Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi komunitas nelayan yang cenderung dianggap sebagai kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan pada komunitas nelayan bersifat spesifik dan merupakan gambaran ketidakberdayaan nelayan dalam meningkatkan taraf hidupnya.Penelitian yang dilakukan dilakukan pada komunitas nelayan di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Pada umumnya masyarakat nelayan di desa Ketapang adalah masyarakat miskin. Kemiskinan tersebut disebabkan karena nelayan mengalami kesulitan dalam meningkatkan hasil tangkapannya maupun dalam proses penjualan hasil tangkapan tersebut. Hal ini, menyebabkan kehidupan keluarga nelayan sulit berkembang sehingga tetap berada dalam kondisi miskin yang membelenggunya.Untuk memperbaiki kondisi komunitas nelayan, diperlukan program pemberdayaan yang dapat menciptakan kemandirian pada komunitas. Program pemberdayaan harus menekankan pada penggalian potensi sosial dan ekonomi komunitas nelayan. Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung kepada potensi sosial-ekonomi yang dimiiiki oleh komunitas nelayan, tidak cukup hanya bergantung pada intervensi dari luar komunitas (pemerintah/LSM). Salah satu aspek yang dimiiiki oleh komunitas yang dapat diberdayakan adalah modal sosial. Modal sosial melekat di dalam komunitas, merupakan suatu potensi yang apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal dapat meningkatkan kualitas hidup komunitas nelayan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design penelitian studi kasus dan kuantitatif untuk melengkapi pengumpulan data inforrnasi. Penelitian dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu, dilakukan survei untuk mengukur variabel-variabel yang mendukung atau melengkapi data penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas nelayan Desa Ketapang mempunyai modal sosial (berupa tingkat kepercayaan dan solidaritas di dalam komunitas yang cukup tinggi) yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi hidup nelayan dan mencapai kemandirian. Namun ditemukan juga adanya kecenderungan nelayan untuk tergantung pada bantuan pemerintah. Hal ini harus dihilangkan terlebih dahulu dengan cara memberikan peran dan energi yang lebih besar kepada institusi lokal agar mampu menangani permasalahan-permasalahan di komunitasnya. Modal sosial yang ada sangat mendukung terciptanya institusi lokal yang kuat.Agar modal sosial tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, maka diperlukan strategi pemberdayaan khusus untuk meningkatkan kemampuan komunitas nelayan di desa Ketapang. Desain pemberdayaan menekankan pada strategi pemberdayaan secara berkelanjutan (sustainability) dan terencana dengan menitikberatkan pada komunitas sebagai pelaku utama. Berkaitan dengan hal ini, peneliti megajukan model pemberdayaan berdasarkan "gerakgelombang stationer Ujung betas?Berdasarkan model yang digunakan, titik awal pemberdayaan harus merupakan sebuah strategi yang paling mendasar yang dapat menjadi pedoman bagi bagi gerakan pemberdayaan berikutnya. Berkaitan dengan hal itu, peneliti melihat bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan langkah awal dari strategi pemberdayaan. Melalui organisasi maka komunitas dapat mewujudkan kemandiriannya. Selanjutnya, pengorganisasian dilakukan dengan membentuk forum yang disebut "Forum Bersama' Dalam penelitian ini, peneliti mengkaitkan kegiatan pemberdayaan dengan salah satu proyek pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan komunitas nelayan yaitu Proyek Pengerukan Muara dan Pembangunan Dermaga. Proyek tersebut diharapkan dapat menjadi titik awal gerakan pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di komunitasnya.

---

Empowerment Program on Fishermen Community of Ketapang Village (A Case Study on Fishermen Community of Ketapang Village in Mauk District of Tangerang Regency)This research has a background of the condition of fishermen community that considered as an underprivileged group society. Poverty on fishermen community is specific and represents the hopelessness of the fishermen to improve their quality of lives.

The research was done on fishermen community of Ketapang Village, Mauk District, Tangerang Regency. In general, fishermen community of Ketapang Village is underprivileged. The poverty is caused by the difficulty to catch more fishes and also in the process of selling catch fishes. As a result, there are difficulties to improve the livelihood of fishermen for they still underprivileged.

To improve the state of fishermen community, an empowerment program is needed to create an independency of the community. The program should emphasize on the introduction of social and economical likelihood of fishermen community. The success of this program is much depends on socio-economic likelihood within fishermen community, and not only on outside community intervention (the Government/NGO). One of the aspects within community that has the possibility to be empowered is social capital. Social capital embedded within the community is one likelihood that can improve the livelihood of fishermen community when properly utilized.

