Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 143929 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andi Almah Aliuddin
"Penelitian dilatarbelakangi oleh peran perempuan terhadap ekonomi nasional pasca krisis ekonomi tahun 1997. Besarnya peran perempuan tersebut kemudian mendorong pengelola program untuk melakukan upaya pemberdayaan perempuan usaha kecil. Meski demikian hingga saat ini program pemberdayaan yang ada belum berhasil mengembangkan dan mengatasi permasalahan seputar usaha kecil perempuan. Kegagalan program ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengelola dalam melihat akar permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Selain itu juga kurang diperhatikannya modal sosial sebagai salah satu faktor yang menunjang keberhasilan program.
Untuk mengetahui hubungan antara modal sosial, maka penelitian ini dilakukan pada Proyek PPEPUK didua kelompok berhasil yakni melati dan lestari di kelurahan Jelambar Baru. Dari latar belakang persoalan seperti di atas, maka pertanyaan yang diajukan seputar, bagaimana peran modal sosial terhadap keberhasilan Proyek PPEPUK didua kelompok berhasil yakni melati dan lestari. Untuk menjawab rumusan pertanyaan dan tujuan penelitian, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan agar bisa menggambarkan peran modal sosial didua kelompok sekaligus mengidentifikasikan modal sosial yang berkembang dan menopang keberhasilan Proyek PPEPUK.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa- dalam dinamika kelompok lestari dan melati ditemukan adanya unsur-unsur modal sosial dalam pelaksanaan kegiatan Proyek PPEPUK seperti kepercayaan, solidaritas, kerjasama dan kedermawanan. Unsur-unsur modal sosial inilah yang kemudian menopang pelaksanaan Proyek PPEPUK di kelompok, sehingga saat ini kelompok usaha masih tetap berjalan. Namun yang menjadi kendala adalah tujuan dan strategi Business Development Service dalam Proyek PPEPUK tidak sesuai dengan karakter kelompok dampingan yang mayoritas ibu rumah tangga dan tidak memiliki pengalaman usaha, sehingga tidak sesuai dengan kondisi kelompok. Selain itu kegiatan Proyek PPEPUK tidak responsif gender karena hanya menekankan pada kebutuhan praktis semata yakni kebutuhan ekonomi, padahal permasalahan yang dihadapi oleh kelompok dampingan tidak semata permasalahan ekonomi tetapi juga permasalahan jender yang menyebabkan kendala dalam menjalankan usaha secara maksimal.
Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah dengan menawarkan kegiatan altematif yang responsif jender, dengan mengacu pada alur kerja Gender Analysis Pathway (GAO). Alur kerja GAD terdiri dari tiga tahap yakni tahap anatisis dengan melakukan analisis terhadap kesejangan jender yang terjadi dalam Proyek PPEPUK , Tahap reformulasi yakni tahap yang melakukan perubahan pada tujuan dan strategi pendekatan dari strategi BDS ke strategi community organizing dengan titik tekan pada membangun kesadaran kritis jender dalam kegiatan, selanjutnya adalah tahap rencana aksi yakni tahap kegiatan yang bentuk kegiatan tidak hanya pada kegiatan ekonomi tetapi juga kegiatan penyadaran gender dalam bentuk usaha. Ketiga tahap ini dilakukan dengan memanfaatkan modal sosial didalam kelompok agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan Proyek PPEPUK."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14391
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dachlan Abdul Hamied
"Koperasi Unit Desa (KUD) dalam perjalanannya banyak tersendat dan banyak kalangan akademis memandang bahwa lembaga ekonomi ini kurang mampu dalam meningkatkan harkat dan martabat rakyat banyak. Studi-studi yang pernah dilakukan oleh para ahli lebih banyak menunjuk pada lemahnya permodalan (economic capital) dan sumbernya manusia (human capital) sebagai faktor penghambat perkembangan lembaga ekonomi ini. Pandangan ini telah menjadi "conventional wisdom" kalangan perencana dan pengambilan keputusan dalam membangun dan mengembangkan koperasi di Indonesia. Namun hingga kini koperasi tetap menjadi aktor pinggiran di arena ekonomi nasional. Studi ini mencoba menggunakan konsep modal sosial (social capital) dalam mempelajari perkembangan lembaga ekonomi ini.
