Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan perekonomian mengakibatkan tumbuhnya industri manufaktur yang harus dilaksanakan pekerjaannya oleh pelaksana usaha jasa konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dapat di dalam negeri, dapat juga di luar negeri. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di dua wilayah yurisdiksi pemajakan atau lebih dapat mengakibatkan timbulnya tambahan beban pajak penghasilan. Karena pentingnya perpajakan internasional dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi lintas batas negara, maka hendak dikaji aspek perpajakan internasional dalam upaya minimalisasi beban pajak penghasilan jasa konstruksi.Dari penelitian yang dilakukan, terdapat tiga masalah pokok yaitu (1) apa saja faktor-faktor penting dalam masalah perpajakan yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi di luar negeri, (2) hal-hal yang relevan dengan jasa konstruksi yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lokasi kegiatan/proyek, (3) bentuk usaha apakah/ lokasi proyek yang sebaiknya dipilih dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Singapura atau Malaysia dalam rangka tax manajemen.Untuk menjawab masalah pokok tersebut, dilakukan penelitian melalui kajian pustaka terhadap berbagai literatur yang berhubungan dengan perpajakan internasional dan manajemen perpajakan untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi, juga dilakukan penelaahan atas transaksi perpajakan yang terkait di PT TJE.Dari penelitian, analisis dan pembahasan dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa (1) keberadaan permanent establishment adalah hal yang sangat sulit dihindari karena umumnya proyek konstruksi berlangsung lebih dari time test, kalau memang pasar dari proyek berkesinambungan, beroperasi dengan anak perusahaan lebih efisien beban pajaknya daripada cabang perusahaan. (2) Pengaturan time test dalam Persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lokasi kegiatan/proyek selalu diatur dengan waktu yang berbeda-beda, sehingga masalah time test merupakan hal yang terpenting dalam P3B. (3) bentuk usaha yang sebaiknya dipilih dalam pelaksanaan konstruksi di Singapura adalah melalui pendirian anak perusahaan sehingga bisa di kelola kapan sebaiknya dividen dibagi ke induk di Indonesia yang akan mengakibatkan beban pajak induk menjadi efisien.Berdasarkan kajian yang dilakukan, diberikan rekomendasi (1) analisis yang lebih mendalam perlu dilakukan terhadap aturan pajak negara lokasi kegiatan/ proyek agar dapat ditentukan tax management, (2) untuk pelaksanaan proyek konstruksi di Malaysia, sebaiknya dipilili lokasi proyek konstruksi yang terdapat di Labuan karena proyek konstruksi tersebut tidak dikenakan pajak_ (3) agar dilakukan pengatuan dalam waktu dan jumlah dalam pembayaran dividen dari anak perusahaan di Singapura kepada induknya di Indonesia sehingga dapat dicapai penghasilan kena pajak yang minimum, yaitu dilakukan pada saat PT T]E dapat menerapkan tarif yang efisien dalam penghitungan pajak penghasilan badan yang terutang.

---

The economic development creates the manufacture industry that need the construction company to built them. It can be in domestic area and also in foreign country. The construction activity in two or more tax jurisdiction can cause additional income tax expense. That's why the international taxation in construction activity across the country makes the efforts to minimize the income tax expense is important to be analyzed.

From the analysis that have been made, there are three principal problems: (1) what is the important factors in taxation that should be consider in construction oversea project (2) The things that relevant to construction project that includes in Tax treaty agreement between Indonesia with country on which project will be done. (3) The form of entity and location of the project that should be chosen in order to do Taxation management in construction project in Singapore and Malaysia.

To answer all that principal problems above, we've done some study by exploring some literature about international taxation, taxation management for construction project and also taxation transaction in PT TJE.

The conclusion of the study are (1) the permanent establishment is difficult to ignore, because generally the construction project duration more than time test. If the client is for continuous project, to make the company taxation more efficient, operating with subsidiaries is more efficient than with branches. (2) The arrangement about time test on the tax treaties between Indonesia with other country is always in a different time so that the time test is the important thing in tax treaty. (3) The form of entity for construction that should be chosen in Singapore is subsidiaries. In this case, we can manage the time to share the dividend to the head office in Indonesia, that makes the taxation is more efficient.

