Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan data dari Jaringan Radio Komunitas (JRK), tercatat di Indonesia terdapat 50 radio komunitas dan 13 televisi komunitas (Kompas, 13 Mei 2002). Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan karakteristik serta kualitas komunikasi massa di Tanah Air yang saat ini sangat dipengaruhi sekurangnya oleh 2 (dua) faktor. Pertama, dinamika demokratisasi yang melandasi reformasi kehidupan sosial-politik. Dinamika ini meliputi proses-proses penciptaan sebuah masyarakat madani (civil society), penyelenggaraan kebebasan menyatakan pendapat bagi setiap warganegara, dan pelembagaan ruang atau kawasan publik (public spheres) dimana semua komponen publik bisa memperoleh akses ke forum-forum pembentukan pendapat tanpa adanya kekangan dari negara ataupun pasar. Kedua, dinamika liberalisasi atau deregulasi di sektor industri media. Dinamika ini, antara lain, mencakup proses-proses mengkonstruksi struktur pasar serta pengaturan mekanisme pasar di sektor industri media, (a.l., melalui proses penetapan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, negara telah menetapkan beberapa ketentuan tentang lembaga penyiaran komunitas Penyiaran, dan sebagainya). Akan tetapi dalam konteks ini, sebenarnya wacana regulasi-deregulasi harus ditafsirkan kembali. Deregulasi pada hakikatnya adalah menghapus state regulation untuk digantikan oleh market regulation. Tetapi dari sisi kepentingan publik, maka yang harus menjadi pokok perhatian bukanlah pilihan antara pengaturan oleh negara (state regulation) atau pengaturan oleh pasar (market regulation), tetapi apakah segala pengaturan tersebut mampu memperhatikan kepentingan publik secara optimal. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat fenomena resistensi komunitas atas hegemoni negara dalam menetapkan regulasi penyiaran dan media massa komersial yang selalu menawarkan false needs (kebutuhan semu) dan hiper-realitas yang terkadang tidak mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan riilnya. Studi ini menggunakan pendekatan ekonomi politik media dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci, teori ekonomi politik kritis dari Mosco dan teori Resistensi sebagai kerangka teoretis. Sebagai sebuah studi kualitatif yang berupaya memahami bagaimana para narasumber (pelaku berbagai konteks historical situatedness) membangun proses-proses berpikirnya dan merekonstruksi perspektif-perspektif mereka, maka peneliti berusaha untuk mencoba "menempatkan diri" pada posisi narasumber, untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang memiliki otentifikasi dari para nara sumber. Penelitian ini menggunakan metode indepth interview, studi dokemuntasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, dari konteks struktur (kultur), hegemoni budaya asing, konsumerisme, seks vulgar, kekerasan yang selalu diusung oleh media massa komersial dan pengaturan negara atas keberadaan LPK yang dipersepsi sebagai intervesi negara, merupakan stimulan munculnya resistensi komunitas dalam bentuk simbolik-pragrnatis misalnya (1) Beberapa anggota komunitas memberikan persetujuan dan mandatnya kepada para aktivis atau individu yang nentinya menjadi pengelola LPK untuk menyiaikan LPK di wilayahnya (2) Meskipun mengetahui belum ada aturan teknis tentang pengelolaan LPK, para aktivis LPK di Jombang tetap meminta rekomendasi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Infokom, agar keberadaannya diketahui dan diakui sebagai media pemberdayaan komunitas. (3)Melakukan loby-loby politik kepada anggota Komisi A DPRD Jombang, agar keberadaan LPK bisa diakui sebagai representasi keinginan komunitas di Jombang akan sebuah media yang bersifat dari, oleh, dan untuk komunitas. (4) Penguatan budaya lokal dengan lebih intensif menyiarkan bentuk-bentuk kesenian daerah (hadrah, samroh, kidungan, ludruk) dan ritual keagamaan - kebudayaan melalui LPK, bisa dikatakan sebagai resistensi simbolik komunitas terhadap hegemoni politik homogenisasi atau komodifikasi yang biasa dijalankan oleh media penyiaran komersial. (5) Penolakan atas RPP LPK versi pemerintah dilakukan dengan membuat RPP LPK versi JRKI. Untuk menghasilkan draft RPP LPK ini, beberapa aktivis LPK Jombang selalu aktif mengikuti berbagai diskusi, seminar, hearing, dan rapat-rapat penyusunan RPP LPK yang diikuti seluruh LPK yang ada di Indonesia. Mayoritas lembaga penyiaran komunitas bukan berasal dari kesadaran atau ikhtiar komunitas, melainkan dari inisiatif-inisiatif individu. Hanya saja resistensi yang muncul ini lebih didasarkan pada interpretasi para agensi yang merupakan pengelola LPK. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi Pengaturan negara di dalam penyelenggaraan LPK yang dituangkan di dalam RPP LPK sedapat mungkin melibatkan para aktivis dan pengelola LPK. Hal ini dimaksudkan agar demokratisasi informasi dengan menghargai daya kreasi dan kreativitas komunitas melalui LPK bisa diwujudkan. Pemerintah - khususnya pemerintah daerah - seharusnya bisa menggunakan LPK sebagai media diseminasi informasi kebijakan negara. Implementasi program-program pelayanan publik dan masukan dan komunitas terhadap kinerja aparat pemerintahan, dapat digali melalui media penyiaran komunitas. Pengelola LPK hendaknya lebih intensif melakukan proses pemberdayaan dan advokasi pada anggota komunitas yang dilayaninya. Program pelatihan tentang pengelolaan LPK bisa dilakukan dengan lebih kontinyu dan mendorong partisipasi aktif anggota komunitas, agar embrio LPK sebagai media dari, oleh, dan untuk komunitas tetap dapat dipertahankan."