This research used a qualitative method with case study and quantitative research design to support information data collection. `thorough interview technique, observation, and document study were also used. Added by survey to measure the variables that supporting or completing research data.

Research shows that fisherman community of Ketapang Village has social capital (in form of high level of trust and solidarity within community) that can be use to improve the livelihood of the fisherman and make them independent. However, there is also a tendency for the fisherman to depend on government support. First, this has to be taken off by giving a bigger responsibility and authority to local institution to deal with community internal problems. The existing social capital is supporting the creation of a solid local institution.

To optimally use this social capital, there should be a specific empowerment strategy to better perform the potential of fisherman community of Ketapang Village. Empowerment design emphasizing on sustainable and designed empowerment strategy focusing on the community as the big actor. Related to above-mentioned suggestion, the researcher proposes an empowerment model based on "free end stationer wave movement".

Based on that model, the starting point of the empowerment should be a central strategy that can become a point for the next empowerments. Related to that matter, the researcher observes that community organization is the first step to the empowerment strategy. Through organization, the community can gain its independency. Further, the organization should form a forum called "Shared Forum".

In this research, the researcher determines the relation of empowerment activities with one development project related to fisherman community needs i.e. Estuary Excavation and Docks Development Project. This project was to be the starting point for community empowerment movement and involving community to actively participate in community development."

"Sebagai negara agraris, struktur masyarakat di Indonesia sangat didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani. Menyadari bahwa sumber pertanian merupakan sektor tumpuan hidup sebagian besar penduduknya, maka pemerintah melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui pembangunan pertanian. Harus diakui bahwa upaya pembangunan pertanian telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Diantaranya adalah keberhasilan mencapai swasembada beras nasional pada dekade 1983. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penerapan kebijakan Revolusi Hijau sebagai strategi pembangunan pertanian di Indonesia. Namun sayangnya, keberhasilan tersebut masih menyisakan permasalahan pada tingkat mikro. Komunitas petani, terutama petani berlahan sempit, tidak memperoleh manfaat dari keberhasilan-keberhasilan tersebut. Mereka masih hidup dalam kondisi subsisten, pas-pasan dan bisa dibilang miskin. Kenyataan tersebut menyisakan sebuah pertanyaan yaitu, mengapa komunitas petani masih berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, padahal upaya-upaya pemberdayaan terhadap petani melalui program KUT misalnya, sudah dilakukan, Sementara itu, Sekretariat Bina Desa, juga melakukan upaya yang sama dengan menggunakan model pemberdayaan yang lebih bersifat holistik integratif kedalam sebuah rangkaian kegiatan Pendampingan Sosial. Untuk mengetahui implikasi penerapan program KUT dan pelaksanaan model pemberdayaan tersebut serta perubahan-perubahan yang diharapkan, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metoda diskriptif kualitatif yang dilakukan di desa Jambangan, kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dengan metode ini diharapkan informasi-informasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi serta implikasi pemberdayaan yang dilakukan dapat diperoleh secara akurat dan kompehensif. Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pemahaman kemiskinan dan subsistensi kehidupan komunitas petani sebagai fenomena yang multidimensional. Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomis semata, melainkan sebuah kondisi ketidakberdayaan dan kerentaan. Unluk mengatasinya hanya dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan secara komprehensif dimana selain memungkinkan terjadinya peningkatan kesejahteraan diharapkan juga memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Dari penelitian ini ditemukan sebuah realitas bahwa kondisi subsistensi yang dialami komunitas petani di desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi selain disebabkan oleh faktor-faktor internal, juga disebabkan oleh kondisi ketidakberdayaan mereka terhadap kekuatan-kekuatan besar yang berada di sekelilingnya. Sedangkan program KUT yang menyediakan pinjaman modal kerja sebagai upaya pemerintah dalam memberdayakan petani pada kenyataannya belum cukup mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara Melalui serangkaian kegiatan pendampingan komunitas, Sekertariat Bina Desa mencoba melakukan pemberdayaan yang lebih bersifat holistik inregrarrf. Pendekatan ini meyakini bahwa dalam memberdayakan komunitas tidak cukup dengan hanya melakukan intervensi-intervensi yang bersifat material. Akan tetapi secara mendasar perlu dilakukan pendidikan kerakyatan (pendidikan musyawarah) yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial dan proses penyadaran (Conscientiaarion), sehinga akan muncul kesadaran kritis di kalangan komunitas bahwa mereka adalah subyek dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Melalui pengorganisasian komunitas ini, diharapkan akan terjadi penguatan komunitas petani, sehingga pada gilirannya mereka akan mampu mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategisnya dan sekaligus mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa Pendamping memiliki peran yang strategis dalam proses pemberdayaan ini. Dengan melakukan peran-peran sebagai fasilitator, motivator, edukator, advokator serta peran-peran lainnya, telah menjadikan pendamping Sekertariat Bina Desa sebagai teman/ kawan dialog komunitas dampingannya untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Namun demikian, melakukan pendampingan komunitas bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa masih diperlukan waktu yang panjang untuk menjadikan komunitas petani sebagai kekuatan sosial. Pada umumnya komunitas belum menjadikan kebutuhan-kebutuhan strategis sebagai kepentingan yang harus diperjuangkan. Namun patut dicatat bahwa upaya Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) yang terintegrasi kedalam kegiatan pendampingan sosial lebih banyak menjamin petani untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimal karena hanya dilakukan berdasarakan kebutuhan dan prakarsa komunitas. Berdasarkan temuan diatas, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan program secara partisipatif dan akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan rakyat. Frekuensi Pelatihan-pelatihan pendamping sedapat mungkin dapat lebih-lebih saling dilakukan Sekretariat Bina Desa, sebagai upaya peningkatan kapasitas pendamping dan merangsang munculnya local leader untuk menjadi pendamping. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan akselerasi proses penyadaran komunitas, Persiapan sosial harus dilakukan secara lebih matang dalam melakukan pendampingan sosial, sehingga kesamaan persepsi komunitas dampingan tentang tujuan-tujuan pemberdayaan dapat terbentuk secara memadai."