Modal sosial semakin banyak diperbincangkan, khususnya oleh para ahli ilmu sosial. Modal sosial dianggap sebagai hal yang penting untuk mengembangkan ekonomi suatu masyarakat. Pada tataran perkembangan pedesaan keberadaan jaringan yang kuat dari organisasi tingkat bawah (grassroots) masyarakat sama pentingnya sebagaimana layaknya perkembangan industri fisik dan teknologi. Elemen modal sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan dapat berkembang di suatu komunitas. Demikian juga, keberhasilan kolaborasi dalam suatu usaha akan membangun hubungan-hubungan dan kepercayaan yang pada gilirannya akan memfasilitasi ikatan-ikatan pada masa depan di bidang lain. Dengan kaitan tersebut masalah yang mendasar yang diteliti adalah bagaimana keberadaan modal sosial di masyarakat Banyuresmi bisa diterapkan di Koperasi Unit Desa (KUD) Banyuresmi. Kemudian, bagaimana peran anggota dalam roda perjalanan organisasi. Selain itu, bagaimana peran Pemerintah dalam mendorong perkembangan KUD sehingga kemandirian dan nilai-nilai otonomi dari sebuah lembaga sosial yang bergerak dalam bidang ekonomi menjadi tidak nampak.
Penulisan tesis ini didahului dengan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang bersifat kualitatif dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang berlangsung baik di KUD Banyuresmi maupun lingkungannya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka acuan sosial ekonomi masyarakat yang dikonsentrasikan pada modal sosial. Hasil tersebut dianalisis kembali dengan menggunakan seperangkat teori yang berlaku. Dengan pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pimpinan/lembaga yang bersangkutan dan terkait, orang-orang atau informan dan pelaku yang diamati.
Hasil penelitian membuktikan bahwa di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Banyuresmi, interaksi antar sesamanya ada sikap dan nilai-nilai kerukunan, hidup gotong royong, saling bantu, ingin membangun lebih baik tolong menolong, tidak menutup diri dan ingin maju serta kerja keras untuk menghidupi keluarga secara mandiri. Hal tersebut selaras dengan norma-norma koperasi. Sayangnya, sosialisasi kehidupan masyarakat yang bermuatan modal sosial tersebut tidak bisa memberi warna dalam jalannya kehidupan KUD Banyuresmi. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor internal dan eksternal terutama yang berkait dengan ketidakberdayaan para pengurus KUD dalam menciptakan lingkungan kondusif yang mengundang modal sosial sebagai wahana yang menjembatani kemunduran organisasi.
Pada tataran empirik di Koperasi Unit Desa (KUD) Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut terjadi suatu krisis, dimana masyarakat, khususnya para tokoh masyarakatnya kurang tertarik untuk turut serta membina dan membangun KUD sebagai jalan dalam penciptaan peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungannya. Walaupun dalam batas-batas tertentu para tokoh-tokoh tersebut masih juga memberikan kritik dan saran-sarannya. Sementara pada tingkat anggota keikutsertaan dalam menentukan kebijaksanaan dan program operasional masih menampakkan sikap yang lebih mementingkan dirinya masing-masing.
Pada akhirnya studi ini hanya berusaha menterjemahkan pentingnya modal sosial di satu sisi dan jalannya KUD Kecamatan Banyuresmi di sisi lain. Kalau dalam realitasnya ada ketimpangan, harapannya mampu menawarkan konsep perbaikan seperti perlunya penataan ulang semua perangkat kebijaksanaan, perlu dialog jujur, memperhatikan potensi yang tersedia seperti alam, masyarakat dan kemampuan-kemampuan lainnya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T2402
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khristina Curry
"Peranan pertumbulan sarana prasarana dirasakan sangat panting bagi pembangunan dan pengembangan perekonomian. Karena peranan sarana prasarana yang ada di Indonesia dirasakan relatifnasih sangat kecil. Penelitian ini akan melihat sejauh mana peranan sarana prasarana terhadap pertumbuhan industri manufaktur. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa peranan sarana prasarana terhadap industri manufaktur relatif sangat besar.
Untuk mengetahui sejauh mana peranan pertumbuhan sarana prasarana dan peranan pertumbuhan sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan industri manufaktur digunakan 6 (enam) buah variabel, yang terdiri dari 5 (lima) variabel bebas dan I (satu) variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan terdiri atas prasarana taransportasi, sarana listrik, sarana komunikasi, sarana pendidikan dan tenga kerja (sumberdaya manusia). Variabel terikat yang digunakan adalah industri manufaktur. Model yang dipergunakan untuk mengetahui peranan pertumbuhan sarana prasarana dan peranan pertumbuhan sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan industri manufaktur diadaptasi dari fungsi produksi Cobb Douglas yang telah mengalami ekstensifikasi.