"Peneliti tertarik membahas dominasi media massa dan pemilihan kepala daerah sebagai upaya untuk mengetahui kinerja pers dalam meliput pemilihan kepala daerah yang merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah demokrasi Indonesia, menyusul bergulirnya pilkada sejak Juni 2005..Tesis ini mencoba melihat pilkada sebagai representasi dari alam demokrasi yang coba ditegakkan di tanah air, khususnya di Depok. Mengangkat seputar pemberitaan Pilkada Depok dengan dua tokoh sentral yang menjadi aktor pentingnya. Badrul Kamal dan Nur Mahmudi. Unit analisis yang diteliti adalah teks berita dalam level mikro yakni berita-berita di Media Indonesia dan Monitor Depok pada periode konflik pilkada Depok yang akhirnya dimenangkan oleh Nur Mahmudi. Sedangkan untuk level Massa peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah calon kepala daerah Depok yaitu Badrul Kamal dan Nur Mahmudi, begitu juga dengan manajer kampanye keduanya, yaitu Despen Ompusunggu dan Hasan. Wawancara juga dilakukan dengan sejumlah pemimpin redaksi (Pemred) dan pemimpin umum (PU), yaitu Pemred SCTV, Pemred Monitor Depok dan PU Media Indonesia serta pihak lain yang terlibat.Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan ekonomi politik media. Teori-teori ekonomi politik mengarahkan penelitian tentang media pada analisis empiris struktur kepemilikan, kontrol media dan kekuatan pasar.Penelitian ini membatasi pada pilkada Depok, dengan pertimbangan sejak munculnyakonflik antara dua kandidat, menyusul keputusan Pengadian Tinggi (PT) Jawa Barat yang memenangkan salah satu pihak pada Agustus 2005, yang akhirnya membawa persoalan tersebut ke pentas politik nasional. Pertimbangan lainnya yang juga tidak kalah menarik untuk dicermati adalah posisi Kota Depok yang menjadi peripheral Jakarta, ibukota negara, dan kemudian melihat bagaimana pengaruh ekonomi-politik dalam kinerja media massa.Bisa dilihat bagaimana pihak-pihak berkepentingan dalam pilkada mengkonstruksi realitas bagi kepentingannya masing-masing. Serta memperlihatkan adanya saling mempengaruhi (interplay) dari para kandidat dalam memperoleh akses ke media massa dan kepentingan pers dari kacamata ekonomi-politik.Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah pradigma kritis, dengan tipe penelitian yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan beberapa metode (tringulasi metode),yaitu pada tahapan teks, wawancara mendalam (disourse practice), dan tahapan pengamatan terhadap situasi (sosiocultural practice).Di tahap teks, peneliti menelaah teks-teks berita seputar pilkada Depok di Monitor Depok, sebagai representasi pers lokal, Media Indonesia dan SCTV sebagai representasi dari pers nasional menggunakan analisis wacana Theo van Leuween; kemudian tahapan discourse practice dengan mewawancara para key informan, yakni kandidat yang bertarung di pengadilan dan pemimpin redaksi dari Monitor Depok, Media Indonesia dan SCTV; pada tahapan sosioculutral practice dengan mengamati perkembangan seputar pelaksanaan pilkada Depok. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan perspektif ekonomi-politik,dan untuk membantu mempertajam analisa digunakan Teori Representasi yang dikembangkan Theo Van Leuween, guna mempelihatkan bagaimana media menampilkan para kandidat.Hasil temuan di lapangan menunjukkan ada dua hal pokok yang bisa terlihat, yaitu bagaimana dominasi media massa dalam liputan pilkada Kota Depok dan kenyataan kuatnya pengaruh bisnis dalam mempengaruhi kinerja pers, sehingga media massa terlihat lebih sebagai institusi ekonomi. Namun lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan rii1, bagaimana kandidat yang tidak memiliki "mesin uang" yang kuat ternyata memenangkan pertarungan walau sempat tidak mendominasi pemberitaan di media massa.Kondisi tersebut dapatlah dipahami mengingat tindakan media dalam memproduksi berita tidak terlepas dari proses-proses sosial baik pada jenjang organisasi, industri dan masyarakat. Proses memproduksi dan mengkonsumsi teks isi media perlu juga melihat suasana politik dan tekanan ekonomi kapitalis yang tercipta selama ini. Terlebih jika mengamati lebih dalam bahwa semuanya itu tidak lepas dari keberadaan masyarakat dan kapitalisme global."

"Selama kampanye Pemilu 1999 umumnya media massa Indonesia mengkonstruksikan partai politik ibarat grup musik; dan menjadikan para tokohnya sebagai selebritis. Pada masa itu, koran-koran nasional menggambarkan partai politik sebagai alat pengumpul massa. Sementara fungsi parpol sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dalam kehidupan berdemokrasi tidak terlihat dalam pengkonstruksian tersebut. Menariknya, hal itu terjadi dalam kondisi dimana setiap media memiliki motivasi yang berbeda-beda, entah itu ideologis, idealis, politis, ataupun ekonomis, dalam membuat berita politik.

---

During the 1999-campaign period generally the mass media in Indonesia constructed political parties like a music group; and present the politicians acts as celebrities. At that time, national newspapers describe political parties as the instrument to harvested masses. Meanwhile the political party functions, as broker within the clearinghouse of ideas in the democratic lives didn?t appear within the political party?s discourse. In spite of the media have different interests one each other in news making the political parties, such as ideological, idealism, political, and economic or market factors."

"Salah satu fungsi media massa adalah sebagai media pendidikan. Media massa memiliki potensi besar dalam membangun bangsa kearah yang lebih baik. Tulisan ini bertujuan mengkaji upaya membangun media massa dalam memdidik masyarakat....."

"Kalau saja tokoh pers nasional yang jasa-jasanya dikenang kembali pada hari Pers Nasional 9 Februari menyaksikan suguhan media massa kita, hampir pasti mereka akan terperangah dan berujar Astafirullah mengapa nian acara TV kita semakin berani dan seronok. Karena ia tampil miskin busana, sang pusar kemana-mana. TV berlomba menaikkan rating dengan mengumbar nafsu menuai birahi mengendus sensasi. ...."

"Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga pemerintah yang baru dibentuk pada tahun 2000 dalam melaksanakan tugas pembangunan di sektor kelautan dan perikanan menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan tujuannya. Salah satunya adalah sektor kelautan dan perikanan belum dikenal dan dipahami oleh publik sebagai satu isu yang penting untuk membangun bangsa dan mengatasi krisis ekonomi menuju Indonesia yang maju dan makmur. Untuk menyampaikan pesan pembangunan di sektor ini kepada masyarakat perlu langkah sosialisasi terhadap program dan kebijakan kelautan dan perikanan. Tugas penyampaian informasi kepada publik menjadi tugas seluruh komponen yang terlibat di dalamnya, tak terkecuali Humas yang dalam struktur organisasi departemen dinamakan Pusat Informasi dan Pelayanan Masyarakat (Pusinfoyanmas). Sarana yang paling efektif dalam menyampaikan pesan dan membentuk opini publik adalah media massa. Oleh karena itu dipandang perlu bagi Pejabat Humas dan seluruh komponen yang ada di unit kerja humas untuk menjalin dan membina hubungan yang baik dengan media massa.Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk dan pola hubungan media yang dilaksanakan, cara-cara media mencari informasi dan akses media terhadap informasi, permasalahan atau kendala yang dihadapi, serta menganalisis sikap dan tindakan Humas terhadap suatu pemberitaan yang dianggap menyudutkan instansi.Pada penelitian yang bersifat kualitatif ini data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pihak eksternal yang terdiri Hari Para wartawan/jumalis yang meliput sektor kelautan dan perikanan serta pihak internal yaitu Pejabat Humas. Untuk memilih informan, penulis menggunakan purposive sampling dan menjaring informasi melalui teknik snowball.Hasil penelitian menunjukkan bahwa media relations merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan bagi Humas untuk menciptakan opini publik dan memenuhi kebutuhan media massa terhadap informasi. Bentuk kegiatan hubungan media dilakukan melalui dua cars yaitu personal contact dan media services. Dalam aktifitas ini Humas berperan sebagai Communication Technician dan Facilitator Communication. Hambatan utama dalam pelaksanaan media relations adalah keterbatasan data dan informasi, keterbatasan anggaran, dan perbedaan kepentingan antara Humas dan media massa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterbukaan terhadap informasi sangat diperhatikan oleh Humas termasuk terhadap pemberitaan yang bemada menyudutkan instansi.Humas termasuk terhadap pemberitaan yang bernada menyudutkan instansi dan menganggap tersebut sebagai kritik membangun. Namun demikian terdapat pula perlakuan yang kurang menyenangkan terhadap wartawan jika terdapat tulisan yang miring. Perlakuan sumber informasi yang tidak menyenangkan ini tidak selaiu tampak dan hanya dapat dirasakan oleh wartawan yang bersangkutan misalnya tidak diberi akses informasi.Untuk mengatasi permasalahan yang sering dialami dalam pelaksanaan media relations, penulis menyarankan balk media massa maupun Humas untuk Iebih memahami fungsi, tugas dan menghormati etika profesi masing-masing. Untuk meningkatkan peran sebagai sumber informasi, meningkatkan akses informasi dan mengatasi keterbatasan data dan informasi dapat diatasi dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh unit kerja melalui Forum Komunikasi Kehumasan di Iingkup departemen, tindakan proaktif (jemput bola) untuk menghimpun data dari seluruh unit penghasil data, serta meningkatkan kemampuan jumaiistik personal Humas melalui berbagai pelatihan sehingga produk tulisan menarik dan bemilai tinggi. Agar peran Humas efektif maka Pejabat Humas hangs menjadi menjadi ujung tombak informasi dan juru bicara departemen. Untuk itu top manajemen perlu memberikan kewenangan penuh dan mempercayakan informasi departemen kepada Pejabat Humas tanpa hambatan birokrasi. riset dan evaluasi juga perlu dilakukan terhadap pelaksanaan program komunikasi guna perencanaan yang lebih baik."

"Tesis ini mengkaji pemberitaan RCTI pada menjelang kejatuhan Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998. Krisis ekonomi sejak awal tahun 1997 memicu gelombang aksi mahasiswa yang kemudian diikuti oleh berbagai unsur dari kalangan kelas menengah serta massa akar rumput di perkotaan. Aksi-aksi protes yang dimotori mahasiswa sendiri menjadi semakin besar, sebagian karena pemberitaan media baik di dalam maupun di luar negeri yang memblow-up aksi-aksi tersebut, sehingga mampu menekan institusi-institusi politik formal seperti DPR/MPR untuk menuntut Soeharto mundur dari jabatan Presiden. Selain itu, pemberitaan media tentang krisis ekonomi dan kerusuhan massal dengan berbagai dampaknya terhadap kehidupan masyarakat mampu membangun image tentang situasi chaos dan ketidak-berdayaan negara mengendalikan situasi yang ada, dengan demikian mendelegitimasi penguasa negara.RCTI sebagai media yang sebagian besar sahamnya dimiliki Bambang Trihatmojo yang tidak lain dari anak Presiden Soeharto ternyata juga menunjukkan resistensinya terhadap kekuasaan negara. Fakta tersebut membuktikan bahwa media sebenarnya tidak pernah bersifat monolit menampilkan ideologi tunggal. Sebaliknya, media sebenarnya senantiasa menampakkan pluralitas ideologi dan kepentingan. Bahkan di negara-negara totalitarian, wajah media tidak semata-mata mewakili kepentingan negara, melainkan juga kepentingan berbagai pihak yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara.Selama pemerintahan Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto, media diposisikan sebagai aparat ideologi negara, sebagai bagian dari instrumen politik hegemoni negara. Namun negara sebenarnya tidak pernah mampu sepenuhnya mengontrol media. Sekecil apapun selalu ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan resistensi. Realitas masyarakat dan negara Orde Baru sebenarnya sangat kompleks. Struktur ekonomi-politik Orde Baru tidak bersifat kaku, monolit dan tidak tergoyahkan. Sebaliknya struktur ekonomi-politik Orde Baru mengandung kontradiksi-kontradiksi, baik yang bersifat internal maupun yang berasal dari faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi-politik global. Berbagai kontradiksi itulah yang memungkinkan lahirnya peluang bagi resistensi terhadap negara. Studi yang dilakukan dalam tesis ini menunjukkan bahwa media sebenarnya lebih sebagai "the battle ground for competing ideologies" daripada sebagai apparatus ideologi yang senantiasa tunduk dan takluk kepada negara."