Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini berusaha untuk menggambarkan bagimana peran pers Indonesia dalam pembangunan melalui penampilan informasi pembangunannya; sebagaimana diharapkan oleh pemerintah di negara-negara Dunia Ketiga, agar media massa dapat menjalankan fungsi sebagai: penyampai informasi, memberikan pendidikan sekaligus hiburan serta melakukan kontrol sosial demi kepentingan masyarakat. Khususnya, pers sebagai suatu institusi sosial tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat, karena pers berada dan berperan ditengah-tengah masyarakat. Pers dan masyarakat merupakan lembaga yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Sebagai lembaga masyarakat, pers dipengaruhi dan dapat mempengaruhi lembaga-lembaga masyarakat lainnya_ Demikian pula hubungannya dengan pemerintah, pers tidak dapat melepaskan diri dari lingkup kekuasaan pemerintah yang bersangkutan. Itu sebabnya, mengapa sistim kemasyarakatan dan sistim politik sangat menentukan corak serta sepak terjang maupun tingkah laku pers. Dalam studi ini, peneliti memilih dua Surat kabar masingmasing mewakili harian pemerintah dan harian independen, yaitu harian Suara Karya dan harian Suara Pembaruan. Sampel penerbitan berjumlah 30 penerbitan per media yang mewakili periode penerbitan bulan September, Oktober dan Nopember 1990. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode analisis isi, dimana dari penampilan informasi kedua harian, Suara Karya dan Suara Pembaruan, ingin dilihat sampai sejauh mana kedua harian tersebut berperan sebagai pers pembangunan. Berita pembangunan yang disajikan dibagi dalam lima kategori; yaitu bidang pendidikan, pertanian, ekonomi, industri dan kesehatan. Dianalisis pula kategori berita pembangunan menurut bentuk penulisannya, dengan melihat frekuensi dan muatan isi (volume) berita pembangunan yang disajikan melalui halaman muka surat kabar dan halaman lainnya. Studi ini ingin juga melihat sampai sejauh mana harian pemerintah maupun harian independen berani menampilkan tajuk rencana yang bersifat kritik (tidak mendukung) terhadap usaha pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah maupun tajuk rencana yang bersifat mendukung. Dari data yang berhasil dikumpulkan, terlihat bahwa baik harian pemerintah maupun harian independen memuat sama besar berita pembangunan, berdasarkan frekuensi maupun volume (sentimeter kolom). Kedua media juga ternyata memberikan perhatian yang besar terhadap sektor ekonomi baik yang dimuat melalui halaman muka maupun halaman lainnya. Jika dilihat dari bentuk penulisan beritanya, berita langsung (straight news) dan karangan khas (feature) menempati posisi pertama dan kedua. Dilihat dari isi berita pembangunan yang ditampilkan melalui tajuk rencanya, justru surat kabar independen lebih banyak mendukung kebijakan pembangunan pemerintah dibandingkan dengan harian pemerintah. Sehingga dengan perkataan lain, ternyata pers pemerintah dan pers independen menurut studi ini, dalam menjalankan perannya sebagai pers pembangunan boleh dikatakan tidak lagi terikat oleh orientasi ideologis yang melatar belakangi masing-masing surat kabar tersebut. Khusus untuk harian Suara Karya, peneliti melihat baik dari hasil studi maupun dari pengamatan sehari-hari, telah terjadi perubahan peran yang relatif cukup besar didalam melakukan kontrol sosial di era tahun 1990-an ini. Sedangkan untuk harian Suara Pembaruan, fungsi kontrol sosialnya tetap berjalan konsisten sesuai dengan misi yang diembannya."