Sarana prasarana, industri manufaktur dan sumberdaya yang kits gunakan merupakan perpaduan dari data karat lintang (antar individu/cross section) yaitu 26 propinsi di Indonesia dan data runtun waktu (lime series) yaitu 19 tahun observasi maka metode estimasi yang digunakan merupakan metode estimasi panel data. Dimana metode panel data tersebut diestimasi dengan teknik fixed effect model. Sehingga diharapkan mampu menjelaskan pengaruh peranan pertumbuhan sarana prasarana terhadap pertumbuhan industri manufaktur.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa peranan pertumbuhan sarana prasarana per kapita per tahun terhadap pertumbuhan industri manufaktur per kapita per tahun relatif lebih besar dan relatif lebih dominan dibandingkan dengan sumberdaya manusianya. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa industri manufaktur di Indonesia memiliki skala ekonomis yang semakin meningkat (increasing returns to scale). Besarnya peningkatan pertumbuhan nilai tambah prasarana transportasi, nilai tambah listrik, jumlah sambungan telepon, sarana pendidikan dan tenaga keda per tahun per kapita akan memberikan peningkatan pertumbuhan nilai tambah industri manufaktur per tahun per kapita yang lebih besar. Dengan demikian telah terjadi kekurangan investasi (under investment) pads sarana dan prasarana di Indonesia. Hal lain yang ditunjukkan oleh studi ini adalah besar kecilnya peranan masing-masing sarana prasarana di tiap wilayah di Indonesia. Secara keseluruhan hasil studi ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T20431
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ichsan Perwira Kurniagung
"Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), sebagai pelaksana Satu Pintu untuk evaluasi, penstrukturan penjaminan, dan penyedia penjaminan untuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam proyek infrastruktur melalui Perjanjian Penjaminan. Perjanjian Pinjaman merupakan kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin (dalam hal ini PT PII) dan Penerima Jaminan (dalam hal ini Badan Usaha Swasta yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama) dalam rangka Penjaminan Infrastruktur. Penentuan pihak yang dapat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang mewakili kepentingan Pemerintah dalam Perjanjian Kerja Sama infrastruktur juga akan berbeda dalam tiap sektor infrastruktur. Ketentuan tentang mekanisme dan akibat hukum dari pemberian jaminan infrastruktur oleh PT PII dimaksud telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perpres No. 78 Tahun 2010) dan lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PMK No. 260 Tahun 2010). Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang obyek yang sedang diteliti, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme dan akibat hukum dari Penjaminan Infrastruktur dalam perspektif hukum perdata serta pengaturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

The Government of Indonesia has established a State-Owned Enterprise namely PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), as the Single-Window operator for guarantee evaluation, structuring, and provider for Public-Private Partnership (PPP) in infrastructure project through Guarantee Agreement. Guarantee Agreement is a written consent which contain rights and obligations by and between the Guarantor (in this case IIGF) and Guarantee Holder (in this case the Private Company which become the party in the Cooperation Agreement) in the context of Infrastructure Guarantee. The determination of party who can act as the Contracting Agency which represents the Government’s interest in a infrastructure Cooperation Agreement will be different in each sector of infrastructure. The provision on the mechanism and legal consequene of the provision of infrastructure guarantee has been regulated under Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company (Presidential Regulation Number 78 Year 2010) and more details under Minister of Finance Regulation Number 260/PMK.011.2010 Year 2010 on the Implementation Guidance of Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project (MoF Regulation Number 260 Year 2010). Pursuant to its form, the typology used in this research is descriptive. This descriptive method is intended to acquire clear description on the mechanism and legal consequence of Infrastructure Guarantee in the perspective of civil law and its regulation in Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38983
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sambirang Ahmadi
"Studi ini menggambarkan tentang peran kapital sosial (KS) yang embedded dalam komunitas orang-orang Madura (OM) di Sumbawa dalam memfasilitasi peluang dan akses OM terhadap kapital ekonomi. KS yang dimaksud di sini adalah : (1) institusi-institusi, relasi-relasi, nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk perilaku kerjasama (cooperative behavior) dan koordinasi tindakan-tindakan bersama (collective action) untuk suatu tujuan yang manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama (mutual benefit); dan (2) kapabilitas yang muncul dan prevalensi kepercayaan dalam suatu masyarakat atau di dalam bagian-bagian tertentu dari masyarakat.
