Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu aspek yang menjadi pokok pengkajian dalam karya ilmiah ini adalah partisipasi politik pedagang kaki lima dalam mengikuti kegiatan pemi1ihan umum, kegiatan organisasi dan mengatakan hubungan dengan para pejabat pemerintahan wilayah kota administratif Kupang. Sedangkan faktor-faktor yang diduga turut mempengaruhi para pedagang kaki lima da1am memgikuti kegiatan-kegiatan tersebut adalah status sosial ekonomi yang tercermin pada tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat kekayaan. Untuk membuktikan apakah terdapat hubungan di antara tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat kekayaan dengan tingkat partisipasi politik pedagang kaki lima terhadap kegiatan-kegiatan politik tersebut, penulis dapat melakukan penelitian terhadap 120 responden, sebagai sampel dengan teknik anaIisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa umumnya tingkat partisipasi politik para pedagang kaki lima di wilayah kota administratif Kupang dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum, kegiatan organisasi dan berhubungan dengan para pejabat pemerintahan adalah tinggi atau menyatakan mengikuti kegiatan politik jika dibandingkan dengan responden yang tingkat partisipasinya rendah atau tidak mengikuti kegiatan politik. Di pihak lain dapat diketahui bahwa tingginya tingkat partisipasi politik pedagang kaki lima dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat status sosial ekonomi para pedagang kaki lima yang tercermin pada tingkat pendidikan; tingkat pendapatan, dan tingkat kekayaan, juga menunjukkan bahwa telah terdapat kesadaran politik. Namun, apabila ditelusuri lebih mendalam terlihat bahwa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik tersebut, para pedagang kaki lima masih nenemui tekanan﷓tekanan yang datang dari pihak lain seperti pihak aparat pemerintah dan sebagainya, Dalam kaitan dengan hasil penelitian di atas dapatlah dikatakan bahwa hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini diterima dan semakin meneguhkan teori yang dikemukakan oleh Huntington bahwa dalam semua tahap pembangunan, tingkat pembangunan sosio-ekonomi dan pemerataan sosio-ekonomi yang lebih tinggi menga kibatkan tingkat partisipasi politik yang tinggi. Oleh karena itu diketahui bahwa status sosial ekonomi mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi politik yang berarti bahwa jika terjadi perubahan dalam status sosial ekonomi akan mengakibatkan juga perluasan pola partisipasi politik, penganeka ragaman partisipasi politik dan partisipasi politik yang dimobilisir berubah menjadi partisipasi politik yang otonom. "

"Sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 lalu, wacana dan praktik demokrasi dan demokratisasi dalam konteks kehidupan sosial politik di Indonesia nampaknya menjadi paradigma mainstream. Realitas inl pada akhirnya mendorong munculnya gagasan otonomi daerah dan good governance dalam ranah tata pemerintahan. Baik otonomi daerah--sebagai bentuk faktual dari konsep desentraliasi--maupun wacana good governance, keduanya memiliki penekanan (aksentuasi) yang cukup kuat terhadap konsep partisipasi masyarakat atau publik (public participation) Dalam logika kedua wacana tersebut, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat terbangunnya sistem pemerintahan yang demokratis dan keseimbangan relasi tiga pilar (state, market dan society). Partisipasi masyarakat tidak saja dimaknai dalam bentuk keterlibatan semu dalam proses pembangunan yang bersifat mobilisasi, namun keterlibatan daiam proses kebijakan publik secara integral, balk daiam perencanaan, implementasi maupun evaluasi kebijakan.Hampir dipastikan, semua pemerintah daerah secara normatif telah mengakomodasi semangat yang terkandung dalam konsep otonomi daerah dan good governance. Namun seringkali, praktik partisipasi di lapangan oieh pemerintah daerah lebih bersifat artifisial--seremonial dan cenderung mengarah pada mobilisasi dukungan. Sementara kalangan LSM berupaya untuk mendorong munculnya partisipasi publik melalui dua pendekatan, edukasi publik serta membentuk perda partisipatif dan transparansi. Pertanyaannya kemudian, jika semua kalangan telah sepakat untuk mendorong munculnya partisipasi publik, maka alternatif kebijakan apakah yang dapat dijadikan instrumen daiam mencapai tujuan tersebut.