Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 119220 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Zeniar Rida
"Waktu Undang-undang Dasar 1945 diberlakukan sejak tanggal 18 Agustus 1945, nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara belum membudaya pada seluruh bangsa Indonesia. Dalam keadaan bangsa Indonesia belum berkesempatan melaksanakan pembangunan dalam segala bidang termasuk membudayakan nilai-nilai Pancasila karena harus menghadapi serengkaian ancaman, berlangsung pula penyerapan - nilai ideologi lain oleh sebahagian anggota masyarakat. Akibatnya, berkembanglah berbagai konsepsi mengenai kehidupan bangsa dan negara yang tidak sejalan dengan Pancasila dan belakangan melahirkan berbagai tingkah laku politik yang mengancam keselamatan bangsa dan negara yang sekaligus menyita kesempatan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Selanjutnya bangsa Indonesia tidak semakin mantap dengan nilai Pancasila, karena pada periode 27 - 12 - 1949 sampai 5 - 7 - 1959 kita memberlakukan UUD RIS dan UUDS yang berjiwa liberal. Keadaannya tidak semakin baik setelah UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali sejak 5 - 7 -1959, karena penyimpangan malah bergeser ke arah lain, sehingga pengaruh alam pikiran Marxisme semakin terasa dalam kehidupan negara.
Orde Baru lahir dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan asas Pnncasila dan UUD 1945 tersebut. Masalah yang dihadapi adalah:
a. Bagaimana menjamin agar pembangunan nasional yang dilaksanakan benar-benar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b. Bagaimana membudayakan nilai-nilai Pancasila secara merata di kalangan masyarakat.
c. Bagaimana mengikis sisa-sisa ideologi lain yang masih dianut oleh anggota masyarakat tertentu.
Untuk itu maka nilai Pancasila haruslah menjiwai dan terproyeksi secara baik pada GBHN yang merupakan landasan operasional pelaksanaan pembagunan, ia juga harus membimbing pelaksanaan pembangunan dalam setiap kegiatan pembangunan serta menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai pada setiap tahap. Upaya lain pembudayaan Pancasila adalah melalui kegiatan pembangunan ideologi sebagai bagian dari pembangunan bidang politik.
Upaya tersebut bertitik tolak dari tekad Orde Baru serta berpedoman kepada ketetapan MPR nomor II / MPR /1978 tentang P-4. Upaya tersebut merupakan aktivitas pendidikan dalam arti luas dan salah satu bentuknya adalah Penataran P-4 yang tidak indoktrinatif melainkan persuasif edukatif. Selain juga melalui beberapa mata pelajaran di lembaga pendidikan, di tanamkan nilai-nilai tersebut.
Walaupun berbagai upaya yang dijalankan telah dipilih cara yang paling efektif namun hasil yang diperaleh haruslah diperhitungkan dalam hubungan dengan faktor-faktor berikut :
a. Yang dibudayakan adalah nilai-nilai yang mendasar sehingga memerlukan waktu yang lama.
b. Adanya usaha pihak lain menyebarkan ideologi non Pancasila.
c. Lingkunnan strategis yang kurang mendukung.
Upaya pembudayaan melalui kegiatan renataran p-4 kiranya lebih merupakan langkah politis untuk mendapatkan efek psikologis berupa perhatian akan urgensi pembudayaan nilai Pancasila oleh segenap lapisan masyarakat.Langkah yang lebih strategis adalah pembudayaan melalui lembaga pendidikan pada segala tingkatan dan jenisnya, walaupun tidak luput dari beberapa kendala. Keadaan serupa juga berlaku pada lingkungan keluarga.
Semakin membudaya nilai Pancasila secara merata, akan kian mantap Ketahanan Nasional bidang ideologi yang selanjutnya akan besar sekali kontribusinya dalam meningkatkan Ketahanan Nasional seutuhnya, mengingat peran sentralnya terhadap bidang kehidupan yang lain."