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu wawancara mendalam (indepth interview) observasi langsung dan focus group discussion penulis ingin mengetahui tentang : (1) bagaimana bentuk/jenis KS OM di Sumbawa dan sejauh mana KS itu dapat memfasilitasi akses dan peluang ekonomi komunitas OM di Sumbawa?; dan (2) bagaimana hubungan sosial antara OM dengan masyarakat (lokal) Sumbawa yang mempengaruhi efektifitas KS untuk mengakses kapital ekonomi (KE)? KE yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya uang, akan tetapi peluang-peluang yang memungkinkan uang itu didapat.
Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa KS OM di Sumbawa dapat dipilah menjadi tiga bentuk berdasarkan formulasi analisis Uphoff dengan sedikit modifikasi dari penulis, yaitu : Pertama, KS struktural, mencakup (a) ikatan keluarga dan kerabat (family dan kinship ties); (b) preseden sebagai pedagang 'soto' yang sukses; (c) kebiasaan etis (ethical habit) sebagai pedagang yang turun-temurun; (d) peran yang dimainkan organisasi kerukunan HIKMA; (e) asosiasi kredit 'arisan' (rotation credit association); (f) integrasi sosial yang memfasilitasi intensitas dan kepadatan hubungan personal-emosional antara OM dengan masyarakat lokal; (g) agama yang menjadi "lem perekat° sosial; (h) tradisi yang melahirkan kewajiban-kewajiban sosial-ekonomi sesama Madura; (i) network yang memungkinkan terbuka dan berkembangnya usaha OM.
Kedua, KS kognitif, mencakup (a) nilai-nilai agama Islam yang menjadi sumber semangat, motivasi dan etos kerja keras OM; dan (b) sikap dan perilaku ekonomi yang berorientasi transenden; (c) kepercayaan yang dalam hal ini dibagi menjadi dua bentuk : (c.1) kepercayaan sosial (social trust) yang datang dari luar keluarga/kerabat Madura yang tercermin dari vakumnya prasangka etnik, etnosentrisme lokal, dan kendala-kendala kultural dan struktural lainnya, dan (c.2) kepercayaan di dalam dan atas dasar solidaritas kelompok (bounded solidarity) yang membentuk sikap dan tingkah laku bekerjasama dan perasaan untuk saling berbagi (sense of mutuality); (d) track record dan image building yaitu citra positif yang terbentuk karena vakumnya konflik atau kekerasan sosial yang melibatkan atau dipicu oleh OM pada umumnya di Sumbawa, kecuali di Kecamatan Alas.
Ketiga, KS simbolik, yaitu "soto dan sate Madura" yang menjadi simbol korporasi dan identitas pelaku "ekonomi rombong" Madura di Sumbawa.
Ketiga bentuk KS tersebut di atas bersifat komplementer satu sama lain sehingga tidak bisa dipisahkan kecuali untuk kebutuhan analisa semata. Berdasarkan temuan di lapangan, penulis berkesimpulan bahwa : sesungguhnya akses OM terhadap kapital ekonomi, daya tahan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi OM di Sumbawa lebih banyak ditentukan oleh peran kapital sosial yang tidak hanya tertambat di dalam (inside), tapi juga di luar (outside) komunitas OM. Sedangkan kapital lainnya, seperti kapital manusia (KM) kurang berperan sehingga berdampak terhadap kemampuan OM untuk melakukan ekspansi bisnis ke tingkat yang lebih besar.
Umumnya OM di Sumbawa hanya mampu menjadi wirausaha-wirausaha kecil, yaitu sebagai pedagang jenis makanan dan minuman yang bisa difasilitasi oleh "organisasi ekonomi gaya rombong". Tampaknya, karena basis KM yang lemah, masih kecil kemungkinan OM di Sumbawa mampu menciptakan organisasi ekonomi yang modern dan skala besar. Dalam hal ini barangkali mereka hanya bisa disamakan dengan apa yang disebut oleh Geertz (1982) dengan "entrepreneurs without enterprises". Namun KS yang embedded pada mereka itu sudah cukup membuat mereka menjadi komunitas pelaku-pelaku ekonomi yang mandiri.
