Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Neoliberalisme adalah suatu bentuk varian dari Liberalisme yang berkembang di Amerika sejak tahun I980an. Neoliberalisme muncul seiring dengan proses globalisasi sebagai pilihan terbaik dalam menjawab masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemikiran Liberal selama ini (Embedded Liberalism).Pemikiran Neoliberal Amerika - yang timbul dari hubungan individu, masyarakat dan negara dalam budaya Liberal Amerika - tidak hanya mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika, melainkan juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah negara-negara lain - yang disosialisasikan melalui hubungan multilateral lewat lembaga-lembaga internasional.Tesis ini akan menunjukkan bagaimana pemikiran Neoliberalisme itu terbentuk mengikuti perkembangan kebutuhan dan kepentingan bangsa Amerika, dan akhirnya mengendalikan kebijakan ekonomi politik luar negeri Amerika yang diimplementasikan dalam kebijakan welfare Bank Dunia.Tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dengan memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari suatu gejala atau pola yang ada dalam penerapan kebijakan politik ekonomi luar negeri Amerika. Dan menggunakan teknik penulisan deskriptif-interpretably yang melihat gejala-gejala dari aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi sebagai satu kesatuan yang membentuk suatu pemahaman yang holistik dan integratif- selain sebagai gejala yang berdiri sendiri.

---

Neoliberalism is a variant of Liberalism, which has widespread influence in the United Stated since the 1980s. Neoliberalism emerged along with globalization as the best choice in answering many questions that Embedded Liberalism is not equipped to provide.

American Neoliberalism - that grew from the relationship between the state, the community and the individual in American Liberal thoughts - affected not only the policies of United States' government, but also influenced has influenced the policies of other countries' government as well - due to their interaction with international institutions.

This thesis will attempt to show how Neoliberalism idea evolved in the effort to satisfy the interests and the needs of the United States' government. This neoliberal idea deeply impacted the international political economic policy of the United States especially those, which pertains to the World Bank's welfare programs and their implementations.

The thesis is largely based on library research with an emphasis on a qualitative approach focusing on general principles of a phenomenon or a method in analytically describing the implementation of the United States foreign policy in the area of political economic. While at the same time using a descriptive-interpretation technique to understand phenomenons from a diversity of aspects, economic, political, cultural, and social as a holistic and integrative understanding of it."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pengalihan penguasaan pengelolaan komoditas tepung terigu dari negara kepada swasta pascaliberalisasi pangan, yaitu dari Bulog kepada Bogasari Flour Mills. Saat ini, komoditas tepung terigu di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai komoditas pangan, tetapi juga berfungsi sebagai komoditas politik (political goods), dimana harga dan ketersediaannya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori Negara Birokratik Otoriter dari Guillermo O?Donnel, teori Persekutuan Segitiga (Triple Alliance Theory) antara Negara, Burjuasi Nasional dan Modal Asing dari Peter Evans. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analitis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, penelusuran terhadap dokumen resmi negara seperti Undang-Undang No. 5 tentang 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keppres No. 19 Tahun 1998 tentang Liberalisasi Pangan, Peraturan Menteri Perindustrian, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Keuangan dan wawancara mendalam dengan anggota KPPU.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pascaliberalisasi pangan, terjadi konflik dan tarik-menarik kepentingan antarlembaga negara, yaitu antara Bappenas dengan Depperindag menyangkut penetapan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) bagi tepung terigu impor. Bappenas berargumen bahwa penetapan BMAD hanya akan menguntungkan produsen dominan yaitu Bogasari Flour Mills. Sedangkan menurut pihak Depperindag, penetapan BMAD dilakukan untuk melindungi produsen beskala kecil. Selanjutnya terjadi konflik kepentingan terjadi antara KPPU dengan Depperindag menyangkut penerapan SNI Secara Wajib Tepung Terigu. KPPU berpendapat penetapan SNI secara wajib merupakan bentuk hambatan masuk (barrier to entry) bagi tepung terigu impor. Sedangkan menurut Depperindag, kebijakan SNI wajib pada tepung terigu ditujukan untuk menjaga kualitas tepung terigu sebagai bahan pangan.Implikasi teoritis menujukkan bahwa teori persekutuan segitiga antara negara dan burjuasi nasional dari Peter Evans masih berlaku dan relevan dalam pengelolaan industri tepung terigu pada era reformasi di Indonesia. Persekutuan antara Departemen Perindustrian dengan APTINDO, atau Persekutuan antara Departemen Perdagangan dengan Bogasari Flour Mills, terjadi dalam pengelolaan industri tepung terigu di Indonesia, meskipun melalui negosiasi politik dan konflik kepentingan. Intervensi negara melalui kebijakan penerapan SNI dan BMAD, maupun penanggungan PPN impor gandum oleh Departemen Keuangan, ditujukan untuk melindungi industri tepung terigu nasional dan memperkuat program ketahanan pangan nasional. Intervensi negara dalam stabilisasi harga empat bahan pangan pokok termasuk tepung terigu, dapat dijadikan sebagai alat politik APTINDO dan Bogasari Flour Mills dalam menekan pemerintah.

