Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kenangan suatu bangsa yang mengandalkan kekuatan rakyat dan wilayahnya dalam menghadapi lawan yang unggul persenjataan teknologinya membuka tabir pemikiran bahwa segenap aspek kekuatan dapat dibina untuk membentuk keuletan dan ketangguhan, yang pada gilirannya merupakan kekuatan yang efektif guna mengatasi atau mementahkan efektivitas kekuatan lawan. Di sini juga dapat ditekankan, bahwa bukan kekuatan yang berlebiban yang mampu membawa kemenangan, namun bagaimana strategi menggunakan kekuatan secara tepat yang tepat yang menjadi problem pemecahannya. Demikianlah, pengerahan kekuatan rakyat dalam upaya bela negara, sebagai wujud tekad, sikap dan tindakan warganegara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman, yang implementasinya berupa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleb setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, keberhasilannya sangat ditentukan pertama, oleh kemampuan membangun keuletan dan ketangguhan, sehingga pada akhirnya memperoleh kemampuan dan peluang untuk mengatasi segenap hakikat ancaman, serta kedua, oleh kearifan pemilihan strategi yang tepat, yang memberi peluang memetik kemenangan. Tesis ini merupakan usaha menerapkan konsepsi Ketahanan Nasional untuk membangun wawasan, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam penataan pemecahan problema di bidang pertahanan keamanan negara, dan yang menjurus ke hipotesis bahwa : ?ketangguhan dan keuletan ditentukan oleh pemilihan strategi yang tepat, didukung oleh kemampuan dan kemauan yang kuat, dan kemampuan suasi yang tinggi terhadap lingkungan, masing-masing pada aspek massa kritik demografi, geografi, ekanosi, dan militer?. Ketangguhan yang mengandalkan kekuatan mesin perang, telah ditandingi oleh keuletan yang mengandalkan kekuatan rakyat [aspek demografi] dan wilayahnya [aspek geografi], yang mereka bina sehingga tidak mudah untuk ditaklukkan; dan mengandalkan kekuatan ekonomi [aspek ekonomi] untuk menaklukkan kekuatan lawan. Maka di samping pertahanan militer, berkembanglah bentuk-bentuk pertahanan teritorial, pertahanan sipil, pertahanan sosial, pertahanan ekonomi, pertahanan psikologi, dan lain-lain yang bercirikan upaya untuk menandingi dan mementahkan pertahanan militer dan pertahanan lain yang dikembangkan lawan. Problema di bidang pertahanan keamanan negara pada dasarnya berkisar pada antar hubungan dua dasar rangkaian kesatoan sosial : makroskopis-mikroskopis dan subyektif-obyektif. Di tingkatan makro nampak bahwa upaya bela negara senantiasa dalam proses perubahan, yang dimotori dan didorong oleh pertentangan kepentingan. Kondisi ini, di samping mendorong upaya untuk meredakan dan mengakomodasi kepentingan, juga mendorong pembangunan kemampuan dan memperluas pertentangan. Di tingkatan mikro nampak bahwa tindakan manusia dalam upaya bela negara ini merupakan tindakan yang penuh arti, yaitu dari situasi internal yang memunculkan kesadaran diri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisi sebagai obyek. Tindakan manusia dalam bela negara selama dikaitkan dengan tujuannya, tidak dilakukan secara langsung, tetapi didasarkan oleh makna hakikinya. "

"Latar belakang dari penulisan ini adalah adanya fakta perubahan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia di era Reformasi dan global. Termasuk perubahan dalam konteks bela negara dimana pada masa sebelumnya bela negara dipahami hanya sebagai kegiatan bersifat militer. Konsep bela negara saat ini memiliki makna yang lebih luas yaitu dalam konteks ekonomi, sosial, dan kultural. Bela negara dalam konteks ekonomi adalah membangun komitmen pola konsumsi masyarakat Indonesia dari semula memilih produk luar negeri menjadi memilih produk dalam negeri. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis masalah-masalah bela negara dalam konteks ekonomi yaitu menyangkut kebiasaan masyarakat lebih memilih produk luar negeri, dampak pola konsumsi memilih produk luar kepada cadangan devisa, dan strategi yang bisa dibangun agar masyarakat lebih memilih produk nasional. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka yaitu mempelajari referensi atau kajian-kajian sebelumnya terkait dengan isu bela negara, dan diskusi mendalam dengan narasumber yang relevan. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi atau meningkatkan pemahaman atas topic bela negara. Hasil dari kajian ini adalah berupa kesimpulan dan rekomendasi untuk membangun pola konsumsi masyarakat agar lebih memilih produk nasional ketimbang produk luar negeri."

"Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Dapat dinyatakan demikian karena fungsi utama pendidikan itu adalah untuk mengembangkan manusia, masyarakat, dan lingkungannya. Oleh karena fungsinya yang sangat penting tersebut, maka setiap negara akan menyelenggarakan dan menata suatu sistem pendidikan nasional bagi warganegaranya dengan tujuan yang selaras dengan kepentingan nasional dan tujuan nasional negaranya. Namun, secara umum tujuan yang ingin diwujudkan melalui pendidikan yang diselenggarakan tersebut adalah dalam rangka upaya memelihara dan memuliakan negaranya, untuk menyiapkan warganegaranya menghadapi masa depan. Penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia didasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang pengaturannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang No.2 tahun 1989 ini dinyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta perasaan tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan keaadaran bela negara, dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2/1989 ini dinyatakan sebagai berikut: pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kuslitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kedua kutipan yang dikemukakan di atas pada dasarnya menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan tersebut merupakan alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia. Upaya ke arah ini juga nampak dalam GBHN hasil Sidang MPR 1988 (sebelum ada UU No.2 tahun 1989) yang menggariskan secara tegas bahwa: Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan meningkatkan manusia Indonesia , yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal rasa kebangaaan dan rasa keeetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu, dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian, pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. "

"ABSTRACTPenelitian ini adalah hasil kerja sama Balitbang Kemhan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap masyarakat terhadap bela negara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji statistik Chi-square. Terdapat dua hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, yaitu sikap masyarakat mendukung bela negara (Ha) dan sikap masyarakat tidak mendukung bela negara (Ha). Berdasarkan hasil analisis, Sikap masyarakat di lingkungan pendidikan memiliki nilai sign>6 (0,81 7>0, 05) maka H0 diterima; di Iingkungan kerja ( 0, 955 >0, 05) maka Ho diterima; di lingkungan permukiman sign>6 (0, 955 >0, 05) maka Ho diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan permukiman Pemkab Bogor mendukung bela negara."

"Keadaan pergerakan nasional pada tahun 1930-an berbeda dengan keadaan sebelumnya. Keadaan tersebut terutama disebabkan oleh sikap pemerintah kolonial yang sangat menakan gerakan nasional, khusunya gerakan yang menganut azas perjuangan non-koperasi. PNI yang didirikan pada tahun 1927, pada tahun 1931 pecah menjadi Partindo yang dipimpin oleh Sukarno dan PNI Baru yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Baik Partindo maupun PNI-Baru dinilai pemerintah, membahayakan. Ditekanlah kedua partai itu melalui berbagai cara, seperti pembatasan kebebasan berbicara dalam rapat-rapat, dilaksanakannya hak luar biasa Gubernur Jenderal yaitu exorbitantrechten, dan adanya larangan untuk mengadakan rapat dan berkumpul yang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan dilaksanakannya berbagai senjata itu, maka keadaan gerakan non-koperatif (Partindo dan PNI-Baru), menjadi tidak berdaya. Akhirnya, Partindo pada bulan Nopember 1930 dibubarkan oleh pengurusnya. Dengan pembubaran Partindo, sedangkan PNI-Baru lumpuh, maka macetlah gerakan non-koperatif. Kandasnya gerakan nonkoperatif menimbulkan pemikiran baru yaitu agar azas perjuangan non-koperasi diganti dengan azas koperasi. Akhirnya, pada tanggal 23 Mei 1937 di Jakarta didirikan partai baru yang koperatif dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gerindo bertujuan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial, yang hendak dicapai dengan berjuang baik di luar maupun di dalam dewan-dewan. Walaupun Gerindo koperasi, namun pemerintah masih mencurigainya. Beberapa rapat untuk mendirikan cabang Gerindo dibubarkan oleh pemerintah karena berbagai macam alasan. Sebagian besar bekas anggota Partindo masuk dalam partai ini. Cabang-cabangnya tersebar hampir merata di seluruh Indonesia. Aktivitas Gerindo dipusatkan pada bidang politik, karena menurutnya kemenangan di bidang ini merupakan jalan utama untuk mencapai kemerdekaan di bidang lainnya. Namun demikian, bidang ekonomi tidak dilupakan karena menurut Gerindo bahwa susunan ekonomi yang baik akan berpengaruh terhadap bidang politik dan sosial. Kegiatan di bidang politik di antaranya ialah sikapnya terhadap Petrisi Sutarjo yang mendukung sebagian isinya; masuk dan aktifnya Gerindo dalam Gapi yang dibentuk tahun 1939; keinginannya untuk membentuk suatu Front Demokrasi guna menghadapi kemungkinan menjalarnya perang ke Indonesia. Kegiatan di bidang ekonomi yaitu didirikannya perkumpulan yang bernama Penuntun Ekonomi Rakyat Indonrsia (PERI) yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian rakyat Indonesia. Di bidang sosial Gerindo membantu sekolah-sekolah nasional dan melakukan pemberantasan buta huruf. Di bidang kepemudaan Gerindo mendirikan perkumpulan pemuda bernama Barisan Pemuda Gerindo. Setelah Jepang menduduki Indonesia, perjuangannya terhenti karena Gerindo dan partai-partai politik lainnya dibubarkan oleh Jepang."

