Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The goal of research is to know the relation between compensation, work performance with workers product at Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur. Population is all workers at the company. which have 62 respondents. The technique of collecting data use primary data within questioner distributed to the each of respondent, an the instrument of analyzing that is used in this research is correlation test. The test has been used to see the whether or not there is a relation between variable compensation, work performance and workers products. Mean while, the method for this research is "Rank Spearman Correlation Coefficient".

Generally, the result of this research explains that compensation system at PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur has a positive relation with the workers product in compare to the relation of workers performance with worker product of PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur. And in the fact, either the compensation has a positive relation with the worker performance even a little."

"Penerapan praktek Good Corporate Governance (GCG), merupakan suatu pola hubungan yang baik dan efektif antara dewan komisaris, dewan direksi, dan manajemen perusahaan dalam menciptakan peningkatan nilai pemegang saham. Atau dengan kata lain penyelenggaraan mekanisme GCG yang baik dan konsisten. sesungguhnya perlu didukung oleh tim direksi, manajemen, dan karyawan yang profesional dan berkualitas agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan kepentingan pihakpihak pemegang kepentingan perusahaan (stakeholder).Melalui Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Corporate Governance di BUMN tertanggal 1 Agustus 2002, BUMN diwajibkan menerapkan GCG secara konsisten dan atau sebagai landasan operasionalnya. Sehubungan dengan hal itu, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sebagai salah satu BUMN industri strategis yang bergerak dibidang pelayanan publik dan memiliki bisnis yang bersifat monopoli alamiah (natural monopoly), menghadapi tuntutan penerapan GCG dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Untuk itu, dorongan serangkaian perbaikan tata pengelolaan perusahaan sangat diperlukan PT INTI berkaitan dengan kompetisi bisnisnya.Sebagai dasar dari penelitian ini, penulis membuat kerangka berpikir berkaitan dengan penerapan praktek GCG pada mekanisme internal perusahaan yakni keseimbangan hubungan antara organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan akhir perusahaan. Karena kedua dewan tersebut bertanggung jawab dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pengarahan, pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan summer daya sesuai dengan tujuan perusahaan (Syakhroza, 2000:14-15). Adapun indikator-indikator kinerja dewan tersebut harus disusun dan ditetapkan secara adil dan bertanggung jawab (fairness dan accountable), kinerja tersebut juga harus dikomunikasikan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan (transparency dan responsible), dan akhimya dalam melakukan pengelolaan sumberdaya keputusan yang dibuat harus bebas (independent) dari intervensi pihak manapun.Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan yang mencakup:1. Bagaimana gambaran umum mekanisme corporate governance yang dapat diterapkan di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)?2. Apa dan bagaimana pandangan PT. INTI (Persero) terhadap pemahaman good corporate governance (GCG)?3. Bagaimana PT. INTI mengidentifikasi corporate governance dikaitkan dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan/peluang dan ancaman perusahaan?4. Bagaimana manajemen PT. INTI menerapkan pencapaian tujuan good corporate governance (GCG) dalam memperbaiki manajemen perusahaan?Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara umum makanisme praktek corporate governance yang dapat diterapkan di PT. Industri Teiekomunikasi Indonesia (Persero), pandangan PT. INTI (Persero) terhadap pemahaman GCG, mengidentifikasi corporate governance dikaitkan dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan/peluang dan ancaman perusahaan, dan bagaimana manajemen PT. INTI menerapkan pencapaian tujuan GCG dalam memperbaiki manajemen perusahaan.Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pertama, metode deskriptif analitis sebagai upaya eksplorasi dan klarifkasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit penelitian yang diteliti. Kedua, metode eksplorasi analisis yakni penulis mencoba menggali pemahaman mengenai konsep corporate governance, yang secara teknis terwujud dalam bentuk penelitian dengan mengandalkan kuesioner atau observasi sekilas sebagai instrumen pengumpulan data.Dalam mendekati masalah, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metoda pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, melalui kuesioner dan wawancara. Responden dari penelitian ini adalah pemegang saham, dewan komisaris dan manajemen PT. INTI yang memahami dan terlibat langsung dalam upaya penerapan GCG.Dan hasil analisis penelitian, mekanisme penerapan praktek corporate governance di PTINTI memasuki tahap awal dari pemahaman secara mendalam tentang prinsip GCG oleh key persons guna memperoleh 'komitmen' dalam organ perusahaan dalam rangka penerapan praktek GCG di PT INTI. Hal ini dttunjukkan melalui pembentukan Tim GCG dan pelaksanaan training GCG agar praktek GCG dapat berjalan pada jalur yang benar. dengan kata lain, mekanisme tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini ditunjukkan belum adanya pedoman GCG secara tertulis, belum ada komite audit, komite nominasi, dan komite remunerasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kepmen no.117/2002, Mekanisme yang tepat atas penerapan praktek GCG di PT. INTI (Persero), adalah berkesinambungannya interpretasi tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola hubungan antara dewan komisaris, pemegang saham dan Direksi/manajemen perusahaan, dan dari hasil penelitian terlihat interpretasi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Terutama dari sisi pembinaan dan kompensasi manajemen perusahaan yakni upaya untuk mendapatkan kinerja manajemen yang optimal dengan mengevaluasi kinerja direksi dan manajemen senior secara rutin dengan memeriksa laporan-laporan dari direktur utama dan dengan berinteraksi dengan manajemen atau direksi secara langsung. Akan tetapi pada umumnya kualitas praktek corporate governance para responden secara rata-rata tergolong baik. Ada satu responden yang mendapat predikat sangat baik, delapan responden yang mendapat predikat menengah baik dan satu responden yang mendapat predikat menengah buruk dalam pemahaman mekanisme penerapan praktek GCG di PT INTI.Oleh karena itu, terbentuknya GCG akan dapat dicapai apabila perusahaan memiliki structural governance yang jelas dengan manajemen yang transparan dan accountable dalam mengelola perusahaannya. Adanya aturan main yang jelas dan laporan-laporan yang dapat dipertanggungjawabkan akan mempermudah stakeholders melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap para direksi dan jajaran dalam rangka menciptakan perusahaan yang sehat, bersih dan memiliki daya saing yang tinggi.