Lengkap +
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1988
T 6027
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alti Nurmuhariaty Kusmayadi
"Perubahan iklim merupakan respons terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca sebagai akibat dari aktivitas manusia. Pada tahun 2015, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) termasuk Indonesia menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement). Salah satu kerangka kerja yang disediakan dalam Perjanjian Paris adalah terkait dengan dukungan keuangan/pembiayaan. Green bond didefinisikan sebagai instrumen keuangan pendapatan tetap untuk meningkatkan modal guna membiayai atau membiayai kembali (re-financing) proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat. Kecenderungan green bond adalah menciptakan peluang untuk berinvestasi pada lingkungan dengan memberikan nilai terhadap lingkungan dan perekonomian sebuah negara. Namun, representasi green bond dalam pasar obligasi secara global ternyata tidak lebih dari 2%. Meskipun pasar green bond berkembang pesat di Indonesia, namun masih dalam tahap awal. Masalah dalam riset ini adalah fakta bahwa jumlah penerbitan green bond di Indonesia terutama oleh pihak korporasi masih rendah. Padahal kebijakan terkait sustainable finance di telah diberlakukan sejak 2014 dan pengaturan terkait kerangka green bond dan penerbitan green bond juga telah tersedia sejak 2017. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan riset ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan green bond dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif (mix method) menggunakan quantitative content analysis, analisis statistik deskriptif, analisis finansial dan wawancara mendalam. Hasil riset menunjukkan bahwa green bond di Indonesia memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan yang mendukung upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pengembangan pasar green bond di Indonesia antara lain adalah tidak adanya perbedaan keuntungan secara finansial bagi penerbit maupun investor yang berinvestasi pada green bond dan belum optimalnya insentif yang didapatkan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond di Indonesia. Kesimpulan dari riset ini adalah diperlukan upaya tambahan dari yang telah dilakukan saat ini, seperti adanya bentuk insentif tambahan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond, adanya penguatan regulasi/kebijakan yang dapat mendorong peningkatan dan pengembangan pasar green bond di Indonesia, dan kolaborasi antar pemerintah untuk mendukung pengembangan pasar green bond di Indonesia agar pembangunan berklenajutan dapat terwujud.

Climate change is a response to the increasing concentration of greenhouse gases resulting from human activities. In 2015, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), including Indonesia, signed the Paris Agreement. One of the frameworks provided in the Paris Agreement is related to financial support. Green bonds are defined as fixed-income financial instruments used to raise or refinance capital for eligible green projects. The trend of green bonds aims to create opportunities for investing in the environment, adding value to both the environment and the economy of a country. However, the global representation of green bonds in the bond market is still less than 2%. Although the green bond market in Indonesia is growing rapidly, it is still in its early stages. The issue addressed in this research is the fact that the issuance of green bonds in Indonesia, primarily by corporate entities, remains low. This is despite the implementation of sustainable finance policies since 2014 and the availability of regulations and frameworks for green bond issuance since 2017. Based on this issue, the research aims to evaluate green bond policies and provide policy recommendations to support sustainable development efforts in Indonesia. The research methodology combines quantitative and qualitative methods (mixed method), utilizing quantitative content analysis, descriptive statistical analysis, financial analysis, and in-depth interviews. The research findings indicate that green bonds in Indonesia have the potential to be utilized as a financing alternative that supports sustainable development efforts. Constraints in the development of the green bond market in Indonesia include the lack of financial benefits for issuers and investors in green bonds and the suboptimal incentives provided to parties investing in green bonds in Indonesia. The conclusion of this research highlights the need for additional efforts beyond the current initiatives, such as providing additional incentives for parties investing in green bonds, strengthening regulations/policies to encourage growth and development of the green bond market in Indonesia, and fostering collaboration among governments to support the development of the green bond market in Indonesia to achieve sustainable development goals."
Lengkap +
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Karubaba, Jannes Johan
"[ABSTRAK
Penelitian ini adalah studi kasus ekologi pembangunan masyarakat adat
Papua dan implikasinya untuk pemekaran provinsi, pembinaan
kesadaran nasional dan pengembangan ilmu lingkungan sebagai
muitidisiplin ilmu.
