Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 242064 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Joesri Djamaloeddin
"ABSTRAK
Berbagai cara untuk mengetahui derajat keterpaparan uap benzene yang dapat mengganggu kesehatan manusia, salah satunya adalah dengan kadar fenol dalam urine sebagai indikator, terutama pada para pekerja yang sehari harinya kontak dengan bahan ini.
Penelitian dengan pendekatan cross sectional ini, bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana keterpaparan fenol dalam uap benzene. Hasil wawancara dan pemeriksaan kadar fenol dalam urine di laboratorium FKM Ul terhadap 57 responden yang bekerja di SUPPDN Pertamina Palembang, Balik Papan, Semarang dan Surabaya menunjukkan kadar urine rata-rata 9,333 mg/liter. Kisaran yang didapat terendah 1,354 mg/liter, tertinggi 61,351. Dari nilai ini diketahui bahwa 43 orang (75,4%) kadar fenolnya dibawah 10 mg/liter masih dalam batas normal, dan 14 orang (24,6 %) diatas l0 mg/liter dianggap sudah terkena pemaparan uap benzene.
HasiI analisis bivariat, dari 5 variabel yang dijadikan model, hanya 2 variabel yang bermakna yaitu lama kerja dengan kadar fenol dalam urine (p=0,000) dan penggunaan alat pelindung dengan kadar fenol dalam urine (p=0,000). Analisa multivariat dari ketiga variabel yang menjadi model tidak ada satupun menunjukkan hasil yang bcrmakna p hitung > p=0,05.
Studi ini membuktikan bahwa ada perbedaan lama kerja dan penggunaan alat pelindung faktor yang dapat mengurangi pemaparan para pekerja dari uap benzene.
Maka sebagai saran untuk mengantisipasi terhadap pemaparan uap benzene yang berbahaya ini perlu dilakukan usaha antara lain, memindahkan karyawan yang telah bekerja lebih dari 5 tahun ketempat lain, untuk memulihkan kesehatannya kembali. Penggunaan alat-alat pelindung dengan baik dan benar secara lengkap ketika sedang bekerja dan mengganti alat alat pelindung yang sudah tidak layak digunakan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala pada karyawan untuk mencegah terjadi kelainan dan penyakit akibat pemaparan benzene serta pemantauan kadar benzene dalam udara ditempat kerja minimal 3 bulan sekali.

ABSTRACT
There are various ways to detect benzene vapor exposure that jeopardize the human health. One is through indicator to ensure the content of phenol level in urine, especially among employees who have a direct daily contact to this chemical.
Research through cross sectional approach is targeting to detect how far their (employees) exposure of benzene vapor. Interview and checking phenol content In urine of 57 respondents working at the SUPPDN Pertamina Palembang, Balikpapan, Semarang and Surabaya at the laboratory of FKM UI shows that the average phenol content is 9.333 mg/liter. The lowest content is 1.354 mg/liter and the highest 61.351 mg/liter. It is detected that phenol content of 43 people (75.4%) is under 10 mg/liter and below the normal limit, and 14 others (24.6%) above 10 mg/liter and considered exposed to benzene vapor.
Bivariate analysis shows that there are only 2 from 4 model variables which are meaningful. I.e. working period and phenol content in urine (df 1 p=0.000) and the use of protecting tools with phenol content in urine (df 1 p=0.000). Multivariates analysis of the 3 variables shows no meaningful result of p count > p=0,05.
The study proves that the difference of working period and using the protecting instruments can reduce the exposure of employees toward benzene vapor.
To anticipate the exposure of hazardous benzene vapor, we suggest to do several acts such as: relocating employees who have been working for 5 years to another locations to get them recovered; utilizing protecting Instruments well when working and replacing the damaged or out of date ones; regular general check-up to prevent abnormality and sickness caused by benzene level: and monitoring of benzene content in working area per 3 months minimally.
