Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka usaha mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Indonesia menerapkan program Keluarga Berencana (KB) mulai tahun 1969, dengan sasaran langsung untuk menurunkan angka kelahiran (Fertilitas). Setelah program KB Dilaksanakan selama empat pelita (tahun 1989), maka program KB mulai menampakkan hasilnya. Total Fertility Rate (TFR) turun dari 5,55 pada tahun 1969 menjadi 3,33 pada tahun 1989. Tetapi program KB ternyata memerlukan sumberdaya (dana, sarana dan prasarana) yang sangat besar yang berupa subsidi Pemerintah. Menyadari bahwa ketergantungan dana pada (subsidi) seperti ini tidak penguntungkan untuk suatu program jangka panjang; dan menyadari bahwa masyarakat sudah mulai bisa menerima program KB (Norma Keluarga Kecil); serta menyadari bahwa keadaan social ekonomi masyarakat mengalami peningkatan; maka BKKBN sebagai koordinator program lalu mencanangkan adanya Program KB Mandiri, adalah program KB swadana (yang dibiayai oleh masyarakat akseptor sendiri, dan pelayanannya dilakukan oleh pihak institusi swasta). Penelitian ini berusaha untuk : 1). Mengetahui bagaimana kebijaksanaan Program KB Mandiri. 2). Mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Program KB Mandiri di Kabupaten Ponorogo. 3) Mengetahui apa faktor-faktor SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) dari program KB Mandiri di Kabupaten Ponorogo. 4) Mengevaluasi Model Pengembangan Kelembagaan yang saat ini diterapkan. 5) Hencari temuan tentang Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang lebih baik, yakni yang lebih bisa mengefektifkan transisi dari Program KB Biasa Menuju Program KB Mandiri Penuh. Langkah pertama, dilakukan Studi Literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni meliputi : Teori Pembangunan, Teori Kebijaksanaan, dan Teori Pengembangan Kelembagaan. Langkah kedua, dilakukan Studi Kebijaksanaan sekaligus menganalisis kebijaksanaan (Bromley, 1989),yakni terhadap Kebijaksanaan KB Mandiri mulai Kebijaksanaan Umum (Pusat) sampai Kebijaksanaan RB Mandiri di tingkat Kabupaten. Langkah ketiga, mendiskripsikan data sekunder tentang implementasi Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri. Data ini diperoleh melalui Studi Dokumentasi (Lexy J Moleong,1991). Langkah keempat, melakukan Analisis SWOT terhadap data mengenai implementasi Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri tersebut (John M Bryson, 1991). Langkah kelima, menarik suatu (temuan) atas hasil dari Analisis SWOT tersebut, dan temuan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Memastikan Temuan /Confirming Finding Analysis (Miles, 1984 ), dengan menggunakan data primer (dari informan) yang diperoleh melalui Wawancara mendalam (Manasse Halo, 1985) dan Triangulasi (Miles, 1984). Dari sini kemudian ditarik suatu Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang ditawarkan, yang menurut peneliti memiliki peluang efektif lebih tinggi. Hasil dari Confirming Finding Analysis menunjukkan bahwa Program KB Mandiri yang pelayanannya diberikan oleh institusi swasta mempunyai kualitas yang baik. Akan tetapi program KB Mandiri ini hanya menjaring masyarakat kelas tertentu (Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III+), dan mereka puas dengan pelayanan yang mereka terima. Dan sebaliknya Program KB Biasa yang pelayanannya diberikan oleh Puskesmas dan RSU mempumyai kualitas yang kurang baik. Masyarakat yang menggunakan jasa ini adalah Keluarga Tahap Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I. Dan mereka kecewa atas pelayanan yang mereka terima. Bila keadaan terus berlanjut demikian, maka Program KB Mandiri akan sulit untuk mencapai keberhasilan. Selama ini target pencapaian akseptor KB Mandiri hanya mencapai 50,68%). Temuan yang sekaligus merupakan Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang peneliti tawarkan, yang sekaligus pula merupakan output dari penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai keberhasilan program KB Mandiri baik jangka pendek maupun jangka panjang perlu dilakukan pexubahan Kebijaksanaan dengan jalan HAPUSKAN KB BIASA DAN JADIKAN KB MANDIRI SRBAGAI ALTERNATIF TUNGGAL DALAM BER-KB. Dengan catatan Program KB mandiri yang baru tersebut mengengal adanya 2 macam cara pembayaran 1) Pembayaran Seperti Biasa (untuk masyarakat yang mampu, dan 2) Sistem Pembayaran dengan dana JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) untuk masyarakat yang kurang/tidak mampu. Untuk mendukung perubahan kebijaksanaan ini memang memerlukan perubahan pada beberapa variabel Pengembangan Kelembagaannya. Dengan demikian masyarakat baik yang mampu maupun yang kurang/tidak mampu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan KB yang berkualitas, yakni pelayanan KB Mandiri."