"Salah satu program unggulan yang dijadikan sebagai altematif pemecahan masalah kemiskinan yang dihadapi komunitas nelayan adalah program PEMP. Program ini telah dilaksanakan di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan periode tahun 2001 - 2002. Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap proses pelaksanaan program untuk memperoleh penjelasan bagaimana hasil yang telah dicapai program dalam memberdayakan komunitas nelayan di wilayah tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitik untuk menghasifkan informasi tentang proses dan hasii pelaksanaannya, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling yakni meliputi penanggung jawab operasianal program, penanggung jawab wilayah kecamatan dan kelurahan, konsultan manajemen (KM) dan staf teknis program, pihak pengelola program dan nelayan sebagai penerima manfaat program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, peneliti menggunakan in-depth interview, observasi dan studi pustaka.Dari hasil penelitian diketahui, proses perencanaan program diiaksanakan di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Keseluruhan proses penyusunan rencana kegiatan di tingkat Kota dan Kecamatan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan program baik secara administrasi maupun teknis kepada Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dengan menumbuhkan peran serta dan berbagai pihak yang terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program. Pada tingkat Kelurahan dilaksanakan penyusunan usulan rencana kegiatan tindak lanjut (RIM) melalui diskusi kelompok peserta yang sistematis dalam kerangka perencanaan partisipatif. Proses pelaksanaan program melalui dua tahap kegiatan yaitu persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Persiapan program diimplementasikan melalui kegiatan sosialisasi, seleksi peserta, pembentukan kelembagaan, pelatihan peserta, pencairan dan penyaluran dana ekonomi produktif (DEP) sebagai upaya fasilitasi dan menstimulir kelompok peserta program untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif dilandasi pengetahuan lokal nelayan, introduksi teknologi dan pengadaan sarana penunjang, pelatihan teknis perikanan, pendampingan manajemen usaha kelompok dan kewirausahaan serta kerjasama pemasaran hasil perikanan secara vertikal dan horizontal. Proses pengernbangan kegiatan ekonomi dlarahkan kepada keberdayaan komunitas nelayan dalam mengakumulasi dan mendistribusikan DEP secara koordinatif dan kerjasama antar lembaga PEMP dengan prioritas pengembangan kepada keterkaitan jenis dan skala usaha KMP sebelumnya. Proses pengawasan dilakukan secara tes-buka dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk berperan aktif menyampaikan hasil pengawasannya. Metode pengawasan dan pelaporan, dilaksanakan secara eksternal oleh Dinas/Intansi terkait yang melibatkan KMP dan masyarakat kelurahan dan secara internal dilakukan antar pengurus Mitra Desa (MD), KMP, LEPP-M3, Tenaga Pendamping Desa (TPD) dan staf teknis program.Dari proses pelaksanaan program PEMP tersebut, telah dihasilkan perencanaan kegiatan di tingkat Kota dan Kecamatan yaitu administrasi, pemilihan KM, menetapkan lokasi dan peserta program, koordinasi dan sinkronisasi program serta alokasi pembiayaan program. Perencanaan kegiatan ini mampu mendorong partisipasi aparat pemerintah, pihak swasta, masyarakat nelayan dan stakeholders terkait lainnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program. Perencanaan kegiatan di tingkat kelurahan melalui forum musyawarah dan diskusi kelompok antar peserta program berhasil menyusun rencana kegiatan ekonomi produktif.Keberhasilan dalam penyusunan ini telah mampu mendorong partisipasi aktif komunitas nelayan, baik secara individu maupun kelompok didalam menyusun rencana kegiatan ekonomi produktifnya. Persiapan program berhasil memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas komunitas nelayan dalam melaksanakan kegiatan program, hal ini ditunjang dengan berfungsinya forum sosialiasi berjenjang, keterlibatan peserta dalam seleksi program, pembentukan kelembagaan berdasarkan sistem tata nilai dan unit unit usaha masyarakat setempat serta pengembangan kelembagaan melalui penguatan secara internal dan eksternal, pelatihan secara terstruktur dan terencana sesuai kebutuhan jenis usaha dan lembaga serta mekanisme penyaluran dan pengembalian DEP dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif mampu meningkatkan pendapatan KMP, memenuhi kebutuhan dasar, kepemilikan aset kelompok, melaksanakan tabungan anggota dan kelompok serta membayar angsuran kredit. Manajemen usaha KMP telah menumbuhkan partisipasi aktif anggota kelompok dalam menjalankan kegiatan usahanya.Pada tahap pengembangan kegiatan ekonomi, KMP mampu mendatakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja baru bagi nelayan miskin dilokasi dan diluar lokasi sasaran program, pengembangan jenis dan skala saha pendukung, partisipasi untuk dana sosial program, pembangunan kelurahan dan dana swakelola sosial lainnya, tersedianya dana operasional LEPP-M3 dan dana insentif MD. Pengawasan program mampu meningkatkan kernampuan dan keterlibatan anggota dan pengurus KMP serta masyarakat kelurahan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan program secara berkesinambungan.Hasil penelitian merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah : pertama, meningkatkan struktur armada KMP Pukat dan melatih nelayan dalam operasionalnya serta upaya diversifikasi produk olahan, memfasilitasi kemitraan usaha KMP yang baru, meningkatkan penyediaan modal melalui skim kredit Mina Mandiri, mengimplementasikan pedaman teknis Nilai Tukar Nelayan. Kedua, meningkatkan sarana prasarana pemasaran KMP Induk, agar berkembang menjadl Cold Storage Mini. Ketiga, melaksanakan proses legalisasi LEPP-M3 menjadi Koperasi Nelayan dan merestrukturisasi Mitra Desa menjadi Lembaga Keswadayaan Sosial Masyarakat Pesisir (LKSMP). Keempat meningkatkan kegiatan koordinasi dan pembinaan teknis pasta program. Kelima, menerbitlan Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan perikanan dengan merevitalisasi kearifan lokal nelayan. Usulan rekomendasi kepada komunitas nelayan : pertama, kearifan lokal nelayan dikembangkan sesuai perkembangan tatanan kehidupan. Kedua, menyelenggarakan asuransi nelayan sebagai bentuk jaminan sosial kegiatan usaha. Ketiga, sistem pengawasan secara internal yang berkesinambungan dapat dikembangkan melalui sistem pengawasan masyarakat Keempat pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh nelayan perlu dikembangkan dengan memfungsikan peran kelembagaan program sebagai media pendidikan nelayan."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di kawasan Muara Angke Kelurahan Pluit Kncamatan Penjaringan Jakarta Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan dan pengolahan jenis-jenis sumber daya lokal dalam kerangka strategi pemberdayaan komunitas nelayan. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya efektifitas pemberdayaan terhadap komunitas nelayan.Seiring dengan kemajuan kota Jakarta, berbagai program pembangunan infrastruktur di kawasan Muara Angke terus mengalami peningkatan. Pada segi sosial, berbagai pemberdayaan komunitas nelayan telah dilakukan di Muara Angke seperti Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Pemberdayaan Wanita Nelayan (PWN), bantuan bergulir kapal perikanan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Sekala Kecil (PUPTSK} dan lain sebagainya. Program pemberdayaan yang telah banyak dilakukan selama ini sebagai upaya mensejahterakan nelayan baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah, nampak masih belum optimal pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan seperti yang diharapkan. Komunitas