"
Depok: Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Said Bakhri
"Skripsi ini membahas mengenai tanggungjawab Direktur sebagai organ Direksi dalam Perseroan Terbatas untuk dapat melaksanakan ketentuan yang terkait dengan Keselamatan Kerja. Keterkaitan peraturan perundang-undangan dalam penerapan ketentuan keselamatan kerja yang didasari oleh UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Maka pada penelitian ini tanggungjawab Direktur dapat dijadikan landasan pemikiran atas penerapan hukum untuk perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja dalam suatu perusahaan. Pada PT. X perlindugan Ketenagakerjaan dilakukan dengan membuat Perjanjian Kerja Bersama antara PT. X dengan Federasi Serikat Pekerja PT. X Bersatu (FSPPB). Tindaklanjut dalam penerapan SMK3 maka pada PT. X dibuat mekanisme sistem yang disesuaikan dengan bidang usaha dari suatu perusahaan yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Terpadu (SMKOT). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan metode analisis bersifat kualitatif, hasil dari penelitian diolah menggunakan metode penelitian deskriptif untuk dijabarkan. Hasil penelitian menemukan bahwa tanggungjawab dan tindakan Direktur dalam pelaksanaan peraturan keselamatan kerja dan dengan adanya keterkaitan perundang-undangan yang ada tidak berdampak langsung untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja, terlebih lagi untuk dapat memberikan Value (nilai) bagi perusahaan. Penelitian ini menyarankan bahwa pertanggungjawaban hukum Direktur sebagai pelaksana penerapan ketentuan keselamatan kerja dapat diatur dengan menambahkan pasal pada UUPT tentang Keselamatan Kerja dan/untuk UU Keselamatan Kerja diperlukan adanya perubahan karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang ada dimasa kini untuk itu diperlukan adanya sanksi tegas dan berat berupa pencabutan izin usaha, denda maupun kurungan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan keselamatan kerja.

This thesis discusses the responsibilities of the Chief Excutive as an organ of the Board of Executives of Limited Liability Companies in implementing the provisions related to Safety. Given the interconnected regulations regarding safety provisions based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (Company Law), Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety, Law No. 13 of 2003 on Manpower and Minister of Manpower Regulation No. Per.05/MEN/1996 of Occupational Safety and Health Management System (SMK3). In this research, the responsibility of the Chief Executive can be used as rationale for the application of laws protecting workplace safety for workers in a company. At Limited Liability Company X, Worker Safety is ensured by through the Labor Agreement between Limited Liability Company X with the Federation of Trade Unions Limited Liability Company X (FSPPB). The resulting application of Occupational Safety and Health Management System in Limited Liability Company X is the creation of systemic mechanisms that are tailored certain business sectors of a company, which called the Integrated Safety Management System Operation (SMKOT). The type of research used in this research is normative legal research or library based research method with qualitative analysis. The results of the study is laid down using descriptive research method. From the results of this research it is found that the responsibilities and actions of the Chief Executive in the implementation of safety regulations and with the interconnection of existing legislation neither directly impacts the improvement of workers' welfare, nor does it adds Value for the company. This study suggests that the legal liability provisions of the Chief Executive as the implementer of workplace safety can be accommodated by adding a chapter on Company Law on Occupational Safety and Safety at Work Act. Such addition is necessary for the law is no longer relevant to recent developments and the situation necessitates for the inclusion of severe and strict punishment as well as revocation of business licenses, fines or imprisonment for companies that violate workplace safety."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S150
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
J. Guwandi
Jakarta: Monella, [date of publication not identified]
344.04 GUW d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Ratna Sarashvati
Jakarta: Yayasan Kusuma Buana, 2008
344.04 DWI t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ratih Wulan Kusumahapsari
"
ABSTRAK
Ketuban Pecah Dini KPD merupakan salah satu komplikasi tersering yang ditemukan pada kasuskelahiran. KPD merupakan kejadian rupturnya membran sebelum proses melahirkan. KPD merupakankejadian multifaktorial. Hubungannya dengan aktivitas fisik ibu hamil pada satu bulan terakhirkehamilan masih belum diketahui. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahu hubunganluaran persalinan ketuban pecah dini dengan aktivitas ibu hamil pada satu bulan terakhir kehamilan.Penelitian potong lintang ini menggunakan perangkat SPSS 20 untuk menganalisis data. Untukpengambilan data, peneliti mewawancara sampel minimal yang dibutuhkan dengan menggunakaninstrumen kuisioner Kaiser Physical Activity Survey KPAS yang sudah diterjemahkan ke dalambahasa Indonesia serta sudah divalidasi pada penelitian sebelumnya yang memakai instrumen yangsama. Hasil dianalisis dengan uji bivariat Chi-Square dan mendapatkan nilai p, interval kepercayaan95 IK 95 , dan Prevalence Ratio PR . Selain aktivitas fisik dilakukan juga analisis hubunganantara ketuban pecah dini dengan faktor lain. Hasil analisis bivariat hubungan ketuban pecah dini danintensitas aktivitas fisik selama bulan terakhir didapatkan tidak bermakna p>0,005 dengan IK 95 0,328 ndash; 2,765 dan RP 0,952. Tidak didapatkan hubungan yang signifikan antara luaran persalinanketuban pecah dini dengan intensitas aktivitas fisik ibu hami pada satu bulan terakhir kehamilan.Kata kunci: Aktivitas Fisik Ibu Hamil; Kaiser Physical Activity Survey; Ketuban Pecah Dini.

ABSTRAK
Premature Rupture of Membrane is one of the most common complication found during delivery of babies and itoccurs prior to delivery. It is multifactorial, however there is still lack of data regarding the relationship betweenthe physical activity of a mother during the last month of gestation and premature rupture of membrane, thus thisresearch is conducted to find about the relationship between those two variables. This is a cross sectionalresearch with primary data by conducting an interview based on the minimum sample and patients were asked tofill out the Kaiser Phsysical Activity Survey KPAS questionaire that has been translated into Indonesian andhas been validated by previous research. The results were analyzed with the help of SPSS 20 by performingbivariat Chi Square test and to find out the p value, confidence interval 95 CI 95 , and prevalence ratio PR . Furthermore, other factors contributing to the preterm premature rupture of membrane were also analyzed.The analysis of bivariat showed there is no significant association between preterm premature rupture ofmembrane and maternal 39 s physical activities during the last one month of gestation as p 0,005 with confidenceinterval 95 0,328 2,765 and ratio prevalence 0,952. There is no significant relationship between prematurerupture of membrane and maternal 39 s physical activities during the last one month of gestation.Keywords Maternal 39 s Physical Activities Kaiser Physical Activity Survey Preterm premature rupture ofmembrane"
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dina Mardiyanti
"Pekerja anak merupakan permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Mereka merupakan komunitas anak yang cukup besar dengan berbagai masalah kompleks yang belum dapat diatasi hingga kini. Masa kanak-kanak seharusnya diisi dengan belajar dan bermain agar proses tumbuh kembang berlangsung optimal. Namun pada sebagian anak, mereka terpaksa harus bekerja dan dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat membahayakan kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Cukup banyak bahaya yang harus mereka hadapi. Berkurangnya partisipasi mereka dalam pendidikan karena harus bekerja, risiko mengalami kecelakaan lalu lintas, polusi udara, jam kerja panjang, paparan terhadap perilaku sosial yang tidak baik, secara fisik, maupun emosional; merupakan potensi dampak negatif. Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh bekerja terhadap kesehatan anak. Data yang dipakai adalah data IFLS tahun 2014. Ada dua model yang dikembangkan dalam penelitian ini, model pertama dengan sampel anak bekerja dan dan tidak bekerja, didapat hasil yang mempengaruhi kesehatan anak adalah variabel  jam kerja dan pendapatan. Model kedua dengan sampel anak yang bekerja, didapat hasil yang mempengaruhi kesehatan anak yang bekerja adalah variabel umur, pendidikan ibu, tempat tinggal dan pendapatan.

Child labor is a problem that has not been resolved. They are a fairly large community of children with a variety of complex problems that have not been overcome until now. Childhood should be filled with learning and playing so that the growth can be optimal. But in some children, they are forced to work and are faced with various risks that can endanger their health. There are quite a lot of dangers they have to face. Reduced participation in education because they have to work, the risk of accidents, air pollution, long working hours, exposure and social behavior, physically or emotionally; is a potential negative impact. This study aims to examine the effect of work on children's health. The data used is 2014 IFLS data. There are two models developed in this study, the first model with samples of working and not working children, the results that affect children's health are variable working hours and income. The second model with a sample of working children, the results that affect the health of working children are age, maternal education, place of residence and income."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hamidah Siadari
"Pada Tahun 2019 di Indonesia telah terjadi 28.238 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari 28.238 kasus, kasus kecelakaan bus pada triwulan I sekitar 539 kasus, dan triwulan II sebanyak 495 kasus. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta Tahun 2018 tercatat sekitar 196 kecelakaan bus, dan beberapa diantaranya adalah bus Transjakarta. Kecelakaan disini berkaitan dengan kecelakaan kerja terhadap pengemudi bus Transjakarta selaku buruh perusahaan transportasi. Dari beberapa faktor penyebab kecelakaan, salah satu faktor paling banyak terjadi adalah akibat perilaku manusia (human error) pada saat berkendara. Perilaku tersebut antara lain kelelahan, mengantuk, dan kurang fokus. Kelelahan memiliki kaitan dengan panjangnya jam kerja pengemudi yang melebihi waktu kerja normal. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang diteliti adalah ketentuan jam kerja dan kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan transportasi, dampak kelebihan jam kerja terhadap kesehatan dan keselamatan kerja pengemudi, serta pelaksanaan jam kerja riil bus Transjakarta. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan Teori Perlindungan Buruh (arbeidsbescherming), khususnya perlindungan pekerja dari panjangnya jam kerja yang diberlakukan. Kemudian menerangkan adanya keterkaitan antara kelelahan dengan panjangnya jam kerja pengemudi. Berdasarkan hasil penelitian maka diberikan simpulan, pertama, ketentuan jam kerja dan K3 pada perusahaan transportasi secara umum adalah ketentuan Kemenakertrans No. 233 Tahun 2003 serta ketentuan Permenhub RI No. 85 Tahun 2018. Kedua, sekitar 20% dari seluruh kecelakaan bus penyebabnya adalah kelelahan. Kelelahan menyebabkan penurunan kapasitas organ tubuh karena penggunaan tenaga secara terus- menerus. Kelelahan membuat fokus pengemudi menurun dan mengantuk. Hal tersebut menjadi faktor pendorong perilaku manusia (human error) terhadap kecelakaan kerja yang dialami pengemudi bus Transjakarta. Ketiga, perusahaan Transjakarta memberlakukan sistem kerja shift pada waktu kerjanya. Namun pemberlakuan waktu kerja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam peraturan perusahaan. Jam kerja yang diberlakukan melebih 8 jam per hari dan tidak memberikan upah kerja lembur terhadap pengemudi. Permberlakukan waktu kerja disini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun saran yang dapat diberikan, bahwa terhadap pengemudi segera dilakukan pergantian shift sesaat setelah jam kerja berakhir, dapat dilakukan di halte-halte besar di masing-masing daerah di Jakarta. Pemerintah daerah DKI juga perlu melakukan pengawasan secara berkala dalam mengatasi masalah pemberlakuan jam kerja berlebih tersebut.

In 2019 in Indonesia there have been 28.238 traffic accidents. Of the 28.238 cases, there were 539 cases of bus accidents in the first quarter, and 495 cases in the second quarter. Data from BPS DKI Jakarta in 2018, there were around 196 bus accidents, and some of them were Transjakarta buses. The accidents here relate to work accidents against Transjakarta bus drivers as transportation company workers. Of the several factors that cause accidents, one of the most common factors is the result of human behavior (human error) while driving. These behaviors include fatigue, drowsiness, and lack of focus. Fatigue is related to the length of the driver's working hours that exceeds normal working hours. Based on the background, the formulation of the problems studied were the provisions of working hours and occupational health and safety at transportation companies, the impact of excess working hours on driver's work health and safety, as well as the implementation of the real working hours of Transjakarta buses. The research was conducted using a descriptive analytical research method using Labor Protection Theory (arbeidsbescherming), especially the protection of workers from the long working hours that are enforced. Then explain the link between fatigue and long hours of the driver's work. Based on the research results, it is concluded that, first, the provisions of working hours and K3 in transportation companies in general are the provisions of the Ministry of Manpower and Transmigration No. 233 of 2003 and the provisions of Permenhub No. 85 of 2018. Second, about 20% of all bus accidents are caused by fatigue. Fatigue causes a decrease in the capacity of the organs due to the continuous use of energy. Fatigue makes the driver's focus decrease and they become sleepy. This is a driving factor in human behavior (human error) on work accidents experienced by Transjakarta bus driver. Third, the