Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan Nasional perlu dukungan dana yang besar terutama dari penerimaan dalam negeri khususnya pajak, yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian. Peningkatan penerimaan pajak tiap tahun masih relatif kecil dibandingkan potensi dan perkembangan faktor-faktor yang ada dan masih banyak terjadi manipulasi/penyelewengan pajak.Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan penarikan sampel secara acak sederhana dan stratifikasi terhadap para wajib pajak yang mengisi daftar kuesioner dan wawancara, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengelompokan katagori untuk dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar.Kemudahan pelayanan fasilitas pajak melalui Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan sangat disukai banyak perusahaan karena sistem pelayanannya baik dan manfaatnya sangat membantu arus kas perusahaan, yang seharusnya fasilitas tersebut masih dapat ditambah dan diperluas lagi.Pada waktu penerimaan laporan periodik pelayanan yang diberikan masih kurang memuaskan, karena tidak ada bagian tersendiri dan kurangnya penyuluhan. sedangkan laporan Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dianalisis, sehingga harus dibuat formulir tambahan yang lebih lengkap dan terinci.Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat ketentuan dan peraturan baru tentang keharusan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan perluasan obyek pajak. sedangkan untuk system pengendalian dijalankan pemeriksaan yang lebih intensif dan rutin terhadap semua wajib pajak dengan bantuan tenaga siswa Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa sebagai pembantu pelaksana pemeriksa sehingga tertib administrasi dan pajak dapat terlaksana baik dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada."

"Laporan magang ini membahas tentang pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai PPN pada perusahaan yang berstatus sebagai KPS Migas Pembahasan ini mencakup tahapan tahapan pengelolaan PPN di BUT S Energy yang difokuskan pada pencatatan pajak pada Bagian account payable dan Bagian pajak Pada pelaksanaannya pencatatan PPN di Bagian account payable dan Bagian pajak mengalami perbedaan yang mempengaruhi pembayaran PPN Hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan tersebut adalah adanya time lag antara tagihan awal dan tagihan revisi Selain itu juga dibahas mengenai pengaruh pembukuan PPN terhadap laporan keuangan yang terjadi di BUT S Energy BUT S Energy yang memiliki base amount USD mengharuskan terjadinya translasi dalam pembukuan PPN sehingga berpengaruh terhadap laporan laba rugi komprehensif.

---

This internship report discusses the management of Value Added Tax VAT on the company 39 s status as a ldquo KPS Migas rdquo This discussion includes the stages of managing VAT in BUT S Energys which focused on the recording tax on Accounts payable section and Taxes section In the implementation VAT recording in accounts payable section and tax section experienced the differences that affect the payment of VAT Things that cause the differences in the recording are the time lag between the initial bill and bill revision It is also discussed the effect of the VAT accounting on the financial statements which occurred in the BUT S Energy BUT S Energy which has a base amount USD requires the translation in the books of VAT and therefore contributes to the comprehensive income statement."

"Terdapat pembaharuan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait Jasa Kena Pajak Tertentu. Salah satu Jasa yang termasuk ke dalam Jasa Kena Pajak Tertentu adalah Jasa Biro Perjalanan Wisata. Penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan melihat kebijakan tersebut dari perspektif kemudahan administrasi. Dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan post- positivist dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata menggunakan metode pemungutan PPN tanpa kredit pajak masukan dan menggunakan tarif efektif untuk memberikan kemudahan administrasi. Selain itu, ditemukan bahwa pada saat peninjauan kebijakan menggunakan asas kemudahan administrasi, hasil yang paling terlihat ada di dimensi kemudahan dimana pemerintah memberikan beberapa kemudahan yang diundangkan dalam Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan terkait dengan pemungutan PPN terutang, pembuatan faktur pajak, pembuatan SPT, dan pelaporan pajak untuk jasa biro perjalanan wisata. Peneliti menyarankan sebaiknya pihak pemerintah tetap melakukan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dapat terus menjaga tujuan utama dari dibentuknya Pasal 9A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