nelayan di Muara Angke masih tinggal di lingkungan dengan tingkat kepadatan yang tinggi, bahkan masih banyak dari mereka yang tinggal di bantaran sungai dengan kondisi rumah yang sangat sederhana. Sebenarnya di kawasan Muara Angke telah disediakan pemukiman yang memadai bagi nelayan dengan sistem sewa yang ringan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, akibat desakan ekonomi banyak nelayan yang kemudian menjual atau menyewakan kembali fasilitas pemukiman tersebut kepada pihak lain yang tidak berhak (berprofesi bukan nelayan). Kesulitan yang masih mendera komunitas nelayan menunjukan bahwa dari berbagai program pembangunan yang ada, ternyata kurang efektif memberdayakan komunitas nelayan di Muara Angke. Kekurangmampuan komunitas nelayan dalam merubah nilai, norma dan berbagai sumber daya lokal yang tersedia seharusnya dipahami oleh pembuat kebijakan, sebelum menentukan program pemberdayaan komunitas nelayan, karena kornunitas nelayan membutuhkan berbagai persiapan dan penyesuaian dalam menghadapi perubahan. Untuk memahami fenomena tersebut seyogyanya dilakukan dengan mempelajari strategi pemberdayaan komunitas nelayan berbasis lokalitas agar dapat mengendalikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam pengembangan suatu komunitas (community development), khususnya nelayan miskin pada skala lokal.Kegagalan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan dapat berupa `kemacetan' dana bergulir, penyelewengan penggunaan dana untuk kepentingan lain di luar program, bubarnya institusi-institusi sosial ekonomi yang dibangun setelah pelaksanaan program berakhir, dan sustanibilitas keberlanjutan kegiatan pemberdayaan terhenti di tengah jalan sehingga tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan program pemberdayaan yang kerap tidak didasarkan pada struktur sosial budaya lokal, baik yang berhubungan dengan masalah institusi maupun dengan sistem pembagian kerja yang berlaku dalam masyarakat nelayan, akibatnya program-program pemberdayaan tersebut menjadi asing bagi masyarakat nelayan setempat, dan ironisnya, institusi bentukan program pemberdayaan yang barn sexing diperhadapkan dengan institusi-institusi lokal secara antagonistis. Sehingga, apatisme masyarakat terhadap program pemberdayaan semakin berkembang dan menimbulkan resistensi sosial yang berdampak pada penciptaan hambatan strategi terhadap keberhasilan program pemberdayaan.Membangun kemandirian sosial ekonomi lokal dapat ditempuh melalui pembangunan lokal yang bertumpu pada pemberdayaan penduduk setempat berbasis komunitas. Pembangunan lokal, diartikan sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial-ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi-potensi yang dimilikinya, baik sumber daya manusia, sistem sosial, sumber daya alam dan infrastruktur. Hal ini harus dilakukan pada skala yang kecil (skala komunitas), dengan mengorganisasi serta mentransformasi sumber-sumber dan potensi menjadi penggerak bagi pembangunan lokal.Pemberdayaan-komunitas-nelayan-tersebut-bertujuan pada perubahan perilaku yaitu pengetahuan, sikap dan ketrampilan di kalangan komunitas nelayan agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan komunitas nelayan.Mengacu pada upaya tersebut, alternatif pemberdayaan berbasis lokalitas yang dapat ditempuh memiliki karateristik antara lain; (1) prakarsa 1 ide berasal dari komunitas setempat, (2) dimulai dengan pemecahan masalah ril komunitas, (3) sumber utama adalah rakyat dan sumber daya lokal, (4) kesalahan dapat diterima, (5) kelembagaan pendukung dibina dari bawah, (6) evaluasi dilakukan sendiri, (7) berkesinambungan dan berorientasi pada proses, (8) kepemimpinan bersifat kuat, (9) fokus manajemen adalah kelangsungan dan berfungsinya sistem kelembagaan. Strategi pembnerdayaan alternatif yang diusulkan mengacu pada pemberdayaan dengan berbasis pada ko-manajamen."