Transjakarta company implements a shift work system during their working hours. However, the application of the working time is not in accordance with the agreed terms in the company regulations. The working hours that are imposed exceed 8 hours per day and do not provide overtime wages for the driver. The permit applies to working hours here which is contrary to the prevailing laws and regulations. As for the suggestions that can be given, to drivers change shifts immediately after working hours end, and can be implemened at large bus stops in each area in Jakarta. The DKI regional government also needs to carry out regular supervision in dealing with the problem of overtime working."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widuri Andarini
"Tugas akhir ini berisi tentang rancangan proses seleksi dan pelatihan pada tenaga kerja wanita yang akan bekerja di sektor informal atau sektor rumah tangga pada jenis pekerjaan Penata Laksana Rumah Tangga/Pembantu Rumah Tangga, Pengasuh bayi, Pengasuh balita, Pengurus Orang tua/jompo di Arab Saudi yang ditempatkan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Rancangan yang dibuat itu didasarkan pada analisis terhadap kondisi tenaga kerja wanita dan kondisi pekerjaan di Arab Saudi. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa seleksi terhadap calon tenaga kerja wanita perlu dilakukan bertahap, dimulai dengan seleksi administrasi dan kesehatan serta wawancara terfokus untuk mengetahui kuat/tidaknya motivasi, kemampuan penyesuaian diri, sikap asertif dan kesadaran akan resiko yang mungkin dihadapi. Pelatihan bagi calon tenaga kerja wanita meliputi teori dan praktek ketrampilan mengurus rumah,memasak,mencuci disamping kemampuan komunikasi dalam bahasa Arab dan pemantapan sikap mental, pengetahuan norma/adat istiadat masyarakat Arab Saudi. Dengan disusunnya rancangan seleksi dan pelatihan bagi tenaga kerja wanita ke Arab Saudi ini diharapkan diperoleh tenaga kerja wanita yang memiliki kesiapan mental, ketrampilan, mampu berkomunikasi, sesuai dengan kondisi pekerjaan dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna, sehingga akan berdampak positif pada menurunnya akses negatif penempatan tenaga kerja wanita di Arab Saudi."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2003
T38802
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendri Alizar
"Meskipun usia serikat pekerja di Indonesia sudah hampir 100 tahun namun sampai saat mi masih lemah clan beluni menjadi kekuatan yang handal dalam memperjuangkan aspirasi clan kesejahteraan pekerja Diratifikasinya Konvensi ILO No 87 Tahun 1948 pada tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar clan menimbulkan paradigma baru dalam hubungan industrial di tanah air Hal mm ditandai dengan berdirinya 37 federasm serikat pekerja 56 serikat pekerja BUMN clan ratusan serikat pekerja perusahaan swasta nasional (data sampam akhir tahun 2000) Namun secara substantif sampam saat mi belum memberikan perubahan berarti terhadap kehidupan buruh.
Penelitian mm dilakukan dengan memakai data sekunder dan primer Data sekunder clan BPS clan Depnaker dengan metode analisa kuantitatif menggunakan teknik statistik sederhana Data primer mengambml kasus di JABOTABEK dengan 60 responden yang bersifat trmpartit yaitu pekerja/serikat pekerja pengusaha clan pemermntah dengan memakai analisa kualitatif Sampel yang dipilih untuk pekerja/buruh clan pengusaha adalsh perusahaan yang sudah ada serikat pekerja/buruhnya ada KKB dan bersifat padat karya sedangkan untuk pejabat yaitu yang terkait dengan ketenagakerjaan Sebagam data pendukung dilakukan pula diskusi kelonipok secara mendalam dengan 80 pekerja/buruh clan berbagai perusahaan di empat lokasi di JABOTABEK.
Dan analisis yang dilakukan baik yang didasarkan atas tulisan atau lmteratur maupun temuan di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya gerakan serikat pekerja di Indonesia secara umum di pengaruhi antara lain kondisi ketenagakerjaan yang tidak seimbang yaitu besarnya jumlah angkatan kerja tmnggmnya angka pengangguran tingkat SMTA kebawah clan kondisi ekonomi makro yang menurun Faktor lain perjuangan serikat pekerja cenderung bersifat partial kurang terkoordinasi clan komprehensif serta Iebih banyak melakukan aktivitas politik clan pada kegiatan pokoknya Sebab latnnya serikat pekerja di satukan dalam wadah tunggal.
Temuan di lapangan menunjukkan meskipun pada beberapa perusahaan dampak positif serikat pekerja plural telah dirasakan pekerja namun masalah yang dihadapi pekerja juga masih banyak Dampak positif serikat pekerja plural antara lain meningkatnya keinginan para pekerja/buruh untuk mendirikan serikat pekerja mendorong serikat pekerja yang ada lebih aktif melakukan kegiatan serta mendorong kenaikan upah clan kesejahteraan pekerja/buruh pelaksanaan KKB clan produktivitas serta mendorong tumbuhnya demokrasi industrial dan fungsi lembaga bipartit Masalah yang dihadapi ialah tekananhintimidasi kepada pekerja/buruh agar tidak mendirikan serikat pekerja tekanan agar tidak melakukan aksi-aksi massal sistem kerja kontrak clan sub kontrak yang banyak dilakukan perusahaan menjadikan UMR sebagai upah standar clan pembayaran upah di bawah UMR serta disiplin clan eksploitasi tenaga buruh secara berlebihan."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2001
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maki Mizuno
"Penelitian ini menyoroti masalah ketenagakerjaan pada sektor industri di perkotaan. Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang industrialisasi dikatakan belum berpengaruh positif terhadap situasi kesempatan kerja di pedesaan dan belum berhasil mengatasi masalah ke sempatan kerja di perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini telah diper hatikan peranan sektor informal maupun industri kecil sebagai katup pengaman dalam penciptaan kesempatan kerja maupun dan segi perkembang an ekonomi secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini justru untuk mem pelajari masalah ketenagakerjaan pada usaha kecil pada sektor informal di bidang industri kecil.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep "pattern variabels" yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Pada khusus nya pola "universalism" dan "particularism" serta pola "specifity" dan "diffuseness" yang digunakan. Pola "universalism" dan "particulatism" menyangkut jenis tenaga kerja, dengan kata lain pola "universalism" berciri tidak adanya ikatan daerah, atau ikatan daerah sebagai standar penerimaan tenaga kerja, dan pola "particularism" berciri adanya ikatan darah atau ikatan daerah. Sedangkan pola "specifity" dan "diffuseness" menyangkut hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja di perusahaan nya, dengan kata lain pola "specifity" berciri adanya keterbatasan hu bungan pengusaha dan pekerja di luar kewajiban pekerjaan, dan pola "diffuseness" berdiri tidak adanya keterbatasan semacam itu.
Di sini perhatian disoroti pada perusahaan di bidang usaha tempe dan usaha tahu, karena kedua usaha tersebut ada di mana-mana di pulau Jawa dan termasuk dalam usaha kecil. Sementara itu metodologi yang digunakan adalah i) pengumpnlan data kuantitatif, dengan disusun daftar populasi, dipilih sampel dengan Simple Random Sampling Techni que, dilakukan wawancara sistematis, dan dianalisis berdasarkan sta tistik non-parametrik, dan ii) pengumpulan data kualitatif melalui pengumpulan data sekunder, pengamatan, dan wawancara non-sistematis.
Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah skala unit usaha berhubungan dengan jenis tenaga kerja, tetapi tidak berhubungan dengan hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja. Pada usaha tahu, unit usaha berskala besar cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala kecil cenderung berpola "particularism". Sebaliknya pada usaha tempe unit usaha berskala kecil cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala besar cenderung berpola "particularism". Per bedaan ini mungkin disebabkan kecilnya perbedaan skala unit usaha pada usaha tempe dan adanya sistem setoran yang dapat mengerjakan pekerja tanpa membayar upah pada usaba tempe. Sedangkan huhungan sosial antara pengusaha dan pekerja ternyata berhuhungan dengan tingkat pendidikan pengusaha. Pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi cenderung membantu pekerja dan melakukan banyak kegiatan yang tidak menyangkut pekerjaan. Sehiugga mungkin pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi menyadari hak dan kewajiban pekerja dan memperhatikan keadaan pekerja.
Selain itu terdapat beberapa penemuan yang menarik, yaitu: i) terdapat pengelompokan menurut daerah asal, dan pengusaha yang ber asal dari luar Jakarta cenderung menganggap kehidupan di Jakarta hanya sementara dan ingin kembali lagi ke desa. ii) pengusaha tempe maupun pengusaha tahu pada umumnya mendapat keterampilan melalui pengalaman kerja di Jakarta. Kebanyakan mereka mempunyai pengalaman kerja sebagai pekerja selama beberapa tahun di Jakarta sambil belajar keterampilan, dan akhirnya mandiri dan memiliki usaha sendiri. iii) pekerja pada usaha tempe dan pada usaha tahu secara keseluruhan 45 % pekerja keluarga, 13 % pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha, dan 42 % pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah dengan pengusaha. Pada umumnya proporsi pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha lebih tinggi pada usaha tempe, dan proporsi pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah lebih tinggi pada usaha tahu. iv) keadaan ekonomi cukup berbeda antara usaha tempe dan usaha tahu karena ciri-ciri hasil produk yang dimilikinya. Diferensiasi skala unit usaba dan segi tenaga kerja, jumlah produksi, jumlah keuntungan, dan modal lebih besar pacto usaha tahu. v) sebagian besar pengusaha tempe maupun pengusaha tahu mempunyai rasa puas yang positif terhadap usahanya, meskipun tidak menginginkan anak-anak mereka melanjutkan usaha bapaknya dan mengharapkan anak-anak mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik dan lebih terhormat, seperti ABRI, pegawai negeri dan guru."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>