---

This research of background by transfer of power of managing wheat flour commodities from state to corporate, from Bulog to Bogasari Flour Mills after food liberalitation. Now, wheat flour commodities just not food commodities, but as a political goods, where rate of its prices and supplies can pressure the government. As theoretical stepping, this research use Authoritarian Bureaucratic State from Guillermo O?Donnel and Triple Alliance Theory between State, Local Capitalist and International Capitalist from Peter Evans. Research use the qualitative methode, is while technique analysis the data use analytical descriptive. Technique data collecting by library studies, searching document of states like Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 about Antimonopoly or Competition Policy, Keppres No. 19 Tahun 1998 about Food Liberalitation, Regulation from Ministry of Industry, Ministry of Trade, Ministry of Finance and interdepth interview with members of KPPU. Research result indicate that after food liberalitation, there were conflicts of interest on state institution, the conflict between Bappenas with Depperindag about BMAD for wheat flour imported. Bappenas argue that BMAD just give a privilege for dominant firm like Bogasari Flour Mills. But Depperindag claimed that BMAD would protect the fringe firms. The next conflict between KPPU with Depperindag about SNI policy for wheat flour mills industries. KPPU argued SNI as a barrier to entry for wheat flour imported. But Depperindag claimed that SNI policy to wheat flour mills industries made to protect quality of wheat flour as food commodities.Theory implication show that Triple Alliance Theory especially between State and Local Capitalist is relevan in managing wheat flour mills industry in Indonesia. Cooporation between Departement of Industry with APTINDO, or cooporation between Departement of Trade with Bogasari Flour Mills is a real fenomena in wheat flour industry in Indonesia, although with political negotiation dan conflict of interests. State intervention with SNI and BMAD policies, or handle of Value Added Tax policies for wheat imported by Departemen of Finance indicated to protect national wheat flour industries and support food security programe. State intervention on price stabilitation of four food commodities include wheat flour, can used as political tools by APTINDO and Bogasari Flour Mills to pressure the government."

"Konsep green economy muncul sebagai suatu gagasan dan solusi terhadap fenomena kerusakan lingkungan hidup yang terjadi secara global, khususnya dalam merespon fenomena-fenomena berikut: eksploitasi sumber daya alam oleh aktor negara maupun non-negara, terjadinya misalokasi modal yang berujung pada terjadinya krisis finansial global sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan yang ditopang oleh ideologi kapitalis, serta orientasi negara-negara dalam mewujudkan pembangunan ekonomi jangka pendek yang menegasikan aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial.Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah memetakan perkembangan literatur mengenai green economy secara konseptual dan praktik kebijakan berdasarkan tiga level analisis, yaitu global, regional, dan nasional. Tinjauan literatur ini berfokus untuk menjawab pertanyaan bagaimana perkembangan green economy ditinjau dari sisi konseptual dan praktik kebijakan.Melalui metode tipologi, terdapat tiga poin utama yang dapat menjelaskan jawaban dari pertanyaan di atas. Pertama, terdapat kontestasi wacana dalam perkembangan green economy di tingkat global, yaitu ditinjau dari perspektif tiga institusi internasional UNEP, OECD, World Bank serta perspektif akademisi. Kedua, terdapat faktor-faktor yang menentukan perkembangan praktik kebijakan green economy di suatu negara maupun kawasan, yaitu faktor institusional, faktor sumber daya manusia, serta faktor finansial. Ketiga, tata kelola lingkungan oleh aktor negara dan aktor non-negara memegang peranan penting dalam perkembangan praktik kebijakan green economy, khususnya ditinjau dari perspektif ilmu hubungan internasional. Sebagai kesimpulan, tulisan ini berargumen bahwa ditinjau dari pembahasan konseptual green economy yang masih terpusat pada tataran global serta beragamnya intensitas tantangan yang dihadapi dalam perkembangan praktik kebijakan di level global, regional, dan nasional, kondisi dunia saat ini masih sangat jauh dari implementasi green economy.