Nilai-nilai kcarifan karaktelistik masyarakat adat Papua adalah pandangau yang
mempertahankan, dan menjaga kelestarian lingkungau Karena itu, revitalisasi
nilai-nilai kcarifan itu dalam pembangunan berkelanjutan menjamin kelestarian
lingkungan
Studi ini menyediakan 8 teoti baru dan sebuah paradigma bam: (1) Teori
wawasan Kosmologi Papua, (2) Teori pernbangunan berkelanjutan berbasis
revitalisasi nilai-nilai Ibearyizn Iingkungan, (3) Teori Nusaninra sebagai ibunya
masyarakat adat Papua; (4) Teori etnogeologi masyarakat adat Papua sebagai
penduduk terasli Nusantara sqiak zaman prasejaxah kira-kira 1.5-0.7 juta inhun
Ialu; (5) Teori rakyat Papua sebagai pengawal pusaka NKRI S¢C8l?8, ekologis dan
kosmologis; (6) Tcori suku Dani sebagai pohon sumber suku besar Papua dan
suku tertua di Indonesia yang menerapkan traditional civil society; (7) Teori
ekologi pemekaran wilayah; (8) Teori llmu Lingkungan sebagai multidisiplin
ilmu; dan (9) Paradigma bam penclitian lingkungan memadukan metode-metode
penelitian yang mempergunakan pendelcatau-pendekatan kaulitatif dan kuantitatitl
dan berdasarkan nilai-nilai iilosofi ketakhinggam Ini menyediakan suatu model
bemlakna dan terukur untuk pengembangan ilmu lingkungan.
Hasil kajian disertasi memiliki tiga implikasi penting. Pertama, memberikan
penimbangan untuk pemekaran wilayah provinsi di Papua berdasarkan kajlan
ekoiogi Serta sosial budaya. Kedua membuka ruang terhadap pemahaman nilai~
nilai lcearifan lokal Papua yang bukan konsep sempit primordialisme. Ketiga,
pemahaman ini didekati dengan ilmu Iingkungan sebagai multidisiplin yang
terdiri atas: sub sistem ilmu lingkungan alam, sub sistem ilmu Iingkungan sosial
dan sub sistem ilmu iingkungan buatan.
Berdasarkan ekosistem landskap budaya, hukum adat, batas-batas ekoregion,
kondisi geografi dan kemeralaan sebaran sumberdaya alam dapat dibentuk enam
provinsi baru di Papua: (1) Provinsi Jayapura; (2) Provinsi Teluk Cenderawasih;
(3) Provinsi Irian Jaya Barat (Provinsi Papua Barat); (4) Provinsi Fakfak; (5)
Provinsi Papua Sclatan; dan (6) Provinsi Pegunungan Tengah.
Harapan yang terkandung dalam kajian disermsi ini, ke depan supaya tidak ada
lagi pengabaian ekologi dan sosial budaya dalam. kebijakan pembangunan di
Papua.;

ABSTRACT
This research is a case study about the ecological based development of
Papuan indigenous people and its implication for the formation of.
multiple provinces in Papua, building national unity awareness, and
developing environmental science as a multi-discipline science.
The ecological wisdom values of the Papuan indigenous people are views that
defend and protect environmental sustainability. Therefore, revitalization of the
ecological wisdom values within sustainable development guarantees the
environmental sustainability in Papua.
This study provides 8 new theories and one new paradigm: (1) Theory of
cosmology view of Papua, (2) Theory of sustainable development based on
revitalization ecological wisdom values; (3) Theory of Nusantara as the mother of
the Papua indigenous people; (4) Ethno-Geology Theory of the Papuan
indigenous people as original resident of Nusantara since prehistoric epoch about
1.5-0.7 million year ago; (5) Theory of the Papuan people as ecologic and
cosmologic patrimony guard ofNKRI; (6) Theory of Dani tribe as the source tree
of the big tribe of Papua and the eldest tribe in Indonesia applying society civil
traditional; (7) Theory of Ecological Multiplication Number of Provinces, (8)
Theory of Environmental science as a rnultldiscipline science; and (9) The new
paradigm of environmental research combines research methods using
quantitative and qualitative approaches and is based on the unlimited values?
philosophy. This provides a measurable and meaningful model for the
development of environmental science.