"Wawasan Nusantara adalah Wawasan Nasional Bangsa Indonesia yang melandasi tata laku bangsa Indonesia didalam ikhtiarnya untuk mencapai cita-cita nasionalnya. Berdasarkan ketetapan MPR RI No. TAP IV/MPR/1973 serta Ketetapan-Ketetapan berikutnya tentang Garis-garis besar Haluan Negara, dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional bahwa Wawasan Nusantara adalah "Wawasan" dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional.Sebagaimana Wawasan Nusantara juga merupakan konsep geopolitik khas Indonesia yang "Sarwa Nusantara", maka di negara-negara kawasan Asia Pasifik berkembang pula konsep-konsep geopolitik sesuai aspirasi, falsafah, geografi serta faktor-faktor kesejarahan bangsa atau negara yang bersangkutan. Pemahaman terhadap konsep-konsep geopolitik "asing" tersebut perlu didalami karena secara mendasar dari sana dapat diketahui "stream of thought" atau pola-pola tertentu dan relatif tetap yang mewarnai geostrategi atau politik dan strategi nasional bangsa yang bersangkutan. Hal ini sangat penting bagi upaya mencari solusi bagaimana implementasi Wawasan Nusantara yang tepat dalam lingkup perkembangan lingkungan strategis yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dimana Indonesia berada.Terkait dengan hal diatas, maka upaya untuk mempelajari faham-faham geopolitik serta wujud aplikasinya dalam bentuk geostrategi atau politik dan strategi negara-negara Asia Pasifik serta analisis orientasi geopolitik asing tersebut terhadap Wawasan Nusantara, dapat lebih menjelaskan permasalahan-permasalahan politik dan stretegi nasional yang timbul terutama dengan mengapresiasikan perbedaan-perbedaan prinsip antara Wawasan Nusantara dengan paham geopolitik asing tersebut kedalam perkiraan-perkiraan perkembangan lingkungan strategic jangka waktu ± 25 tahun mendatang.Selanjutnya dari permasalahan hubungan antar negara yang diperkirakan diatas maka dielaborasikan bagaimana implementasi Wawasan Nusantara yang tepat, baik lingkup dimensi keluar yaitu dalam kerangka tata hubungan Indonesia dengan masyarakat internasional maupun lingkup kedalam berupa upaya-upaya memantapkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah negara Indonesia guna mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia yang mantap dan dinamis menghadapi setiap ancaman yang timbul.Dari hal-hal diatas, maka terangkum kesimpulan yang intinya adalah bahwa Wawasan Nusantara pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip utama bidang politik, sosial budaya, ekonomi dan Hankam, yang harus secara konsisten dan konsekuen diimplementasikan dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pula, maka implemetasi tersebut akan mencakup dimensi upaya keluar maupun kedalam dalam kerangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang dinamis dan mantap.Dari keseluruhan uraian dan pembahasan, maka dirangkum sumbang saran pemikiran sebagai berikut:1. Setiap upaya implementasi Wawasan Nusantara agar memperhatikan prinsip-prinsip utama yang dikandung baik prinsip utama dalam bidang politik, social budaya, ekonomi dan Hankam guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.2. Implementasi Wawasan Nusantara mencakup upaya-upaya yang bersifat keluar dalam kerangka tata hubungan internasional guna menghadapi geostrategi negara-negara di Asia Pasifik maupun kedalam yaitu sejalan dengan upaya memantapkan Ketahanan Nasional bangsa Indonesia.3. Upaya yang bersifat mengembangkan kemampuan bangsa yang maju dan mandiri dan sejajar dengan negara maju di dunia perlu digalakkan sesuai dengan sasaran dan tujuan Kebangkitan Nasional II dalam GBHN 1993, terutama dalam kerangka mengantisipasi negara Asia Pasifik yang, menganut paham geostrategi global.4. Secara dini perlu penyelesaian sengketa maupun antisipasi potensi konflik antara Indonesia dengan negara dalam kawasan Asia Pasifik sebelum berkembang menjadi pertikaian yang dapat merugikan kepentingan Nasional Indonesiaa, terutama dalam mengantisipasi negara Asia Pasifik yang menganut paham negara organis."

