Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Daerah propinsi Lampung terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera dengan luas wilayah 35.376,50 Km2. Propinsi ini memiliki penduduk sebanyak 6.178.092 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 1991/Km2 (hasil sensus 1990). Dari jumlah penduduk tersebut diperkirakan penduduk asli suku bangsa Lampung (etnik Lampung) sekitar 30 %, sedangkan lainnya adalah penduduk pendatang yang sebahagian besar menetap di Lampung melalui program transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa dari Pulau Jawa dan Bali. Disamping itu penduduk pendatang juga berasal dari migrasi lokal dari Sumatera Selatan, Sumateera Barat dan Sumatera Utara, serta migran dari daerah-daerah lainnya. Penduduk asli daerah Lampung terbagi dalam dua golongan adat budaya dan dialek bahasa (sub-etnik Lampung), yaitu masyarakat adat "pepadun" dan masyarakat adat "pesisir atau peminggir_". Selain perbedaan bahasa, kedua golongan masyarakat adat ini memiliki sistem dan struktur kekerabatan yang berbeda satu sama lain (Hilman Hadikusuma, 1989: 117-118). Terbaginya penduduk asli Lampung dalam dua golongan adat dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai daerah terutama Jawa, Bali dan bahagian lain Sumatera sendiri, menunjukkan bahwa daerah Lampung memiliki masyarakat yang majemuk (plural society). masyarakat majemuk sebagaimana dikemukakan oleh Furnivall (1940) dalam Usman Pelly, yaitu : "Kehidupan masyarakat berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisah-pisah karena perbedaan sosial dan tidak tergabung dalam sebuah unit politik".(Pelly Usman, 1993: 187). Kemajemukan masyarakat terutama dilihat dari keanekaragaman suku bangsa (kelompok etnik) melahirkan keanekaragaman kebudayaan (cultural pluralism). Hal ini tergambar secara jelas sebagaimana dinyatakan oleh Fredrik Barth dalam membahas mengenai etnik sebagai berikut : "Definisi yang ideal memang tidak berbeda jauh dengan yang umum kita kenal, yaitu bahwa suku bangsa = budaya = bahasa; sedangkan masyarakat = suatu unit hidup terpisah dari unit lain." (Barth, 1988: 11). Definisi tersebut dikritik sendiri oleh Barth, karena menurutnya kurang dapat mengamati fenomena-fenomena kelompok etnik secara keseluruhan serta posisi mereka dalam kehidupan masyarakat dan budaya. "

"Skripsi ini mengangkat tema wacana pluralisme dalam pemberitaan mengenai die Mannschaft pada media massa. Die Mannschaft adalah sebutan untuk kesebelasan nasional sepak bola Jerman. Die Mannschaft dewasa ini memiliki banyak pemain berlatar belakang diaspora, seperti Mesut Ӧzil dan Jerome Boateng. Pemain-pemain berlatar belakang diaspora tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perjalanan die Mannschaft pada kurun waktu tahun 2006-2010 dan dianggap dapat merepresentasikan pluralisme Jerman. Dengan menggunakan analisis deskriptif dan metode studi pustaka terhadap 6 artikel yang menjadi korpus data, ditemukan bahwa pluralisme yang terjadi pada die Mannschaft merupakan pluralisme yang telah mengalami konstruksi karena memiliki kepentingan tertentu dibaliknya. Pluralisme tersebut bertentangan dengan pluralisme yang seharusnya terjadi pada masyarakat.

---

This thesis focuses on a discourse analysis of pluralism about die Mannschaft in the mass media. Die Mannschaft is a term for Germany?s football national team. Today, Die Mannschaft has several players with diaspora-background, e.g Mesut Ӧzil and Jerome Boateng. These players have a quite huge contribution in the journey of die Mannschaft in year 2006 to 2010 and to be considered as representation of Germany's pluralism. Using analytical descriptive and literature study methodology, this thesis shows that the representation of pluralism in Die Mannschaft has been constructed due to a certain interest behind it. That kind of pluralism is contradicted to the pluralism that commonly happen in the society."

"Bhineka Tunggal Ika formal by the many tribe , religion and race was exist in Indonesia."

"Skripsi ini membahas konsep Politik Perbedaan Iris Marion Young sebagai alternatif terhadap demokrasi liberal untuk mewujudkan keadilan sosial dalam keadaan heterogentitas masyarakat. Demokrasi liberal dalam kerangka universalitas humanisme mengkonsepsikan dunia politik terbatas dalam pembahasan hal publik. Sayangnya, karakteristik publik dalam politik dikonstitusi seturut budaya kelompok dominan. Akibatnya, pengalaman ketidakadilan yang nyata secara sosio-historis namun hanya dialami oleh grup sosial minoritas tidak dapat diangkat dalam perbincangan politik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain argumentatif terhadap keterbatasan konsep publik tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengalaman ketidakadilan tersebut membutuhkan rekognisi oleh negara dalam kerangka Politik Perbedaan agar dapat dientaskan melalui differentiated citizenship.

---

The focus of this study is Iris Marion Young’s concept of Politics of Difference as an alternative to liberal democracy in order to establish justice in a heterogenic society. Liberal democracy in accordance to universal humanism defines that only public things matter in political discussion. Unfortunately, the public things characteristics are constituted by the dominant social group. This cause the tangible injustice experiences of the minorities can’t be discussed in political realm. This research is qualitative argumentative to confront the narrow conception of public. This research shows that minorities’ injustice experiences need to be recognized by the government in accordance to Politics of Difference to be solved through differentiated citizenship."

"Penelitian ini merupakan suatu penelitian tentang bentuk-bentuk keragaman aturan hukum yang terdapat dalam lingkungan pemukiman rumah susun. Dalam kaitan dengan poko penelitian ini, masalah utama perkotaan yang dihadapi oleh kota-kota di dunia termasuk Jakarta adalah pertambahan penduduk yang kurang terkendali, pertumbuhan kota yang serba cepat dan kompleks dalam hal pengembangan fungsi-fungsi sebagai pusta dari berbagai kegiatan yang kesemuanya belum dapat tertampung secara semestinya di ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegaitan tersebut. Salah satu upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mengatur ruang wilayahnya yaitu dengan mengadakan penataan pada pemukiman kumuh."

"Keberdayaan usaha dalam masyarakat multicultural tidak mejadi kendala dalam keberlagsungan sebuah pasar.Pluralisme ini merupakan potensi untuk saling memahami ditengah persaingan mencari penghidupan dengan secara berdagang untuk memperoleh laba guna menigkatkan kesejahteraan hidup."