Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelayanan publik merupakan suatu proses kegiatan yang diemban oleh suatu pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Proses kegiatannya melibatkan dua pihak yaitu penerima dan pemberi layanan. Keduanya saling berinteraksi secara dinamis dan kompleks. Para pakar mengakui adanya perbedaan nilai diantara keduanya, baik yang menyangkut kualitas maupun kinerja pelayanan. Disatu sisi tuntutan masyarakat seringkali berlebihan, sementara pada sisi lain pemerintah mempunyai kemampuan yang terbatas. Untuk meminimalkan perbedaan tersebut diperlukan suatu pengukuran kinerja yang baik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.Pengukuran kinerja pelayanan publik yang selama ini banyak dilakukan di Indonesia misalnya model LAKIP melalui Inpres 7/1999 dan IPM dari UNDP masih berorientasi pada paradigms government bersifat internal dan parsial. Sementara itu pengukuran kinerja yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan menggunakan paradigma good governance masih langka. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah model pengukuran kinerja pelayanan publik dengan pendekatan systems thinking dan system dynamics. Dengan demikian judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah "Model Kinerja Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Systems Thinking Dan System Dynamic (Studi Kasus Pelayanan Pendidikan Di Kota Bandung)".Penelitian ini menggunakan disain studi kasus. Data diungkap dengan teknik pengukuran secara komprehensif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Kelebihan pendekatan systems thinking dan system dynamics adalah (1) model yang dihasilkan dapat menampung secara rinci semua variabel penting baik dari perseptif pemerintah maupun masyarakat, dan dapat digunakan untuk mengatasi persoalan detail complexity. (2) dapat menjelaskan keterkaitan antar variabel penting tersebut secara dinamis, untuk mengatasi persoalan dynamic complexity. (3) Variabel yang dihasilkan dapat menggambarkan kegiatan yang diamati melalui variabel lunak, variabel nyata, maupun variabel dari hasil suatu perhitungan ke dalam suatu model secara bersamaan.Model yang dihasilkan merupakan model pengukuran kinerja yang komprehensif, dengan aplikasi systems thinking dan system dynamics dalam penelitian pelayanan publik. Pendekatan ini selalu mempertimbangkan hubungan kausalitas dan proses balikan secara dinamis antar variabel dalam bentuk simpal balikan. Proses balikan secara dinamis dalam pelayanan, seperti juga fenomena masyarakat yang lain, terjadi dalam tiga kemungkinan perilaku (systems building blocks), yaitu (1) perilaku saling memperkuat (reinforcing), (2) perilaku penyeimbang (balancing), dan (3) perilaku yang menggambarkan adanya ketertundaan (delay). Perilaku seperti tersebut dapat diamati secara dinamis sepanjang waktu.Pendekatan system dynamics selain digunakan untuk menguji keterkaitan antar variabel dalam systems thinking secara kompleks dan dinamis, juga digunakan untuk melakukan simulasi terhadap suatu kebijakan sebelum dilaksanakan, dengan bantuan perangkat lunak yaitu powersim dan vensim. Pendekatan ini dapat meminimalkan kesalahan suatu kebijakan.Penelitan ini menghasilkan empat temuan penting. Pertama, kinerja layanan pendidikan di kota Bandung periode tahun 1996-2002 yang dilakukan dengan menggunakan model IPM, menurut klasifikasi UNDP berhasil mencapai kategori tinggi, dan berada pada peringkat pertama di antara daerah lainnya di Jawa Barat. Temuan kedua adalah hasil pengukuran kinerja berdasarkan LAKIP, menunjukkan kinerja dengan kategori baik. Namun masih belum optimal untuk dapat mencapai 100%. Kedua pengukuran ini tidak menggambarkan adanya keterkaitan dan mekanisme pengukuran yang seimbang. Ketiga, dengan pendekatan systems thinking, proses ini menghasilkan keterkaitan antar variabel yang dikelompokkan ke dalam dua strategi, yaitu internal dan eksternal serta dibagi ke dalam empat dimensi, meliputi masyarakat, proses internal dan keuangan, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Strategi dan dimensi yang dihasilkan digambarkan dalam hubungan kausalitas berikut proses balikan dinamisnya, melalui kajian teoritik dan praktik, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Secara konseptual kinerja pelayanan pendidikan di Kota Bandung dapat dikonstruksikan dalam dua pola perilaku generik yaitu pola batas pertumbuhan (limit to growth) serta pola pertumbuhan dan kekurangan modal (growth and underinvestment). Pola pertama mempunyai pembatas utama yaitu dana untuk membiayai dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pola kedua, ditandai oleh kecenderungan peningkatan kualitas pendidikan dengan dana dad pemerintah yang terbatas. Pola ini mempunyai kecenderungan terus menerus terjadi dari waktu ke waktu, sehingga sangat penting untuk diketahui pengungkit yang mempunyai karakter pengaruh yang paling besar dalam menanggulangi keterbatasan tersebut. Keempat, berdasarkan temuan ketiga, disusun tiga skenario untuk mengatasi keterbatasan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Skenario pertama adalah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pertumbuhan biaya pendidikan di Bandung, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendanai kegiatan operasional pendidikan. Skenario kedua adalah peran pemerintah diarahkan untuk membangun kualitas pelayanan secara terus menerus dan menetapkan standar pelayanan. Skenario ketiga, diperkirakan bahwa meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan mempunyai efek adanya daya tarik untuk bersekolah, maka skenario pertama dan kedua akan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan yang berkualitas.Berdasarkan hasil penelitian di atas disarankan, pertama agar menggunakan pendekatan systems thinking untuk pengukuran kinerja pelayanan publik pada umumnya, dan pelayanan pendidikan pada khususnya. Konsekuensinya penggunaan model IPM dan LAKIP perlu disesuaikan, terutama dalam keterkaitan antar variabel yang dibangun. Kadua, pengukuran kinerja tidak dapat diamati hanya pada suatu saat dan berdiri sendiri, maka system dynamics dapat menjadi solusi yang teramati secara terus menerus secara dinamis. Ketiga, pengukuran dapat dikatakan obyektif dan dapat diterima oleh pemberi dan penerima layanan, maka perlu mengikut sertakan masyarakat dengan mekanisme yang transparan. Keempat, keterbatasan pertumbuhan kinerja pelayanan pendidikan yang diuji melalui simulasi, maka dibuat tiga skenario untuk mengambil kebijakan. Pertama, untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pertumbuhan biaya pendidikan, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat guna mendanai kegiatan operasional pendidikan. Kedua, pemerintah propinsi memprioritaskan pembangunan pendidikan kabupaten/kota disekitar Kota Bandung sehingga memiliki kualitas yang sama. Dengan demikian, Kota Bandung tidak menjadi satu-satunya tujuan sekolah di sekitar Kota Bandung. Ketiga, menggabungkan skenario petama dan kedua yaitu meningkatnya kualitas pendidikan akan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan. Dalam rangka mencapai Indeks Pembangunan Manusia dengan score 80 pada tahun 2010, Dinas Pendidikan Kota dan Pemerintah Kota Bandung perlu terus meningkatkan mutu pelayanan karena pendidikan merupakan pengungkit terkuat bagi pembangunan manusia.Implikasi akademik dalam penelitian ini adalah menghadapi perkembangan manajemen modern yang semakin kompleks dan adanya keterbatasan rasionalitas, maka pendekatan systems thinking dan system dynamics menjadi alternatif yang paling baik. Pendekatan ini dapat digunakan dalam proses manajemen sejak proses perencanaan hingga evaluasi hasil suatu kegiatan."

"Biro Umum Sekretariat Negara selaku unit kerja pengelola anggaran rutin dan penyelenggara pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Negara belum pernah melakukan pengukuran kinerja secara menyeluruh dari berbagai aspek pengukuran. Pengukuran yang dilakukan hanya menyangkut aspek finansial saja sedangkan untuk aspek yang lainnya belum tersentuh.Penelitian ini mencoba untuk melakukan pengukuran dengan pendekatan Balanced Scorecard, yang mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.Populasi penelitian adalah pegawai Biro Umum Sekretariat Negara selaku pengelola anggaran rutin dan penyelenggara pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Negara (347 orang), dan pelanggan/penerima layanan yaitu pegawai dan seluruh unit kerja yang mendapatkan pelayanan dari Biro Umum Sekretariat Negara (520 orang). Sebagai sampel, dari pegawai Biro Umum diambil secara acak sebanyak 45 responden, dan dari penerima layanan sebanyak 72 responden terdiri dari pejabat (eselon II, III, dan IV) serta Staf.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Umum Sekretariat Negara selaku pengelola anggaran rutin dan penyelenggara pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Negara dengan menggunakan Balanced Scorecard adalah baik.Kinerja perspektif keuangan hanya diukur dengan menggunakan indikator tingkat penyerapan anggaran memperoleh skor sangat baik karena daya serap anggaran untuk setiap tahunnya rata-rata mencapai 98,25%. Kinerja perpektif pelanggan/penerima layanan yang diukur dengan menggunakan indikator tingkat kepuasan pelanggan memperoleh penilaian baik dari keseluruhan unsur yang dinilai yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy.Perspektif kinerja bisnis internal yang diukur dengan menggunakan indikator inovasi memperoleh nilai baik, sedangkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan secara keseluruhan memperoleh nilai cukup baik."

"Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, dari sentralistik menjadi desentralistik, dari rule government menjadi mission driven, peran pemerintah yang tadinya sebagai penyedia (provider) berubah menjadi pemberdaya (enabler). Otonomi daerah dalam koridor UU No. 22 tahun 1999 adalah otonomi luas, yang berarti bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntable. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima, karena arus informasi yang semakin terbuka dan pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat.Kajian penelitian difokuskan pada pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mengevaluasi kinerja pelayanan IMB yang berkaitan dengan prosedur internal dalam proses penerbitan IMB dan penyampaian layanan IMB kepada masyarakat pengguna layanan. Penelitian dilakukan di Dinas Bangunan dan Permukiman, serta Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) Wilayah Kerja 1 Kabupaten Garut. Evaluasi kinerja pelayanan untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai dan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan IMB.Analisa tingkat kepuasan pelanggan menggunakan 5 (lima) dimensi yang menentukan kualitas pelayanan berdasarkan pendapat Zeithaml, Parasurornan, Berry (1990) yaitu : tangibles (bukti fisik), responsiveness (daya tanggap), reliability (kehandalan), assurance (Jaminan), Empathy (kemudahan). Lewis dan Smith (1994) mengemukakan pandangan yang lebih komprehensif dalam mengukur kepuasan pelanggan yaitu dengan mengajukan kerangka identifikasi pelanggan yang ditinjau dari tiga persepektif yaitu pelanggan internal, pelanggan eksternal langsung dan pelanggan eksternal tidak langsung. Pelanggan internal dan pelanggan eksternal langsung merupakan penerima langsung dari pelayanan yang diberikan (Tjiptono, 2000 : 43). Dalam tulisan ini mencakup pelayanan yang digunakan oleh pelanggan internal atau pegawai di lingkungan kerja dan pelanggan eksternal atau masyarakat pengguna layanan.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan evaluasi, analisis dengan data kuantitatif yang dikuantitatifkan, dengan hasil analisa yang dapat disimpulkan sebagai berikut :Pertama, kinerja yang dicapai dalam proses pembuatan IMB yaitu 2,99 atau mendekati cukup baik, dan berdasarkan tingkat kepentingan, ada kesenjangan antara tingkat kinerja dengan kepentingan sebesar -1,27 yang berarti bahwa tingkat kinerja yang dicapai belum dapat memenuhi tingkat kepentingan atau belum puas. Sedangkan berdasarkan analisa tingkat kepuasan pegawai sebesar 70,19% berada pada peringkat puas, meskipun belum mencapai kepuasan optimal (100%).Kedua, kinerja yang dicapai pada penyampaian layanan IMB yaitu 3,19 atau cukup baik, dan berdasarkan tingkat kepentingan, ada kesenjangan antara tingkat kinerja dengan kepentingan sebesar -0,99 yang berarti tingkat kinerja yang dicapai belum dapat memenuhi tingkat kepentingan atau belum puas. Sedangkan berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan IMB sebesar 76,32% berada pada tingkat puas, meskipun belum mencapai kepuasan optimal (100%).Ketiga, faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, berdasarkan penilaian pegawai yaitu kenyamanan, kebersihan, kerapihan ruang kerja, sarana telekomunikasi, kondisi dan kecukupan peralatan kantor, kesesuaian penghasilan dibanding beban kerja, kompensasi dan bonus, kemudahan menggunakan peralatan kantor dan kemudahan menyampaikan keluhan. Sedangkan berdasarkan penilaian masyarakat pengguna layanan yaitu kondisi dan kecukupan peralatan pelayanan di Kantor UPSA, kemampuan memenuhi ketepatan waktu penyelesaian IMB dan kejujuran pegawai."