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauhmana peran aktor-aktor kebijakan dalam mendorong munculnya partisipasi publik di Kota Bandung. Kendala apakah yang terdapat daiam domain setiap aktor daiam mewujudkan partisipasi tersebut serta alternatif kebijakan apakah yang paling relevan dan layak untuk direkomendasikan sebagai instrumen dalam implementasi peningkatan partisipasi publik di Kota Bandung?Penelitian inl menggunakan metode AHP dalam memetakan pandangan responden serta mencari bobot prioritas daiam memilih aiternatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi publik di Kota Bandung, menurut responden-yang terdiri unsur pemerintah, LSM, akademisi dan Anggota Dewan-prioritas kebijakan yang perlu dilakukan adalah penguatan civil society. Diikuti kemudian oieh penguatan legislatif sebagai alternatif kedua. Pembuatan perda partisipatif justru menjadi alternatif ketiga. Dalam pandangan responden, perda tidak menjamin dengan serta merta peningkatan partisipasi publik. Justru proses edukasi publik yang dilakukan oleh kalangan civil society perlu mendapat dukungan berbagal pihak termasuk pemerintah daerah. Partisipasi publik yang ideal mencerminkan kesadaran warga negara untuk secara aktif berperan dalam proses pengaturan (governance) kehidupan bermasyarakat (civic engagement). Faktor pendidikan dalam arti yang luas merupakan salah satu media untuk menumbuhkan kesadaran publik terhadap hak dan kewajibannya. Dalam konteks tersebut, peran dan posisi civil society sangat strategis dan perlu mendapat dukungan dalam mempercepat munculnya partisipasi publik di Kota Bandung. Civil society memiliki daya gerak dan daya dorong yang cukup untuk menciptakan partisipasi publik yang diharapkan."

"This research is intended to answer the following research questions: 1) What the motivation of women in the management of a political party; 2) how the positiomn, role and contribution of women in the management of a politicl party and 3) what the weakness and excess of the women involvement in political party management. sampling included Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) and Partai Keadilan Sejahtera (PKS) . This research showed that women who hold some power in the structure influence by the extend they hold position and role involved who hold some authority in management structure of PDI as well as PKS , actively involved in party activity. women contribution who hold some power in the structure influence by the extend they hold position and role. The excess of the women involvement in management were expressed in terms of in patience, accuracy, spirit and wisdom. The weakness of there involvement in management may be influence by internal and external factors."

"Gerakan mahasiswa 1998 telah menjadi sebuah sejarah yang merubah suatu pemerintahan otoriter di bawah kekuasaan rezim Orde Baru melalui suatu gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia atas nama reformasi. Studi terhadap gerakan mahasiswa 1998 ini menjadi menarik karena sebagaimana pepatah selalu mengatakan bahwa sejarah selalu berulang, yang berarti mahasiswa pada akhirnya menjadi faktor penggerak suatu perubahan dalam suatu sistem politik di banyak negara, di mana mahasiswa selalu menjadi pelopor penggeraknya, demikian pula halnya di Indonesia.Tesis ini meneliti keterlibatan mahasiswa dalam gerakan 1998. Adanya agen-agen atau sarana-sarana dalam sebuah proses sosialisasi politik dianggap dapat mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa dalam gerakan 1998 itu. Banyaknya kelompok-kelompok mahasiswa yang melibatkan diri dalam gerakan tersebut amat mewamai berjalannya gerakan itu sendiri. Diantara banyaknya kelompok-kelompok mahasiswa yang terlibat, kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Forum Kota (Forkot) terlihat intens dalam melancarkan aktivitas aksi-aksinya, oleh