Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan Yayasan di Indonesia sudah diatur sejak zaman pendudukan Belanda di Indonesia. Berbagai macam yayasan dengan berbagai karakteristiknya dapat dijumpai dengan kehidupan sehari-hari. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka berarti telah terjadi reformasi hukum terhadap konsep yayasan dan perlu segera ditindak lanjuti terutama dalam bentuk penyesuaian anggaran dasar yayasan agar sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 16 tahun 2001, Dengan demikian pengelolaan terhadap yayasan yang selama ini dilakukan penataan ulang dan pembenahan diri. Pengelolaan yayasan secara profesional, akuntabilitas publik yang lebih terbuka dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan operasional yayasan pada prinsipnya sudah merupakan kebutuhan pokok dalam era reformasi sekarang ini. Yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan komersial dari yayasan, terlebih lagi dengan adanya Undang-undang yayasan yang baru, maka para donatur akan menjadi yakin bahwa dana yang mereka salurkan akan didaya gunakan untuk berbagai kepentingan sosial yang mereka kehendaki sehingga disini perlu adanya bagaimana pengawasan terhadap kegiatan komersial yang dilakukan oleh suatu yayasan?"

"Skripsi ini membahas mengenai pengambilalihan yayasan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dan akibat dari pelaksanaan pengambilalihan tersebut. Proses pengambilalihan yayasan sedikit berbeda dengan proses akuisisi Perseroan Terbatas, dimana dalam akuisisi Perseroan Terbatas jenis akuisisi yang sering terjadi adalah akuisisi saham. Dalam mengambilalih yayasan tidak mungkin dilakukan dengan akuisisi saham, hal ini dikarenakan yayasan tidak memiliki saham, sehingga jenis yang mungkin untuk dilaksanakan adalah pengambilalihan aset yayasan. Skripsi ini akan memaparkan salah satu contoh dari sebuah proses pengambilalihan aset yayasan yaitu Yayasan ABC yang diakuisisi oleh PT XYZ dan juga mengenai akibat dari akuisisi aset yayasan bagi Yayasan ABC.

---

The focus of this thesis is the take over of a foundation by a Limited Liability Company and the result of the implementation of the take over. Take over of a foundation is a little different from the acquisition of Limited Liability Company, which in the acquisition of Limited Liability Company a common type of acquisition which is performed is the acquisition of shares. In take over of a foundation, it is impossible with the acquisition of shares, it is because the foundation does not own shares, so the action which is possible to be implemented is take over of foundation’s assets. This thesis will describe an example of take over of foundation’s asset which is ABC Foundation which acquired by the PT XYZ and also the result of the take over of foundation’s assets for the ABC Foundation."

"Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001, telah banyak yayasan yang didirikan di Indonesia namun dari segi formal maupun dari segi material pendirian yayasan teraebut belum seragam. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tersebut timbul permasalahan pokok yaitu syarat-syarat. apakah yang harus dipenuhi agar suatu yayasan memperoleh status badan hukum, bagaimana status hukum yayasan yang didirikan sebelurrmya dan penyesuaian apakah yang harus dilakukan.Dalam tesis ini penulis mencari jawaban atas permasalahan pokok tersebut dengan melakukan penelitian hukum normatif yang berdasarkan penelitian kepustakaan ditunjang dengan penelitian yang beraifat empiris yang berdasarkan observasi penulis dalam praktek selaku notaris.Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa agar suatu yayasan memperoleh status sebagai badan hukum maka harus dipenuhi syarat formil yaitu yayasan didirikan dengan akta notaris, disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan syarat material yaitu anggaran dasar yayasan harus disesuaikan dengan ketehtuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001. Pada prinsipnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 mengakui yayasan yang didirikan sebelumnya sebagai suatu badan hukum dengan beberapa pembatasan dan harus mel akukan penyesuaian anggaran dasarnya terutama yang berkenaan dengan nama dan tempat kedudukan yayasan, maksud tujuan dan kegiatan usaha yayasan, jangka waktu pendirian, kekayaan yayasan, organ yayasan, perubahan anggaran dasar yayasan, penggabungan dan pembubaran yayasan, tahun buku dan laporan tahunan yayasan."

