Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mekanisme hubungan keuangan pusat dan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tidak seluruhnya dapat dilaksanakan, selanjutnya untuk mengisi kekosongan peraturan, muncul kebijaksanaan dalam pemberian Subsidi kepada Daerah yang dikenal dengan nama Subsidi Daerah Otonom (SDO).Dalam perkembangannya keadaan tersebut mengakibatkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang terbentuk, di mana Subsidi Daerah Otonom termasuk di dalamnya, menjadi bersifat terpecah-pecah; tidak memiliki dasar hukum yang kuat; dan sangat fleksibel.Tujuan pemberian Subsidi Daerah Otonom sebenarnya adalah untuk memperkuat keuangan daerah sebagai pelaksanaan prmsip otonomi daerah. Namun pada saat ini alokasi Subsidi Daerah Otonom justru berakibat ada ketergantungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi Subsidi Daerah Otonom dan atas dasar keadaan tersebut diupayakan untuk mendesain sistem alokasi yang diharapkan.Berdasarkan teori perilaku organisasi, diketahui bahwa alokasi Subsidi Daerah Otonom merupakan bentuk dari kebijaksanaan sebagai hasil pengambilan keputusan organisasi. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor internal organisasi yang meliputi perilaku, struktur, dan proses organisasi, serta faktor eksternal organisasi yang meliputi politik dan ekonomi. (Gibson, Ivanicevich dan Donnelley, 1994).Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif dengan menitikberatkan cara penelitian pada studi sebab-akibat dan perbandingan, serta studi korelasi.Masing-masing variabel faktor internal dan eksternal organisasi memiliki pengaruh yang sangat kuat. Variabel faktor internal (struktur, dan proses) semuanya berpengaruh kuat, sedangkan variabel faktor eksternal organisasi berupa faktor ekonomi pengaruhnya lemah, namun ternyata faktor politik pengaruhnya justru kuat terhadap alokasi Subsidi Daerah Otonom. Pengaruh dari masing-masing variabel tersebut tidak selalu searah, sebagian bersifat memperburuk dan sebagian sangat kondusif terhadap alokasi Subsidi Daerah Otonom.Selanjutnya disarankan agar dilakukan reformulasi dan redesain terhadap sistem alokasi Subsidi Daerah Otonom dengan memperhatikan pelaksanaan otonomi serta upaya untuk memperkokoh keuangan daerah."

"Penelitian ini dilatarbelakangi situasi ekonomi terakhir, di mana biaya operasional meningkat, daya beli masyarakat menurun, tarif perawatan kelas III yang ditetapkan melalui Perda, menyebabkan kelas III di rumah sakit memerlukan subsidi, karena tarif yang ditentukan di bawah biaya satuan. Subsidi diharapkan didapat dari pelayanan pasien kelas II ke atas, yang dikenal sebagai subsidi silang. Dengan subsidi silang diharapkan rumah sakit dapat mencapai titik impas dalam pembiayaannya.Rumah Sakit Atma Jaya didirikan dengan tujuan melayani masyarakat kurang mampu dan menunjang pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya. Jiwa subsidi silang sesuai dengan misi rumah sakit, option for the poor.Tujuan penelitian adalah menganalisa subsidi silang di unit produksi Rumah Sakit Atma Jaya (yang terdiri dari unit rawat jalan, unit rawat inap kelas III, unit rawat inap gedung E untuk kelas II ke atas dan unit penunjang medik), termasuk mendapatkan gambaran biaya dan pendapatan masing - masing unit produksi. Penelitian bersifat deskriptif, berdasar data sekunder, yaitu laporan pertanggungjawaban direksi rumah sakit Atma Jaya, tahun 2000. Dalam perhitungan pembebanan biaya overhead, digunakan metode relative value.Berdasar hasil penelitian di Rumah Sakit Atma Jaya, Jakarta, dapat disimpulkan bahwa :1. Subsidi silang seperti yang dimaksud oleh Yayasan tidak terjadi seperti yang diharapkan, bahkan pasien gedung E yang merupakan pasien kelas menengah ke atas masih disubsidi oleh Yayasan.2. Subsidi silang terjadi walau tidak seperti yang dimaksud Yayasan, yaitu dari unit penunjang medik, ke unit perawatan pasien.3. Subsidi untuk pasien, makin besar jika pasien dirawat dikelas lebih tinggi4. Biaya satuan setiap kelas perawatan berada di atas tarif yang ditetapkan.5. Tingkat hunian tempat tidur masih rendah, terutama untuk kelas yang diharapkan dapat memberikan subsidi silang.Sebagai saran untuk kelanjutan operasional rumah sakit, perlu dicari penyebab rendahnya tingkat pengisian tempat tidurnya, terutama untuk kelas II ke atas.