---

There is an update to the Value Added Tax (VAT) policy in the Law on the Harmonization of Tax Regulations related to Certain Taxable Services. One of the Services included in Certain Taxable Services is Tour and Travel Bureau Services. This thesis research has the aim of analyzing the VAT collection policy on the delivery of travel agency services and looking at the policy from the perspective of administrative ease. In the analysis of this study using a post-positivist approach with literature studies and in-depth interviews as data collection techniques. The results of this study indicate that the VAT collection policy for the delivery of travel agency services uses the VAT collection method without input tax credits and uses effective rates to provide administrative convenience. In addition, it was found that when reviewing policies using the ease of administrative principle, the most visible results were in the dimension of convenience where the government provided several facilities promulgated in the Tax Harmonization Law related to collecting VAT payable, making tax invoices, making tax returns, and reporting tax for travel agency services. The researcher suggests that the government should continue to supervise and evaluate the implementation of this policy so that it can continue to maintain the main objective of the establishment of Article 9A of the Value Added Tax Law in the Law on Harmonization of Tax Regulations."

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), semua barang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan PPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perpajakan. Dengan pengenaan PPN tersebut, berbagai kalangan terutama yang berhubungan dengan barang-barang hasil pertanian menyatakan keberatannya dan menolak, karena ditengarai akan meningkatkan harga jual barang-barang hasil pertanian, serta menurunkan daya saing di pasar internasional (ekspor). Tertarik akan pendapat yang menolak tersebut, penyusun mencoba untuk mengetahui secara mendalam mengenai 2 (dua) masalah pokok yang mengemuka, yaitu (1) pengaruh pengenaan PPN terhadap pembentukan harga jual produk pertanian, dan (2) pengaruh pengenaan PPN atas produk pertanian terhadap daya saing dipasaran ekspor.Untuk mendalami masalah pokok tersebut penyusun melakukan penelitian terhadap 117 perusahaan yang bergerak di bidang produksi maupun perdagangan barang-barang hasil pertanian, yaitu dengan cara mengajukan kuesioner. Juga terhadap Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan pengenaan PPN atas barang-barang hasil pertanian.Dari analisis, kajian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa (1) faktor utama yang mempengaruhi harga jual barang-barang hasil pertanian adalah kualitas barang. Dengan demikian pengenaan PPN atas barang-barang hasil pertanian tidak serta merta menaikkan harga jual sebesar tarif PPN 10%, melainkan apabila seluruh pengusaha sepanjang jalur distribusi sebagai PKP, kenaikan harga yang dibayar oleh konsumen dibawah 10% karena adanya mekanisme pengkreditan PM terhadap PK. Kemudian (2) pengaruh pengenaan PPN terhadap daya saing juga kurang signifikan. Dari data yang diperoleh ditunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi daya saing di pasar internasional adalah kualitas barang hasil pertanian itu sendiri, bukan harga. Bahkan dengan mekaniame PPN, Pajak Masukan yang dikenakan atas pengusaha dapat diminta kembali (restitusi), sehingga dapat menambah cash flow perusahaan.Untuk itu penyusun menyarankan (1) agar para pengusaha yang belum terdaftar sebagai PKP segera mcnjadi PKP. (2) agar pemerintah selalu melakukan sosialisasi atas peraturan-peraturan PPN, termasuk mekanisme serta keuntungan yang diperoleh para pengusaha."