"Studi "gatekeeping" dalam pemberitaan surat kabar tentang peristiwa konflik SARA di Indonesia, dengan pendekatan analisis isi, relatif belum banyak dilakukan di Indonesia. Studi ini diilhami suatu kegelisahan, mengapa ketika terjadi peristiwaTimor Timur, pemberitaan harian Republika dan surat kabar nasional lainnya sangat intensif, sementara harian Kompas cenderung tidak tertarik memberitakannya? Sebaliknya ketika terjadi peristiwa Situbondo, Kompas sangat intensif memberitakannya. Inilah pertanyaan awal studi deskriftif ini. Itu pula sebabnya, studi ini secara khusus menelaah pengaruh obyektivitas intra-media surat kabar pada para "gatekeeper", dalam hubungannya dengan proses gatekeeping dua peristiwa SARA yakni peristiwa Timor Timur yang terjadi bulan September 1995 dan peristiwa Situbondo yang terjadi bulan Oktober 1996 yang lalu. Secara umum studi ini membandingkan secara kuantitatif penonjolan tampilan informasi dan isu-isu tentang kedua peristiwa tersebut dan sekaligus ingin mengetahui kecenderungan sikap obyektivitas dan keberpihakan "gatekeeper". Data dikumpulkan dengan teknik analisis isi dan wawancara mendalam dengan beberapa orang yang berperan sebagai "gatekeeper". Ada tiga surat kabar yang dijadikan sampel yakni Harian Kompas, Suara Pembaruan dan Republika. Unit analisisnya adalah wacana (discourse) dan pilihan kata (frase) sedangkan teknik analisis data adalah analisis kutilitif (kuantitatif dan kualitatif). Temuan dan analisis data menunjukkan bahwa meskipun harian Kompas dan Suara Pembaruan telah berubah dari "ideological Press" menjadi "industrial Press" tetapi cenderung belum netral dari anasir "Katolik" dan "Protestan". Bahkan cenderung tidak empati terhadap kepentingan ummat Islam, paling tidak dalam pemberitaan mengenai peristiwa Timor Timur dan Situbondo. Sementara, harian Republika melalui tampilan pemberitaan mengenai kedua peristiwa tersebut semakin meneguhkan keberpihakan dan empatinya pada ummat Islam. Jadi, ada kecenderungan gatekeeper ketiga surat kabar cenderung tidak obyeklif dan menonjolkan keberpihakannva kepada misi agama. Kecenderungan dapat ditekaah secara empiris, melalui analisis tampilan dan posisi informasi, tampilan berita utama, analisis pilihan kata, analisis kepala berita, analisis isi repostase, opini/kolom, tajuk serta analisis sumber berita, penulis, dan jurnalis pada hasil liputan dan pemberitaan mengenai peristiwa Timor Timur dan Situbondo yang dilakukan dengan sistematis dalam studi ini."

"Pers yang fungsi utamanya sebagai sarana penberitaan, mempunyai konsekuensi isi yang disajikan agar senantiasa menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Tapi dalam prakteknya, pers berada pada posisi yang sulit ketika dihadapkan kuatnya hegemoni negara melalui elit-elitnya, yang merambah ke berbagai aspek sosial politik, termasuk sebagai pembuat berita (news maker), dan sumber berita yang acapkali menentukan definisi realitas. Jadinya, kemandirian pers mengungkap berita menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah pers dalam menjalankan fungsinya mengungkap dan mendefinisikan realitas itu bertumpu pada kemampuan dan visinya sendiri, ataukah sudah tunduk kapada kekuatan elit negara yang hegemonik tadi? Melalui penelitian dengan metode analisis isi pada peraberitaan di Harian Kompas dan Republika, pernasalahan di atas dicoba dijawab. Kemandirian pers yang diteliti itu khususnya menyangkut kemandirian dalam mengungkap isu-isu kemasyarakatan yang pada akhir-akhir ini memang kebetulan banyak menenuhi agenda pemberitaan.Persoalan konflik tanah, perburuhan, pencemaran lingkungan, korupsi dan kolusi, demokratisasi, SARA, dan isu-isu kemasyarakatan lain yang sejenis, menjadi fokus penelitian. Hasilnya, kemandirian pers dalam mengungkap berita sifatnya fluktuatif. Terkadang pers dapat menampilkan beritanya dengan kemadirian yang tinggi, terutama pada isu yang tidak sensitif, dan jenis tertentu yang memang menyangkut kepentingan yang mendasar, seperti persoalan tanah, perburuhan dan pencemaran lingkungan. Tapi pada kesempatan lain, pers terpaksa kompromi dengan kekuatan politis yang ada di luar diri mereka. Pada isu-isu yang sensitif menurut "kacamata" elit penguasa, definisi realitasnya lebih banyak ditentukan oleh sumber informasi yang berasal dari elit negara. Jadinya, kemandirian pers dalam mengungkap berita, bukan sekadar persoalan ketersediaan atau keterbatasan sumber daya dan perangkat peralatan yang dimiliki. Tapi persoalan kemandirian pemberitaan akhirnya lebih berkait dengan persoalan iklim politik. Yaitu siapa yang mempunyai posisi yang dominan dalam sistem politik tersebut."

"Tingkat kematian ibu di Indonesia cukup tinggi. yaitu 390/100.000 kelahiran hidup. Aborsi berkontribusi 12% terhadap kematian tersebut. Dewasa ini kasus aborsi cenderung naik dan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sering kali menjadi perhatian media massa.Penelitian ini berfokus pada bagaimana surat kabar memotret realitas sosial masalah aborsi, khususnya aborsi provokatus kriminalis. Hal lain yang juga penting diamati adalah fungsi media di dalam memberitakan fenomena aborsi tersebut.Sampel penelitian ini adalah seluruh artikel aborsi yang dimuat oleh Kompas, Suara Pembaruan, dan Republika selama Juli 1996-Juni 2001. Ketiga surat kabar ini mempunyai latar belakang sosial yang berbeda yang diharapkan dapat memperkaya temuan penelitian.Terdapat 140 artikel aborsi yang dipublikasikan oleh ketiga surat kabar yang diteliti. Dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif dan kualitatif ditemukan: Ketiga surat kabar mempunyai perhatian yang cukup terhadap masalah aborsi yang terlihat dari jumlah artikel dan pemberitaan yang dilakukan. Kompas memuat 57 (40.7%) dari 140 artikel, 54 artikel oleh Republika, dan 29 artikel lainnya oleh Suara Pembaruan. Fungsi surveilen, fungsi korelasi, dan fungsi sosialisasi juga telah dijalankan oleh ketiga surat kabar sehubungan dengan masalah aborsi, meskipun fungsi surveilen lebih dominan dari dua fungsi lainnya.Media tidak begitu memperhatikan batasan yang jelas mengenai jenis aborsi yang dibahas. Provider aborsi merupakan pelaku yang lebih banyak disorot dibandingkan dcngan klien aborsi. Karakteristik klien yang cenderung dimunculkan adalah mereka yang menikah ataupun yang tidak menikah dengan latar belakang pendidikan yang cukup bervariasi mulai dari SMTP hingga perguruan tinggi. Provider yang disorot sebagian besar adalah dokter dan bidan tidak terkecuali perawat. Hanya Kompas yang memuat aborsi juga dilakukan oleh dukun. Teknik aborsi yang dilakukan dapat dibedakan menjadi teknik medis (injeksi, obat-obatan atau tindakan medik tertentu) dan teknik tradisional (minum jamu/ramuan atau pemijatan).Alasan pelaku melakukan aborsi yang terungkap dari artikel yang dimuat adalah masalah sosial ekonomi dan psikologis, kegagalan kontrasepsi, kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) baik disebabkan oleh inses atau perkosaan.Peningkatan kasus aborsi dewasa ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kegagalan KB, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang minim, dan lemahnya hukum yang berlaku serta dekadensi moral dan juga perubahan pola hidup yang lebih permisif.Untuk menekan kasus aborsi maka para pelaku harus dikenakan sanksi. Diantara sanksi yang diungkap oleh ketiga media adalah sanksi hukum (Undang-Undang Kesehatan dan KUHP), sanksi sosial, agama, dan profesi berupa pencabutan izin praktek. Media juga mengemukakan pembenahan hukum, pendidikan agama dan kesehatan reproduksi, serta pengungkapan jaringan aborsi sebagai solusi pemecahan masalah sosial yang kompleks tersebut.Didalam memberitakan masalah aborsi Kompas dan Suara Pembaruan cenderung mengakomodasi semua pendapat yang kontroversial mengenai aborsi. Namun Republika memperlihatkan sikap yang tegas mengenai aborsi kecuali atas alasan medis.Dengan demikian, surat kabar dapat dijadikan sebagai media komunikasi untuk mendapatkan informasi, memberi interpretasi dan menyosialisasikan nilai dan norma yang ada sehingga masalah aborsi yang pelik menjadi perhatian semua pihak dan menemukan solusinya.