This study provides three important implications. Firstly, the ecological, social-
cultural values and traditional systems must become the basis for plans on
incrementing the number of provinces in Papua Secondly, wider access must be
made in order to understand local values and principles, which should not be
interpreted as equal to narrow concept of pre-mordialism. Thirdly, this
understanding must be approached through environmental science as a
multidiscipline science that consists of three sub-system of environmental science,
namely: (a) sub system of natural environmental science, (b) sub system of social
environmental science; and (c) sub system of constructed environmental science.
Based on cultural landscape ecosystem, customary law, borders of eco-region,
geographic setting and equal distribution of natural resources can formed six new
provinces in Papua: (1) Province of Jayapura; (2) Province of Cenderawasih Bay;
(3) Province of Westem lrian Jaya (Papua); (4) Province of Falcfak; (5) Province
of Southem Papua; and (6) Province of Centra] Range of Papua.
There is a hope of this study, is that in the future ecological and social-cultural
values will no longer be neglected in the development policies in Papua
Author Keywords: Values, Wisdom, Environment, Development, Sustainability.;his research is a case study about the ecological based development of
Papuan indigenous people and its implication for the formation of.
multiple provinces in Papua, building national unity awareness, and
developing environmental science as a multi-discipline science.
The ecological wisdom values of the Papuan indigenous people are views that
defend and protect environmental sustainability. Therefore, revitalization of the
ecological wisdom values within sustainable development guarantees the
environmental sustainability in Papua.
This study provides 8 new theories and one new paradigm: (1) Theory of
cosmology view of Papua, (2) Theory of sustainable development based on
revitalization ecological wisdom values; (3) Theory of Nusantara as the mother of
the Papua indigenous people; (4) Ethno-Geology Theory of the Papuan
indigenous people as original resident of Nusantara since prehistoric epoch about
1.5-0.7 million year ago; (5) Theory of the Papuan people as ecologic and
cosmologic patrimony guard ofNKRI; (6) Theory of Dani tribe as the source tree
of the big tribe of Papua and the eldest tribe in Indonesia applying society civil
traditional; (7) Theory of Ecological Multiplication Number of Provinces, (8)
Theory of Environmental science as a rnultldiscipline science; and (9) The new
paradigm of environmental research combines research methods using
quantitative and qualitative approaches and is based on the unlimited values?
philosophy. This provides a measurable and meaningful model for the
development of environmental science.
This study provides three important implications. Firstly, the ecological, social-
cultural values and traditional systems must become the basis for plans on
incrementing the number of provinces in Papua Secondly, wider access must be
made in order to understand local values and principles, which should not be
interpreted as equal to narrow concept of pre-mordialism. Thirdly, this
understanding must be approached through environmental science as a
multidiscipline science that consists of three sub-system of environmental science,
namely: (a) sub system of natural environmental science, (b) sub system of social
environmental science; and (c) sub system of constructed environmental science.
Based on cultural landscape ecosystem, customary law, borders of eco-region,
geographic setting and equal distribution of natural resources can formed six new
provinces in Papua: (1) Province of Jayapura; (2) Province of Cenderawasih Bay;
(3) Province of Westem lrian Jaya (Papua); (4) Province of Falcfak; (5) Province
of Southem Papua; and (6) Province of Centra] Range of Papua.
There is a hope of this study, is that in the future ecological and social-cultural
values will no longer be neglected in the development policies in Papua
Author Keywords: Values, Wisdom, Environment, Development, Sustainability., his research is a case study about the ecological based development of
Papuan indigenous people and its implication for the formation of.
multiple provinces in Papua, building national unity awareness, and
developing environmental science as a multi-discipline science.
The ecological wisdom values of the Papuan indigenous people are views that
defend and protect environmental sustainability. Therefore, revitalization of the
ecological wisdom values within sustainable development guarantees the
environmental sustainability in Papua.