---

The concept of green economy emerges as an idea and solution to the environmental damage phenomenon happening globally, especially as a responding act to the following phenomenas the exploitation of natural resources by state and non state actors, the occurrence of capital misallocation that led to the global financial crisis as a result of trade liberalization which supported by capitalist ideology, and the orientation of countries for implementing short term economic development that negates the environment and social welfare aspects.The objectives of this literature review is to mapping the development of literature on green economy based on conceptual and policy practices in terms of three levels of analysis, which are global, regional, and national. This literature review focuses on answering the question of how the green economy evolves in terms of conceptual and policy practices.Through typology method, there are three main points that can explain the answer to the question above. First, there is a contestation of discourse in the development of green economy at the global level, which are viewed from the perspective of three international institutions UNEP, OECD, World Bank , and also viewed from academic perspectives. Second, there are several important factors that determine the development of green economy policy practices within a country or region, which are institutional factor, human resources factor, and financial factor. Third, environmental governance by state actors and non state actors play an important role in the development of green economy policy practices, especially viewed from international relations perspective. In conclusion, this paper argues that in terms of the green economy conceptual discussion that is still centered on the global level and the diverse intensity of challenges encountered in the policy practices development at global, regional, and national levels, the current world condition is still very far from green economy implementation."

"Ekonomi digital di DKI Jakarta merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan mengingat kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. Maka, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ekonomi digital di DKI Jakarta adalah dengan melakukan kolaborasi antar sektor yang dapat dilihat pada smart economy dalam Jakarta Smart City melalui program JakPreneur. Peneliti menggunakan konsep collaboration dynamics (Emerson dan Nabatchi, 2015) yang memiliki tiga dimensi utama, yaitu principled engagements, shared motivation, dan capacity for joint action. Metode dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi memiliki keterikatan dan merupakan siklus yang berulang sehingga mulai dari prinsip awal hingga keputusan dan/atau tindakan yang hendak diambil adalah hasil kesepakatan bersama para aktor yang terlibat. Collaboration dynamics juga menggambarkan bahwa dimensi pada principled engagements para aktor saling menyamakan tujuan sebelum akhirnya dituangkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kemudian pada dimensi shared motivation para aktor saling proaktif dalam membangun modal sosial melalui PKS yang menjadi arahan dari pelaksanaan kolaborasi. Sedangkan pada dimensi capacity for joint action para aktor saling mempertahankan kinerja kolaborasi yang mana akan memperkuat dimensi-dimensi lainnya. Meskipun memiliki banyak perbedaan dalam berkolaborasi, para aktor dapat mengatasi permasalahan melalui komunikasi yang intensif dan evaluasi berkala.

---

Digital economy in DKI Jakarta is one of the importance aspect that need to be concerned due the technology advances has developed very fast. Thus, one of certain ways to manifesting the digital economy in DKI Jakarta is by collaborate in any sectors that can be seen in the smart economy of Jakarta Smart City through the JakPreneur program. Researcher used the concept of collaboration dynamics (Emerson and Nabatchi, 2015) that has three main dimensions, namely principled engagements, shared motivation, and capacity for joint action. Researcher used post-positivist paradigm for research methods by using in-depth interviews and literatures study. The result of this research showed that each dimensions has an attachment and is a recurring cycle so starting from the initial principleds to the decisions and / or actions that might be taken are the result of mutual agreement of the involved actors. Collaboration dynamics also described in principled engagements dimension each actors equalize their goals before finally pouring it into the Cooperation Agreement (PKS). Then in shared motivation dimension each actors mutually proactive to build the social principal through the PKS which is the direction of the implementation of the collaboration. While in capacity for joint action dimension, each actors mutually maintain collaboration performance which will strengthen the other dimensions.Though there are a lot of variety in collaboration, each actors can overcome the problem through the intensive communication and by periodical evaluation."