Melalui penelitian ini penulis merekomendasikan agar pengusaha-pengusaha kecil yang terampil perlu dilindungi dengan kebijakan yang berpihak pada mereka dan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya dengan mengikutsertakan mereka dalam pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang memungkinkan mereka mendapatkan pengetahuan dan wawasan bisnis (human capital) yang memadai."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T10633
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Salahuddin
"Kolaborasi model ekonomi dengan ilmu-ilmu dasar seperti matematika dan fisika telah berlangsung lama. Terhadap model analisis input-output, konsep matematika telah memainkan peranan penting dalam perkembangan model-model dekomposisi struktural. Sedangkan konsep fisika mengambil bagian penting sebagai dasar dalam pengembangan metoda estimasi tabel input-output, mengingat berbagai kendala dalam penyusunannya, seperti masalah keterbatasan data-data transaksi industrial dan mahalnya biaya survei untuk memperoleh data-data tersebut. Salah satu konsep fisika yang berguna dalam kepentingan di atas adalah entropy system.
Konsep ini dikembangkan dari Hukum Kedua Termodinamika yang dalam bentuk lain selalu dinyatakan sebagai entropi. Tesis ini akan memberikan rasionalisasi penerapan entropy system dart Hukum Kedua Termodinamika untuk pemecahan sel atau elemen dalam tabel input-output. Ide dasarnya adalah penghampiran konsep keseimbangan energi dengan konsep keseimbangan umum (genera! equilibrium) yang dalam konteks model input-output dapat diwakili oleh koefisien teknologi. Tabel input-output yang diperoleh dari perhitungan dengan pendekatan entropy system selanjutnya akan digunakan untuk melakukan anaiisis pengaruh sektor tertentu, yaitu infrastruktur terhadap perekonomian Indonesia.
Dalam mendisagregasi sel infrastruktur, digunakan matriks korelasi yang terdiri dari kendala (constrain) data yang diketahui dan tidak diketahui. Dari dua kendala yang diketahui akan diperoleh (m-2) data baru jika yang dipecahkan adalah m sel. Sedangkan informasi yang tidak diketahui dapat dikonstruksi melalui maksimalisasi entropi berdasarkan distribusi normal. Selanjutnya hubungan antara sel sebelum dan sesudah dipecah dinyatakan secara eksponensial dalam probabilitasnya, dimana pangkat eksponensialnya mengandung suku entropi."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T20380
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sarityastuti Santi Saraswati
"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta belum mampu membiayai percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan sumber pembiayaan infrastruktur melalui kebijakan pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 210 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis willingness to pay (WTP) badan usaha milik swasta (BUMS) terhadap kompensasi pelampauan KLB. Berdasarkan hasil estimasi kurva WTP dan persamaannya, potensi kompensasi pelampauan KLB di DKI Jakarta dengan kompensasi rata-rata WTP sebesar Rp.16 miliar per pelampauan KLB adalah sebesar Rp. 3,4 triliun. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi WTP BUMS terhadap kompensasi pelampauan KLB yaitu pemahaman terhadap Pergub No. 210 Tahun 2016, ukuran perusahaan dilihat dari jumlah pegawai, besar keinginan/motivasi untuk pelampauan KLB dilihat dari jumlah pelampauan KLB yang diinginkan, jenis penanaman modal, lokasi berdasarkan kota administrasi, aksesibilitas terhadap stasiun angkutan umum massal, luas lahan pengembangan, kegiatan pada lahan, sumber pendanaan, serta jumlah pelampauan KLB dan nilai kompensasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

The Regional Budget of DKI Jakarta Province has not been able to finance the acceleration of regional infrastructure development. DKI Jakarta Provincial Government seeks infrastructure funding sources through FAR bonus policy as regulated in Governor Regulation No. 210 of 2016. This study aims to analyze the willingness to pay (WTP) of privately owned enterprises (BUMS) for FAR bonus compensation. Based on the estimation of the WTP curve and equation, the average WTP is Rp. 16 billion per FAR bonus and the potential compensation in DKI Jakarta is Rp. 3,4 trillion. Based on the results of logistic regression analysis, factors affecting the BUMS WTP for FAR bonus compensation are BUMS comprehension of Pergub No. 210 of 2016, the size of the enterprise seen from the number of employees, the desire for FAR bonus represented by the number of desired FAR bonus, type of investment, location based on city administration, accessibility to mass public transport stations, land area, land activities, funding sources, as well as the number of FAR bonus and the value of compensation offered by the DKI Jakarta provincial government."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Wafa
"Keberadaan social capital dalam kelompok-kelompok sosial akan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada. Kelompok-kelompok sosial yang mampu memanfaatkan struktur sosial dalam setiap kegiatannya maka kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sementara kelompok yang tidak dapat memanfaatkan keberadaan struktur sosial tersebut maka kegiatan yang dilakukan tidak dapat berjalan lancar. Dengan demikian keberadaan social capital haruslah berada di dalam struktur sosial yang ada.