---

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) Practice is an effective and good relationship pattern between boards of commissioners, boards of directors and management in creating value-added for shareholder. Or the well and consistently application of GCG's mechanism needs supporting from professional and qualitative the boards of directors, the management's, and the employees to manage the company to achieve the stakeholder?s goals and missions.

Through the Decree of State-Owned Enterprises Minister Number 1171M-MBU12002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practice in State-Owned Enterprises dated 1 August 2002, that all State-Owned Enterprises should implement GCG consistently or became as an operational basis. In connection with that decree, as one of the industrial strategic of SOEs in public servicing and has natural monopoly business, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) face the demand for implementing GCG in dynamically and competitive environment's business. Therefore, the managerial of PT. INTI needs to improve their corporate governance in relation with their business competition.

As a basic research, the researcher has compiled framework idea in relation with implementation of GCG Practice on internal company mechanism, namely continual relation balanced to achieve company goals between company organ (General Meeting of the Shareholders, boards of commissioners and boards of directors). Because, both of the boards have fully responsibilities and authorities in adopting any regulations concerning how to implement the guidance, observation and operation of management resource according to company goals (Syakhroza, 2000:14-15). The performance indicators of the boards should arranged and adopted with fairness and accountable, also communicated transparence and responsible, and finally in conducting management resource, the decisions which adopted should be independent from others interventions.

This research will answered some main problems as follows:

1. What is the general overview of corporate governance mechanism, which could implement in PT INTI (Persero)?

2. What is the PT. INTl (Persero) management overview concerning GCG?

3. How does PT. INTI (Persero) identify corporate governance in relation with company' strengths, weaknesses, opportunities and threats?

4. How does PT. INTI (Persero) implement GCG goal attainment in improving the company management?

The target of this research is to describe an overview of corporate governance mechanism which could implement in PT. INTI (Persero), the overview of PT. INTI (Persero) management concerning GCG, identified corporate governance in relation with company strengths, weaknesses, opportunities and threats, and how the management of PT. INTI (Persero) in implementing the GCG to improve company management.

The methods used in this research are first, descriptive analytical methods for exploring and clarify the phenomena or social facts by describe some variable concerning the problems and research units of the research. Second, explorative analytical method, namely researcher has tried to find out the knowledge concerning corporate governance concept, which technically read by questioner and observation as data collecting instruments.

To approach the problems, researcher use qualitative approach by bibliography study, questioner and interview. Respondent of the research are stockholders, boards of commissary and management of PT. INTI (Persero) which mastering and involving in GCG implementation.