This study provides 8 new theories and one new paradigm: (1) Theory of
cosmology view of Papua, (2) Theory of sustainable development based on
revitalization ecological wisdom values; (3) Theory of Nusantara as the mother of
the Papua indigenous people; (4) Ethno-Geology Theory of the Papuan
indigenous people as original resident of Nusantara since prehistoric epoch about
1.5-0.7 million year ago; (5) Theory of the Papuan people as ecologic and
cosmologic patrimony guard ofNKRI; (6) Theory of Dani tribe as the source tree
of the big tribe of Papua and the eldest tribe in Indonesia applying society civil
traditional; (7) Theory of Ecological Multiplication Number of Provinces, (8)
Theory of Environmental science as a rnultldiscipline science; and (9) The new
paradigm of environmental research combines research methods using
quantitative and qualitative approaches and is based on the unlimited values’
philosophy. This provides a measurable and meaningful model for the
development of environmental science.
This study provides three important implications. Firstly, the ecological, social-
cultural values and traditional systems must become the basis for plans on
incrementing the number of provinces in Papua Secondly, wider access must be
made in order to understand local values and principles, which should not be
interpreted as equal to narrow concept of pre-mordialism. Thirdly, this
understanding must be approached through environmental science as a
multidiscipline science that consists of three sub-system of environmental science,
namely: (a) sub system of natural environmental science, (b) sub system of social
environmental science; and (c) sub system of constructed environmental science.
Based on cultural landscape ecosystem, customary law, borders of eco-region,
geographic setting and equal distribution of natural resources can formed six new
provinces in Papua: (1) Province of Jayapura; (2) Province of Cenderawasih Bay;
(3) Province of Westem lrian Jaya (Papua); (4) Province of Falcfak; (5) Province
of Southem Papua; and (6) Province of Centra] Range of Papua.
There is a hope of this study, is that in the future ecological and social-cultural
values will no longer be neglected in the development policies in Papua
Author Keywords: Values, Wisdom, Environment, Development, Sustainability.]"
Lengkap +
2007
D1892
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Karubaba, Jannes Johan
"ABSTRAK
Penelitian ini adalah studi kasus ekologi pembangunan masyarakat adat Papua dan implikasinya untuk pemekaran provinsi, pembinaan kesadaran nasional dan pengembangan ilmu lingkungan sebagai muitidisiplin ilmu.
Nilai-nilai kcarifan karaktelistik masyarakat adat Papua adalah pandangau yang mempertahankan, dan menjaga kelestarian lingkungau Karena itu, revitalisasi nilai-nilai kcarifan itu dalam pembangunan berkelanjutan menjamin kelestarian lingkungan Studi ini menyediakan 8 teoti baru dan sebuah paradigma bam: (1) Teori wawasan Kosmologi Papua, (2) Teori pernbangunan berkelanjutan berbasis revitalisasi nilai-nilai Ibearyizn Iingkungan, (3) Teori Nusaninra sebagai ibunya masyarakat adat Papua; (4) Teori etnogeologi masyarakat adat Papua sebagai penduduk terasli Nusantara sqiak zaman prasejaxah kira-kira 1.5-0.7 juta inhun Ialu; (5) Teori rakyat Papua sebagai pengawal pusaka NKRI S¢C8l?8, ekologis dan kosmologis; (6) Tcori suku Dani sebagai pohon sumber suku besar Papua dan suku tertua di Indonesia yang menerapkan traditional civil society; (7) Teori ekologi pemekaran wilayah; (8) Teori llmu Lingkungan sebagai multidisiplin ilmu; dan (9) Paradigma bam penclitian lingkungan memadukan metode-metode penelitian yang mempergunakan pendelcatau-pendekatan kaulitatif dan kuantitatitl dan berdasarkan nilai-nilai iilosofi ketakhinggam Ini menyediakan suatu model bemlakna dan terukur untuk pengembangan ilmu lingkungan.
Hasil kajian disertasi memiliki tiga implikasi penting. Pertama, memberikan penimbangan untuk pemekaran wilayah provinsi di Papua berdasarkan kajlan ekoiogi Serta sosial budaya. Kedua membuka ruang terhadap pemahaman nilai~ nilai lcearifan lokal Papua yang bukan konsep sempit primordialisme. Ketiga, pemahaman ini didekati dengan ilmu Iingkungan sebagai multidisiplin yang terdiri atas: sub sistem ilmu lingkungan alam, sub sistem ilmu Iingkungan sosial dan sub sistem ilmu iingkungan buatan.
Berdasarkan ekosistem landskap budaya, hukum adat, batas-batas ekoregion, kondisi geografi dan kemeralaan sebaran sumberdaya alam dapat dibentuk enam provinsi baru di Papua: (1) Provinsi Jayapura; (2) Provinsi Teluk Cenderawasih; (3) Provinsi Irian Jaya Barat (Provinsi Papua Barat); (4) Provinsi Fakfak; (5) Provinsi Papua Sclatan; dan (6) Provinsi Pegunungan Tengah. Harapan yang terkandung dalam kajian disermsi ini, ke depan supaya tidak ada lagi pengabaian ekologi dan sosial budaya dalam. kebijakan pembangunan di Papua.

ABSTRACT
This research is a case study about the ecological based development of Papuan indigenous people and its implication for the formation of. multiple provinces in Papua, building national unity awareness, and developing environmental science as a multi-discipline science.
The ecological wisdom values of the Papuan indigenous people are views that defend and protect environmental sustainability. Therefore, revitalization of the ecological wisdom values within sustainable development guarantees the environmental sustainability in Papua.
This study provides 8 new theories and one new paradigm: (1) Theory of cosmology view of Papua, (2) Theory of sustainable development based on revitalization ecological wisdom values; (3) Theory of Nusantara as the mother of the Papua indigenous people; (4) Ethno-Geology Theory of the Papuan indigenous people as original resident of Nusantara since prehistoric epoch about 1.5-0.7 million year ago; (5) Theory of the Papuan people as ecologic and cosmologic patrimony guard ofNKRI; (6) Theory of Dani tribe as the source tree of the big tribe of Papua and the eldest tribe in Indonesia applying society civil traditional; (7) Theory of Ecological Multiplication Number of Provinces, (8) Theory of Environmental science as a rnultldiscipline science; and (9) The new paradigm of environmental research combines research methods using quantitative and qualitative approaches and is based on the unlimited values? philosophy. This provides a measurable and meaningful model for the development of environmental science.
This study provides three important implications. Firstly, the ecological, social-cultural values and traditional systems must become the basis for plans on incrementing the number of provinces in Papua Secondly, wider access must be made in order to understand local values and principles, which should not be interpreted as equal to narrow concept of pre-mordialism. Thirdly, this understanding must be approached through environmental science as a multidiscipline science that consists of three sub-system of environmental science, namely: (a) sub system of natural environmental science, (b) sub system of social environmental science; and (c) sub system of constructed environmental science.
Based on cultural landscape ecosystem, customary law, borders of eco-region, geographic setting and equal distribution of natural resources can formed six new provinces in Papua: (1) Province of Jayapura; (2) Province of Cenderawasih Bay; (3) Province of Westem lrian Jaya (Papua); (4) Province of Falcfak; (5) Province of Southem Papua; and (6) Province of Centra] Range of Papua. There is a hope of this study, is that in the future ecological and social-cultural values will no longer be neglected in the development policies in Papua Author Keywords: Values, Wisdom, Environment, Development, Sustainability."
Lengkap +
Depok: 2007
D744
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
R. Zainuddin
"ABSTRAK
Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai empat variabel terpengaruh (Dependent Variable) dan tiga variabel terpengaruh (Independent Variable) dengan jumlah sampel 145 orang atau 10% dari 1.452 orang.
Pembangunan penting untuk mengurangi kemiskinan dan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan selalu mengakibatkan kerusakan lingkungan. Keadaan seperti ini menjadi dasar untuk memikirkan kembali ukuran keberhasilan pembangunan. Kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Pada hakikatnya kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan tidak menghendaki pelaksanaan dan kebijaksanaan yang menguras sumber-sumber produksi termasuk sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan generasi masa depan memiliki prospek kemiskinan dan risiko yang lebih besar daripada yang dimiliki generasi sekarang. Secara operasional kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan antara lain diwujudkan dalam bentuk: upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, dan penggunaan eko-teknologi.