"Kenyataan bahwa banyak yayasan yang bergerak di berbagai bidang dengan berbagai macam maksud, dan tujuan telah terlihat pada masyarakat Indonesia, namun demikian belum ada perundang-undangan yang mengatur khusus tentang yayasan, sehingga hanya hukum kebiasaan dan yurisprudensi saja yang mengatur tentang yayasan. Akibat dari hal ini, banyak yayasan yang dipakai sebagaikedok untuk berbisnis, dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan mula-mula. Menanggapi hal yang demikian, maka pemerintah menganggap perlu untuk membuat suatu kepastian hukum tentang yayasan yang diwujudkan dengan adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulis akan memaparkan dalam skripsi bagaimana sebenarnya pengaturan hukum yayasan di Indonesia sebelum diundangkannya undang-undang, tersebut dan bagaimana pengaturan setelah hadirnya Undang-undang tersebut, unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan apa yang ada sebagai hasil perbandingan antara keduanya. Dipaparkan juga bahwa unsur-unsur perbedaan tersebut membawa akibat-akibat hukum bagi yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-undang tersebut ada seperti wajib penyesuaian anggaran dasar yayasan dan wajib pemberi tahuan penyesuaian tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu tertentu dengan pembubaran yayasan sebagai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut Sebagai penutup, penulis menyarankan bahwa yayasan dapat beralih ke bentuk badan hukum lain sebagai alternatif bagi yayasan yang tidak mau menyesuaikan diri dengan Undang-undang baru tersebut."

"Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagimasyarakat sebagai wadah atau lembaga yang bersifat danbertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Oleh karenaitu, yayasan dipandang sebagai bentuk ideal (philanthropic)dan bermanfaat karena tidak mengutamakan keuntungan(profit) seperti badan usaha lainnya, sehingga yayasandisebut lembaga nirlaba. Namun dalam praktik, yayasantumbuh tidak saja bersifat dan bertujuan sosial sematatetapi juga sudah bersifat komersiil. Bertolak daripenyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktikpenyelenggaraan yayasan tersebut, telah memacu pemerintahuntuk membuat suatu undang-undang tentang yayasan dengandikeluarkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2001. Di sampingitu, Undang-undang No. 16 Tahun 2001 juga memberikanpengaturan dan landasan hukum yang jelas mengenaieksistensi yayasan. Bagaimanakah pengaturan itu menurutUndang-undang No. 16 Tahun 2001, dan bagaimanakahkonsekuensi terhadap yayasan yang didirikan sebelumdikeluarkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentangYayasan terutama menyangkut eksistensi YAYASANKESEJAHTERAAN MANTAN PEGAWAI BANK DAGANG NEGARA."

"Yang menyebabkan Yayasan dapat dibubarkan karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Karena berdasarkan undang undang yayasan pasal 62 maka pembubaran yayasan yang di terbitkan oleh dirjen ahu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena yayasan ngudi waluyo tidak memenuhi syarat atau melanggar ketentuan pasal 62 tersebut yang memungkinkan untuk di bubarkan. Dan yang berwenang untuk membubarkan yayasan tersebut adalah kementrian hukum dan ham bukan dirjen ahu. Seharusnya pihak yang berkepentingan yang dapat meminta pembatalan atau pembubaran ke pengadilan yaitu pendiri karena seharusnya dalam pendirian yayasan pendiri hadir dalam pembuatan akta pendirian yayasan dan pendiri yang merasa keberatan atas pendirian yayasan yang berdiri karena akta pendirian tersebut aktannya cacat hukum dan adannya keterangan palsu maka pengadilanlah yang memutuskan dalam prosedur perbubaran yayasan ngudi waluyo ungaran, dalam Prosedur Tindakan pembatalan pendirian pembatalan kuasa lisan harus mengugat akta perndirian anggaran dasar yayasan ngudi waluyo bukan protes ke dirjen administrasi hukum dan hak asasi manusia atas terbitnya keputusan mentri atas badan hukum sehingga membuat dirjen administrasi hukum mengeluarkan putusan pembatalan terhadap surat keputusan mentri untuk menyatakan yayasan ngudi waluyo dicabut pendiriannya.

---

Which result to the Foundation may be dissolved because the period stipulated in the Articles of Association was ended, objective of foundations stipulated in the Articles of Association has been achieved or not achieved and court decisions that have a permanent legal force by reason Foundations violate public order and morality; Unable to pay its debts after declared as bankrupt, or Treasure of the Foundation is not enough to repay the debt after the bankruptcy declaration is revoked. Because based on the foundation law Article 62 then foundation dissolution which is issued by the Director General of AHU does not have binding legal force due to Foundation of Ngudi Waluyo ineligible or violate the provisions of article 62 which allows to be dissolved. And the authorized to dissolve the Foundation is law and human rights ministry, rather than Director General of AHU. Interested parties should be able to request cancellation or dissolution to Court because Founder, due to in the establishment of the foundation, founder should be present in the founding deed of establishment foundations and founders who objected to the establishment of a foundation established as the Deed establishment is a disability law and the false testimony then the Court that decide the dissolution procedure of Ngudi Waluyo Unggaran Foundation in the Cancellation Action Procedure of oral authority shall sue the establishment deed of The Articles of Association of Ngudi Waluyo foundation not protest to the Director General of Law Administration and Human Rights law on the issuance of a ministerial decree on the legal entity so that make the Director General of Administration issued cancellation decision for the Ministerial Decree to state the Ngudi Waluyo Foundation the establishmen is revoked."