---

A Crosswise Subsidy Analysis at the Revenue Center of Atma Jaya Hospital in JakartaWith recent economic situation as a background, where operational expenditures are increasing and purchasing power of the community is declining, this research is conducted to estimate total subsidy required by the hospital due to low tariff determined by the Regional Regulation. This subsidy is supported to generate from the second class of inpatient care and up, known as cross-subsidy. By crosswise subsidy, it is expected that the hospital can reach a break-even point in its expenditures.

The Atma Jaya Hospital is established with the aim to serve the needy community, and to facilitate educational program for Unika Atma Jaya's Faculty of Medicine. The principle of crosswise subsidy is in accordance with the hospital's mission, namely option for the poor.

The purpose of this research is to analyse the crosswise subsidy at the revenue center of Atma Jaya Hospital (consisting of out-patients unit, third-class hospitalization unit, the E building hospitalization unit for the second class and above, and the unit for medical support), as well as to get a picture of costs and revenues of each revenue unit.

This quantitative research is based on secondary data, the responsibility report of the board of the Atma Jaya Hospital, year 2000. In calculating the overhead costs the relative-value method is used.

Base on the research outcome at the Atma Jaya Hospital in Jakarta, it may be concluded that :

1. The crosswise subsidy as meant by the Foundation is not occuring as expected; the E building patients who are of the intermediate class and above, are still even subsidized by the Foundation.

2. Crosswise subsidy does occur. Eventhough not expected by the Foundation,namely from the medical support unit to the hospitalized patient unit.

3. Subsidy for the patients increases if they are hospitalized in a higher class.

4. The unit cost for each class of hospitalized exceed the established rates.

5. The level of bed occupancy is still low, mainly for classes which are expected to provide crosswise subsidy.

As a recommendation to the hospital, further research should be conducted to explore causes of low bed occupancy rate (BOR), especially of the second and above."

"The objective of this study is to analyze the impact of fuel price subsidy on economic performance in Indonesia. The analysis using econometric approach with simultaneous equations model and solved by 2SLS method. The results of this study shows that the abolishment of fuel price subsidy will create, increasing unemployment, appreciation of domestic exchange rate, increasing riil interest rate, decreasing general prices or deflation, and lowering economic growth."

"ABSTRAKPelayanan Rawat Inap di rumah sakit tersedia dalam berbagai kelas perawatan, sehingga tarif yang ditetapkan sesuai dengan kelas-kelas tersebut. Tarif kelas yang lebih tinggi diharapkan memberi subsidi pada kelas perawatan yang lebih rendah (subsidi silang). Di Rumah Sakit Santo Yusup perbedaan tarif pada kelas-kelas yang disebut diatas belum terlihat, dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi apakah subsidi silang dari kelas I ke kelas III terjadi di Unit Rawat Inap Theresia pada triwulan IV 1994 dan triwulan I tahun 1995. Metoda penelitian yang digunakan adalah metode evaluatif dengan menggunakan data sekunder atau data biaya dari Unit Rawat Inap Theresia Rumah Sakit Santo Yusup periode triwulan IV 1994 dan triwulan 1 1995. Hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi subsidi silang dari kelas I ke kelas III (antar kelas perawatan), tetapi subsidi diperoleh dari unit pelayanan lainnya ke rawat inap (farmasi dan laboratorium). Hal ini menunjukkan adanya subsidi silang antar jenis pelayanan. Hasil penelitian ini merupakan masukan untuk manajemen rumah sakit dalam memperbaiki dan meningkatkan utilisasi kelas 1 di Unit Rawat Inap Theresia, sehingga terjadi subsidi silang yang diharapkan.