---

Content Analysis of Abortion Articles on Kompas, Suara Pembaruan, and Republika Published on July 1996-June 2001The maternal death in Indonesia is 3901100,000 life births. Abortion contributes 12% to that maternal death. Nowadays, abortion tends to rise and is one of the public health problems which have long been subject of interest by mass media. This research focus on how newspapers portray the social reality of abortion especially the provocateur criminalizes abortion. Another important thing, the research would like to discover what functions performed by newspaper in dealing with illegal abortion phenomenon.The samples of this research are all abortion articles published by Kompas, Suara Pembaruan, and Republika on July 1996-June 2001. These three leading newspaper have their own social background which is expected to enrich the finding of this research.There are totally 140 articles published by Kompas, Suara Pembaruan, and Republika. By using quantitative and qualitative content analysis method we found: All newspaper interest on abortion issue which show on frequencies of published articles. Kompas published 57 (40.7%) articles, 54 articles by Republika, and 29 other articles by Suara Pembaruan. They also performed their function as surveillance, correlation, and socialization related to abortion issue, even though, surveillance function is dominant than others.Little attention gave to definitive concept of abortion. Provider is the most abortion actor. The characteristic of client are married and unmarried women with various education such junior high school until the students of university. The providers are doctors, midwives, nurses and traditional attendances. The abortion technique which published is medical technique (injection, medicine, curettage) and traditional technique (herbs and massage).The reasons to conduct abortion are social economic and psychological problem, failed on family planning, unwanted pregnancy which caused by rape or incest. The increasing of abortion are caused by various factors here in failed on family planning, lack of knowledge on reproductive health and law enforcement, morale, and changing of life style to be permissive. Legal punishment such health agreement number 23 on 1992 or KUHP in order to control illegal abortion incidence. There are others punishment such social, religious, and professional sanction (cancellation of license). The tree newspapers see need of low enforcement, religious and reproductive education, and the investigation of illegal abortion network as solution to such complex social problem.In informing abortion issues Kompas and Suara Pembaruan tend to accommodate all controversial opinion. But, Republika saw the un agreement on abortion except medical reason.Hence, newspaper can be media communication for getting information interpretation, and socialization value and norm so abortion issue to be interest by all public and find its solution."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pers dengan Lembaga Legislatif. Bagaimana pers sebagai salah media komunikasi massa dalam era reformasi ini melakukan fungsi kontrol atas DPR-RI Bagaimana tanggapan DPR-RI terhadap pers, dan bagaimana pengelolaan manajemen Humas Sekretarait Jenderal DPR RI sebagai mediator antara pers dan DPR-RI.Kerangka pemikiran dari penilitian ini adalah bahwa pers sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki fungsi informasi, hiburan, pendidikan dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial pers ini sangat terkait dengan pelaksanaan kelembagaan pemerintahan termasuk DPR-RI. Pers dan DPR adalah merupakan sub sistem dari sistem politik, sehingga Dinamika hubungan kedua institusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berlangsung. Reformasi telah mengubah wajah demokrasi Indonesia termasuk Pers dan DPR. Pers lebih bebas dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya sementara itu hubungan antar lembaga tinggi negara lebih ditengarai adanya parliament heavy. Adanya penguatan fungsi dua lembaga tersebut menyebabkan kedua hubungan menjadi menarik untuk diamati.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Wawawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari anggota DPR-RI, kelompok pers dan kelompok masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pers di era reformasi diwarnai dengan semangat kebebasan yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tuntutan perkembangan demokrasi. Pers Indonesia saat ini sedang mencari jati diri. Hal ini menyebabkan pers tidak mudah untuk diatur oleh siapapun, termasuk dewan. Saat ini belum jelas bentuk pers Indonesia.Selain itu, Pers Indonesia yang baru saja bebas dari tekanan pemerintah dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya merasa bahwa saat ini tidak ada suatu institusi yang dapat mengontrol pers. sehingga pers Indonesia saat ini merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Pers di era reformasi ini lebih suka menyerang siapa saja, hanya mengambil segi-segi negatif dari Dewan, dan tidak menempatkan isu tidak secara prosposional. Namun fungsi kontrol pers terhadap DPR-.RI dirasakan belum effektif. Hal ini disebabkan karena DPR di dalam era reformasi ini juga memiliki kekuasaan yang luar biasa.Ristriksi politik yang mempengaruhi kehidupan pers, di era reformasi ini relatif sudah tidak dirasakan oleh pers. Namun Penyelesaian sengketa masyarakat dengan pers melalui lembaga peradilan yang mengacu pada KUHP, dirasakan sangat merugikan pers. Sementara ristriksi ekonomi yang berupa pertimbangan bisnis perusahaan pers mempengaruhi kebijakan redaksi.Peran Bagian Pemberitaan dan Penerbitan (Humas) DPR RI dirasakan belum mampu membantu meningkatkan citra positif DPR-RI. Hal ini disebabkan karena kurang terbangunnya hubungan yang baik antara wartawan yang ada di DPR dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan. Selain itu masih rendahnya kreatifitas Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dalam membangun citra, lambannya kinerja staf karena mental pegawai masih diwarnai sebagai seorang birokrat, jumlah personil yang terbatas, kurang jelasnya otoritas kewenangan, serta anggaran yang belum memadai.x + 108 halaman + LampiranDaftar Pustaka : 30 buku (Tahun 1971 s.d. 2003) + 2 Artikel."

"ABSTRAKDalam era reformasi, pers sebagai medium berupaya menyampaikan informasi seakurat mungkin, agar masyarakat dapat memahami berbagai persoalan di lingkungannya. LKBN Antara, sebagai kantor berita nasional yang secara struktural administralif berada di bawah Sekretariat Negara, dan secara kordinatif berada di bawah Departemen Penerangan, namun secara operasional harus berdiri sendiri, mempunyai tugas dan fungsi sebagai agenda setter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran kredibiitas berita Antara sebagai agenda setter, dengan cara membandingkannya dengan dua harian terkemuka yakni Kompas dan Republika dalam mengangkat isu kontroversial kasus PT Freeport Indonesia (15 Oktober - 6 Noverrnber 1998). Sebagai landasan teori untuk melihat permasalahan ini dipilih konsep-konsep yang relevan yakni agenda setting, agenda building dan intermedia agenda setting, gatekeeping, serta kredibilitas berita . Perspektif yang digunakan adalah struktural fungsional yang melihat pers, masyarakat dan pemerintah sebagai suatu sistem yang saling berkait dan isi media sebagai bentuk pelayanan pers kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan suatu harmonisasi. Analisis data yang dipakai adalah deskriplif kualitatif dengan unit analisis kredibilitas berita yang dilihat dari substansi berita, fairness penyajian, pemilihan sumber berita dan kontinuitas berita sebagai dimensi kredibiitas berita. Hasil penelitian menggambarkan bahwa empat dimensi kredibilitas berita Antara ketika mengangkat isu kontroversial kasus PT Freeport Indonesia, dibandingkan dengan dimensi yang sama dengan dua surat kabar terkemuka yakni Kompas dan Republika , maka tampak kredibilitas berita Antara masih Iemah, karena arah pemberitaan tidak konsisten dengan agenda media. Selain itu, struktural internal di redaksi serta siruktural di luar organisasi juga ikut berperan dalam proses keredaksian di LKBN Antara. Agenda media yang tidak jelas akan mengakibatkan ketidakkonsistenan suatu arah pemberitaan sehingga banyak berita yang tenggelam begitu saja. Dengan demikian, dimensi kredibilitas berita tidak hanya akurat, seimbang, dan berkedalaman saja, tapi juga harus konsisten dengan agenda media sehingga citra media pun akan menjadi kuat untuk merekat perhatian khalayak. Pada tahapan inilah, agenda media yang satu akan menjadi agenda media lainnya juga (agenda setter). Arah pemberitaan yang konsisten ini merupakan prasyarat kantor berita sebagai agenda setter. Dalam peliputan kasus yang sama, di mana Kompas dan Republika sebagai koran terkemuka dijadikan sebagai pembanding untuk melihat kredibilitas berita Antara, ternyata juga mengutip Antara. Ini menunjukkan berita-berita Antara sebenarnya memiliki kredibilitas sebagai agenda setter."

"

Belum hilang dari ingatan kita semua, bahwa akhir akhir ini masalah hubungan pers dan pemerintah di banyak negara berkembang masih tetap menjadi topik pembicaraan, termasuk di Negara kita sendiri. Hubungan ini secara substantif sesungguhnya membicarakan hak esensi wartawan, yaitu kebebasan yang mereka miliki, atau tepatnya kebebasan pers. Kebebasan pers menjadi demikian penting karena sejauh pers itu bebas, sejauh itu pula tercermin kebebasan masyarakat (Reedy,1964). Kebutuhan akan pers bebas, menurut pendapatnya, berawal dari keyakinan bahwa tak seorangpun merasa perlu bahwa ia mengetahui kebenaran, dan karena itu kita harus mempunyai suatu masyarakat di mana segala gagasan dapat dikemukakan.

Isu kebebasan pers, dimanapun asalnya akan selalu menank perhatian, tidak saja bagi insan pers sendiri akan tetapi juga, dan bahkan bagi para pengamat perkembangan kehidupan politik di setiap bangsa. Kebebasan pers secara substantif tidak saja dijadikan indikator atau cermin tingkat kebebasan yang dinikmati masyarakat yang bersangkutan, ia juga akan merupakan cermin tingkat kematangan dan kedewasaan politik yang telah mereka perjuangkan.

Indikator tingkat kematangan dan kedewasaan politik ini oleh sementara kalangan, khususnya oleh mereka yang digolongkan dalam kelompok-kelompok yang memegang peranan penting di dalam masyarakat di manapun, seperti para wartawan, cendekiawan, para profesional maupun para politisi sendiri menganggap sangat penting di dalam menjamin bergulirnya roda suatu pemerintahan yang demokratis.

"

"ABSTRAKUndang - undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pers yang mengalami 2 kali perubahan secara tegas menjamin kebebasan pers dan hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif. Kehyataan menunjukkan masih adanya berbagai pembatasan, pembredelan, bahkan ancaman jiwa bagi para wartawan Indonesia. Reaksi terhadap pembredelan majelah Tempo, Detik den Editor belum sama sekali habis, ketika teriadi peristiwa tragis yang mengejutken, yakni penganiayaan yang mengakibatkan gugurnya F. M. Syafruddin, wartawan Bernas Yogyakarta. Studi ini berupaya mengamati pers daerah di Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kritik terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul, Yogyakarta. Hasil pengamatan antara lain menunjukkan adanya perbedaan antara Kedaulatan Rakyat dan Bernas dalam melaksanakan fungsi kontrol / kritik tersebut. Kedaulatan Rakyat mempunyai kecenderungan berhati - hati, sedang Bernas lebih berani. Bernas nampaknya berprinsip, bahwa segala bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan harus dikritik, siapapun pelakunya. Berbagai kalangan, khususnya kalangan pers hsmpir meyakini, bahwa pengsniayaan terhadap almarhum F. M. Syafruddin berkaitan dengan berita - berita tulisan almarhum yang dimuat pada harian Bernas Yogyakarta. Implikasi teoritis penetitian Ini ialah bahwa pemahaman terhadap peranan pers di negara - negara berkembang, terutama pers daerah, tidak dapat dicapai secara penuh tanpa memperhatikan konstelasi poiitik sosial budaya yang melatarbelakanginya. Kritik hanya membawa manfaat, manakala kedua belah pihak (pengkritik maupun yang dikritik) bersikap obyektif, dan patuh terhadap norma serta peraturan yang berlaku. Implikasi praktisnya adalah perlunya perombakan Undang - undang tentang ketentuan - ketentuan pokok pers, penyempumaan kode etik jurnalistik. Selanjutnya diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dan para pejabat akan arti pentingnya peranan pers pada setiap tahap perjuangan bangsa. "