"LATAR BELAKANG MASALAHPenduduk dunia terus bertambah setiap saat, dengan laju pertumbuhan yang terus bertambah cepat. Fenomena ledakan penduduk ini telah muncul pada abad-abad terakhir dan menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang utama tentunya menyangkut sumber daya, misalnya pemenuhan kebutuhan pokok pangan, kesehatan dan pasokan energi. Persoalannya adalah apakah pertambahan penduduk ini dapat diikuti pertambahan yang sepadan di bidang pangan, sedangkan sejak saat sekarang saja jumlah penduduk dunia yang miskin dan lapar sudah cukup besar. Tanpa usaha-usaha untuk membatasi pertumbuhan tersebut, sangat dikhawatirkan bahwa pada suatu saat yang tidak terlalu lama lagi penduduk dunia akan tidak dapat tertampung. Dan kalau saat itu tiba, akan timbul ketegangan-ketegangan internasional yang sangat membahayakan kehidupan manusia secara menyeluruh. Greg Cashman dalam buku "What Causes War 7", menjelaskan bahwa salah satu penyebab dari timbulnya peperangan adalah karena pertumbuhan penduduk. Dalam teori Lebensraum disebutkan bahwa Lebensraum adalah tempat yang dibutuhkan oleh manusia untuk ruang hidup sehingga mereka tumbuh, berinteraksi dan akhirnya coati. Hitler lebih menekankan pada aspek normatif dari Lebensraum, yaitu jika seseorang percaya bahwa tempat dapat menyebabkan peningkatan penduduk"

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini didasari oleh Program Keluarga Berencana sebagai salah satu upaya menahan laju pertumbuhan penduduk. Program ini merupakan salah satu program yang harus dilaksanakan karena melihat besarannya pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor, namun pelaksanaannya belum optimal karena disalah satu Kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Putri tingkat kegagalan KB (drop out) selalu meningkat dari 3 tahun terakhir. Secara keseluruhan pelaksanaan, pemerintah dalam hal ini BPPKB telah melakukan beberapa cara untuk menurunkan tingkat kegagalan tersebut, tetapi terdapat hambatan selama pelaksanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan proses Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk melihat alasan tingginya tingkat kegagalan yang terjadi di Kecamatan Gunung Putri menggunakan pendekatan Post-Positivist dan teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam, studi literatur dan penelitian lapangan. Dengan berdasarkan teori Edwards III penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor belum dilaksanakan secara optimal oleh petugas lapangan KB di Kecamatan Gunung Putri. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Berencana, Kecamatan Gunung Putri.