The recommendation based on the study is (1) In depth analysis should be done to the regulation and taxation on project location to decide the Tax Management, (2) In order to do the construction project in Malaysia, it's better to do the project with location in Labuan, because there's no tax burden for doing project in Labuan, (3) Make the arrangement about time and amount of dividend from subsidiary in Singapore to Head Office in Indonesia to make the minimum taxable income for PT. TJE, so PT T.IE can applied efficient corporate tax rate."

"ABSTRAKPraktik pengelakan pajak telah membuat negara kekurangan penerimaan yang cukup besar. Dimana penerimaan negara yang rendah dapat mengakibatkan penurunan target pembangunan dalam APBN karena penerimaan negara berupa pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelakan pajak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara ditinjau dari peraturan di bidang perpajakan dan peraturan mengenai keuangan negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelakan pajak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

---

ABSTRACTPractice of Tax Evasion have made a significant loss of state income. This issue could affect Indonesia?s Development target in State Budget, because taxation is the biggest income in the State Budget. This thesis aims to determine whether tax evasion can be categorized as an act that resulted in losses to the state in terms of the regulations in the field of taxation and regulation on state finances in Indonesia. The method used is a normative juridical research using secondary data, such as regulations and literatures. Based on the result of this study concluded that tax evasion can be categorized as an act that resulted in losses to the state."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "

"ABSTRAKBagi pembayar pajak, khususnya perusahaan subsidiari, insentif pemerintah guna mengundang investasi baru telah mendapatkan umpan balik yang tecermin melalui efisiensi pajak berupa pemanfaatan celah dalam peraturan pajak penghasilan. Perencanaan pajak adalah salah satu contoh penggunaan celah peraturan. Pada sisi lain bagi Otoritas Fiskal, melakukan praktik penghindaran pajak sebagai bentuk perencanaan pajak akan membawa efek negatif bagi Pemerintah dan, untuk itulah, Pemerintah melakukan koreksi fiskal sebagai remedialnya. Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi regulasi dan perundangan-undangan anti-penghindaran pajak yang dimiliki Indonesia serta mengidentifikasi ada atau tidak adanya beberapa celah peraturan yang mungkin saja membawa dampak negatif bagi Otoritas Fiskal. Dari studi lapangan menggunakan wawancara mendalam dan observasi terlibat ditemukan bukti bahwa praktik penghindaran pajak yang sangat umum dilakukan melalui skema transfer pricing dan thin capitalization. Kedua skema tersebut telah digunakan sedemikian rupa guna memberikan manfaat optimal dari celah dalam peraturan pajak. Dan, kami mengidentifikasi adanya peraturan anti-penghindaran pajak yang dijalankan pemerintah dalam ha/ proses regulasi yang baik masih jauh dari sempurna, faktanya pengaturan dan peraturan yang berlaku masih ketinggalan dalam antispasi upaya penghindaran pajak oleh pembayar pajak. Untuk itu, Pemerintah tidak dapat memperoleh penghasilan pajak optimal dari para pembayar pajak. Lebih jauh, kebijakan anti-penghindaran pajak Indonesia masih tertinggal di belakang isu-isu mutakhir praktik penghindaran pajak yang semakin kompleks dan sulit untuk dideteksi

---

ABSTRACTFor tax payers, especially subsidiary company, government incentices to attract new investment have already been captured with reflected in tax efficiency throughout the use of loopholes in corporate income tax law. Tax planning is one of the legal example of using loopholes. On the contraty for fiscal authorities, doing tax avoidance as a mean of tax planning could potentially harmful for the government and, therefore, the government follows by using remedies of fiscal correction. This study aims to understand and to evaluate anti-tax avoindance law and regulations in Indonesia and identify whether or not there are several tax loopholes may provided resulting in negative benefits for the fiscal aouthority. From the field research finding by using indepth interview and participatory observation, it is evident that the most common practice of tax avoidance are the use of transfer pricing and thin capitalization schemes. Those two schemes were usually exploited to give optimum benefits of loopholes in tax laws. Thus, we acknowledge that anti­tax avoidance regulations administered by the government in the context of good regulation process is still imperfect, to the fact that those regulations and law were still left behind some loopholes that potentially used to perform tax avoidance by the tax payer, therefore government would not get optimal revenue tax payers. Moreover, Indonesian anti-tax avoidance policy also lagged behind newest practical issues which are more complex and difficult to detect. "