Tesis ini memfokuskan perhatian pada keberadaan social capital dalam suatu kelompok sosial yang diwakili dua jenis kelompok yaitu Kelompok Tani "Mardi Utomo" dan Kelompok PKK. Pembagian kedua kelompok ini didasarkan pada model pembentukan kelompok, dimana Kelompok Tani "Mardi Utomo" merupakan kelompok yang dibentuk oleh seluruh anggota (bottom up) sedangkan kelompok PKK merupakan kelompok yang dibentuk oleh pemerintah (top down).
Penelitian ini bersifat kualitatif agar mampu mengungkap secara mendetail mengenai keberadaan social capital pada kedua kelompok tersebut. Dengan demikian akan memahami pola pikir dan tindakan mereka dalam setiap kegiatan yang dilakukan di kelompoknya. Untuk mengungkap hal tersebut, peneliti mengumpulkan data melalui beberapa cara yaitu; studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam.
Yang menjadi fokus awal dari penelitian ini bagaimana kelompok sosial tersebut mampu memanfaatkan struktur sosial yang ada dalam setiap kegiatannya. Sehingga kegiatan yang dilakukan mendapat dukungan dari seluruh anggota. Kegiatan yang mendapat dukungan anggota dapat berjalan dengan lancar sementara yang tidak mendapat dukungan tidak dapat berjalan. Tindakan yang seperti ini dilakukan terus menerus sehingga diantara anggota timbul perasaan saling percaya. Perasaan saling percaya inilah yang menyebabkan kegiatan dapat berjalan lancar.
Dengan menggunakan kerangka Coleman yang mengemukakan bahwa aspek-aspek struktur sosial dapat digunakan oleh aktor sebagai sumberdaya untuk mencapai kepentingannya maka tesis ini berusaha menjawab kebenaran kerangka konsep tersebut melalui penelitian di Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Struktur sosial Jawa yang ada di Desa Bakalan sangat membantu keberadaan social capital di dalam kelompok. Adanya perbedaan status akan menentukan peran masing-masing orang. Orang yang berlatar belakang priyayi akan disegani di desa terlebih kalau yang bersangkutan memiliki umur tua, berjenis kelamin laki-laki, dan memiliki pendidikan tinggi, yang bersangkutan akan mudah menduduki jabatan baik formal maupun informal di desanya. Begitu juga dengan Kelompok Tani "Mardi Utomo" yang menjadi ketua adalah seorang priyayi yang memiliki pengaruh di kelompok karena faktor status yang dimiliki tersebut. Sedangkan kelompok PKK, di dalam memilih seorang ketua tidak memperhatikan faktor status karena jabatan ketua PKK merupakan jabatan yang diperoleh karena jabatan suami yang menjabat kepala desa.
Berjalannya kegiatan di Kelompok "Mardi Utomo" karena adanya trust yang kuat diantara anggota, trust yang ada didukung pula oleh pengalaman sosial, ketetanggaan, dan harapan dari anggota. Trust bersama-sama dengan faktor penyangga yang lain seperti tujuan kelompok sosial, pekerjaan sebagai petani, dan adanya mekanisme kontrol sosial yang efektif menyebabkan social capital Kelompok Tani "Mardi Utomo" dapat berjalan.