karena itu kelompok mahasiswa Forum Kota (Forkot) menjadi fokus dalam penelitian tesis ini.Sikap dan pola gerakan radikal dan militan yang menjadi ciri dari setiap aksi Forum Kota (Forkot) merupakan alasan utama untuk memilih kelompok ini menjadi fokus dalam penelitian ini. Artinya akan timbul suatu pertanyaan apakah keterlibatan mereka dalam gerakan 1998 dengan ciri pola gerakan yang radikal dan militan dari setiap aksi Forum Kota (Forkot) merupakan pengaruh dari adanya agen-agen atau sarana sebuah proses sosialisasi politik.Ada tiga agen/sarana sosialisasi politik yang menyerapkan nilai-nilai politik kepada mahasiswa Forum Kota (Forkot) yang dianggap mempengaruhi mereka hingga terlibat dalam gerakan 1998, yaitu Sekolah, Media massa dan Kontak-Kontak politik Langsung. Ketiga agen sosialisasi politik ini dianggap berperan dalam mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa Forum Kota (Forkot).Sepanjang keterlibatan dan aktivitas mahasiswa Forum Kota (Forkot) dalam gerakan 1998 terlihat bahwa mereka dilandasi oleh nilai-nilai Demokrasi, nilai Etika Pembebasan dan nilai Sosial Demokrat. Nilai-nilai ini dijadikan dasar pemikiran dalam gerakan untuk mencapai tujuan reformasi, meskipun nilai-nilai tersebut bukanlah mempakan sebuah ideologi bagi kelompok Forum Kota.Agen Sekolah, agen Media massa dan agen Kontak-Kontak politik langsung temyata mempunyai peran yang berbeda dalam menyerapkan nilai-nilai politik terhadap mahasiswa Forum Kota (Forkot). Ketiga agen sosialisasi politik ini tidak berada dalam posisi yang setara untuk membuat mahasiswa Forum Kota berpartisipasi politik. Artinya agen Media Massa merupakan sarana dari sebuah proses sosialisasi politik yang paling berperan menyerapkan nilai-nilai politik, sehingga mempengaruhi mahasiswa Forum Kota (Forkot) terlibat secara intens dalam gerakan 1998."

"Umat Islam Indonesia pada umumnya tengah mengalami perubahan (transformasi), khususnya NU sebagai organisasi keagamaan Islam. (jami'yah diniyah islamiyah) yang anggotanya cukup banyak, mencapai sekitar 15 juta dan cabang-cabangnya tersebar luas di seluruh Nusantara. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi yang ada, sehingga NU ditantang harus mampu merubah format lamanya dalam memandang kehidupan politik dengan format baru, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan konstelasi yang ada yang akan menjamin keberadaan NU itu sendiri. Dengan demikian, maka akan timbul kemungkinan adanya kebudayaan. politik baru pada kalangan warga NU baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Sepanjang kehidupannya dari mulai dilahirkan yaitu pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H) di Surabaya Jawa Timur oleh Hadratus Syeikh Hasyim Asya'ri dan KH Abdul.Wahab Hasbullah sampai sekarang NU mengalami pasang surut dalam kehidupan politik, partisipasi mereka dalam politik berubah-ubah, sesuai dengan pernbahan pandangan mereka dalam menanggapi kehidupan politik. NU didirikan bermula sebagai organisasi sosial non politik, non kooperasi yang ketat dengan Pemerintah Kolonial Belanda dan sebagai jawaban atau reaksi dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaa'h terhadap gerakan pembaharuan Islam yang tumbuh di Saudi Arabia yang menamakan dirinya Wahabi yang selanjutnya menjalar ke Indonesia melalui Muhamadiyah, Al Irsyad dan Persis. Kemudian pada tahun 1942-1945 NU dipaksa untuk bekerja sama dengan Pemerintah Jepang melalul wadah MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) yang merupakan satu-satunya badan yang menghimpun aspirasi umat Islam di Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi, politik, agama dan kelaskaran (bersenjata). Setelah tahun 1945 MIAI berubah menjadi Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) dimana NU dalam Masyumi ini memperoleh status keanggotaan istimewa. Aspirasi politik NU seluruhnya diwakilkan melalui Masyumi. Karena dalam tubuh Masyumi terjadi keretakan, maka NU keluar dari Masyumi dan pada tahun 1952 NU berdiri sendiri sebagai partai politik dan secara langsung bebas berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan atas nama sendiri sampai tahun 1973. NU menyusun program perjuangan sendiri yaitu ingin menegakkan syaria't Islam secara konsekuwen. NU berusaha mewujudkan suatu negara kesatuan berdasarkan Islam yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan memeluk agama, dan kebebasan mempunyai serta mengembangkan pikiran dan paham yang tidak merugikan. Haluan perjuangan NU adalah perdamaian, bentuk negara yang diinginkan adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. "