"ABSTRAK
Dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur, Pemerintah melaksanakan Pembangunan Lima Tahun (Pelita), yang saat ini telah memasuki tahap Pelita ketujuh. Perjalanan pembangunan enam Pelita sebelumnya diakui telah banyak membawa keberhasilan di berbagai aspek kehidupan namun terdapat beberapa aspek yang masih tertinggal. Satu di antaranya adalah belum `terangkatnya' kehidupan kelompok wanita miskin. Hal ini diindikasikan oleh banyaknya wanita miskin yang terkebelakang dalam ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang disebabkan masih kuatnya sistem patriarkhi dalam berbagai bidang kehidupan. Marjinalisasi secara tidak sadar melingkupi kehidupan wanita miskin sehingga mereka makin terpuruk dalam kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus dan didukung oleh data kuantitatif berupa data kuesioner. Jumlah responden sebanyak 55 orang, terdiri atas 21 orang istri nelayan tradisional dan 21 orang istri buruh nelayan, 8 orang istri juragan dan 5 orang istri toke yang memberi data karakteristik istri nelayan yang akan diteliti. Dari 55 responden, dipilih 7 informan yang terdiri atas 2 orang istri nelayan tradisional, 2 orang istri buruh nelayan, 2 orang istri juragan dan 1 orang istri toke, yang memberikan informasi lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Temuan lapangan menunjukan bahwa kemiskinan yang dialami rumah tangga nelayan dan juga istri nelayan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh faktor ekologis, struktural dan kultural. Dalam proses sebab akibat, kemiskinan terjadi dalam satu siklus ketidakberdayaan dengan variabel yang saling berakumulasi seperti produktivitas, kerentanan, keterisolasian, kesehatan, membuat istri nelayan tetap berada pada posisi marjinal mereka. Berdasarkan analisis temuan data lapangan, kemiskinan yang dialami rumah tangga nelayan dan dampaknya pada istri nelayan serta strategi adaptasi yang dilakukan untuk menghadapi penyebab kemiskinan, menghasilkan temuan sebagai berikut: yang pertama, bahwa faktor ekologis, (kepadatan penduduk, punahnya hutan bakau, pencemaran air laut), faktor struktural (hubungan patron dan client dalam kehidupan nelayan, operasi pukat harimau, dan munculnya tambak udang) dan faktor kultural (budaya apatisme pada nelayan, tanggapan nelayan pada pendidikan , dan tanggapan pada konsep menabung) berdampak pada penurunan penghasilan nelayan dan akhirnya memiskinkan rumah tangga nelayan. Ketika faktor ini juga berdampak pada istri nelayan, antara lain mereka kehilangan akses ekonomi akibat penebangan kayu bakau untuk tambak udang (ekologis), sedikitnya peluang yang diberikan dalam ekonomi, dalam pendidikan, pemenuhan gizi dan kesehatan yang memadai (struktural) serta masih kuatnya sistim patriarki dalam tradisi, agama, dan budaya (kultural} mengakibatkan istri nelayan mengalami diskriminasi jender dan marjinalisasi serta penurunan kualitas hidup. Temuan yang kedua, meskipun peluang wanita miskin untuk mengubah nasibnya kecil, wanita miskin mempunyai kekuatan, ketegaran dan sikap tahan banting dalam menghadapi penyebab kemiskinan yang dialami rumah tangganya. Untuk itu wanita miskin menemukan strategi adaptasi yang berkaitan dengan kerja reproduktif dan produktif berdasarkan pengetahuan tentang konsep dan norma budaya yang ada dalam masyarakatnya, Strategi adaptasi yang dipilih istri nelayan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah, berupa kontribusi istri nelayan dalam mengatasi ekonomi rumah tangga yang membuat anggota yang berada di dalamnya dapat bertahan hidup (survive). Dampak negatif dari strategi yang dipilih istri nelayan adalah terganggunya kesehatan fisiknya akibat beban kerja yang berat. Untuk membantu istri nelayan ini, disarankan agar wanita miskin tidak hanya "diberdayakan" dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga diberdayakan secara psikologis sehingga mampu mempunyai pilihan sendiri baik yang berhubungan dengan kebutuhan dirinya maupun kiprahnya di luar rumah tangga. Strategi pembangunan yang dipilih pemerintah agar memperhitungkan besaran dampak pada wanita khususnya wanita miskin yang sering terlupakan bahkan dirugikan. Analisis kepekaan jender dalam pemberdayaan wanita miskin adalah salah satu langkah yang dapat menghapuskan kemiskinan yang merupakan problem bangsa Indonesia dewasa ini."