut berpartisipasi. Oleh karena itu, perlu diambil langkah kebijaksanaan dengan mengemukakan pertimbangan dan saran antara lain dengan memberikan peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai kebijaksanaan."

"Proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah pembangunan kelurahan (musbangkel) di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak masih dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K). Proses perencanaan pembangunan di kelurahan Benua Melayu Darat melalui dua tahap yaitu tahap pengidentifikasian/penyelidikan masalah dan tahap perumusan masalah yang dilakukan pada saat pelaksanaan musbangkel. Partisipasi WNI Keturunan Tionghoa pada tahap identifikasi masalah dan tahap perumusan masalah tergolong pada tipe Manipulasi (tingkat tidak berpartisipasi) menurut Sherry Amstein. Dalam membuat usulan rencana pembangunan masih cenderung pada partisipasi perwakilan semata dan belum melibatkan seluruh masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa. Kelurahan hanya mengikutsertakan elite lokal (Ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat setempat) sehingga aspirasi dari masyarakat belum dapat terwakili oleh mereka yang hadir. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat WNI Keturunan Tonghoa di Kelurahan Benua Melayu Darat ini masih kurang berpartisipasi adalah model perencanaan yang top down dimana peranan pemerintah Kota lebih besar dalam penyusunan rencana pembangunan.Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum adanya informasi yang lengkap dan pemerintah Kota Pontianak seperti Renstra dalam penyusunan perencanan pembangunan, peranan pemerintah Kota Pontianak yang masih dominan dalam menentukan proyek atau program yang akan dilaksanakan serta kurangnya pemahaman WNI Keturunan Tionghoa mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat terkecil yaitu kelurahan.Selain itu berdasarkan hasil penelitian juga terdapat bebarapa hal yang menjadi pendoman bagi masyarakat WNI Keturunan Tionghoa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan yaitu karena kewajiban sebagai Ketua RT/RW untuk mengikuti kegiatan musbangkel setiap tahunnya serta karena RT/RWnya ikut memberikan usulan proyek/program pembangunan.Untuk itu disarankan kiranya pelaksanaan musbangkel pada masa yang akan datang informasi mengenai dokumen perencanaan daerah sudah sampai pada para peserta musbangkel. Peran pemerintah saat ini diharapkan hanya sebagai fasilitator/mediator saja. Pertunya sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan sosialisasi mengenai kegiatan perencanaan pembangunan itu sendiri kepada masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa."

"Penelitian ini membahas tentang bentuk gangguan yang dihasilkan dari ormas yang terjadi beberapa tahun belakangan dengan melakukan tindak vandalisme dan tindak anarkhis, yang dimana peneliti membatasi hanya pada persepsi masyarakat yang dimana menghasilkan fear of gang crime di masyarakat. Sebagai landasan teori, penulis menggunakan perceived incivilities, penulis juga mengkaji literatur tentang fear of crime dan fear of gang crime. penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Hasil dari analisis data diketahui bahwa terdapat hubungan yang lemah antara perceived incivilities terhadap fear of gang crime dengan nilai positif, sehingga perceived incivilities meningkat, maka fear of gang akan meningkat pula.

---

This study discusses the form of disruption resulting from the society organization that occurred in recent years by committing acts of vandalism and anarchists, which is where the researchers restricted only to the public perception which produces fear of gang crime in the community.