"ABSTRAKPemilihan tema skripsi ini pertama-tama dilatarbelakangi oleh kejadian-kejadian yang tampak di Iingkungan mahasiswa dalam kurun waktu satu tahunterakhir (Mei 1997-Mei 1998). Dalam kurun waktu tersebut berbagai bentukpartisipasi politik mahasiswa muncul, mulai dari yang unconventional (tidak diterimasebagai kelaziman oleh budaya politik yang dominan, misalnya demonstrasi),conventional (partisipasi politik yang dapat diterima, seperti mengirim surat ke MPR)bahkan tingkah laku apatis. Lingkup mahasiswa juga menjadi menarik karena ia telahdianggap sebagai agent of change. Fenomena adanya perbedaan pilihan bentukpartisipasi oleh mahasiswa dapat diterangkan melalui konsep alienasi. Alienasi -suatu konsep socio-psychological-dapat dipahami sebagai suatu keadaan individual,yang dijelaskan melalui kondisi-kondisi sosial yang obyektif (Hughes, 1975) danpemahaman tersebut merupakan alasan ketiga dalam pemilihan topik ini. Rush(1990) menyatakan bahwa alienasi dapat menyebabkan individu menjadi sangat aktifmaupun apatis. Contoh yang diberikan oleh Rush tentang individu yang aktif adalahdalam melakukan partisipasi politik conventional. Sementara itu Conway (1992)menyatakan bahwa partisipasi politik unconventional adaiah merupakan konsekuensidirasakannya alienasi. Dengan dernikian dapat disimpulkan bahwa alienasi dapatdijumpai pada semua bentuk partisipasi politik, baik conventional, unconventional,maupun tingkah laku apatis. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa yangmembedakan alienasi yang menyebabkan individu melakukan partisipasi politikconventional, unconventional, dan tingkah laku apatis ? Satu hal yang mungkinmembedakan adalah dimensi alienasinya. Finifter (1970) telah mengkonstruksidimensi aliensi politik, yaitu; political powerlessness (perasaan individu bahwa iatidak dapat mempengaruhi tindakan pemerintah) political meaninglessness(keputusan politik dianggap tidak dapat diramalkan), perceived politicalnormlessness (persepsi individu bahwa norma atau peraturan yang digunakan untukmengatur politik telah diabaikan) dan political isolation (penolakan terhadap normayang dipegang oleh sebagian masyarakat).Karena itu ingin didapat gambaran partisipasi politik pada dimensi alienasi politikmahasiswa. Variabel dalam penelitian ini adalah alienasi politik mahasiwa danpartisipasi politik mahasiswa. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa, danpengambilan sample dilakukan dengan teknik purposive. Untuk mendapatkanjawaban atas rnasalah, data diolah dengan menggunakan korelasi Pearson's ProductMoment dan Multiple Regression. Hasil yang didapat adalah: alienasi politik mempunyai hubungan yang positif denganapatis; political powerlessness, political meaninglessnes,dan political isolationmemiliki hubungan yang negatif dengan partisipasi politik unconventional; sertaalienasi politik memiliki hubungan yang negatif dengan partisipasi politikconventional. Gambaran kedua yang didapat adalah:political powerlessness, politicalisolation menjadi faktor yang paling memberi kontribusi terhadap apatis; politicalpowerlessness paling memberi kontribusi terhadap dilakukannya partipasi politikunconventional; political isolation paling memberi kontribusi dilakukannyapartisipasi politik conventional.Saran untuk perbaikan alat adalah: menambah jumlahitem pada dimensi political normlessness, mengurangi pernyataan negatif padapolitical powerlessness, dan melihat korelasi dengan keadaan obyektif. Sementarasaran yang diberikan sebagai hasil penelitian ini adalah: hindari keadaan yangmendorong dirasakannya alienasi politik karena mendorong munculnya tingkah lakuapatis."