"ABSTRAKArtikel yang berjudul 'Ambiguitas Diferensiasi Agama dan Negara di Indonesia' ini fokus membahas mengenai bagaimana hubungan agama dan negara yang tidak saling menaklukkan. Pertama-tama dipaparkan mengenai riset-riset mutakhir mengenai hubungan agama dan negara, dan dasar teori yang mendasarinya, kemudian dipaparkan teori diferensiasi agama dan negara sebagai jalan tengah terbaik dari hubungan agama dan negara yang tidak saling menaklukkan. Setelah itu dipaparkan konsep diferensiasi agama dan negara menurut Pancasila, dan ambiguitas yang terjadi terhadap kebijakan diferensiasi agama dan negara di Indonesia. Tulisan ini menemukan bahwa pembedaan agama dan negara menurut Pancasila memiliki dasar teori yang kuat, dan relevan untuk Indonesia. Hanya saja ambiguitas diferensiasi agama dan negara itu masih terjadi diskriminasi terhadap agama tertentu, dan masih berlangsung."

"Nasionalisme adalah sebuah paham yang berkaitan dengan rasa cinta atau setia seseorang terhadap bangsa dan negara di setiap negara, perkembangan nasionalisme berbeda akibat faktor latar belakang setiap negara yang berbeda-beda. Umumnya, ada faktor-faktor tertentu yang dominan yang mempengaruhi tumbuhnya nasionalisme di kalangan masyarakatnya, selain faktor ancaman dari luar, yang secara umum berlaku sebagai pendorong tumbuhnya nasionalisme.Jepang adalah salah satu contoh dimana masyarakatnya memiliki rasa nasionalisme yang sangat besar, atau boleh dikatakan berlebihan. Gerakan nasionalisme jepang yang mulai tumbuh pada sekitar abad ke 16 ketika kapal-kapal amerika yang dipimpin oleh komodor perry mulai memasuki jepang, telah berkembang pesat dan mencapai puncaknya pada tahun 1945. Faktor utama pendorong berkembangnya nasionalisme tersebut memang adalah kehadiran bangsa asing. Oleh karena itu seorang sejarawan, Hans Kohn, sangat yakin bahwa faktor paling utama tumbuhnya nasionalisme adalah kehadiran bangsa asing tersebut.Teori Kohn tersebut rupanya tidak berlaku dalam masyarakat jepang. Shinto sebagai agama dan kepercayaan tradisional jepang ternyata adalah faktor utama timbulnya nasionalisme jepang. Dengan ideologi Tennoseinya, shinto menjadi kekuatan yang sangat dahsyat guna membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Jepang. Secara tradisi kuil-kuil shinto dipakai sebagai pusat kegiatan para samurai, yang dalam kenyataannya kelas ini merupakan kelas yang paling gigih dalam membela kasiar. Oleh karena itu maka ketika bangsa asing (amerika) mulai memasuki jepang, peristiwa ini hanya merupakan pemicu bangkitnya nasionalisme jepang. Yang terutama tetap saja keyakinan tradisionil shinto.Tetapi akibat rasa cinta yang mendalam terhadap kaisar melalui ideologi Tennosei tersebut, perkembangan nasionalisme jepang seperti tidak dapat dikendalikan lagi. Akibatnya ketika akum ultra nasionalis melakukan kudeta akibat merasa bahwa jepang telah mengikuti jalan barat dan gagal, maka yang timbul adalah Fasisme, seperti yang diungkapkan oleh Barrington Moore."