"Salah satu upaya untuk mengefektifkan peranan pajak sebagai sumber pembiayaan pemerintahan adalah memperluas subjek pajak - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga tingkat pedagang eceran. Untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) dalam memenuhi kewajiban PPN-nya, maka dikeluarkan ketentuan Nilai Lain sebagai Daftar Pengenaan Pajak (DPP). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut pertama : apakah terdapat keseragaman pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, kedua : apakah telah memberikan kemudahan administrasi pajak, ketiga : apakah telah memenuhi asas keadilan pajak, keempat apakah terdapat pengawasan dan pemeriksaan pajak yang efektif. Kerangka teori yang penulis ajukan adalah prinsip-prinsip perpajakan yang ideal yaitu bahwa sistem perpajakan yang ideal harus memenuhi prinsip kepastian hukum yang tercermin dalam keseragaman pemahaman, kemudahan administrasi pajak, azas-azas keadilan pajak serta sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Disamping melakukan studi literatur (library research), penulis juga melakukan penelitian lapangan (field research) berupa unit analisis persepsi dan pengalaman aparatur pajak maupun wajib pajak (pedagang eceran) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Menteng dengan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa, diantara wajib pajak maupun aparatur pajak tidak memiliki persepsi yang seragam terhadap pokok peraturan perundang-undangan perpajakan, belum sepenuhnya memberikan kemudahan dalam administrasi pajak bagi wajib pajak maupun instansi pajak, responden aparatur pajak menyatakan bahwa tarif deemed 10% x 20% x DPP sudah cukup wajar dan adil sebaliknya responden wajib pajak menyatakan belum sepenuhnya/belum adil dan seharusnya lebih rendah, sistem pengawasan dan pemeriksaan yang ada ternyata belum efektif, masih terdapat beberapa kendala dan perlu ditingkatkan. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengenaan PPN terhadap PKP PE dengan menggunakan Nilai Lain sebagai DPP, disarankan untuk dilakukan peninjauan kembali seluruh ketentuan perpajakan yang terkait, dilakukan penyeragaman pemahaman antara wajib pajak maupun aparatur pajak, dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk memberikan kemudahan administrasi pajak, dilakukan penelitian lebih lanjut tentang besarnya tarif deemed yang wajar dan dilakukan penyuluhan yang intensif dan terencana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga tercipta keadilan (persaingan yang sehat) diantara wajib pajak."

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempakan salah satu jenis pajak yang mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara dan restitusi PPN merupakan salah satu kebijakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun mekanisme restitusi yang berlaku rentan terhadap kemungkinan dilakukannya manipulasi pajak, Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pemeriksaan resitusi PPN yang dilakukan terhadap penerimaan PPN.Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya deml menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serra untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan sebagai salah satu elemen dari yurisdiksi fiskal suatu negara_ bahwa negara mempunyal kewenangan hukum (legal power) untuk meminta orang-orang yang berada di bawah yurisdiksi kedaulatannya menyumbangkan sebagian sumber dayanya (penghasilan/harta) demi menutup pengeluaran pemerintah.Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan metode korelasional sebagai metode riset yang digunakan. Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (pemeriksaan) dan variabel terikat (penerimaan PPN). Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan kausal antar variabel dalam penelitian adalah dengan : regresi linear sederhana, koefisien korelasi serta melakukan uji hipotesis dengan uji-t.Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survei terhadap 30 responden (eksportir) yang terdafcar di KPP Cimahi, dengan meyebarkan kuesioner serta melakukan penelusuran dokumen yang ada di KPP Cimahi.Hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis data dapat disimpulkan m bahwa terdapat hubungan positif antara pemeriksaan restitusi PPN yang dilakukan terhadap penerimaan PPN.Berdasarkan penelitian ini maka dapat direkomendasikan bahwa pemeriksaan restitusi PPN yang dilakukan sebagai bagian dari pengawasan kepatuhan wajib pajak hendaknya dapat lebih dioptimalkan, sehingga peningkatan penerimaan PPN diharapkan dapat terpenuhi.

---

Value added Tax (VAT) is one of the tax which has big contribution to national income and VAT restitution is one of the policy generated from Directorat General of Tax. However the mechanism of current restitution was susceptible to the possibility of the implementation of the manipulation of the tax, This research had a purpose to see how the influence of the VAT restitution inspection that was carried out towards VAT acceptance.