"ABSTRACT

Yayasan adalah suatu pranata sosial yang sangat diperlukan untuk mendukung visi, misi dan tujuan pembentukan negara yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Salah satu karakteristik yayasan adalah bahwa tujuan yayasan sebagai salah satu harta yang ditersendirikan yang merupakan wadah saluran amal para penyandang dana untuk mencapai tujuan yayasan seperti dimuat dalam Anggaran Dasar. Dalam kaitan dengan penulisan ini, studi kasus mengenai YLPPI merupakan yayasan yang melaksanakan kegiatan pendidikan terutama untuk kalangan bankir dengan tujuan utuk menghasilkan insan perbankan yang berkualitas tinggi dan profesional. Tesis ini akan membahas mengenai kewenangan organ yayasan, dimana terdapat Deputi Gubernur Bank Indonesia ex officio Dewan Pengawas, dalam mengambil keputusan mencampur adukan kedua kepentingan itu sehingga mendatangkan kerugian bagi YLPPI.

---

ABSTRACT

The Foundation is a social institution that is necessary to support the vision, mission and objectives of the state establishment, that is Social Justice for All People of Indonesia. One of the characteristics of the foundation is that the purpose of the foundation as one of the independent treasures for being a charity media for charity donors to achieve the objectives contained in the Domestic Statues. With the presence of a foundation as one business activity, defined as a legal entity consisting of the separate property and intended to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian which does not have members. As background, Decision of Council Meeting of Bank Indonesia Governors as the highest decision making forum in determining the policies of Bank Indonesia that is principled and strategic ordered YLPPI Foundation Board of Trustees for the disbursement of funds to Bank Indonesia. Research conducted using the juridical-normative literature in particular by analyzing the legal materials in the form of primary legislation, rules and regulations regulated or related to the regulation about the position of organ committee particularly the builder foundation towards the Foundation and founder of the foundation of government agencies, especially about RDG legal relationship (Board of Governors? Meeting) in Bank Indonesia and YLPPI Foundation (Indonesian Banking Development Foundation). There?s conflict of Interest, in fact depreciation funds potentially harmful for YLPPI foundation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pajak bagi Yayasan Pendidikan “A”. Analisis menggunakan teori manajemen pajak, yang terdiri dari analisis perencanaan pajak (tax planning), kewajiban pelaksanaan pajak (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control) yang telah dilaksanakan oleh yayasan. Selain itu, tesis ini juga menganalisis masalah dalam implementasi perencanaan pajak yayasan, serta memberikan rekomendasi untuk perencanaan pajak yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik thematic analysis terhadap hasil analisis dokumentasi dan wawancara kepada Yayasan Pendidikan “A”, DJP, dan Konsultan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan masih kurangnya perencanaan pajak yang dilakukan Yayasan Pendidikan “A”, yang mana hal ini mengakibatkan besarnya beban pajak terutang yayasan. Maka dari itu, diperlukan upaya perencanaan pajak yang baik dengan memanfaatkan fasilitas pajak dan peluang pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada Yayasan Pendidikan “A” khususnya bagian akuntansi dan keuangan dengan pengetahuan dalam bidang perpajakan.

---

This study evaluates tax planning for the "A" Education Foundation. The analysis uses tax management theory, which consists of tax planning, tax implementation, and tax control which the foundation has implemented. In addition, this thesis also analyzes problems in the implementation of foundation tax planning and provides recommendations for better tax planning. This study uses descriptive qualitative analysis with thematic analysis on the results of documentation analysis and interviews with the "A" Education Foundation, DGT, and Tax Consultants. The results of this study indicate that there is still a lack of tax planning carried out by the "A" Education Foundation, which has resulted in a large tax burden owned by the foundation. Therefore, good tax planning efforts are needed by utilizing tax facilities and tax opportunities in accordance with applicable tax regulations. In addition, it is necessary to increase human resources capacity at the "A" Education Foundation, especially the accounting and finance division with knowledge in the field of taxation."