Disisi lain, pada kelompok PKK semua kegiatan yang ada ditentukan oleh pengurus, sehingga pengurus tidak mengerti keinginan dan kemampuan anggota yang sebenarnya, akibatnya banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan struktur sosial Jawa yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh pengurus tersebut akan berpengaruh pada tingkat trust antar anggota, begitu juga dengan mekanisme kontrol sosial yang ada, tidak dapat berjalan efektif. Kendala yang berasal dari intern pengurus tersebut juga dipengaruhi oleh kendala lain yang bersifat organisatoris seperti jumlah anggota yang mencakup seluruh desa, dan tujuan yang masih abstrak. Kendala-kendala yang ada tersebut menjadikan faktor-faktor penyangga social capital berjalan tidak efektif.
Tesis ini dalam kesimpulannya menegaskan kembali apa yang dikemukakan oleh Coleman bahwa struktur sosial dapat mempermudah social capital merupakan sesuatu hal yang harus ada. Disini berarti, keberadaan social capital harus berada di dalam struktur sosial yang ada Hal ini sekaligus merupakan implikasi teoritis dari temuan di lapangan yang diwakili oleh dua kelompok sosial. Di akhir tulisan, ada beberapa rekomendasi yang dimaksudkan agar keberadaan gotong royong sebagai salah satu bentuk social capital tidak hilang karena adanya program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu rekomendasi yang memuat hal tersebut adalah peraturan desa (perdes) yang harus dirumuskan secara bersama-sama antara pemeriritahan desa dengan kelompok-kelompok sosial yang ada, hal ini juga menunjukkan adanya sinergi antara kelompok-kelompok sosial dengan pemerintah desa. Adanya peraturan desa (perdes) yang mengatur gotong royong secara tegas dengan melibatkan kelompok-kelompok sosial maka keberadaan gotong royong dapat dipertahankan meskipun ada berbagai program pembangunan yang berpotensi mematikan gotong royong."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T9738
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Bernardus Wishman
"ABSTRAK
Beberapa studi telah mengemukakan bahwa konsumen di Indonesia telah menggeser preferensi mereka dari pasar tradisional ke pasar modern, karena layanan yang lebih baik yang disediakan oleh peritel pasar modern untuk konsumen. Dengan memfokuskan diri pada persepsi konsumen, penelitian ini mencoba untuk melihat penilaian konsumen terhadap layanan dan infrastruktur pasar tradisional menggunakan pendekatan kualitatif di Pasar Perumnas Klender. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumen."
Jakarta: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Universitas Indonesia (MPKP-FEUI), 2014
338 UI-JKE 9:2 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Shinta Damayanti
"Penelitian ini menganalisis fenomena kehadiran China di negara-negara Magribi khususnya Aljazair dan Libya, yang merupakan top trade partner China di kawasan ini. Melalui wadah kerja sama FOCAC dan BRI, China telah berfokus pada kerja sama yang lebih stratejik dalam pada sektor pembangunan dan pinjaman ke negara-negara tersebut. Disamping itu, China menyatakan adanya keselarasan antara BRI dengan SDGs (Suistainable Development Goals), sehingga dirinya akan bersama-sama terlibat secara aktif dalam mendorong pencapain indikator SDGs dengan negara – negara yang terlibat proyek BRI. Penulis menggunakan konsep neokolonialisme serta teori ketergantungan, world sytem theory, dan indikator SDGs untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara BRI dengan SDGs hanya mengandalkan promosi pembangunan infrakstruktur sebagai kendaraan untuk pencapaian indikator - indikator SDGs. Sepanjang lima tahun Aljazair dan Libya bergabung dengan BRI, ditemukan bahwa agenda BRI di kedua negara tersebut hanya berfokus pada aspek – aspek yang berkaitan dengan kepentingan BRI dan khususnya kepentingan China.

This research analyzes the phenomenon of China's presence in the Maghreb countries, especially Algeria and Libya, which are China's top trade partners in the Maghreb region. Through the FOCAC and BRI cooperation forums, China has focused on more strategic cooperation in the development sector and lending to these countries. In addition, China stated that there is a link between BRI and the SDGs (Suistainable Development Goals), so that it will be actively involved in encouraging the achievement of SDGs indicators with countries involved in the BRI project. The author uses the concept of neocolonialism and dependency theory, world system theory, and SDGs indicators to obtain answers to research questions.This research uses qualitative research with the type of literature review research. Through this research, it can be concluded that the relationship between BRI and the SDGs only relies on the promotion of infrastructure development as a vehicle for achieving the SDGs indicators. During the five years that Algeria and Libya joined the BRI, it was found that the BRI agenda in both countries only focused on certain aspects related to the interests of BRI and especially for China national interest."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>