"Melalui 2 tahap seleksi, yakni psikologis-kognitif dengan indikator critical dimension dan pilihan rasional, pendekatan poliheuristic memberikan alat untuk menjelaskan proses pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara secara komprehensif. Indonesia pada tahun 2018-2019 mengusung tema ekonomi kreatif pada saat menjabat sebagai ketua MIKTA, terlepas dari rendahnya signifikansi ekonomi kreatif bagi Indonesia maupun negara-negara anggota MIKTA lainnya. Penelitian ini kemudian hadir untuk melakukan analisis dan memberikan penjelasan mengenai proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengusungan tema ekonomi kreatif pada kepemimpinan MIKTA tahun 2018-2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis motif, alasan, dan kepentingan dari masing-masing aktor yang terlibat dan melatarbelakangi proses pembentukan kebijakan luar negeri tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan cara studi pustaka, untuk mengidentifikasi kepentingan masing-masing aktor negara maupun non negara dan proses yang terjadi dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia, dan kemudian menjelaskan motif, alasan, dan kepentingan Indonesia pada pewacanaan tema ekonomi kreatif di MIKTA periode 2018-2019. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa tema ekonomi kreatif diwacanakan dalam MIKTA oleh Indonesia mengingat adanya preferensi politik untuk mengusung ekonomi kreatif yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia, dan Badan Ekonomi Kreatif. Selain itu terdapat kepentingan jangka panjang dari aktor non-negara pada sektor ekonomi kreatif untuk mendapatkan dukungan investasi dan permodalan serta menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.

---

Through 2 stages of selection, namely psychological-cognitive with critical dimension indicator and rational choices, the polyheuristic approach provides a tool to comprehensively explain the process of formulation a country's foreign policy. In 2018-2019, Indonesia promotes the theme of creative economy when served as chairman of MIKTA, despite the low significance of the creative economy for Indonesia and other MIKTA member countries. This research present to conduct an analysis and provide an explanation regarding the process of forming Indonesia's foreign policy in promoting the theme of creative economy in the 2018-2019 MIKTA leadership. This study also aims to analyze the motives, reasons, and interests of each actor who is involved in the process of forming foreign policy. This study uses qualitative methods by way of literature study, to identify the interests of each state and non-state actor and the processes that occur in the formulation of Indonesian foreign policy, and then explains Indonesia's motives, reasons, and interests in the creative economy theme discourse at MIKTA in the period 2018-2019. Through this research, it was found that the theme of creative economy was promoted in MIKTA by Indonesia given the political preference for promoting the creative economy which was emphasized by President Joko Widodo, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, the Indonesian Ministry of Trade, and the Creative Economy Agency. In addition, there is a long-term interest from non-state actors in the creative economy sector to obtain investment and capital support and make the creative economy a pillar of sustainable economic development for Indonesia."

"Diplomasi ekonomi bukanlah merupakan kegiatan baru dalam diplomasi di kancah internasional, namun keperluan untuk menjalankannya secara terfokus dan serius semakin tinggi setelah berakhirnya perang dingin antara kedua super power dunia. Negara-negara dunia dituntut untuk meningkatkan kemakmuran dan melakukan pemerataan kesejahteraan rakyat umum serta menterjemahkan demokrasi ke dalam perbaikan hak-hak ekonomi rakyat. Sebagai negara besar dengan sumbr daya yang melimpah, hal tersebut terasa penting bagi Indonesia yang juga merupakan negara demokrasi besar dunia. Presiden Joko Widodo tidak lama setelah memegang kekuasaan langsung menuntut tanggung jawab jajaran diplomasi untuk berperan serta dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Presiden memberikan arahan kepada para duta besar untuk menjadikan diplomasi ekonomi menjadi fokus utama. Tulisan ini membahas bagaimana diplomasi ekonomi digerakkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia dalam kaitan kerjasama internasional di bidang perdagangan, investasi, kebijakan pembangunan dan pariwisata. Dengan melakukan pembenahan tiga masalah utama yaitu hubungan antara ekonomi dan politik, hubungan lingkungan diplomasi ekonomi dengan aneka tekanan domestik dan internasional serta hubungan antara aktor negara dan non-negara (aktor privat/swasta)"