---

ABSTRACTThe background of this research is based on the family planning program as an effort to restrain the rate of population growth. This program is one of programs that should be implemented because they see the amount of population growth in Indonesia, especially in Bogor Regency. The Implementation still not optimal yet because in one of the Sub-District which Gunung Putri Sub-District Family planning drop out rate is increasing from the last 3 years. By overall implementation, the government has been doing a few ways to reduce the drop out rate, but there are obstacles that occurs during implementation. The aim of this study is to describe the process of implementation of the Family Planning Program in Gunung Putri Sub-District, Bogor regency to see reasons for the high rate of failure that occurred in Gunung Putri Sub-District using post-positivist approaches with in-depth-interview data collection technique, literature studies and field research. Based on Edwards III theory the study explains that the implementation of the Family Planning Program in Gunung Putri Sub-District, Bogor Regency has not been implemented optimally by the local government in Gunung Putri Sub-District."

"Upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB telah memperlihatkan hasil yang cukup baik, dengan cakupan program KB sebesar 73,6% (BKKBN,1998). Namun kalau dilihat pada wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal ternyata pencapaian cakupan program KB masih rendah, seperti halnya pada suku Talang Mamak di desa Seberida Propinsi Riau, baru mencapai 21%. Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya pencapaian cakupan program KB serta belum diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan ibu PUS suku Talang Mamak dalam program KB.Subyek dari penelitian ini dipilih suku Talang Mamak tinggal di desa Seberida yang terdapat di Propinsi Riau. Yang dijadikan responden adalah semua ibu PUS berusia 15 - 49 tahun. Sedangkan yang menjadi kajian penelitian mengenai keikutsertaan ibu PUS dalam program KB, yaitu faktor-faktor: umur, jumlah anak, nilai anak, jarak lokasi, pengetahuan, sikap dan perilaku petugas. Rancangan yang digunakan adalah melalui pendekatan Cross-sectional. Data dianalisis melalui bantuan univariat dan bivariat untuk melihat hubungnan faktor-faktor, selanjutnya melihat faktor yang dominan melalui analisa multivariat.Berdasarkan hasil analisa univariat dan bivariat diperoleh faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan ibu PUS dalam program KB pada suku Talang Mamak yaitu faktor: nilai anak, pengetahuan, sikap, perilaku petugas. Sedangkan faktor yang tidak berhubungan dengan keikutsertaan Ibu PUS dalam program KB yaitu faktor: umur, jumlah anak, jarak lokasi.Hasil analisis multivariat mendapatkan faktor yang signifikan adalah nilai anak, pengetahuan, perilaku petugas. Sedangkan faktor yang paling dominan berhubungan dengan keikutsertaan ibu PUS dalam program KB adalah nilai anak.Pengupayaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan program KB di masa yang akan datang, berdasarkan hasil penelitian ini perlu dilakukan pendekatan secara sosial budaya, yaitu antara lain melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan dalam program KB yang erat kaitan dengan sosial budaya seperti nilai anak.

---

Factors Related to Participation of Fertile Couples in Family Planning Program in Sub-Ethnic of Talang Mamak in Seberida Village of Riau Province, year 2001Government efforts in controlling the population growth rate through family planning have shown fairly good results, with family planning program coverage 73.6% (BKKBN, 1998). However, in remote and backward areas the family planning coverage is still low, such as in sub-ethnic of Talang Mamak in Seberida Village, Riau Province, it only achieved 21%. Therefore, the problem in this research is the low coverage of family planning program and unknown factors related to participation of fertile couple of Sub-Ethnic of Talang Mamak in family planning program.

The selected subject of this research in Sub-Ethnic of Talang Mamak that live in Seberida Village in Riau Province. The respondents are all mothers in their fertile age between 15-49 years. While the topic of this research is regarding participation of fertile mothers in family planning program, factors such as: age, number of children, value of children, distance of location, knowledge, attitude and behavior of personnel. The design used in this research is Cross-sectional approach. The data is analyzed by using univariate and bivariate methods to identify the relationship of the factors, and then find oui the dominant factor through multivariate analysis.

Based on the Univariate and Bivariate analysis the factors related to the participation of fertile mothers in the family planning program in Sub-Ethnic of Talang Mamak are the factors such as: the value of children, knowledge, and behavior of the personnel. While the, factors not related to the participation of fertile mothers in the family planning program are: age, number of children and distance of location.

