Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama tahun 2010-2014 Kota Semarang selalu menduduki tiga besar rangking Incidence Rate DBD di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembiayaan program pemberantasan DBD bersumber pemerintah pada tahun 2013-2015 serta kesenjangan sumberdaya. Pendekatan akun biaya kesehatan (health account) digunakan untuk menelusuri pembiayaan menurut sumber, fungsi, penyedia layanan. Hasil studi menunjukkan bahwa total belanja program DBD bersumber APBD tahun 2013 adalah Rp. 4.018.927.020, tahun 2014 sebesar Rp. 4.070.437.715.020, dan tahun 2015 sebesar Rp. 8.889.646.145. Program terutama dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan fungsi layanan kesehatan terutama adalah Surveilans Epidemiologi dan Pengendalian Penyakit Menular. Belanja untuk kegiatan administrasi lebih tinggi daripada belanja untuk program promosi kesehatan dan penangan KLB. Tidak terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya yang dipotret dari belanja kesehatan program pemberantasan DBD dengan kebutuhan program berdasarkan perhitungan kebutuhan metode SPM. Namun, terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya atau belanja kesehatan dengan perencanaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Disarankan agar perencanaan program lebih berfokus pada kegiatan promotif dan preventif.

---

During Year 2010 - 2014 Semarang municipality has been stated as the Big Three city with high incidence rate of dengue in Central Java province. This tracking expenditure of DHF Preventive Program has tried to analyze spending by the Local Government for Year 2013-2015, as well as the resources gap. The health account approach was used to analyze spending by source, function, and provider. Total spending for DHF supported by the local government in 2013 was Rp. 4.018.927.020, in 2014 was Rp. 4,070,437,715,020, and in 2015 was Rp. 8,889,646,145. The key player of the program was the Semarang Municipality Health Office. By function, the highest proportion of the spending was for Epidemiological Surveillance and Control of Communicable Diseases. The study also found that higher proportion of spending on administration as compared to direct activities such as community empowerment, and program to solve the outbreak. There was no resources gap if available resources was compared to the nedd according to SPM, however there was a resource gap if compared with the plan developed by the municipality health office. The study suggested to improved planning by focusing more on the direct activities such as promotive preventive."

"Demam Berdarah Dengue DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamukbetina Ae. Aegypti. Sampai saat ini, belum ditemukan pengobatan yang spesifikuntuk menyembuhkan penderita DBD, meskipun strategi vaksinasi telah dilakukandi berbagai negara tropis. WHO menyatakan bahwa strategi pencegahan palingefektif untuk mengendalikan demam berdarah yaitu dengan mengendalikan vektornyamuk, seperti melakukan intervensi mechanical control, fumigasi dan larvasida.Sebuah model matematika pencegahan Demam Berdarah Dengue DBD denganpopulasi tidak tertutup akan dibahas dalam artikel ini. Intervensi kontrol mekanik,fumigasi dan larvasida diimplementasikan ke dalam model untuk memahami carapaling efektif untuk mencegah Demam Berdarah Dengue DBD. Analisis titikkeseimbangan dan kestabilan lokal serta Basic Reproduction Number R0 ditampilkan secara analitik. Beberapa hasil numerik untuk beberapa skenarioberbeda dilakukan untuk menunjukkan situasi yang mungkin ditemukan dilapangan.

---

Dengue is a mosquito borne viral disease which spread by female Ae. Aegyptimosquito. Until today, there are no specific treatment to cure people, althoughvaccination strategy are undergo in many tropical countries. WHO stated that themost efective prevention strategy to control dengue spread is by controllingmosquito strategy, such as with mechanical control, fumigation and larvacideintervention. A mathematical model of dengue spread among not closedpopulation will be discussed in this article. Intervention of mechanical control,fumigation and larvacide implemented into the model to understand the mostefective way to prevent dengue spread. Analysis of equilibrium points about theirexistence and local stability criteria along with basic reproductive ratio R0 willbe shown analytically. Some numerical results for some different scenario will beperformed to show a possible situation in the field."

"Manifestasi klinis demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi permasalahan dalam kesehatan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan derajat keparahan DBD menurut kritera WHO 2011 terbagi atas DBD derajat I, DBD derajat II, DBD derajat III, dan DBD derajat IV. Di Indonesia insiden DBD meningkat walaupun angka kematiannya menurun, untuk itu penelitian ini bertujuan meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan keparahan DBD, dimana DBD derajat II, III, dan IV dikategorikan sebagai DBD parah. Penelitian cross-sectional yang menggunakan data sekunder dari studi etiologi demam akut dari delapan rumah sakit di Indonesia, didapatkan proporsi keparahan DBD sebesar 43,3%. Faktor-faktor yang berhubungan dengan keparahan DBD didapatkan faktor jenis serotipe virus DENV-2 (OR = 3,06 95%CI 1,43-6,55), DENV-3 (OR = 2,62 95% CI 1,33-5,15), faktor lama demam (OR = 1,91 95%CI 1,09-3,35), dan faktor jumlah leukosit (OR = 1,79 95%CI 1,02-3,16). Skoring didapatkan sebesar 67% kemampuan untuk memprediksi keparahan.

---

Dengue hemorrhagic fever (DHF) as a clinical manifestasion of dengue infection remains a public health problem in Indonesia. According to WHO, DHF severity grade was divided into DHF I, DHF II, DHF III and DHF IV. In Indonesia, the incidence of DHF increased eventhough the mortality rate decreased. Therefore, the study aims to examine prognostic factors related to the severity of DHF, with the category of severe DHF is including DHF II, DHF III and DHF IV.

This cross-sectional study using secondary data from the Acute Febrile Illness Etiology Study of eight Hospitals in Indonesia. The result as follow, the proportion of severe DHF category is 43.3%, the prognostic factors associated with DHF severity are DENV serotype (DENV-2, OR = 3.06 95% CI 1.43 - 6.55; DENV-3, OR = 2.62 95% CI 1.33 - 5.15), day of illness (OR = 1.91 95% CI 1.09 - 3.35), and leucocyte count (OR = 1.79 95% CI 1.02 - 3.16). The scoring with contributing of DENV serotype, day of illness, and leucocyte count as prognostic factors, has only 67% ability to predict DHF severity."

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan masalah kesehatan masyarakat dan cenderung semakin luas wilayah penyebarannya sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Timbulnya penyakit DBD merupakan kontribusi spasial sebagai faktor risiko seperti perubahan iklim, topografi, cakupan program, dan perilaku. Besamya faktor risiko tersebut berperan terhadap bertambahnya populasi nyamuk Aedes aegypli sebagai vektor penyakit DBD. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan kontribusi spasial dengan kemungkinan terjadinya penyakif DBD selama 60 bulan (1997-2001), gambaran kepadatan jentik dan perilaku pengelola tempat-tempat umum (TTU) di Kota Bekasi. Disain penelitian adalah studi korelasi. Untuk mengetahui gambaran kepadatan jentik dan perilaku dilakukan survai dengan junilah sampel 292 TTU yang diperoleh secara sistematik random sampling. Data dianalisis untuk mengetahui distribusi frekuensi (univariat) dan hubungan antar variabel (bivariat) dengan menggunakan uji korelasi Product Moment Pearson dan uji anova. Variabel independen penelitian adalah curate hujan, suhu udara, kelembapan, pengelompokan wilayah, cakupan PSN-DBD, dan perilaku. Pengolahan data spasial dan pemetaan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran waktu penyebaran penyakit DBD memiliki sildus empat tahunan yang temp dan selama lima tahun terakhir diketahui pusat penyebaran penyakit berada di dua kelurahan yaitu Jati Waringin dan Jaka Sempurna. Hasil survai menunjukkan bahwa angka bebas jentik (ABJ) di TTU barn sebesar 72,60% dan proporsi pengelola TTU yang berpartisipasi dalam PSN-DBD kurang dari separuhnya (43,49%). Analisis bivariat menunjukkan curah hujan, suhu udara, kelembaban, dan cakupan PSN-DBD selama lima tahun secara statistik tidak terdapat hubungan yang bermakna untuk terjadinya penyakit DBD p=0,111, p'J,486, dan Hubungan yang bermakna hanya terlihat antara suhu udara dengan kejadian penyakit DBD pada tahun 1998 (p O,002). Analisis bivariat antara pengelompokan wilayah dengan kejadian penyakit DBD juga menunjukkan hubungan yang bermakna (p),000), yang berarti terdapat perbedaan kejadian penyakit DBD di wilayah perkotaan, peralihan dan perdesaan. ABJ tidak menunjukkan hubungan yang bermakna dengan curah hujan, suhu udara, kelembapan, dan cakupan PSN-DBD (p-0,760, p=0,214, p 0,616, dan p-A),283). Untuk mewaspadai siklus empat tahunan dan dalam rangka meneegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB) DBD, disarankan perlu adanya petugas lapangan (Jura Pemeriksa Jentik) di setiap Puskesmas Pembantu (DesalKelurahan) yang akan melakukan pemeriksaan jentik di rumah penduduk di bawah koordinasi Puskesmas, meningkatkan kemampuan petugas puskesmas dalam mengelola wilayah kerjanya untuk mengurangi wilayah endemis, kegiatan PSN-DBD agar diprogramkan secara rutin (terjadwal) dalam ekstra kurikuler sekolah, dan perlu meningkatkan upaya penyuluhan kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.Daftar Pustaka: 54 (1987-2003)

---

A Spatial Analysis of DHF Incidents in An Urban Setting of Bekasi 2003 Dengue hemorrhagic fever (DHF) is a public health problem and tends to spread out by the increasing mobility and density of people population. The emergence of DHF disease is a spatially contributed from several risk factors such as climate changes, topography, coverage programs, and people's habit. The magnitude of the risk factors is responsible for the increasing of Aedes Agepty population as a vector DHF disease.

The main objectives of this research are to find out the relationship between a spatial contribution and the possibility of DHF incident within 60 months period from 1997 to 2001, the illustration of mosquito larva density and the behavior of sanitation authority of public places in Bekasi. The model use in this study is a correlation study. The surveys are done in 292 public places by a systematic random sampling method to illustrate Aedes larva density and people behavior in that area.

Data are analyzed to find the frequency distribution (univariat) and intervariable correlation (bivariat) by using Product Moment Pearson correlation test and Analysis of Varian test. The independent variables are the amount of rainfall, temperature, relative humidity, regional zoning, management of source reduction campaign of DHF, and the behavior of sanitation authority. Analyzing spatial data and mapping utilize the geographical information system (GIS).

The result shows that a shifting time of DHF distribution is observed in a regular four-year cycle, and in the last five years it has been known that the central of disease distribution can be found in two district areas, Jati Waringin and Jaka Sampuma. The result also shows that the larva free index (ABJ) in public places is 72,60% and a proportion of management public places in source reduction campaign DHF is less than a half of it (43,49%).

Bivariat analysis shows that a rainfall amount, temperature, relative humidity, and management of source reduction campaign DHF in statistics have no correlation with DHF disease incident within the last five years (p=. 772, p 0.111, p'O. 486, p=0.266. A significant correlation can be proven between temperature and DHF disease incident in 1998 (p4l.002). The bivariat analysis between several regions and DHF disease incident shows a significant correlation (p=x.400), so there are different DHF disease incidents among rural, transition and urban areas. ABJ does not show a significant correlation with rainfall amount, temperature, humidity, and management of source reduction campaign DHF (p=-0.760, 170.214, p=0.616 and p=0.283).

To increase an awareness of the four-year cycle and to prevent the outbreak of DHF disease incident, firstly, staff that examine larva should be positioned in each public health center (Puskesmas) in the village. This staff is obliged to periodically examine larva in every house within his area and coordinates with the Puskesmas officers within his district. Secondly, the knowledge of district area public health staff should be improved to manage his region in minimizing the regional endemic. Thirdly, the source reduction campaign of DHF must be done periodically at schools and mass media."

"Salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue, antara lain adalah membuat surveilans penyakit tersebut. Manfaat surveilans diantaranya adalah untuk membentuk sistem Kewaspadaan Dini terhadap letusan kasus maupun KLB (Kejadian Luar Biasa), disamping itu jugs mangatahui pola penyebaran. Penelitian terdahulu oleh peneliti lain (tahun 1998 dan 1995) di wilayah Kotamadya Bandung dan l:ndramayu, disebutkan bahwa data surveilans masih belum menghasilkan informasi secara geografis strata wilayah rawan DBD. Oleh karena itu dalam studi ini peneliti mengembangkan model untuk mendapatkan informasi wilayah rawan terhadap penyebaran DBD berdasarkan pengolahan data surveilans ke dalam bentuk Sistem Informasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode operational research untuk mengembangkan model prediksi penyebaran kasus Dengue berdasarkan data surveilans kasus Demam Berdarah Dengue yang sudah dikonfirmasi. Surveilans kasus pasti tersebut dihubungkan dengan variabel : ketinggian, Jalan utama, jentik dan penduduk, dibuat model menggunakan perangkat lunak ArcView setelah diperoleh formulasi hubungan antar variabel. Model dapat menghasi Ikan informasi tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap penyebaran DBD. Pembuatan model atau disain model meliputi beberapa tahap mulai dari penelitian awal, menentukan pola hubungan kemudian memperoleh hubungan numerik model. Uji cobs model dilakukan dengan 2 cara membandingkan basil keluaran model dengan kasus yang terjadi pada bulan berikutnya dan Membandingkan basil model dengan data wilayah rawan menurut DinKes. Berdasarkan hasil ini dapat dianalisa tingkat kebenaran model yang dibuat. Hasil penelitian mendapatkan output model yaitu wilayahlKecamatan rawan di Kabupaten Bandung yang meliputi : 22 (duapulub dua) Wilayah Kecamatan sangat rawan, 17 (tujuh betas) Wilayah Kecamatan rawan dan 4 (empat) Wilayah Kecamatan tidak rawan. Analisis pengamatan urutan kronologi kasus memperlihatkan pola penyebaran kasus menuju ke arah Utara dan ke Timur dari kecamatan terjangkit sebelumnya. Hasil prediksi Kecamatan terjangkit pada bulan ke-5, semua terjadi pada wilayah rawan dan sangat rawan. Uji dengan cara ke-2 memberikan perbedaan 11% dari 43 Kecamatan yang ada. Diharapkan model ini dapat membantu Dims Kesehatan Kabupaten Bandung dalam mengendalikan penyebaran penyakit DBD.

---

Build Dengue Hemorrhagic surveillance is one of the efforts to prevent and control the disease. The benefit of surveillance is to build early warning system of case outbreak. Another benefit is to find out the spreading pattern. The recent research (year 1995 - 1998) in Indramayu and Bandung municipality found that there obstacle to take advantage stratification risk area information from analysis surveillance. Due to this reason, in this research, we try to develop application of Geographic Information System (GIS) model to present surveillance information.

This research designed is operational research, develops model to predict the Dengue spreading by using the data of Dengue surveillance. Model was built by using AreView software. 4 (four) variables, i.e.: Main road, height, population density and larva, have been examined to determine the spatial relationship between case occurrence and those variables. From the model we find out the information about the risk level of Dengue spreading.

Model building consists of 3 (three) main steps, i.e. preliminary research, determining the relationship pattern, and figure out the numeric relationship of model. Model validation was done by two way, first making the comparison between the model output and the Dengue data from the next period, second comparison between the model output and risk area according to Dinkes data. From these validation could conclude the truth of the model.

From the result we conclude that there are 22 (twenty two) districts are high-risk area, 17 (seventeen) districts are medium-risk area, and 4 (four) districts are not-risk area. From the examination of subsequence cases, we have the conclusion that the Dengue spreading is northward and eastward.

All of cases in period 5 occur in the risk and high risk area predicted. And from second validation found 11% differentiation with DinKes data Hope this model will help Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung to control the spreading of Dengue."

"Di propinsi DKI Jakarta, penyakit demam berdarah merupakan salah satu prioritas masalah di bidang kesehatan. Kasus demam berdarah setiap tahunnya terus meningkat bahkan terjadi KLB. Tingginya kasus demam berdarah mengakibatkan pengeluaran biaya yang cukup besar haik dari pemerintah maupun dari pasien/keluarga.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran biaya - biaya yang ditimbulkan oleh penyakit demam berdarah, yang menjalani perawatan rawat inap di RSUD Tarakan.Tujuan khusus penelitian ini hanya cost of illness dari pasien dan tidak mencakup biaya yang dikeluarkan pemerintah.Desain penelitian adalah survei, yang dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2004 di RSUD Tarakan, dengan rumus, jumlah sampel 82 responden. Data dikumpulkan dengan wawancara langsung kepada responden yang sedang menjalani perawatan rawat inap. Selanjutnya data diolah dan dianalisa.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik responder yaitu jenis kelamin responden yang terbanyak menjalani rawat inap adalah laki-laki. umur rata-rata responden adalah 22.8 tahun.Tingkat pendidikan terbanyak adalah SMA. Sebelum menjalani rawat inap di RSUD Tarakan, responden terlebih dulu mencari pengobatan dengan membeli obat sendiri dan ke tempat sarana kesehatan lainnya. Besarnya biaya sebelum berobat ke rumah sakit rata-rata Rp 38.054, terendah Rp 1.000 dan termahal Rp 704.845, terdiri dari biaya: obat, jasa, laboratorium dan pemeriksaan lainnya dan transportasi.Responden dirawat di rumah sakit rata-rata 4 hari, dengan variasi antara 1 sampai 10 hari . Kelas perawatan yang digunakan responden semuanya kelas III. Responden ke rumah sakit untuk berobat setelah sakit rata-rata 3 hari. Biaya yang dikeluarkan selama menjalani perawatan rawat inap rata-rata sebesar Rp 369.799.Total hari sakit responden adalah antara 4 sampai 15 hari dengan rata-rata 7 hari sakit. Pendapatan responden yang berkurang/ hilang selama sakit rata-rata sebanyak Rp 145.000 dan pendapatan yang berkurang / hilang dari keluarga yang menunggui rata-rata sebanyak, Rp 202.969.Janis biaya yang dikeluarkan selama sakit demam berdarah terdiri dari 12 jenis biaya dengan total biaya rata-rata sebanyak Rp 892.067. Biaya tersebut dikelompokkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Besarnya biaya langsung Rp 423.690, komponen biaya langsung yang terbesar adalah biaya obat ( 48.8% ) dari total biaya langsung . Besarnya biaya tidak langsung sebanyak Rp 468.377. dimana komponen biaya yang terbesar pada biaya tidak langsung adalah opportunity cost ( 74.5%) dari total biaya tidak langsung.Hasil analisis bivariat antara karakteristik responden dengan biaya menunjukkan bahwa total biaya sakit lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan pada wanita. pendidikannya SMA keatas biaya sakitnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang pendidikan s/d SMP , pada kelompok yang pekerjaannnya pegawai biaya sakitnya lebih tinggi dibandingkan dengn kelompok yang pekerjaanya bukan pegawai, pada responden yang lama sakitnya lama, biaya sakitnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok responden yang lama sakitnya singkat sedangkan pada kelompok responden yang lama hari rawatnya lama dan singkat biaya yang dikeluarkan pasien hampir sama.Penelitian ini hanya dilaksanakan di salah satu RSUD di Propinsi DKI Jakarta dan waktu penelitian bersamaan dengan terjadinya KLB demam berdarah maka hasil penelitian ini belum menggambarkan cost of illness pada semua golongan yang ada di Propinsi DKI Jakarta dan hanya merupakan gambaran biaya yang dikeluarkan oleh golongan yang tidak mampu . Karena itu perlu penelitian lagi yang menggambarkan semua golongan dengan melaksanakan penelitian di beberapa rumah sakit vertikal dan rumah sakit swasta yang merawat pasien demam berdarah di Propinsi DKI Jakarta.Daftar Pustaka : 30 ( 1986 - 2004 )

---

In the special province of district Jakarta, dengue hemorrhagic fever is in a high priority in of public health program. A case of dengue hemorrhagic fever has been increasing annually. The DHF case incared high cost to government and the patients.

The general objective of this research is to obtain information about total cost of DHF disease to those who have been hospitalized at the Tarakan RSUD.The specific objectives of this research is to find out the out the pocket cost of illness being borne by the patient.

This study Surveyed patients being treated at the Tarakan RSUD from April through May 2004 with total sample of 82 respondents . Data were collected by interviewing directly the 82 patient/ family stay in the hospital. The data was then processed and analyzed.

The result indicates that most of (he patient are male, with average age of 22.8 years old. Their educational background are mostly Senior High School graduates. Before being hospitalized at the Tarakan hospital, they fought medicines or went medical facilities. The average cost of priored medicine was Rp 38.054 consist : medicines, services, laboratory, other medical and transportation.

On average, patients need to be hospitalized for 4 days varying 1 to 10 days. All wards used are found out to be the third class. Respondent to go to hospital for make medicine after they are sick 3 days ago. The average cost for to care health in hospitals was Rp 369.700.

Totally, it took them to recover from the illness for 4 to 15 days averaging 7 days. The income average of respondent to decrease during sick as Rp 145.000 and income average of they family to decrease was Rp 202.969

The total expenditure breaks for 12 kind of cost amounting to Rp 892.067 on average. The expenditure is categorized into direct cost and indirect cost. The direct cost amounting Rp 421690 which medicine cost ( 48.4%) is the biggest cost of total direct cost component. The indirect cost amounting Rp 468.377 which opportunity cost (74,5%) is the biggest cost of total indirect cost component.

The result of bivariat indicate cost of illness of the men more expensive than women, senior high school education background cost of illness than secondary school, official group than not official, sufferers an illness has had along time and short time the cost are almost same.

The research that carried out in once of Regional Public Hospital ( RSUD) in the province of Jakarta and at the time has out break dengue hemorrhagic fever moment with the result that research not yet describe of cost of illness from the all group in DKI Jakarta province , and only to find cost of illness by destitute category. It is need to make a future study in the several vertical hospitals and private hospitals that is dengue hemorrhagic fever patients in DKI Jakarta province.

References: 30 ( 1945 - 2004)"

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Pertama kali dilaporkan tahun 1968 sampai dengan sekarang telah menyebar ke sebagian besar kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Selama periode 1992-2002 terdapat 69.330 kasus di wilayah DKI Jakarta, dengan jumlah kematian 595 orang, sedangkan untuk Jakarta Pusat selama tahun 2000-2003 terdapat 4.905 kasus dengan jumlah kematian 23 orang, rata-rata IR 121,44 dan ABJ (Angka Bebas Jentik) 92.3%. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue (Type 1, 2, 3 dan 4) dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegtpti, ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa bintik-bintik perdarahan, lebam atau roam, kadang-kadang mimisan, berak darah, muntah darah, kesadaran menurun/shock. Disamping virus dan agent, faktor-faktor risiko seperti iklim (suhu, curah hujan, kelembaban), faktor demografi (kepadatan penduduk), serta faktor geografi (penggunaan tanah) dalam satu kesatuan ekosistem dapat mempermudah penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Study ekologis time trend (kecenderungan waktu) terhadap faktor-faktor risiko tersebut diatas dan melalui pendekatan spasial, dilakukan untuk melihat gambaran fenomena kejadian penyakit DBD. Pemakaian Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan perangkat lunak Arc View 32, dapat memperjelas gambaran penyebaran kejadian penyakit DBD selama tahun 2000 - 2003 per-kecamatan di Jakarta Pusat. Pada tahun 2000-2003, rata-rata suhu udara minimum-maksimum (26,6 - 29,2°C) curah hujan (0 - 23,2 mm) dan kelembaban (66,9 85,9 %). Sebaran tertinggi selama tahun 2000 - 2003 yaitu pada kecamatan Kemayoran, Tanah Abang, Senen, Johar Baru. Lokasi-lokasi tersebut permukiman dan penduduknya padat, akibatnya faktor kelembaban dapat meningkat pada tempat tersebut, dan kondisi ini membuat nyamuk Aedes aegypti hidup serta berkembang biak dengan baik. Sebaran kejadian terlihat mulai meningkat pada akhir musim penghujan, dan sebaran kejadian pada musim kemarau lebih tinggi dari pada musim penghujan. Melihat fenomena yang digambarkan dalam peta, bahwa kejadian penyakit lebih banyak pada permukiman dan penduduk yang padat dan jumlah kejadian penyakit DBD pada musim kemarau lebih banyak dan musim penghujan, serta jumlah kejadian meningkat pada akhir musim penghujan, maka untuk mengantisipasi peningkatan kejadian disarankan kepada Sudinkesmas setempat, untuk meningkatkan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) dan penyuluhan kesehatan lingkungan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), serta perlu pengembangan SIG dan analisa spasial serta peningkatan epidemiologi kesehatan lingkungan.

---

Spatial Analysis of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Incidence in Central Jakarta District on 2000-2003Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) continues to be serious public health problems and major cause of hospitalization and death in Indonesia. The epidemiological dimensions of the disease continue to increase across rural and urban areas in Indonesia since first time DHF was reported in 1968. During the period 1992 - 2002, several outbreaks have occurred in Jakarta Capital of Territory (DKI-Jakarta) with a total incidence of 69,330 cases and with total number of 595 deaths, parts of the above number whereas 4,905 cases in the Central Jakarta Municipality for year 2002-2003 with total number of 23 deaths, IR 121.44 and Larvae Free Index (ABJ) was 92.3 %.

Transmitted by the main vector, the Aedes aegypty mosquito these are four distinct, but closely related viruses that cause dengue (Type 1, 2, 3 and 4). DHF is characterized clinical manifestations: high fever, hemorrhagic phenomena, often with hepatomegaly and in, severe cases, signs of circulatory failure. Such cases may develop hypovolaemic shock resulting from plasma leakage. Beside agent and virus, other risk factors such as climate (temperature, rain drop, humidity), demography, and geographic (land use) in one ecosystem could easier the spread of disease DHF.

Time trend in ecological study with risk factors above and using a spatial approach, is used in this study to find out the phenomena of DHF. Using the Geographical Information System (GIS) with ArcView 3.2, could bold the view of DHF spread during 2000-2003 for each sub districts in Central Jakarta Municipality.

In year 2000-2003, the average of the minimum-maximum temperature was (26.6 - 29.2 °C), rain drop was (0 - 23, 2 mm) and humidity was (66.9 - 85.9 %). The highest spreading of DHF in 2000-2003 was in Kemayoran Sub District, Tanah Abang Sub District, Senen Sub District, lobar Baru Sub District. The above areas which have housing with high density population have relation to increase the humidity then the high humidity could become a reinforcing factor for Aedes aegyply growing and living. The occurrence of DHF tends to increase at the end of rain season, and spreading of disease in dry season does higher compare to rain season.

From the phenomena on the map in this study, the incidence of DHF occurred more at housing with high density population and DHF occurrence in dry season highest compare to rain season, and the number of incidents was increased in at the end of rain season. It is suggested that the Central Jakarta Municipality Health Office needs to increase the health education which emphasize the environmental health aspects such as Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) and Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB), and need to develop GIS with spatial analysis and increasing the epidemiology for environmental health."

"Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan adalah timbulnya penyakit pada seseorang yang dapat merugikan bagi penderita, keluarga dan ekonominya. Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang sering menyerang masyarakat yang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia.Di Kabupaten Lampung Utara, setiap tahun terjadi kasus DBD secara berflutuaksi. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 jumlah kasus sebanyak 79 penderita dengan kematian/penderita CFR (1,27 %). Walaupun kasusnya reatif kecil namun faktor risiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB) sangat mungkin, karena Kabupaten Lampung Utara merupakan perlintasan dari pulau Jawa ke Sumatera, mobilisasi penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk, curah hujan tinggi (192,8 mm), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya pembuangan sampah sembarangan (83,3 %) dan adanya wilayah endemis DBD.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran rinci tentang penggunaan anggaran program pemberantasan DBD tahun 1999-2004, serta pengobatan penderita tahun 1999-2004, dan komitmen pejabat yang berwenang dalam kebijakan anggaran.Desain penelitian ini adalah riset operasional untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kasus DBD juga mengetahui komitmen pejabat tentang pedoman program dikaitkan dengan usulan untuk dana pengobatan kasus.Dari analisis diperoleh bahwa pendanaan anggaran program pemberantasan DBD tahun 1999-2004 terbesar bersumber dana dari APBD II sebesar Rp. 141.943.000,00 (70,7%), kemudian APBN sebesar Rp 43.637.000,00 (21,74 %), dan PLN sebesar Rp 15.180.000,00.Dana pemberantasan yang bersumber APBD II selalu tersedia setiap tahun, ini menunjukkan adanya konsistensi dari Pemda untuk program tersebut.Pada analisis kasus diketahui bahwa pada tahun 2004 di Kabupaten Lampung Utara terdapat 3 Kelurahan endemis diwilayah satu kecamatan sehingga terdapat satu kecamatan endemis yaitu kecamatan Kotabumi Selatan. Berdasarkan umur pada tahun 1999-2003 risiko untuk terserang kasus pada usia sekolah (5-14 th) yaitu sejumlah 50 penderita, sedangkan untuk tahun 2004 pada usia produktif (15-44 th) sebesar 88 penderita, berdasarkan jenis kelamin tahun tahun 1999-2003 resiko terserang penyakit DBD lebih besar pada laki-laki 44 penderita sedang perempuan 35 penderita, untuk tahun 2004 (Januari-Juni 2004) risiko terserang hampir sama laki-laki 80 penderita perempuan 82 penderita.Perawatan penderita dilaksanakan di tiga tempat perawatan yaitu RSU May.Jend.HM.Ryacudu, RS Swasta Handayani, dan Balai Pengobatan M. Yusuf yang semuanya berdomisili di Kotabumi.Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa dana program DBD dan sangat layak untuk dialokasikan dan dana pengobatan setuju untuk diusulkan dalam program pemberantasan penyakit DBD, akan tetapi dana program DBD terbesar hanya untuk kegiatan kuratif, sedang dana untuk promotif dan preventif relatif sangat kecil.Biaya yang harus dikeluarkan penderita rata-rata Rp. 770.200,00 sedangkan Upah Minimum Regional; (UMR) sebesar Rp. 377.500,00. Apabila seorang diserang DBD (usia produktif), maka keluarga tersebut akan kehilangan penghasilan sebesar 2,04 bulan (tidak mempunyai penghasilan).Proporsi antara dana pengobatan dibanding dana pemberantasan adalah 4 dibanding 1, sedangkan perkiraan pendanaan untuk program DBD tahun 2005 sebesar Rp. 48.604.600,00.Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa pendanaan program pemberantasan penyakit DBD terbesar bersumber APBD II, dari 16 Kecamatan di kabupaten Lampung Utara 15 Kecamatan (93,8 %) terserang DBD, pada tahun 2004 terjadi peningkatan kasus yang sangat bermakna terjadi KLB, komitmen pejabat Pemda mendukung anggaran program pemberantasan DBD dalam alokasi pendanaan baik untuk pemberantasan maupun pengobatan.Disarankan untuk Dinas Kesehatan dan RSU meningkatkan koordinasi kepada instansi terkait bahwa penyakit DBD yang mempunyai dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Demikian juga bagi Pemerintah Daerah agar memenuhi apa yang menjadi komitmen, sehingga penyakit Demam Berdarah tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.Daftar bacaan 37 (1983-2003)

---

Analysis of Financing Program and Dengue Diseases Medication in North Lampung Sub-district in the Year 1999-2004 One of the public health problems that have a great impact to life is the incidence of infecting by disease, which can harm to patients, their family and their economic. Dengue is a contagion that is often attack public, which until now still becomes the problem of public health in Indonesia.

In North Lampung Sub-district, happened Dengue case by fluctuated every year. From 1999 until 2003 there are 79 patient with one death of CFR patient (1,27%). Although the case is small, but the risk of extraordinary occurrence is very possible, because North Lampung Sub-district is a trajectory from Java to Sumatra, high civil mobilization, civil density, high rainfall (192,8 mm), clean life behavior, and healthy especially throwing garbage promiscuously (83,3%), and Dengue endemic area.

This research aim to get a detail vision about the use of Dengue eradication program budget in the year 1999-2004, and also patient medication in the year 1999-2004, and authority caretaker commitment in budget policy.

This research design is an operational research to know and to evaluate program execution and Dengue case also knowing the caretaker about guidance program correlated with suggestion for case medication budget from the analysis got that the highest budget program for Dengue eradication in the year 1999-2004 stemming from APBD II budget in amount of Rp_ 14I.943.000,- (70,7%), and then APBN in amount of Rp. 43.637.000,- (21,74%), and PLN in amount of Rp. 15.180.000,-.

Eradication fund, which is stemming from APBD II always provided every year, it showing the consistent from District Government for that program.

In a case analysis, known that in the year 2004 in North Lampung Sub-district there are 3 chief of village endemic in one sub-district area so that got one endemic chief of village which is South Sukabumi sub-district. Based on age in the year 1999-2003 risk of infected by the case in school age (5-14 years) is 50 patients, in the year 2004 for productive age (15-44 years) is 88 patients. Based on gender in the year 1999-2004 the risk is higher in men than women which is men 44 patients and women 35 patients, for 2004 the risk is almost at the same rate which is men 80 patients and women 82 patients.

Patient treatment conducted in three treatments place that are RSU May.Jend.HM.Ryacudu, RS Swasta Handayani, and M. Yusuf medication hall, which all are in Kotabumi.

From interview result got information that Dengue program fund and very proper to allocate and medication fund accept to be proposed in Dengue eradication program, however the biggest Dengue program fund is just for curative activity, while promotion and prevention fund is relatively small.

Fund which has to be taken by patients is Rp. 770.200,- while UMR is Rp. 377.500,-. If someone got Dengue (productive age) so the family will lose earnings in amount of 2,04 months (don't have an earn).

The conclusion is the biggest Dengue eradication program budgeting is stemming from APBD II, from I6 sub-district in North Lampung chief of village 15 sub-district (93,8%) got Dengue. In the year 2004 there's an improvement of case, which is quite significant, happened KLB, District Government caretaker commitment supporting Dengue eradicating program budget in allocation of budgeting whether for eradicating or medicating.

It suggested to Health District and RSU to improve the coordination to the related institution that Dengue has large affect to public life. In addition, the District Government to obey what has to be a commitment, so Dengue disease will no longer become the health problem for public in North Lampung sub-district.

Bibliography: 37 (1983-2003)"

"Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan penyebarannya melalui nyamuk Aedes (Stegomiya). Menurut WHO (2000) DBD merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting karena penyebab utama banyaknya rawat inap dirumah sakit serta kematian anak. Di propinsi Jambi jumlah tertinggi kasus DBD terdapat di Kota Jambi dan dari hasil pemeriksaan jentik, angka bebas jentik di kota Jambi masih di bawah 95% atau dengan kata lain angka jentiknya lebih dari 5%. Titik berat pemberantasan penyakit DBD adalah dengan pelaksanaan PSN-DBD dengan harapan bila kegiatan ini berjalan dengan baik akan dapat menekan berkembang biaknya nyamuk dan pada akhirnya akan dapat menurunkan tingkat penularan dan pemberantasan nyamuk Aedes Aegypty.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk Demam Berdarah dengue di Kota Jambi. Faktor-faktor yang diduga adalah faktor predisposing (pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, pengetahuan, sikap), faktor enabling (ketersediaan sarana pemberantasan DBD) dan faktor reinforcing (keterpaparan penyuluhan dan pemeriksaan jentik).Disain penelitian yang digunakan adalah potong lintang (Cross sectional}, populasi dalam penelitian ini adalah rumah yang berada di 4 kelurahan/desa endemic DBD di Kota Jambi (Simpang IV Sipin, Talang Banjar, Rawasari dan Kebun Handil), cara pengambilan sample dengan Systematic Random Sampling setelah dilakukan perhitungan sampel diperoleh sampel berjumlah 400 responden.Hasil penelitian menunjukan sebagian besar responden berperilaku baik dalam PSN-DBD yaitu sebesar 58,7% dan sebesar 41,3% responden berperilaku kurang baik. Hasil uji bivariate dengan menggunakan uji statistik chi square menunjukan terdapat hubungan bermakna antara variabel indenpenden yaitu pendidikan (p-value = 0,000), status ekonomi (p-value = 0,000), pengetahuan (p-value = 0,000), sikap (p-value = 0,000i. sarana dan prasarana (p-value = 0,007), keterpaparan penyuluhan (p-value = 0,000) dan pemeriksaan jentik (p-value = 0.000) dengan variabel dependen yaitu perilaku Responden dalam PSN-DBD.Hasil uji multivariate Regresi Logistik Ganda Bentuk Reduced Model terdapat tiga variabel secara bersama-sama yaitu pengetahuan (p-value = 0,000), sikap (p-value = 0,023), dan pemeriksaan jentik (p-value = 0,000) yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam PSN-DBD dan dari ketiga variabel tersebut variabel yang paling dominan berhubungan adalah pengetahuan (nilai OR terbesar yaitu 6,741). Dengan kata lain responden yang berpengetahuan baik akan berpeluang 6,741 kali mempunyai perilaku baik terhadap PSN - DBD dibanding responden yang berpengetahuan kurang baik.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, disarankan agar kegiatan pemeriksaan jentik berkala perlu dilaksaaakan pada setiap kelurahan yang ada di Kota Jambi 4 kali dalam setahun serta perlu peningkatan kegiatan penyuluhan melalui penyebarluasan informasi PSN-DBD yang ditekankan kepada kegiatan "3M" (menutup, menguras dan mengubur) dalam setiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat ataupun melalui sarana informasi lokal (media cetak, elektronik) secara kontinyu dengan harapan dapat meningkatkan perilaku yang baik pada masyarakat dalam PSN-DBD, penyuluhan/penyebarluasan informasi lebih difokuskan terutama pada daerah yang endemis di Kota Jambi.

---

Factors Related to Community Behavior toward Eradication of Dengue Hemorrhagic Fever Mosquito (PSN-DBD) in the City of Jambi Year 2003Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a disease caused by virus which spreads through Aides mosquito (Stegomiya). According to WHO (2000), DI-IF is a major public health problem since it is a main cause of hospitalization and major contributor to child mortality. In the province of Jambi, the highest cases of DHF occurred in the City of Jambi and the larva assessment showed that larva-free value of City of Jambi was still under 95%. or in other word the larva value was more than 5%. The emphasis of combating DI--IF is through implementing the eradication of mosquito (PSN-DBD). Hopefully the program would suppress the population of the mosquito which will consequently reduce the transmission of the disease and eradicate Aedes aegepty mosquito.

This study aims to obtain a description on factors related to community behavior toward the eradication of DHF mosquito in City of Jambi. Factors under study were predisposing factors (education, occupation, economic 'status, knowledge, attitude), enabling factors (availability of facilities to eradicate DHF), and reinforcing factors (exposure to extension and larva assessment).

The design of the study was a cross sectional one. Population was houses located in 4 DI-1F endemic villages/townships in City of Jambi (Simpang IV Sipin, Talang Banjar, Rawasari, and Kebun Handil). Subjects were selected through systematic random sampling resulted in 400 respondents.

The study showed that more than half of the respondents (58.7%) had positive behavior toward PSN-DBD, while the rest (41.3%) had less than positive behavior. The bivariate analysis using chi-square showed that there was a significant relationship between independent variables (education (p-value=0.000), economic status (p-value=0.000), knowledge (p-value=0.000), attitude (p-value=0.000), facilities (p-value=0,007), exposure to extension (p-value=0.000), and larva assessment (p-value-0,000)) and dependent variable (respondent's behavior toward PSN-DBD).

The multivariate analysis using multiple logistic regression reduced model form showed that there were three variables simultaneously related to behavior toward PSN-D131), those were knowledge (p-value-0.000), attitude (p-value=0.023), and larva assessment (p-value-0.000) with knowledge as the most dominant factor (OR=6.74 I). This meant that respondent with good knowledge had 6.741 times higher chance to had positive behavior toward PSN-DBD compared to respondent with poor knowledge.

Based on the results, it is suggested to implement periodic larva assessment in each village/township in the City of Jambi four times a year, to increase the extension activities to widely spread information on PSN-DBD emphasized on "3M'' activities (menutup - to close, menguras = to clean, and mengubur = to bury) on every occasion and public meeting as well as through local information facility (published and electronic media) continuously as to improve positive community behavior toward PSN-DBD, focused on endemic areas in the City of Jambi."

"Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Di Jawa Barat pada tahun 1995 terjadi 3140 kasus DBD dengan Cale Fatality Rate (CFR) 3,9%. Di Kabupaten Indramayu setama 5 tahun terakhir (1992 - 1996), jumlah kasus DBD makin tinggi dan wilayah endemis DBD makin luas. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kerawanan DBD di Kabupaten Indramayu, serta mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhinya. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibuat rencana pengendalian DBD di Kabupaten Indramayu. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerawanan DBD dilakukan dengan memetakan wilayah endemis DBD tahun 1992-1996 dan menguji hubungan antara kerawanan DBD dengan kepadatan penduduk. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah kerawanan DBD menyebar menyusuri jaringan jalan propinsi, yang kemudian diikuti dengan penyebaran di sepanjang jalan kabupaten. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara kerawanan DBD dengan mobilitas penduduk. Dengan uji X2 terbukti bahwa kepadatan penduduk berhubungan secara bermakna. dengan tingkat kerawanan DBD. Ditinjau dari segi pelayanan kesehatan, terlihat bahwa pelayanan promotif dan preventif (fogging, abatisasi, pemberantasan sarang nyamuk) untuk mengendalikan DBD masih belum memadai. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan justru setelah terjadi suatu kasus DBD, sehingga tidak berfungsi sebagai tindakan promotif dan preventif. Disimpulkan bahwa 1). tingkat kerawanan DBD di Kabupaten Indramayu tahun 1992-1996 semakin meningkat, meskipun masih ada 68 desa yang selama 5 tahun tersebut tetap berstatus sebagai desa potensial DBD; 2). tingkat kerawanan DBD berhubungan dengan mobilitas dan kepadatan penduduk; dan 3). upaya promotif dan preventif belum dilaksanakan secara memadai, sehingga tidak menghasilkan efek promotif dan preventif. Disarankan untuk mengupayakan pengendalian DBD dengan 3 strategi utama yaitu 1). meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat akan masalah DBD 2). meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan vektor DBD, terutama melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk; dan 3). memanfaatkan berbagai institusi kemasyarakatan yang ada untuk menggerakkan masyarakat dalam pengendalian DBD di Kabupaten Indramayu. Sebagai langkah tindak lanjut akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:1. Menyampaikan hasil analisis yang telah dilakukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu. 2. Membuat rencana kerja operasional yang rinci, serta mengusulkannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu. 3. Meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap DBD dengan memanfaatkan berbagai jalur komuikasi, yaitu radio daerah, dan pertemuan-pertemuan lintas sektoral atau R.apat Koordinasi Kabupaten yang dilaksanakan pada setiap tanggal 17. 4. Mengintensifkan dan memperluas cakupan fogging masal sebelum masa penularan (SMP) di semua desa endemis. 5. Melakukan abatisasi nasal setiap tiga bulan sekali di semua desa. 6. Mengintensifkan pelaksanaan fogging fokus segera setelah dilaporkan adanya kasus DBD.

---

Assessment of Dengue Hemorrhagic Fever's Endemicity at the Village Level in Indramayu District 1992-1996 and Development of Strategy and Plan of Action for Controlling Dengue Hemorrhagic Fever in Indramayu DistrictDengue Hemorrhagic Fever (DHF) is one of the public health problems in Indonesia. In 1995, there was 3140 DHF cases in West Java with the case fatality rate of 3.9%. During the last 5 years (1992-1996) there was an increased case in Indramayu District, as well as a wider endemic areas.

This study aimed to assess the endemic of DHF in Indramayu District, and identify its potential related factors. Based on the results, a strategy and plan of action for controlling DHF in Indramayu District will be developed.

It was found that the endemic areas spread out along the province road, and followed by its spread along the district road. This result indicated that the people's mobility had some association with the DHF's endemic. The X2 tests showed a significant association between the DHF's endemic and the population density. Through a qualitative assessment, it was also found that promotive and preventive measures (fogging, abatisation, vector control) were not applied adequately, so that their function as promotive and preventive measures were not met.

It was concluded that 1). during 1992-1996 the DHF's endemic in Indramayu District was worse; 2). the DHF's endemic associated with the people's mobility and population density; and 3). promotive and preventive measures for controlling DHF's vector were not applied adequately.

It was suggested to control DHF in Indramayu District through 3 main strategies, i.e. 1). to improve the community's knowledge and awareness on DHF; 2). to improve community participation in controlling DHF's vector, and 3). to use any community's institution in controlling DHF.

Several follow up activities were planned to be done:

1. To report the result of this assessment to the governmental head of Indramayu District (Bupati).

2. To make a detail and comprehensive plan of action for controlling DHF in Indramayu District.

3. To improve the community's knowledge and awareness on DHF by using any means of communication such as district's radio and regular monthly intersectoral coordination meeting.

4. To intensify and extensity mass fogging in all endemic areas.

5. To do a mass abatisation in all villages.

6. To intensify focal fogging soon after a DHF case is reported."