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ dilihat dari ketentuan perpajakan di Indonesia; menjelaskan kebijakan yang akan diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi praktik transfer pricing di Indonesia baik dari sisi administratif maupun pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai praktik transfer pricing yang dilakukan PT XYZ yaitu dengan cara cara menjual produksi batubara dengan harga rendah ke luar negeri, dimana pembeli di luar negeri yang umumnya terafiliasi dengan perusahaan di Indonesia akan menjual kembali barang tambang itu dengan harga lebih tinggi (harga pasar) ke pembeli lainnya. Transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ memiliki indikasi adanya hubungan istimewa antar perusahaan dalam satu grup perusahaan dan transaksi tersebut tidak menunjukkan kewajaran akan kelaziman usaha; Transfer Pricing sebaiknya lebih ditempuh dengan kebijakan administratif daripada pemidanaan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan pajak bukan pada aspek pidana melainkan untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara. Dengan penerapan kebijakan pidana justru akan menyebabkan kriminalisasi transfer pricing yang kurang jelas dasar hukum pajaknya.

---

This thesis discusses the implementation of transfer pricing conducted by PT XYZ from the tax regulation side in Indonesia; explain the policies to be taken by the Directorate General of Taxation to address the transfer pricing practices in Indonesia, both in terms of administrative and criminal. This study uses qualitative methods to the descriptive approach. The results of this study concluded that the transfer pricing practices that do XYZ that is by selling lowpriced coal production overseas, where overseas buyers are generally affiliated with the company in Indonesia will be mine to resell the goods at a higher price (the price market) to another buyer. Transfer pricing of transactions conducted by XYZ Ltd. has indications of a special relationship between companies within a group of companies and the transaction will not show the reasonableness of the prevalence of business; Transfer Pricing policies should be further pursued by administrative rather than criminal prosecution. This is based on the consideration that the purpose of taxes is not the criminal aspect but rather to optimize revenues. With the application of penal policy would likely lead to the criminalization of transfer pricing is less clear legal basis for the tax."