The result of Multivariate analysis found out the significant factors such as value of children, knowledge, and behavior of personnel. While the most dominant factor related to the participation of fertile mother in the family planning program is the value of children.

The efforts that can be done to increase coverage of the family planning program in the future based on results of this research is that such efforts are done with social and cultural approach through empowerment of the people, so the hindrance related to the participation in the family planning program closely related to the social cultural matters can be reduced."

"Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, pemerintah telah dan sedang melakukan pembangunan disegala bidang, termasuk usaha-usaha untuk mengatasi masalah kependudukan. Masih banyak kendala yang tampaknya masih menghadang laju perkembangan program KB ini. Berkaitan dengan hal tersebut diatas muncul suatu persepsi yang hadir dari lingkungan penulis yakni apakah benar pelaksanaan program KB masih didominasi oleh faktor sosial dan ekonomi ? Berangkat dari asumsi dasar tersebut penulis ingin mengetahui dengan pasti apakah asumsi dasar tersebut dapat diterapkan pada wilayah Pisangan, Ciputat, jakarta Selatan. Wilayah ini diambil berdasarkan beberapa alasan yaitu pertama penduduknya sangat heterogen, baik dalam hal asal usul, jenis pekerjaan, penghasilan dan pendidikan. Heterogenitas ini membuat penulis semakin tertarik untuk mengetahui perilaku mereka dalam melaksanakan program-program KB. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan keberlakuan hipotesis Rogers mengenai peranan Status Sosial Ekonomi dalam membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang serta untuk mendapatkan variabel yang paling berpengaruh dalam membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang terhadap pogram-program KB. Untuk tujuan itu penulis mengambil teori Difusi-Inovasi Rogers sebagai dasar pembuatan penulisan ini, dengan memasukkan variabel komunikasi, budaya-sikap dan pengetahuan sebagai variabel antara. Untuk menguji hipotesis tersebut, kuesioner disebarkan kepada 290 responden wanita usia subur dan wawancara dengan 10 orang wanita (PUS) serta seorang dokter ahli kebidanan, yang hasilnya dianalisis dengan menggunakan analisis lorong (Path Analysis) melalui program SPSSPC. Dari pengolahan data didapat hasil bahwa faktor Status Sosial Ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap pembentukan pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang. Sementara itu dari hasil yang ditemukan ada dua variabel yang berpengaruh terhadap adopsi KB di kalangan responden yaitu variabel komunikasi dalam hal ini komunikasi massa dan variabel budaya-sikap. "

"Program Keluarga Berencana (KB) adalah suatu program yang multitujuan, diciptakan dalam rangka mengurangi angka pertumbuhan penduduk dan ingin membentuk suatu Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana Nasional selama ini telah memperoleh kemajuan yang cukup menggembirakan. Keberhasilan itu mutlak bar-us dipertahankan bahkan terus ditingkatkan karena pencapaian tersebut ternyata belum merata. Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah menyusun suatu program yang bertanggung jawab untuk menyebarluaskan program KB dengan cara menyebarluaskan Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih (MKET) (IUD, Implant, Kontap) yaitu metode yang dalam penggunaannya mempunyai efektifitas/tingkat kelangsungan pemakaian relatif lebih tingga serta angka kegagalan relatif lebih rendah bile dibandingkan dengan metode yang non MKET (pil, suntik, kondom). Hal-hal seperti diatas terjadi di Kabupaten DT II Sumedang propinsi Jawa Barat. Banyak faktor yang bisa diidentifikasikan sebagai penyebab rendahnya angka pengguna MKET. Penulis menelaah bahwa yang menjadi ujung tombak keberhasilan program, yang secara langsung melakukan kontak, komunikasi dan secara langsung memotivisir PUS adalah PKB (Penyuluh Keluarga Berencana), jadi suatu hal yang menarik bila diteliti dan ditelaah seberapa besar peran PKB dalam memotivisir PUS untuk menggunakan MKET, dari sudut persepsi PUS. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu melalui data sekunder yaitu studi literatur, dan data yang didapat melalui penyebaran daftar kuesioner kepada PUS dan wawancara mendalam kepada PPLKB dan PKB. Sedangkan hasil penelitian yang di dapat adalah bahwa tidak ada hubungan antara karakteristik PKB dan keorganisasian PKB dengan keberhasilan MKET berdasarkan persepsi PUS terhadap PKB, tetapi berdasarkan basil wawancara dengan para PPLKB dan PKB, didapat basil bahwa PKB sedikit banyak memotivisir PUS untuk menggunakan MKET, hanya PKB masih menemukan banyak kendala dalam menjalankan tugasnya, dan hal ini perlu mendapat perhatian lebih laniut dari organisasinya, dalam hal ini BKKBN. Jadi selain memberi masukan-masukan, bimbingan dan pelatihan yang berharga bagi PKB sebagai bekal sebagai ujung tombak di lapangan. BKKBN pun harus mendengar dan mengolah masukan dan keluhan dari PKB yang disertai dengan tindak lanjut, misalnya dengan menambah personil PKB dan menciptakan variasi kegiatan bagi PKB yang mempunyai dampak yang tidak membosankan baik bagi PKB, para kader, maupun para PUS itu sendiri."

"Dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, maka disusunlah program pembangunan yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu, serta berlangsung terus menerus. Rangkaian program pembangunan tersebut lazim disebut pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai, pembangunan tersebut tidak mungkin dapat terwujud dalam beberapa tahun, atau beberapa Pelita atau satu dua generasi. Yang penting bahwa semua upaya pembangunan harus diarahkan sedemikian hingga setiap tahap makin mendekati kearah tujuan tersebut dan akhirnya mencapai tujuan nasional yang sesuai dengan apa yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, manajemen merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan pembangunan. Sumber daya manusia Indonesia cukup besar. Jumlah penduduk Indonesia sampai pada saat ini menduduki urutan kelima sesudah RRC, India, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Menurut Sensus Penduduk tahun 1961 penduduk Indonesia berjumlah 97.055.348 dan pada sensus penduduk tahun 1971 penduduk Indonesia berjumlah 119.208.229. Sensus penduduk tahun 1980 memberikan jumlah 147.490.298 dan Supas 1985 berjumlah 163.875.889. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong cukup tinggi. Dalam kurun waktu 1961-1971 laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,1 persen pertahaun, tahun 1971-1980 meningkat menjadi 2,3 persen. Tahun 1930-1990 pertumbuhan penduduk diperkirakan turun menjadi 2 persen dan tahun 1990-2000 diperkirakan turun menjadi 1,9 persen. Turunnya laju pertumbuhan penduduk masih re latif kecil dan masih menimbulkan masalah kependudukan di Indonesia pada masa-masa yang akan datang seperti masalah kependudukan pada tahun-tahun yang sudah lewat. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, dapat merupakan modal dasar dalam pembangunan tetapi dapat juga merupakan penghambat bagi pembangunan. Sebagai tenaga kerja yang besar, merupakan modal dasar bagi pembangunan. Sebaliknya sebagai tenaga kerja yang jumlahnya besar, bila tidak dapat dibina dan dimanfaatkan secara tepat, dapat merupakan penghambat pembangunan dan merupakan salah satu mata rantai yang rawan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kenyataan menunjukkan bahwa ada beberapa masalah dalam kependudukan di Indonesia yaitu jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran yang tidak merata dan kualitas penduduk yang rendah. Masalah penduduk digambarkan dalam buku Rencana Pembangun Lima Tahun. Keempat yaitu: jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, penyebaran yang tidak merata, dan struktur umur yang kurang seimbang serta masalah kualitas penduduk yang perlu ditingkatkan. Pada buku tersebut dapat dilihat bahwa keadaan penduduk Indonesia masih merupakan masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas."