Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui merupakan suatu pasal yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberi kemudahan kepada kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi.Dengan adanya pasal tersebut maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminan debitur tanpa harus ada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Adapun grosse akta yang dapat dieksekusi secara langusung ditentukan secara limitatif oleh pembentuk undang-undang yaitu hanya grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotik saja.Pada tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor :213/229/85/II/Um.Tu/Pdt. tertanggal 16 April 1985 telah memberi suatu fatwa grosse akta, yang menyebutkan bahwa dalam suatu grosse akta hanya berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu saja. Dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.Inti persoalan yang timbul mengenai grosse akta ialah :1. apakah untuk suatu grosse akta dapat ditambah dengan syarat lain selain kewajiban untuk membayar sejumlah uang tetentu;2. Apakah untuk jumlah hutang yang pasti dapat dikaitkan dengan jumlah hutang yang tertera dalam rekening koran bank.Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai saat ini tetap pada pendiriannya yaitu pengertian grosse akta tidak perlu diperluas demi untuk melindungi kepentingan debitur, jika ada debitur yang nakal penyelesaian hutangnya dapat melalui Badan Urusan Piutang Negara.Sedangkan mengenai eksekusi grosse akta hipotik tidak terdapat masalah yang besar karena telah mempunyai peraturan yang lengkap, asal saja dokumen-dokumennya telah dibuat secara lengkap."

"ABSTRAKKoperasi sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi mempunyai potensi dan peranan yang strategis dalam pembangunan. Dalam mengembangkan usahanya, koperasi pada umumnya menghadapi diantaranya dalam bidang permodalan.
Untuk mengembangkan permodalan koperasi, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan (rules), antara lain Paket Januari 1990, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan peraturan lainnya.
Pokok Permasalahan yang mendasar dalam kaitannya dengan pemberian jaminan kredit adalah sampai sejauhmana kebijaksanaan yang mengatur pemberian jaminan kredit telah memberikan insentif bagi Perum PKK, Koperasi, dan Bank Penyalur.
Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah yang telah dikeluarkan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan kebijaksanaan pada tingkat mana yang masih perlu disempurnakan.
Untuk pembahasan permasalahan ini, digunakan teori-teori yang berlandaskan pada hierarkhi kebijaksanaan (Bromley, 1989), teori hubungan prinsipal dan agen (Williamson, 1990), model 7'S Mc Kinsey, metode analisis SWOT, teori koperasi, jaminan kredit, dan corporate lifecycle (Adizes, 1988).
Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah eksploratif, sumber datanya diperoleh dari Perum PKK dan 39 KUD serta teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.
Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa selama 13 tahun (1982 s.d. 1994), rata-rata per tahun ada sebanyak 2.200 unit koperasi/KUD telah menerima kredit sebesar Rp 213.043.160.000 yang dijamin Perum PKK (83 %) dan dalam operasionalnya Perum PKK masih mengalami berbagai masalah intern dan ekstern.
Dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan kebijaksanaan (rules) dalam mendukung bekerjanya sistem jaminan kredit yang memberikan insentif bagi koperasi dan Perum PKK.
Untuk itu pemerintah perlu merekayasa kebijaksanaan yang dapat memberikan insentif dan memperkokoh kelembagaan Perum PKK yang memiliki keunggulan."