"Latar belakang penulisan tesis ini adalah adanya upaya Wajib Pajak untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih besar. Pengenaan pajak dan perlakuan pajak atas pembayaran imbalan jasa manajemen dan pembagian dividen merupakan hal yang menjadi bahan pertimbangan Wajib Pajak dalam melakukan pembagian dividen.Tujuan penulisan tesis ini untuk mengupayakan agar pembayaran imbalan jasa manajemen kepada pemegang saham yang sebenarnya fiktif dapat dikategorikan sebagai pembagian dividen, membahas perlakuan PPh terhadap imbalan jasa manajemen dan pembagian dividen, perbedaan antara imbalan jasa manajemen dan jasa konsultasi di bidang manajemen serta menguraikan permasalahan yang timbul sekaligus mencari jalan keluarnya.Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu PT'X, Direktorat Peraturan Perpajakan, Direktorat Pajak Penghasilan dan petugas lapangan.Pembagian laba perseroan berasal dari laba veto perusahaan tahun yang bersangkutan ditambah dengan laba ditahan (retained earnings) selama tahun-tahun yang lalu. Pembagian labs perseroan dapat berupa dividen tunai (cash dividend), dividen saham (stock dividend), pemecahan saham (stock split dividend) dan pembelian kembali saham (stock repurchase dividend). Keputusan untuk membagikan dividen perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan dan perlakuan biaya. Jasa manajemen merupakan pembayaran atas jasa manajemen yang diberikan oleh suatu perusahaan dengan syarat ada peningkatan fungsi manajemen dan day to day management. Pembayaran jasa manajemen dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Jasa konsultasi di bidang manajemen atau consultancy services merupakan jasa pemberian nasihat oleh seorang profesional yang mempunyai kualifikasi khusus yang memungkinkan untuk memberikan konsultasi di bidang manajemen. Perencanaan pajak merupakan salah satu bagian dari fungsi-fungsi tax management dan merupakan usaha untuk mengefisienkan pembayaran pajak. Perencanaan pajak meliputi penghindaran pajak (tax avoidance), penyelundupan pajak (tax evasion) dan penghematan pajak (tax saving).Pembayaran imbalan jasa manajemen oleh PT X kepada PT Y secara hakekatnya merupakan pembagian dividen secara terselubung karena PT X tidak memenuhi syarat day to day management dan tidak ada pegawai PT Y yang ditempatkan di PT X. Hal ini dapat terjadi karena antara pihak yang memberikan jasa manajemen dan pihak yang seakan-akan menerima jasa manajemen terdapat hubungan kepemilikan. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X termasuk dalam kategori penggelapan atau penyelundupan pajak (tax evasion), karena PT X sengaja . merekayasa pembagian labs sebagai pembayaran jasa manajemen untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih besar. Selama ini, fiskus belum pernah melakukan tindakan tegas, terhadap Wajib Pajak yang terbukti melakukan tax evasion. Sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2).Dari hasil pembahasan dipero!eh kesimpulan bahwa tidak ada pembayaran imbalan jasa manajemen yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y karena PT Y tidak melakukan pemberian jasa manajemen kepada PT X dan PT Y tidak memenuhi syarat day to day management. Menurut hakekatnya pembayaran dari PT X kepada PT Y merupakan pembagian dividen terselubung. Akibatnya terhadap PT X perlu dilakukan koreksi fiskal dari pembayaran jasa manajemen menjadi pembagian dividen sehingga akan menambah potensi penerimaan negara, yaitu PPh Pasal 23 atas dividen dan PPh Badan. Perilaku PT X yang membagikan dividen dengan menyebutnya sebagai pembayaran imbalan jasa manajemen termasuk penggelapan atau penyelundupan pajak.Wajib Pajak sengaja merekayasa pembagian laba menjadi pembayaran jasa manajemen. Untuk menghindari adanya interprestasi yang berbeda antara fiskus dan Wajib Pajak perlu dilakukan penyempurnaan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak berkenaan dengan pengertian jasa manajemen dengan menambahkan syarat kehadiran atau day to day management. Apabila terhadap PT X belum dilakukan pemeriksaan; maka disarankan untuk dilakukan pemeriksaan guna melakukan koreksi fiskal dari "pembayaran imbalan jasa manajemen" menjadi pembagian dividen dan untuk menentukan besarnya PPh Pasal 23 atas dividen yang seharusnya. Bila PT X telah dilakukan pemeriksaan maka disarankan untuk dilakukan pemeriksaan ulang karena terdapat novum yang belum diungkapkan dan menagih kembali PPh Pasal 23 atas dividen dan PPh Badan yang seharusnya. Untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pemindahbukuan akibat koreksi fiskal disarankan adanya penegasan kembali tentang administrasi pemindahbukuan akibat koreksi fiskal hasil pemeriksaan. Di samping itu fiskus perlu melakukan koreksi fiskal terhadap pembayaran imbalan jasa manajemen menjadi pembagian dividen sehingga yang tadinya deductable management fees menjadi non deductable dividends. Selanjutnya terhadap PT X sebaiknya dilakukan penyidikan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana fiskal yang telah dilakukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU KUP."

"ABSTRAKBerdasarkan analisis data perdagangan antara Indonesia dan Singapura pada tingkat klasifikasi enam digit, kami menemukan bukti penggelapan pajak impor: ekspor dari Singapura ke Indonesia kurang dilaporkan pada Bea dan Cukai Indonesia, dan penghindaran pajak meningkat seiring dengan naiknya tarif. Yang menarik, penghindaran tampaknya lebih berkaitan dengan pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada hampir semua barang impor. Makalah ini juga menguji apakah diskriminasi tarif di bawah perjanjian perdagangan bebas dapat menghasilkan lebih banyak barang dari negara lain yang diimpor melalui Singapura dan kemudian diekspor ke Indonesia, dan karenanya berpotensi melanggar aturan asal ROO . Yang terakhir, kehadiran hambatan non-tarif yang dirancang untuk melindungi industri nasional juga dapat memotivasi penyelundupan.

---

ABSTRACTBased on the analysis of trade data between Indonesia and Singapore at the six digit level of classification, we find evidence of import tax evasion exports from Singapore to Indonesia are under reported in Indonesian customs, and the evasion increases with the tariff. Interestingly, evasion seems having more to do with value added tax imposed on almost all imported goods. This paper also examines whether tariff discrimination under free trade agreements can result in more goods from other countries being imported via Singapore and then re exported to Indonesia, and hence potentially violating the rules of origin ROO . Finally, the presence of non tariff barriers designed to protect national industries may also motivate smuggling. "

"Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang.Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang."