Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDewasa ¡ni proses liberalisasi perdagangan mengalami perkembangan yang pesatSaiah satu fenomena yang menarik dari perkembangan ini adalah munculnya isu-isumengenai lingkungan hidup. Sejak di masukkannya ketentuan-ketentuan mengenai I¡ngkungan hidup dalamkerangka WTO, sektor perdagangan internasional Indonesia menghadapi tantangan yangsangat berat. Hal ini dikarenakan munculnya tuntutan dan pasar intemasional agarproduk-produk yang dihasilkan Indonesia memenuhi berbagai persyaratan Lingkungan. Diantara berbagai persyaratan lingkungan, yang paling populer saat ini adalab standar ISO14000 dan Ekolabeling. Gambaran ekspor indonesia dalam tahun terakhir ini tampak memprihatinkan,dimana terjadi penurunan nilai ekspor dari berbagai jenis komoditas, termasuk jugakomoditas-komoditas yang rentan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Iingkungan,seperti kayu, tekstil, ikan olahan, bahan-bahan kimia, pupuk, kulit, kertas, dan lainsebagainya. Dalam rangka pemulihan kinerja ekspor kita, tentu saja kontribusi dankomoditas-komoditas yang rentan terhadap ketentuan lingkungan tersebut harus kitaperhatikan. Dengan demikian, tentunya, persyaratan-persayatan lingkungan harus benarbenar dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah peranan kebijakan Lingkunganpemeríntah menjadi vital bagi perkembengan perdagangan internasional kita, atau dengankata lain timbut suatu tuntutan untuk mengintegrasikan kebijakan Iingkungan dengankebijakan perdagangan internasional. Di sial lain, dunia usaha Indonesia sendiri tampak belum siap menghadapi eraperdagangan bebas yang berwawasan lingkungan tersebut. Hal ini terlihat dari masihkurangnya wawasan lingkungan dalam menjalankan operasi bisnis perusahaan. Banyaksekali kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia,terutama pencemaran sungai dan perusakan hutan. Hal ini disebabkan sikap mentalbanyak pengusaha kita yang masih menganggap remeh masalah pelestarian lingkungan.Disamping itu orientasi dari banyak pengusaha kita masihlah mencari keuntungan yangsebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara, bila perlu dengan mengorbankanlingkungan. Solusi untuk permasalahan di atas adalah dengan mensosialisasikan penerapanstandar sistem manajemen lingkungan (SML) ISO seri 14000, Standar ini memberikansistem yang menyeluruh bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan, melaksanakan,dan mengevaluasi kebijaksanaan lingkungannya. Jika SML ini diterapkan dengansungguh-sungguh dan profesional, tentu akan menjadi keunggulan kompetitif ?tersendiribagi perusahaan. Di sisi pemerintah, perangkat hukum di bidang lingkungan hidup, yang telahdirumuskan oleh pemerintahan transisi, masih dìanggap belum mencerminkan suatuGood Environmental Governance, sehingga perlu diadakan perbaikan oleh pemerintahanbaru basil Pemilu 1999. Upaya pengintegrasian kebijakan lingkungan hidup dengan kebijakan perdaganganinternasional teLah puta dilakukan oLeh pemenintah melalui pengadopsiaTi berbagalperangkat sukarela dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk standar ISO sen14000. Tugas pengadopsian ISO 14000 dilaksanakan oleh Bapedal, terutama melalui SubDirektorat Standarisasi Lingkungan. Upaya yang dilakukan antara lain adalahmengadakan proyek percontohan, memberikan bantuan teknis dan berbagai pelatihan,mengadakan seminar dan lokakarya, menyempurnakan sistem standarisasi, akreditasí,dan sertifikasi bidang lingkurigan hidup, dan lain sebagainya. Namun masih banyak yangharus dilakukan pemerintab dalam upaya pengintegrasian tersebut. Pemerintahdisarankan untuk melakukan pengadopsian lebih lanjut terhadap berbagai standar, lainnyadalam ISO seri 14000, mengingat ISO 14001 saja belumlah cukup untuk menjaminupaya-upaya pelestarian hidup di kalangan dunia usaha. Disamping ¡tu, dalam upayapengadopsian perangkat-perangkat pengetolaan lingkungan hidup, Bapedal jugadisarankan untuk lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi-instansilainnya seperti Deperindag dan Departemen Pertanian. Akhirnya, diusulkan bagi pemerintah untuk menggunakan paradigma NationalDiamond dan Porter dalam upaya mengembangkan industri jasa pengeloiaan lingkunganhidup. Unsur utama national diamond adalah: 1) Kondisi Faktor; 2) Kondisi Permintaan;3)Industri Pendukung dan yang terkait; dan 4) Strategi, Struktur, dan PersainganPerusahaan. Kondisi faktor dalam hal ini adalah faktor-faktor yang perlu didorongkeberadaanya oleb pemerintah, seperti institusi pendidikan yang mencetak paraprofesional di bidang lingkungan, dan lain sebagainya, Kondisi permintaan menunjukkankeharusan pemerintah untuk mendidik masyarakat konsumen agar menjadi lebih kritisterhadap masalah pelestarian lingkungan, sehingga diharapkan akan dapat memberikanmasukan bagi dunia usaha dalam meningkatkan kinerja lingkungannya. Hal ¡ni padagilirannya akan memberikan masukan yang berarti bagi industri jasa pengelolaanlingkungan hidup untuk dapat melakukan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagiterwujudnya produksi yang ramah Iingkungan. Industri pendukung yang penting tentunyaperlu didorong pertumbuhannya, misalnya saja industri alat-alat pengolahan limbah,bahan-bahan kimia untuk mengolah limbah, dan sebagainya. Sementara strategi, struktur,dan persaingan perusahaan mengharuskan pemerintah untuk menciptakan ikiim bersaingyang sehat dimana para pengusaha jasa pengelolaan Iingkungan dapat bersaing secarasehat dan memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga yang wajar. Dengan itu semua diharapkan faktor pelestarian Iingkungan menjadi unsur strategiyang penting bagi kalangan industri Indonesia untuk mencapai competitive advantage."

"Tesis ini mencoba membahas perubahan kebijakan luar negeri Libya terhadap Amerika Serikat. Hubungan antara Libya dan Amerika Serikat pada awal masa pemerintahan Muanunar Qadhafi memburuk. Libya-AS terlibat konflik. Konflik Libya-AS mengalami eskalasi. AS menyerang Libya dengan embargo dan sanksi-sanksi lewat PBB.Libya mengalami kerugian di berbagai sektor akibat embargo AS dan sanksi PBB itu. Libya terkucil di dunia internasional. Runtuhnya rezim Taliban dan Saddam Hussein merupakan salah satu faktor terjadinya perubahan kebijakan politik luar negeri Libya terhadap Amerika yang dulu anti-Barat kini menjadi mitra kerjasama. Akhirnya pada tanggal 28 Juni 2004, Amerika Serikat juga membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Libya, menyusul dicabutnya embargo dan sanksi PBB atas Libya pada bulan September 2003.Untuk menganalisa perubahan kebijakan Libya tersebut penulis menggunakan teori perubahan politik dan kepentingan nasional. Menurut J.Barry Jones perubahan dapat dilihat dari 1. Adanya perubahan pada kuantitas dan kualitas, 2. Adanya faktor penyebab, baik simple Causality maupun Systemic dynamics, dan 3. Adanya perbedaan antara konsep sudut pandang perubahan bagi aktor dengan konsep sudut pandang perubahan di mata para analis.Faktor lain, Libya melakukan modernisasi dan liberalisasi. Maka, tidak ada alasan bagi AS untuk menolak Libya bergabung di dunia internasional. Ditambah dengan kebijakan-kebijakan Libya dalam hal persenjataan dan terorisme yang akomodatif dan kompromis. Hal ini berkaitan dengan keinginan Libya untuk menghilangkan berbagai hambatan politik yang disebabkan oleh program persenjataan, dan tuduhan-tuduhan serta stereotip negatif yang dituduhkan AS pada Libya.Adapun untuk menganalisa permasalahan faktor-faktor perubahan kebijakan Libya tersebut penulis menggunakan model kepentingan nasional (national interest) yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau, James N. Rosenau dan George F. Kennan. kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, bahwa semua kebijakan luar negeri cenderung cocok dengan dan merefleksikan salah satu dari tiga pola aktivitas; memelihara keseimbangan, imperialisme, dan politik prestise.Kedua negara mendorong perubahan hubungan ke arah kerjasama. Libya menghendaki survive, citra positif dan tidak mau mengalami nasib serupa Irak. Sedangkan kepentingan politik luar negeri AS dalam hal ini adalah kekuasaan, dan suplai pasokan minyak ke AS terjamin.Adapun tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan sifat penelitiannya adalah case study.

---

This thesis tries to extend a change of foreign policy of Libya toward United States of America. The relationship between Libya and USA was deteriorates in the early a period of Muammar Qadhafi government. Libya and USA involved a conflict it was escalate. USA attacked Libya with embargo and sanctions trough out United Nations.

Libya gets misfortune in all field caused USA embargo and the sanctions of PBB. Libya was isolated from sight of world. The determination of Taliban and Saddam Hussein caused Libya to change its foreign policy toward USA, from No-Western nowadays open to become closer partner. Finally on 28 of June 2004, USA reopened his relationship with Libya, and decides to cut in touch UN embargo and sanction to Libya on September 2003.

To analyses the change of it's policy, the writer uses politic change and national interests theory. According to Barry Jones analyses, that the change of its policy can be seen from three views; because of quantity and quality change. 2. Cause of Simple Causality and systemic dynamic theory and 3- Existence of different among change viewpoint concept to actor with change viewpoint concept in sight of each analysis.

USA and Libya relation increase while modernization in Libya occurs, no reason for America to refuse Libya joining in International World. When Libya is ready with it's own accommodation in weapons and suspected as terrorism country, the matter relates to desire of Libya to eliminate various resistance of politic and it's damage images.

For analyzing the factors of relationship change of Libya and USA, the author uses the model of national interest that have been told by Hans J, Morgenthau, James N Rosenau and Goerge F Kerman. National interest each country is running after the power, all abroad policy tends compatible and reflect one of three pattern of activities; looking after balance, prestige politic and imperialism.

Both countries push a change of relation up to cooperation. Libya wishes survive, positive image and don't want to suffer as Iraq. But USA policy hopes as diplomacy victory. Then USA consortiums oil able to supply more.

The type of this research is qualitative using method of collecting data trough out study of literatures and it's characteristic of research is study case."

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."