As a theoretical basis, writer used the perceived incivilities, writer also reviews the literature about fear of crime and fear of gang crime. Writer used a quantitative approach with survey methods. It?s known from the result of data analysis that there is a weak relationship between perceived incivilities on fear of gang crime with a positive value, so if the perceived incivilities increase, the fear of gang will also rise."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa melalui Forum Perencanaan Desa dan faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini panting mengingat masih banyak kendala untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ditingkat lokaV desa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan di lapangan dan pengamatan. Infomnan dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki pengaruh signifikan daiam pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan. Mereka adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan Desa, Ketua RW, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua PKK.Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa di Desa Kemang masih berada dalam derajat semu (deegmes of tokenism). Hal tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut baru sampai dalam taraf menyampaikan usulan atau pendapat dan belum memiliki pengaruh dan kekuatan nyata (real power) dalam menentukan keputusan akhir.Faktor-faktor yang berperan terhadap jenjang partisipasi masyarakat Desa Kemang dalam kegiatan tersebut adalah :1. Faktor proses pelaksanaan kegiatan : Tidak terdapat pemerataan peran dan tanggung jawab ; Terbatasnya akses (kempatan) bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi ; Prosesnya kurang mendukung peningkatan pengetahuan dan kapabilitas masyarakat (belum memberdayakan masyarakat); dan Belum ada upaya untuk menyebarluaskan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masayarakat secara luas.Faktor internal : Adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kepala Desa ;Masih Terdapat sikap kurang berani mengambil inisiatif/prakasa ; Masih memiliki rasa kurang percaya diri ; Kurang memahami hak-hak nya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan; Belum merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa; Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pada umumnya belum bertindak sebagai pemrakarsa, belum memahami persoalan yang sebenamya terjadi di masyarakat dan belum mampu mengelola partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.Faktor eksetemal : Belum adanya dukungan dari pihak diluar masyarakat terutama dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan secara luas; Belum adanya dukungan dan pihak diluar masyarakat (Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak Swasla dan Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perencana di Desa Kemang baik yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa Kemang maupun masyarakatnya dan Masih ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung dominasi Kepala Desa dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa.Berbagai faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar merupakan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Desa Kemang, Masyarakat Desa Kemang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan LSM untuk memperbaiki pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melaluiForum Perencanaan Desa di Desa Kemang agar dapat lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan Iebih memberdayakan masyarakat Sehingga dapat memperbaiki jenjang partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat partisisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa."

"This research was an overview about the crime prevention program following the implementation of Suramadu Bridge. The Crime Prevention Program occures there are conducted by the police and Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. This research starts when mass media publication exposed a lot of criminalities occured around Suramadu Bridge after it established. The purpose of this research is to find out the effective way of crime prevention to be implicated there. This research uses qualitative method with descriptive design which the data is obtained through the process of interviewing and observation on the field. This study concludes that community development and crime prevention should be run at its best. This is very important for the future,simple crime won?t be a social problem."

"Internet mentransformasi pola penyebaran informasi menjadi lebih fleksibel dan bisa dilakukan secara sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pelahap berita. Terjadi pula perubahan dalam pola khalayak menjadi recursive yakni banyak pihak menjadi konsumen dan produsen berita di waktu yang sama atau dalam istilah yang lebih umum kerap dikenal dengan jurnalisme warga. Internet juga mendorong penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan aksesibel. Semua ini menimbulkan posibilitas akan pencapaian target oleh semua pihak dengan kepentingannya masing-masing melalui produksi informasi. Ditambah dengan era demokrasi informasi, penggunaan media yang sudah meluas mampu membuat pemberitaan yang dapat dilakukan siapa saja mengalami rekayasa, manipulasi, pemberitaan berlebih, simplifikasi bahkan pemalsuan tanpa ada filtrasi dan identitas pembuatnya. Era media terkonvergen membuat kredibilitas dan reliabilitas informasi dipertanyakan, berita menyebar semakin cepat dan khalayak dapat mengonsumsi berita kapanpun dan dari manapun sumbernya tanpa kejelasan. Dengan menggunakan studi lewat situs media komunitas Akumassa, tulisan ini ingin melihat tingkat reliabilitas dan kredibilitas dari informasi dalam media baru dan masyarakat yang terkonvergen. Keberadaan media baru menjadi peluang bagi adanya informasi alternatif yang bila dijalankan dengan benar dapat memiliki kredibilitas yang tidak berbeda dengan media konvensional.

---

Internet has transformed the pattern of information consumption to be more flexible and can be accessed on demand as needed and wished by the audiences. The pattern of audience is also changed to be recursive which means that many people become news consumers and producers at the same time or in more common term known as citizen journalism. Internet also pushes the spread of information to be faster and more accesible. All of this causes the possibility of target achievement by everyone for their own businesss and ideologies by the production of information. Moreover, democratic era of information, the use of media that has widen can make information that is posible to be produced by anyone be modified, manipulated, become too excessive, simplified even counterfeited without any filtration and identity of the maker. The era of converged media makes credibility and reliability of information are being questioned, information spreads faster and audiences can consume the news anytime and from any clear sources. By using community media website named Akumassa, this writing wants to see the level of reliability and credibility of information in new media and converged society. The existence of new media can be an opportunity for alternative information which will have the same credibility with conventional media if operated in the right method."