From the result of this research, the mechanism of the implementation of good corporate governance practice in PT. INTI enters the early step from deep mastering about GCG principle by key persons to find "commitment' in company organ. It shown by forming GCG team and conducting GCG training in order GCG practice could implement truly. On the other words, the mechanism could not be done properly. It can be seen that there are no guidance books, audit committee, nomination committee and remuneration committee, which are required by Minister Decree Number 117/M-MBU12002. The true mechanism from the implementation GCG practice in PT. INTI (Persero) is the continuity of interpretation of company abilities in maintaining the relationship between boards of commissary, shareholders and company directors/management. And from the result of this research it can be seen that the interpretation is not conducted properly, especially from the guidance and compensation of company management namely to find optimal management performance by evaluating directors and senior management routinely by checking president director's report and by interacting with management or boards of directors directly. However, generally the quality of respondents concerning GCG practice meanly can be included in good classification. There is one respondent get best predicate, eight respondents get good medium predicate and one respondent get medium bad predicate in mastering the mechanism on implementation of GCG practice.

Therefore, the GCG formulated could be achieved if the company has clear structural governance with transparence and accountability in managing the company. Clear regulations and accountability reports will facilitate stakeholders in watching and controlling boards of directors and company management in creating good and high competitiveness company."

"Kapasitas kerja fisik merupakan hasil jarak tempuh yang dilakukan oleh pasien dalam pemeriksaan 6MWT. Pasien dengan pekerjaan tertentu memiliki estimasi kebutuhan METs minimum untuk melakukan pekerjaan. Pasien dengan infeksi COVID-19 derajat berat diduga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesesuaian kapasitas kerja fisik. Tujuan dari studi ini mengetahui hubungan antara derajat keparahan infeksi COVID-19 terhadap kesesuaian kapasitas kerja fisik pada tenaga kesehatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Penelitian menggunakan desain studi potong lintang pada tenaga kesehatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Populasi penelitian merupakan data pegawai yang terinfeksi COVID-19 pada bulan Juni-Juli 2021 dan melakukan pemeriksaan kapasitas kerja fisik pada periode September-November 2021. Pengolahan data dilakukan dengan menghimpun data secara bertahap dari rekam medis, dikelompokkan dan dilakukan uji analisis bivariat. Penentuan kesesuaian kapasitas fisik dilakukan dengan membandingkan antara hasil pemeriksaan kapasitas kerja fisik dengan estimasi kebutuhan METs minimum pekerja. Dari 102 pegawai terdapat 81 pegawai yang mengalami ketidaksesuaian kapasitas kerja fisik. Sebagian besar pegawai yang memiliki ketidaksesuaian kapasitas kerja fisik berasal dari kelompok infeksi derajat ringan (83,9%). Tidak ditemukan adanya hubungan yang bermakna (p>0,05) antara usia, jenis kelamin, IMT, gejala sisa, penyakit penyerta dan derajat keparahan terjadap kapasitas kerja fisik pada tenaga kesehatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

---

Functional capacity is the result of 6MWT distance examination. Patients with a particular job have an estimated minimum functional capacity. Patients with severe covid-19 infection are thought to be one of the factors affecting the suitability of physical activity fitness. Purpose of this study to know the relationship between severity of COVID-19 infection and physical activity fitness among healthcare worker in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.A cross-sectional study obtained data among healthcare personnel who has COVID-19 infection from June to July 2021, and undergone physical activity test between September to November 2021. Data processing is carried out by collecting data from medical records and then grouped, then bivariate analysis test is carried out. Determination of the suitability of physical activity fitness is carried out by comparing the results of the functional capacity examination with the estimated minimum METs needs of workers. A total of 102 employees, there were 81 employees who unsuitable for physical activity fitness. Most of the employees who had unsuitability of physical activity fitness came from the mild infection group (83.9%). There is no significant relationship (p>0.05) between age, gender, BMI, sequelae, comorbidities and degree of severity of COVID-19 infection and activity fitness among healthcare workers at RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo"