The tax inspection was a series of activity to find, gather and organize the data and other information in order to test the obedience of the fulfillment of the taxation obligation as well as for the other aim in order to implement the tax regulation. Tax revenue as one of the elements of a country?s fiscal jurisdiction has a legal power to ask people under the jurisdiction to contribute some ofthe resources (income/assets) in order to cover government expenditure.

The research method used in this research quantitative method, and the corellational method. The variables in this research consisted of independent variable (tax audit) and the dependent variable (VAT income). The analysis method of the data that was used to test relations causal between the variable in the research was with : simple regression linear formula, the correlation coeflicient as well as did the hypothetical test with t-test.

This research took place in Cimahi Tax Office. The method used in this research was by surveying 30 respondents (exporteer) listed in Cimahi Tax Oflice, by spreading the questionaire as well as doing available documents investigations in Cimahi Tax Office.

From this research by doing the analysis method, we can conclude that there is positive relation between the VAT restitution inspection that was carried out towards the VAT income.

Based on this research, it is recommended that VAT restitution inspection that was carried out as part of the company?s obligation could be maximized, so the VAT income can be fulfilled."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) bagi pemungut berdasarkan asas pemungutan pajak "The Four Maxims". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara terhadap 11 narasumber yang berasal dari Pemungut PPN PMSE dan Otoritas Pajak serta analisis dokumen berupa data pembayaran dan pelaporan PPN PMSE.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PPN PMSE di Indonesia telah memenuhi asas keadilan, kenyamanan dan efisiensi berdasarkan "The Four Maxims". Namun pemungutan PPN PMSE di Indonesia belum memenuhi asas kepastian meliputi ketidakpastian definisi di dalam peraturan, status hukum pemungut, mekanisme penentuan Dasar Pengenaan Pajak, prosedur perpajakan, dan pengenaan sanksi.

---

This research aims to evaluate the Value-added Tax (VAT) collection on trading through the electronic system (TTES) from the TTES VAT Collector’s perception, based on "The Four Maxims" tax collection principle. This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data was collected using interview techniques with 11 respondents from TTES VAT Collectors and tax authorities and document analysis in the form of TTES VAT payment and report data.

The results showed that TTES VAT collection in Indonesia has fulfilled the equality, convenience and efficiency principles based on "The Four Maxims". However, the collection of TTES VAT in Indonesia has failed to meet the criterion of certainty, owing to uncertainties in the definition, the legal status of the collector, the method for calculating the tax basis, tax procedures, and the enforcement of fines."

"Pengembangan dan peremajaan sistem e-faktur melalui e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dan juga sebagai alat pengawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist dan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelebihan dan kekurangan implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dibandingkan dengan versi sebelumnya. Penelitian ini juga menganalisis implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dari asas ease of adminsitration. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari e-faktur 3.0 dan e-faktur web based yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun, implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dinilai sudah membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan guna mengatasi permasalahan faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang berpontensi merugikan keuangan negara. Oleh karena masih terdapat kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak, membuat implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based ditinjau dari asas ease of adminsitration masih belum sepenuhnya terpenuhi.

---

The development and rejuvenation of the e-invoicing system through e-faktur 3.0 and e-faktur web based is intended to provide convenience for Taxable Persons in terms of fulfilling their tax rights and obligations and also as a means of supervision for the Directorate General of Taxes against violations of the law. The research approach used is quantitative approach with postpositivist paradigm and uses qualitative data collection techniques and qualitative data analysis techniques. This study aims to analyzes the advantages and disadvantages implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based compared to the previous version. This study also analyzes the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based from ease of administration. The results of the study indicate that there are several advantages and disadvantages of e-faktur 3.0 and e-faktur web based that are felt by Taxable Persons. However, the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based is considered to have helped the Directorate General of Taxes in conducting supervision to overcome the problem of fictitious tax invoices or tax invoices not based on actual transactions that have the potential to harm state finances. Because there are still advantages and disadvantages that are felt by Taxable Persons, making the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based in terms of theprinciple is ease of administration still not fully fulfilled."