---

Inpatient services in hospital is usually divided into various classes of room which consequently will have differences on its price. Price of the upper class which is usually higher, is expected to subsidize the lower one (cross subsidy). Yet, in Santo Yusup Hospital difference of the room price on those classes, do not reflect the above intention therefore, the objective in of this study is to identify whether a cross subsidy from first class to third class exists in the Theresia Ward in fourth quarter of 1994 and first quarter of 1995. The method of this study is evaluative method by using secondary data (cost information) taken from the Theresia Ward Santo Yusup Hospital during fourth quarter period in 1994 and first quarter period in 1995. The result shows do not yield any evidence that cross subsidy exist from first class to third class ( among inpatient units ). However it is obvious that subsidy for inpatient service flows from another service units such as Pharmacy and Laboratory (cross subsidy among various kinds of service units). This study can be an input to the management of Santo Yusuf Hospital improving the utility of first class of Theresia Ward so that cross subsidy can exist as expected. "

"The Implementation of Rice Subsidy PolicyThe economic crisis, which has debilitated Indonesia in 1997 that was followed by rice crisis has brought the impact of more descend of public purchasing power in fulfilling the basic food need. This problem threatened the food security of the people or caused the food insecurity.In relation with this Act Number 7/1996 about Food in article 1 clause 17, mentioned that food security is the condition of food fulfillment for household that is reflected by availability of food that is sufficient both in quantity and in quality, secure, spread evenly and affordably by the people.Next in the Rice Policy that was regulated in the President Instruction Number 9/2002, in article 5 is mandated that government had to guaranty the supply, implementation of the distribution of rice for the poor and food vulnerability. Based on that regulation then Bulog as food authority which has wide experience on supply and rice distribution, is given assignment to increase food security for all inhabitants in Republic of Indonesia region. For this purpose, the policy of subsidized rice which manifest by OPK/Raskin program was released, so rice as the basic need food can be reached by poor families.Although, there are some deviances in the implementation of OPK/Raskin (Special Market Operation/Rice for the Poor), especially in the targeting. There are also some cases of moral hazard in the implementation of the policy. But, it has been acknowledged that the implementation of the program supposed to be the most successful programs within any Social Safety Net Programs.From this success, this study revealed the true description of the OPK/Raskin that had been going on since 1998. The analysis of the content and the context of the policy was done to the implementation of the program. The content of the policy was the factor that influenced the outcomes of the policy when it was implemented. The context of the policy was also the factor that influenced certain social, political, and economic environment, so the implementation of the policy needed to consider the context of policy; that is the environment where the policy was to be implemented. Outcome was the final result of the policy expected to achieve. The analysis of the outcomes of the policy was done simply by comparing the output realized with the goals to be achieved from the policy.Based on the content of the policy, the rice subsidy policy was quite easy to implement But in the context of policy, the program did not yield impact that were expected in the objective of the program. The problem come from the authority of Bulog in the determining the allocation ceiling of rice nationally which was based on the data of four families from BKKBN (National Family Planning Board).Then, the study recommended that Bulog had to try optimally in exacerbating the targeted household, so the beneficiaries would be the true targeted individuals or groups that need the cheap rice. Moreover, the upgrading of purchasing power of the poor society would be more prioritized through some working and opportunity enhancement programs; so that in the long run, the charity-based subsidy would be less significant.Bibliography: 31 books (1983-2003); 34 newspapers/magazines/journals (1998-2004); 4 working papers/module (1988-200X); 5 research reports (1999-2004); 3 website articles ; 5 documentations (2001-2004) ; 2 guidelines (2003&2004); 2 regulations (1996&2002)"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaturan subsidi perikanan dalan ketentuanGATT-WTO dikaitkan dengan praktek subsidi perikanan di Indonesia. Penelitianini adalah peneiitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa perundingan pembentukan disiplin barutentang subsidi perikanan disebabkan oleh tidak dapat diterapkannya ketentuansubsidi dalam SCM Agreement yang semata-mata menggunakan pendekatantrade effect terhadap subsidi perikanan yang juga menggunakan pendekatanresources sustainability effect. Penelitian juga menunjukan bahwa di bidangperikanan Indonesia masih menerapkan subsidi perikanan yang termasuk kategoridilarang menurut ketentuan Chair's Draft. Namun demikian, karena Indonesiatermasuk negara berkembang hal tersebut dikecualikan sepanjang subsidiperikanan yang diterapkan tidak menimbulkan overcapacity dan overfishing,serta dilaksanakan bersamaan dengan pengelolaan perikanan yang efektif. Dalamperundingan subsidi perikanan ke depan, Indonesia periu terus memperjuangkanadanya pengaturan SDT yang lebih efektif, mengikat, dan berpihak padakepentingan negara berkembang.

---

AbstractThis thesis is deals with the fisheries subsidy arrangements in the GATT-WTOprovisions in relation to the fisheries subsidies practices in indonesia. Thisresearch uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome ofthis research shows that the establishment of new disciplines on fisheriessubsidies based on ineffectiveness of SCM Agreement that only use "trade effect"approach to be implemented on fisheries subsidies that are also use the"sustainable resource effects" approach. Research also shows that in the fisheriessector Indonesia provided fisheries subsidies that prohibited by the Chair?s Draft.Nevertheless, as a developing country such prohibition is not applied to Indonesia,provided the effective fisheries management measures in place and these subsidiesdo not creation of overcapacity and or overfishing. ln the future fisheriessubsidies negotiation, Indonesia should continue to light for the more effectiveprovision of SDT and sides with the interest of developing countries."

"ABSTRAKTesis ini menganalisa mengenai proses investigasi Amerika Serikat (AS) ataskasus Frozen Warmwater Shrimp Subsidies yang menyangkut Indonesia yangdinilai telah melakukan subsidi dan merugikan industri domestik AS. Konsistensiantara proses tindakan anti-subsidi (CVD) yang dilakukan otoritas investigasi ASdan ketentuan WTO khususnya Agreement on Subsidies and CountervailingMeasures (ASCM) akan dilihat dalam tesis ini. Penulisan tesis ini menggunakanmetode penelitian hukum normatif dengan hasil preskriptif. Hasil penelitianmenyarankan agar memastikan proses penyelidikan yang dilakukan AS terhadapIndonesia dan tindakan pemerintah Indonesia dalam membuktikan dirinya tidakbersalah sesuai dengan hukum WTO, sehingga penyimpangan terhadappemakaian tindakan anti-subsidi dapat dihindari demi kepentingan perdaganganinternasional bagi seluruh anggota WTO. Selain itu, WTO perlu memberikanperhatian lebih terhadap isu dominansi negara-negara maju dalam menerapkantindakan anti-subsidi terhadap negara-negara berkembang yang dapat dijadikanalasan untuk sikap proteksi atas industri domestik negara-negara maju tersebutatau kepentingan-kepentingan lainnya.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the process of investigation of the United States (US) onFrozen Warmwater Shrimp Subsidies case against Indonesia who had committedsubsidies and cause injury to the US domestic industry. The consistency betweenprocess of anti-subsidy measures (CVD) who conducted by US investigationauthorities and the provisions of WTO especially the Agreement on Subsidies andCountervailing Measures (ASCM) will be viewed in this thesis. This thesis usesthe method of normative legal research as to result in a prescriptive advice. Theresults of the study suggest that ensures the investigation process conducted byAS against Indonesia and the Indonesian Government measures to prove hisinnocence in accordance with the WTO law, so that deviations from the use ofanti-subsidy measures can be avoided in the interest of international trade for allWTO members. Moreover, the WTO needs to pay more attention to the issue ofdominance of developed countries in implementing anti-subsidy measures againstdeveloping countries that can be used as an excuse for protectionism on thedomestic industry of the developed countries or other interests."

"Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahn yang diteliti dalam Tesis ini mengenai pengaturan subsidi dalam ASCM, dan pengaturan tentang LPEI beserta tugas-tugasnya. Hasil penelitian digunakan sebagai masukan dalam pelaksaan tugas-tugas LPEI dan diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Berkenaan dengan fungsi LPEI untuk mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional, maka dilakukan pula penelitian tentang sejauh mana peran LPEI dalam mendukung peningkatan ekspor nasional. Berdasarkan Pasal 1 ASCM, subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (public body). Subsidi dibedakan menjadi 3 kategori yaitu subsidi yang dilarang (prohibitied subsidies), Subsidi yang dapat ditindak (actionable subsidies), Subsidi yang tidak dapat ditindak (non-actionable subsidies). Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari ketentuan Pasal 1 ASCM, sekilas LPEI dapat dikategorikan sebagai subsidi. Namun LPEI tidak serta merta dapat dikategorikan prohibited subsidies, perlu dilihat dulu bagaimana pelaksanaan dari tugas-tugasnya tersebut. Pelaksanaan tugas LPEI masih dalam koridor peraturan perdagangan internasional dan orientasi usahanya masih komersial, belum terlalu berbeda dengan Bank Ekspor Indonesia (BEI). Peran khusus LPEI sesuai Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2009 untuk melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah dalam rangka mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah, sampai saat ini belum dilaksanakan. Dengan demikian, sampai saat ini tugas LPEI belum dapat dikategorikan melanggar ASCM, dikarenakan belum termasuk prohibited subsidies. Disamping itu, Indonesia secara reguler juga menyampaikan notifikasi kebijaksanaan subsidinya untuk memenuhi unsur tranparansi yang idatur dalam peraturan perdagangan internasional.

---

Basic way writing this thesis using the method of normative legal research. The issue to be researched in this thesis about subsidy arrangement in the ASCM, and setting about LPEI along with his duties. The results are used as inputs in the implementation of tasks and expected LPEI violations do not occur in the execution of his duties. Regarding LPEI functions to support national export program through the National Export Financing and also conducted research on the exent to which LPEI role in supporting the national export increase. Under Article 1 ASCM, the subsidy is a gift (contribution) in the form of money or financial provided by the government or a public entity (public body). Subsidy divided into three categories: prohibitied subsidies (prohibitied subsidies), actionable subsidies (actionable subsidies), non-actionable subsidies (non-actionable subsidies). Based on the research, reviewed the provisions of Article 1 of the ASCM, a glimpse LPEI can be categorized as a subsidy. However LPEI not necessarily be categorized as prohibited subsidies, it should be seen first how the implementation of these tasks. Implementation tasks LPEI not result in losses so far in other countries. LPEI task implementation is still in the corridors of international trade rules are still the commercial and business orientation, not too different from Indonesian Export Bank (BEI). LPEI special role in accordance with Article 18 of Law No. 2 Year 2009 to carry out special assignments from the government in order to support the national export program for the cost of government, has not been implemented. Thus, untuil this task can not be catgorized violate LPEI ASCM, due to not including prohibited subsidies. In addition, Indonesia also submitted a notification regular subsidy poliies to meet the transparancy element of the rgulation of international trade."

"ABSTRAKSalah satu tuiuan utama pembentukan pemerintah negara adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu menurunnya daya beli rakyat yang diakibatkan resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia, mendorong pemerintah melakukan kebijakan pemberian subsidi pada komoditas bahan pangan strategis seperti beras, kedelai, gandum, dan gula agar komoditas tersebut tejangkau. Namun demikian pada pelaksanaannya pemerintah mengalami kesulitan untuk melaksanakannya disebabkan: masalah keterbatasan anggaran dan mekanisme pemberian subsidi tersebut ternyata tidak efektif karena kerapkali tidak tepat sasaran. Oieh karena itulah pada tanggal 2 September 1998 pemerintah mencabut subsidi bahan pokok (kecuali beras) tersebut di atas.Tujuan karya akhir ini adalah menjadi masukan, berupa anaiisa kuantitatif, dalam memutuskan dilepas atau tidaknya subsidi beras tersebut. Dalam karya akhir ini Penulis melakukan perbandingan biaya dan manfaat bila kebijakan subsidi beras dilanjutkan dan bila harga beras dilepaskan ke harga pasar internasional (diliberalisasi).Perbandingan tersebut dilakukan dengan cara menghirung biaya untuk memberikan subsidi beras dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memberikan bantuan kepada kelompok terntenfu untuk dapat membeli beras jika harga dilepaskan ke harga internasional dengan mempertimbangkan efek peningkatan produksi beras, efek multiplier konsumsi petani, keterkaitan dengan sektor-sektor lain yang terkait dengan padi dan tenaga kerja yang terserap.Berdasarkan kecederungan impor beras lima tahun terakhir (1992-1998) diproyeksikan besarnya subsidi beras akan terus meningkat secara signifikan, dan untuk tahun 1998 diperkirakan akan membutuhkan Rp. 6,12 Trilyun. Biaya subsidi tersebut dapat dihilangkan jika harga beras dilepaskari ke harga internasional (liberalisasi).Melepaskan harga beras ke harga internasional akan mengakibatkan meningkatnya harga beras di dalam negeri yang berarti akan makin memberatkan masyarakat yang sudah menurun daya belinya. Untuk itu kebijakan liberalisasi harga beras perlu disertal kebijakan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Diperkirakan dana yang diperlukan untuk memberikan bantuan tersebut sebesar sekitar Rp. 10 Trilyun, yang berarti lebih besar dari dana subsidi. Namun demikian dana tersebut akan memberikan efek multiplier karena peningkatan konsumsi produsen beras sebesar sekitar Rp. 8,7 Trilyim. Manfaat kebijakan liberalisasi Iainnya adalah disektor produksi yaitu adanya peningkatan produksi beras yang diperkirakan akan mencapai 7,68 juta ton atau senilai Rp. 22 Trilyun (dengan asumsi harga Rp. 2880 di tingkat petani). Peningkatan produksi tersebut akan:

1. Menggairahkan sektor-sektor input dan sektor-sektor output padi karena adanya tambahan kebutuhan input dan meningkatkan input bagi sektor-sektor yang membutuhkan padi sebagai input.
2. Tambahan tenaga kerja yang dapat diserap sektor padi diperkirakan mencapai 2.6 juta orang.
3. Menghemat devisa yang diperlukan untuk mengimpor beras, dan memberikan potensi untuk mengekspor beras.

Jadi untuk jangka pendek biaya yang diperlukan untuk melakukan subsidi beras lebih sedikit dan biaya yang diperlukan untuk memberikan bantuan untuk meningkatkan daya beli. Namun untuk jangka menen gah dan panjang manfaat liberalisasi harga karena adanya: penambahan produksi. efek multiplier konsumsi petani, insentif bagi sektor sektor yang terkait dengan padi, dan tenaga kerja yang diserap: akan jauh melebihi dana yang dibutuhkan untuk memberi bantuan terarah untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang tidak mampu.Kebijakan meliberalisasi harga beras harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung yaitu: kebijakan distribusi bantuan yang efektif dan efisien dengan memanfaat kan infrastruktur yang sudah ada di masyarakat, kebijakan untuk melindungi petani dan gejolak harga heras dunia dan gejolak kurs dengan cara membuat pasar komoditas berjangka beras, dan kebijakan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani marginal dan buruh tani dengan cara transmigrasi dan perubahan pembayaran kas menjadi pola bagi hasil dalam bentuk natura (beras)."