"Korupsi di Indonesia sudah sangat serius dengan rendahnya Indeks PersepsiKorupsi di Indonesia. Studi ini menguji pengaruh tekanan kerja terhadap potensikorupsi pada panitia pengada barang/jasa di Propinsi X. Disain studi ini adalahcross sectional yang meliputi semua panitia pengadaan barang/jasa periodepengadaan tahun 2009-2014. Sampel yang diamati berjumlah 513 individupengada barang/jasa. Pengumpulan data sekunder untuk mendapatkan 2kelompok berpotensi korupsi dan tidak berpotensi korupsi. Untuk mendapatkanmodel yang parsimonious dan robbus digunakan analisis multilevel regresilogistic untuk melihat pengaruh variabel tingkat individu dan tingkat instansiterhadap potensi korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panitia yangmengalami tekanan kerja di tingkat individu mempunyai probabilitas 2,495 (POR2,495; 95%, 0,901- 6,906). Pada model-0 nilai MORinstansi =33,79 dan padamodel-2 nilai MORinstansi =51,13, meningkat sebesar 51,6%. Interval Odds Ratio(IOR) variabel nilai PBJ memiliki rentang yang sangat lebar 0,006 – 34184melewati angka 1, artinya efek variasi tempat bekerja panitia PBJ sangat besarmempengaruhi potensi korupsi. Prevalensi tekanan kerja terhadap potensikorupsi sangat tinggi yaitu 93,4%. Setelah dikontrol oleh beberapa variabelkonfonder, pada tingkat instansi yaitu nilai PBJ ≥ 5 Milyar signifikanmempengaruhi potensi korupsi. Dari hasil analisis epidemiologi, dapat dilakukanupaya pencegahan potensi korupsi dalam PBJ melalui jaring penyebab denganmetode ANNA (Alur Pengendalian Antikorupsi Pengadaan Barang/Jasa).Generalisasi dapat dilakukan pada populasi yang mempunyai karakteristik yangsama, prevalensi stress kerja yang sama dan jumlah angkatan kerja besar sepertipropinsi X.

---

Corruption in Indonesia has become a very serious problem as shown by the low

Corruption Perception Index in Indonesia. This study examines the effect of

working pressure to the potency of corruption among procurement staff in

Province X. This cross sectional study involved all procurement committee in

the year of 2009-2014. About 513 procurement staff were recruited as study

samples. The secondary data was obtained in order to determine whether the

project, which samples were involved, was categorized as potentially having

corruption or not. In order to acquire both parsimonious and robbust, multilevel

reggression logistic analysis was used to analys the effect of each variables at the

level of individual and agency toward corruption potency. The result shows that

working pressure in the level of individual has a probability 2,495 times higher

having potency of corruption (POR 2,495; 95%, 0,901- 6,906). In model-0 value

of MORagency =33,79 and in model-2 value MORagency =51,13, it improved

for 51,6%. Interval Odds Ratio (IOR) of procurement value variable had very

wide span of 0,006 - 34184 passed number 1, this means the effect of variation of

procurement committee's working place highly affected the potency of

corruption. The prevalens of working pressure is 93.4%. After controlled by

some of potential confounders, in contextual level (working agency), value of

procurement more than Rp. 5 billion was significantly associated with potency of

corruption. From the epidemiological view, potency of corruption can be

prevented through ANNA method (Alur Pengendalian Antikorupsi dalam

Pengadaan Barang & Jasa/ Anti-Corruption Controlling Flow in procurement).

The finding is generalized to other population with the similar characteristic,

prevalens of working presure and number of employed population as province X"

"Kinerja karyawan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung produktivitas sebuah perusahaan baik itu BUMN ataupun perusahaan swasta di Indonesia. Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, hal ini bisa diasumsikan apabila kompetensi terus meningkat maka kinerja karyawan akan meningkat pula. PT. Forsta Kalmedic Global (Forsta) sebagai industri manufaktur alat kesehatan membutuhkan training operator produksi tersebut yang pada dasarnya untuk mendukung kelancaran operasional dan produktivitas dalam produksi alat kesehatan. Training yang rutin dilakukan adalah training SOP (Standar Operasional Prosedur) pembersihan dan pengoperasian mesin. Tugas khusus kali ini dilakukan Evaluasi Kompetensi Operator Produksi Media Nutrient Di PT. Forsta Kalmedic Global Tahun 2023. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan uji kompetensi karyawan mengenai pembuatan media nutrient dengan metode Skill Matrix. Berdasarkan hasil laporan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Forsta Kalmedic Global, dapat disimpulkan bahwa dari data hasil evaluasi kompetensi pada operator produksi media nutrient terdapat 9 operator berkompeten dikarenakan nilai yang dihasilkan diatas 70 dan 13 operator tidak berkompeten dikarenakan nilai yang dihasilkan dibawah 70 sehingga dibutuhkan pelatihan tambahan untuk mengoptimalkan kinerja dan kompetensi operator produksi.

---

Employee performance is a very important aspect in supporting the productivity of a company, whether state-owned or private companies in Indonesia. Competence influences employee performance. It can be assumed that if competency continues to increase, employee performance will also increase. PT. Forsta Kalmedic Global (Forsta) as a medical equipment manufacturing industry requires production operator training which is basically to support smooth operations and productivity in the production of medical devices. The training that is routinely carried out is SOP (Standard Operating Procedure) training for cleaning and operating machines. This task was to evaluate the competency of media nutrient production operators at PT. Forsta Kalmedic Global 2023. This evaluation was carried out based on employee competency tests regarding the manufacture of media nutrient using the Skill Matrix method. Based on the results of the Pharmacist Professional Work Practices report at PT. Forsta Kalmedic Global, it can be concluded that from the competency evaluation data for nutrient media production operators, there are 9 competent operators because the resulting score is above 70 and 13 operators are not competent because the resulting score is below 70, so additional training is needed to optimize the performance and competence of production operators."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada analisis beban kerja mental pada tiga divisi penunjang sebuah perusahaan sekuritas BUMN di Jakarta dengan menggunakan metode pengukuran subjective rating yaitu Skala BORG CR10.Globalisasi dan perdagangan bebas membuat perkembangan dunia bisnis semakin pesat yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai salah satu pelaku dalam dunia bisnis yang terus berkembang. PT. X Securities juga terus berupaya untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusianya dengan tetap memperhatikan kenyamanan kerja karyawan. Untuk mengetahui hal tersebut dapat menggunakan metode ergonomi yaitu analisa beban kerja mental. Kebutuhan untuk mengadakan analisis beban kerja mental di PT. X Securities didasari oleh semakin bertambahnya kemitraan perusahaan diberbagai daerah, juga dengan bertambahnya produk layanan perusahaan pada tahun 2008 lalu, pihak manajemen ingin mengetahui apakah hal ini mempengaruhi beban kerja yang dirasakan oleh tenaga kerja yang ada; selain itu juga diketahui bahwa pihak HRD perusahaan belum berkesempatan mengadakan analisis di bidang ini sehingga hasil analisis beban kerja mental ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk dapat melakukan analisis beban kerja mental pada keseluruhan divisinya.Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan skala pengukuran mental workload BORG CR10 dan melalui proses indepth interview untuk mendapatkan gambaran komprehensif atas beban kerja mental yang dialami para pemegang jabatan dari ketiga divisi terkait. Pengumpulan data dilakukan terhadap 21 jabatan pada divisi Finance & Accounting, divisi Settlement, dan divisi Information Technology (IT) dari tingkat managerial sampai dengan staff.Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa: 1) secara keseluruhan, ketiga divisi penunjang PT X Securities memiliki beban kerja mental yang dapat dikategorikan sedang, atau dapat dikatakan bahwa divisi Finance & Accounting, divisi Settlement, dan Divis! IT secara keseluruhan tenaga kerja pada masing-masing divisinya memiliki berban kerja mental yang cukup dalam mengerjakan tugas pekerjaannya. Dapat disimpulkan juga bahwa beban kerja mental yang dirasakan para tenaga kerja pada masing-masing divisi tidak secara spesifik karena bertambahnya kemitraan dan penerapan system transaksi baru (e-trading), namun lebih mengarah pada pelaksanaan tugas pekerjaannya secara keseluruhan. 2) terdapat kesesuaian antara mental workload yang dialami dengan urutan kepentingan persyaratan kerja pada sebagian besar pemangku jabatan di ketiga divisi penunjang PT. X Securities.