Meskipun kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sejak tahun 1978 melalui Garis-garis Besar Haluan Negara namun kenyataan menunjukkan masih terjadi kerusakan sumberdaya alam. Hal ini menunjukkan seakan-akan kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan kurang efektif dalam penerapannya. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan apakah ada perbedaan persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan ini menurut pendapat penulis faktor pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi. Sehubungan dengan itu disusun hipotesis sebagai berikut:
1. Ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikap.
2. Ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko﷓teknologi dan sikap.
3. Ada hubungan antara jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikap
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan dan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko-teknologi dan sikap.
Kegunaan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data atau bukti-bukti empiris tentang persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan; sekaligus memperoleh gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan; untuk memperkaya bahan pertimbangan pengambil keputusan dalam rangka penetapan kebijaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta untuk memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya.
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan 25 pertanyaan atau pernyataan berstruktur, yang diajukan kepada masyarakat yaitu: Pengambil Keputusan Dalam Perencanaan Pembangunan (Pejabat Bappeda Tingkat I dan II, dan Ketua LKMD); Pengambil Keputusan Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Kepala Dinas/Instansi Tingkat I dan II); Pelaku Kegiatan Pembangunan (Pemimpin Proyek Daerah/Sektoral dan Pengusaha Pelaksana Pembangunan); serta Pemerhati Lingkungan dan Pembangunan (Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat dan LSM).
Untuk mengetahui persepsi masyarakat digunakan analisis statistik dengan memakai Skor T untuk mengubah skor mentah dari kuesioner yang menggunakan Skala Likert . Berdasarkan Skor T tersebut dilakukan penggolongan Persepsi Baik, Buruk dan Sedang.
Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai persepsi baik sebanyak 62,07 %, persepsi sedang 8,28% dan persepsi buruk 29,65%. Masyarakat yang berpendidikan sedang dan rendah pada umumnya mempunyai persepsi buruk. Sebaliknya masyarakat yang berpendidikan tinggi pada umumnya mempunyai persepsi baik. Masyarakat yang berpendapatan rendah pada umumnya mempunyai persepsi buruk. Sebaliknya masyarakat yang berpendapatan tinggi dan sedang pada umumnya mempunyai persepsi baik.
Berdasarkan jenis pekerjaan; pengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan pada umumnya mempunyai persepsi baik. Pengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya juga mempunyai persepsi baik. Demikian pula pelaku kegiatan pembangunan dan pemerhati lingkungan dan pembangunan secara umum mempunyai persepsi baik.
Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa:
1. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi upaya konservasi alam; pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko-teknologi dan sikap.
2. Terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko﷓ teknologi dan sikap.
3. Terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikap.
Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut tersimpul bahwa hipotesis (1) , (2) dan (3) terbukti.
Daftar pustaka 55 (1972 - 1994).

>ABSTRACT
This thesis is the result of research on four Dependent Variables and three Independent variables using a sample of 145 persons or 10% of 1452 persons.
Development is essential for sustained poverty reduction and for the purpose of improving the quality of life of the people. The fact that implementation of development has often caused environmental damage. Conditions of this type provide additional ground for rethinking our measurement of progress. Sustainable Development Policy is a development based upon environmental considerations as a means of achieving continuity and well-being of present and future generations. Indeed it reject policies and practices that support current living standards by depleting the productive base including natural resources, and that leaves future generations with poorer prospect and greater risk than our own. Operationally form of sustainable development policy, among other things is the effort of conservation, rational utilization of natural resources, and utilization of eco-technology.
Although the sustainable development policy established since 1978 by the Guidelines of State Policy, the fact shows that the environmental damage still happened, it seems the sustainable development policy is not very effectively implemented. And then come to the surface, the question is how to formulate the problem of "whether there is a different perception in community toward sustainable development policy". In such a case, it is the writer's opinion that education level, income level and kind of job are factors that influence the perception toward sustainable development. We can therefore draw up the following hypothesis:
1. There is a correlation among education level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.
2. There is a correlation among income level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.
3. There is a correlation among kind of job and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.
The objectives of this research is to study the community's perception as a empirical manner toward sustainable development policy. Besides it is also to find out whether education level, income level, and kind of job have correlation with perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. Then, the effect of this research is to obtain the data and empirical proof on community's perception toward the sustainable development policy, at the same time to know the perception of the community toward sustainable development policy. To enrich those who might concern to improve the management of living environment and to supply basic data for further research.