---

ABSTRACTThis research is focusing on the mental workload analysis in three supporting divisions at a government securities company in Jakarta by using subjective rating method - Borg Scale CR10.Globalization and free trade policy, supported by information technology and communication development, create rapid progress in business world. As one of the doer in this area, PT. X Securities continually strive to optimize its human resource performances by paying attention to the comfort of their employees at work. The ergonomic method, mental workload analysis, can be used to evaluate that matter.The need to conduct the mental work analysis at PT. X Securities was based on the growth of business partners in various regions/areas and the additional service product in 2008. By this analysis, the company wanted to know whether these changes affected the workload experienced by the employees. The other reason was because the Human Resource Deparment (HRD) of the company has not had an opportunity to do the analysis. The expectation is that the result of this analysis could be used as a reference for the company to analize mental workload in every division.The research methodology is using subjective rating, the BORG Scale CR10 and indepth interview process as qualitative method, to obtain comprehensive pictures of mental workload experienced by Job holders in three supporting divisions PT. X Securities. The data was collected from 21 various positions in Finance and Accounting, Settlement and Information Technology (IT) divisions ranking from managerial to staff level. Data process and analysis was done qualitatively to see the mental workload dynamic experienced in each divisions.Based on the result, it can be summarized that: 1) As a whole, the three supporting divisions of PT. X Securities have mental workload with medium category or in other words, the Finance and Accounting, Settlement and IT's human resources experienced adequate mental workload in completing their tasks. It could be concluded that the workload experienced by each divisions did not specifically because of the increase in numbers of partners and the Implementation of new transaction (e-trading) but more on the implementation of the task overall; 2) There is conformity between mental workload experienced and the sequence of importance with the work requirements on most of the jobholders in PT. X Securities three supporting divisions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kegagalan program Return to Work RTW dari BPJS Ketenagakerjaan, yang didefinisikan sebagaipekerja yang tidak kembali bekerja di tempat semula atau yang sempat kembali bekerja di tempat semula namun tidak bertahan, pada kasus peserta yang mengalami kecelakaankerja yang menyebabkan amputasi tangan, amputasi kaki atau lumpuh kedua kaki. Analisis faktor yang menyebabkan kegagalan didasarkan pada pendekatan biopsikososial yaitu aspek medis, aspek psikologis dan aspek sosial lingkungan kerja. Analisis dilakukan berdasarkan informasi dari perusahaan, peserta dan case manager yang dikumpulkan melalui kuesioner dan in-depth interview pada beberapa kasus yang dianggap gagal dan yang dianggap berhasil. Temuan utama yang relevan untuk perbaikan sistem RTW secara internal i.e., dari dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu bahwa case manager memiliki peran penting yang dapat menentukan keberhasilan program RTW terutama dalam mengupayakan pemenuhan komitmen dari tenaga kerja dan perusahaan terhadap program RTW. Walaupun faktor penyebab kegagalan biopsikososial bukan seluruhnya di bawah kendali BPJS Ketenagakerjaan, hasil indepth interview menunjukkan bahwa peranan Case manager sebagai fasilitator dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan atau menekan kegagalan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan keberhasilan program RTW dapat dimulai dengan memastikan bahwa Case manager telah berupaya maksimal dalam pemenuhan komitmen tenaga kerja dan perusahaan terhadap tujuan program RTW.

---

This study aims to identify the factors that cause the failure of the BPJS Ketenagakerjaans Return to Work RTW program, which is defined as workers who do not return to their original place of work or who have returned to work at their original place but do not survive, in the case of workers who had a work accident which causes amputation of the hand, amputation of the foot or paralysis of both legs. Analysis of the factors that cause failure is based on biopsychosocial approach, namely medical aspect, psychological aspect and work environment social aspect. The analysis was carried out based on information from companies, workers and case managers collected through questionnaires and in-depth interviews in several cases that were deemed to have failed and which were considered successful. The main finding that is relevant for internal RTW system improvement i.e., from within the BPJS Ketenagakerjaan is that case manager has an important role that can determine the success of the RTW program, especially in seeking to fulfill the commitment of workers and companies towards the RTW program. Although the causes of failure biopsychosocial are not entirely under the control of BPJS Ketenagakerjaan, the results of in-depth interviews show that the role of Case manager as a facilitator can increase the likelihood of success or reduce failure. The conclusion from this research is that efforts to increase the success of the RTW program can be started by ensuring that Case manager has made the best effort in fulfilling the commitment of the worker and the company towards the goals of the RTW program."

"Ruang lingkup dan cara penelitian : Kelelahan merupakan salah satu kendala bagi seorangatlet untuk mempertahankan kinerja yang optimal. Kelelahan ditandai dengan terjadinya akumulasiasam laktat dalam otot dan darah, sehingga dibutuhkan suatu metode yang tepat untukmenurunkan kadar asam laktat darah melalui pemulihan pasif dan pemulihan aktif.Untuk ini telah dilakukan penelitian pada 12 orang subyek laki - laki, umur 18 - 24 th atletbalap sepeda DKI Jakarta. Subyek penelitian menjalani pemeriksaan kadar asam laktat darahistirahat dan kemudian melakukan kerja fisik maksimal dengan menggunakan ergometer sepeda,selanjutnya dilakukan analisis perubahan kadar asam laktat darah pada pemulihan pasif danpemulihan aktif 5,10,15,20 menit.Hasil dan kesimpulan : Pada 12 subyek yang diteliti, perbedaan kadar asam laktat darah padapemulihan pasif dan pemulihan aktif tidak berbeda bermakna pada 5 menit pertama pemulihan(P-* 0,05 ). Namun pada 10,15,20 menit pemulihan berikutnya terdapat perbedaan yangbermakna ( P < 0,05 ). Hasil ini memperlihatkan bahwa pemulihan aktif lebih banyak dan lebihcepat menurunkan kadar asam laktat darah dibandingkan pemulihan pasif."

"Polisi lalu lintas menjadi salah satu kelompok pekerja yang rentan mengalami masalah kesehatan jika ditinjau berdasarkan lingkungan kerja dan penerapan proteksi dirinya. Masalah kesehatan yang mungkin terjadi akibat lingkungan kerja yang berisiko dan ketidakpatuhan dalam penerapan proteksi diri salah satunya adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Desain penelitian cross sectional dengan uji chi squaredigunakan untuk mengidentifikasi hubungan lingkungan kerja dan penerapan proteksi diri dengan kejadian ISPA pada polisi lalu lintas. Penelitian kuantitatif dengan teknik simple random samplingini melibatkan sebanyak 71 responden terpilih. Kuesioner yang digunakan berupa kuesioner lingkungan kerja, kepatuhan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan kejadian ISPA untuk menilai tingkat kejadian ISPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 52,1% polisi lalu lintas memiliki lingkungan kerja yang berisiko, 53,5% polisi lalu lintas tidak patuh dalam penerapan proteksi diri dan 50,7% polisi lalu lintas mengalami ISPA. Hasil analisis penelitian dengan menggunakan uji chi square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara lingkungan kerja dengan kejadian ISPA (p value=0,024)dan terdapat hubungan antara penerapan proteksi diri dengan kejadian ISPA (p value=0,001). Polisi lalu lintas yang memiliki lingkungan kerja yang berisiko akan berpeluang 3,385 kali lebih besar untuk terjangkit ISPA (OR: 3,385) dan polisi lalu lintas yang patuh dalam penerapan proteksi diri akan berpeluang 6,545 lebih besar untuk tidak terjangkit ISPA (OR: 6,545). Implikasi penelitian ini diharapkan pelayanan keperawatan dapat berkoordinasi dengan institusi terkait untuk melakukan pendidikan kesehatan terkait masalah kesehatan yang mungkin timbul jika ditinjau dari segi lingkungan kerja dan penerapan proteksi diri pekerja.

---

Traffic police officers are group of workers prone to develop health problem due to their work environment and their personal protective equipment application. The main health problem that may occur due to their risky working environment and non-compliance personal protective equipment application is Acute Respiratory Tract Infection. Cross-sectional research method using Chi-squared test are used to identify the relationship between work environment and self-protection application to the occurrence of URTI.This quantitative research using simple random sampling method involved 71 participants. The instruments used in this research are work environment questionnaire, self-protection application compliance, and the occurrence of Acute Respiratory Tract Infection questionnaire. The result showed that 52,1% of the police have a risky working environment, 53,5% of them didn't have a compliance behavior on using personal protective equipment, and 50,7% of them reported the Acute Respiratory Tract Infection occurrence. The analysis result using chi-squared showed that there was a significant relationship between working environment and the occurrence of Acute Respiratory Tract Infection (p=0,024) and there is a significant relationship between the application of self-protection equipment and the occurrence of Acute Respiratory Tract Infection (p=0,001). Traffic police officer working on a risky working environment have 3,385 times bigger chance to develop Acute Respiratory Tract Infection and the police who are obedient on using the personal protective equipment have 6,545 times bigger chance to not to develop Acute Respiratory Tract Infection. The implication of this research is that nursing service institutions are able to coordinate with related institution have health education program related to their health problem that may occur due to their working environment dan the application of personal protective application."