The data have been collected by questionnaires using 25 questions or structured statements, covering the decision makers in development planning (official of the regional development planning board at province and regency level, and chairman of the village development institutions); decision makers in the execution of development (head of the government instance at province and regency level); executors of development (sectoral/regional project leader and contractors); and observers of development and environment (representative of religious/community leader and community self supporting institutions).
To know the perception of the community, statistical analysis is used with T score to change raw data questionnaires which using Likert Scales. Based on T score it is done to classify good, moderate and bad perception toward sustainable development policy. The data analysis has pointed out that community who have had good perception 62.07%, moderate perception 8.28% and bad perception 29.65%.
Community of low and middle education level has had bad perception. The other side, community of high education level has had good perception.
Community of low income level has had bad perception. The other side, community of high and middle income level has had good perception. Based on kind of job: decision makers in development planning has had good perception. Decision maker in the execution of development has had good perception. Then, the executors of development and observers of development and environment have had good perception.
Based on the results of the examination of the hypothesis, it can be concluded that:
1. There is a correlation among education and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology, and attitude.
2. There is a correlation among income level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.
3. There is a correlation among kind of job and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.
Based on the results of examination of the hypothesis, it can be concluded that hypothesis (1), (2), and (3) has been proven.
Bibliography : 55 (1972-1994)
"
Lengkap +
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Freeport Indonesia, 2006
333.72 FRE u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Ford Foundatuon, 2007
338.9 FOR m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Corporate social responsibility (CSR) is a commitment of company or business to contribute in the sustainability economic development program with a focus on the equbilium of awreness to the aspect of economy ,social and environment...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sylvia Prisca Delima
"Ketahanan sosial-ekologi adalah kemampuan penyintasan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan lingkungan agar dapat pulih apabila terjadi gangguan. Meskipun keterbatasan lingkungan alam dan sosial di Kota Batam dapat dikelola dengan kemajuan teknologi, potensi gangguan tetap perlu diperhitungkan agar perikehidupan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin.
Riset ini bertujuan untuk mengkonstruksi model ketahanan sosial-ekologi dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan riset menggunakan metoda gabungan dengan pendekatan kualitatif terkait kondisi ketahanan sosial-ekologi Kota Batam yang dianalisis menggunakan sarana Kualitas Kehidupan Sosial Budaya berbasis fuzzy logic interaksi antara elemen struktural, kultural dan prosesual berkenaan dengan capaian pembangunan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan sosial-ekologi sangat terkait dengan dinamika lokal, regional dan global; spesifikasi dan spesialisasi lingkungan setempat, karakteristik region, serta faktor-faktor sosial budaya yang berpengaruh dalam menentukan kekhasan lingkungan yang menentukan ketahanan sosial-ekologi. Kondisi ketahanan sosial-ekologi juga dapat bervariasi secara spasial dan menurut waktu sehingga model konseptual ketahanan sosial-ekologi perlu mengakomodasi strategi implementasi yang bersifat multicompartment sekaligus terintegratif.

Social-ecological resilience is the community’s surviving ability to face environmental limitations and possible disruptions. Although physical and social environmental limitations in the City of Batam can be managed with technological advances, the potential of disruptions should be taken into account to assure the good community’s livelihood and welfare.
This research is to construct a social-ecological resilience model in sustainable development. It is based on mixed method research with qualitative approach on the social-ecological resilience condition of the City of Batam; that is analyzed based on the Quality of Socio-Cultural Life that seeks through the fuzzy-logic-interaction between structural, cultural and processual elements on the results and transformation of development.
The results show that the social-ecological resilience condition is related with dynamics of local, regional and global conditions, local environment specifications and specializations, regional characteristics, as well as socio-cultural factors that determine the social-ecological resilience condition that can vary spatially and according to time. Therefore, the conceptual model of social-ecological resilience in sustainable development should accommodate multi-compartment and integrative strategy of implementation.

"
Lengkap +
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2019
D2629
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>