"Penelitian ini bermaksud mengungkap kontribusi iklim organisasi BLIP Bandung dan kepuasan kerja terhadap kinerja kerja instruktur BLIP Bandung., dengan analisis fungsional dan derajat keterkaitan antara variabel iklim organisasi, kepuasan kerja dan kinerja kerja instruktur. Hipotesis yang diajukan adalah : (1) Derajat keterkaitan dan daya determinatif antara variabel iklim organisasi BLIP Bandung dengan kinerja kerja instruktur cukup berarti dan signifikan, (2) Derajat keterkaitan dan daya determinatif antara variabel kepuasan kerja instruktur dengan kinerja kerja instruktur cukup berarti dan signifikan. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh gambaran bahwa : (1) Variabel iklim organisasi BLIP Bandung mempunyai pengaruh terhadap kinerja kerja BLIP dengan klasifikasi cukup; (2) Variabel kepuasan kerja instruktur mempunyai pengaruh cukup terhadap kinerja kerja instruktur BLIP Bandung, (3) Secara empirik kinerja kerja instruktur BLIP Bandung dapat diterangkan oleh variabel iklim organisasi BLIP Bandung dan kepuasan kerja instruktur; (4) Iklim organisasi BLIP Bandung ternyata merupakan faktor determinan terhadap kinerja kerja instruktur BLIP Bandung dan kepuasan kerja instruktur turut pula berkontribusi terhadap kinerja kerja instruktur; (5) Secara bersama-sama variabel iklim organisasi BLIP Bandung dan kepuasan kerja instruktur merupakan faktor yang mempunyai kesejajaran fungsi dalam meningkatkan kinerja kerja instruktur. Kedua hipotesis tersebut ternyata dapat diterima dengart tingkat korelasi yang cukup menurut skala Guilford tentang ketentuan batas-batas r. Terdapatnya koefisien korelasi ini bukan berarti hanya variabel iklim organisasi dan kepuasan kerja instruktur yang berpengaruh terhadap kinerja kerja instruktur BLIP Bandung, namun masih ada variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja kerja instruktur. Karena itu perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai varibel-variabel yang lain yang berpengaruh terhadap kinerja kerja instruktur."

"Balai Latihan Kerja (BLK) adalah lembaga pelatihan di bawah Departemen Tenaga Kerja yang mempunyai fungsi dan peranan dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan ketrampilan. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya BLK didukung oleh instruktur, tinggi atau rendahnya kinerja instruktur akan berpengaruh terhadap efisiensi dan kinerja BLK. Menyadari hal tersebut Depnaker berusaha meningkatkan kinerja instruktur melalui jalur pendidikan formal dan training serta berbagai upaya peningkatan motivasi kerja. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap adanya hubungan antara tingkat pendidikan, pengalaman training dan motivasi kerja dengan kinerja instruktur BLK di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian korelational, dimana populasi penelitian adalah instruktur BLK di Jawa Tengah, sedangkan sampel ditarik secara stratified random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan instrumen penelitian tentang motivasi kerja dikembangkan berdasarkan teori dua faktor (The Motivation-Hygiene Theory), sedang kinerja instruktur dikembangkan dari pedoman penilaian kinerja instruktur (Ditjen Binalattas Depnaker). Selanjutnya untuk analisis data digunakan teknik analisis korelasi dan regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Terdapat hubungan yang' signifikan antara tingkat pendidikan dengan kinerja instruktur, meskipun pengalaman training dan motivasi kerja telah dikontrol. 2. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman training dengan kinerja instruktur, meskipun tingkat pendidikan dan motivasi kerja telah dikontrol. 3. Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja instruktur (variabel tingkat pendidikan dan pengalaman training dikontrol) dan hubungannya menjadi signifikan jika kedua variabel bebas tersebut tidak dikontrol. 4. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan, pengalaman training dan motivasi kerja secara bersama-sama dengan kinerja instruktur. 5. Tingkat pendidikan, pengalaman training dan motivasi kerja dapat memprediksi variasi kinerja instruktur sebesar 46,884 persen. 6. Tingkat pendidikan memberikan sumbangan efektif lebih besar dalam menjelaskan kinerja instruktur (30,657 persen) dibanding pengalaman training (9,363 persen) dan motivasi kerja (6,864 persen). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar instruktur diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi, instruktur yang pengalaman trainingnya masih kurang perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi yang ada di dunia kerja. Faktor-faktor motivator dan pemelihara perlu diperbaiki, dikembangkan dan ditingkatkan agar mampu mendorong meningkatkan motivasi kerja instruktur. Bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti kinerja instruktur agar alat ukur yang ada lebih disempurnakan dan menambah variabel-variabel bebas lain sebagai prediktor, disamping pendekatan kuantitatif kiranya perlu juga dilengkapi dengan pendekatan kualitatif."

"Manajemen risiko rumah sakit adalah upaya untuk meminimalkan kerugian finansial rumah sakit yang berhubungan dengan kecelakaan dan mencegah kejadian yang tidak diharapkan. Manajemen risiko pelayanan keperawatan merupakan bagian dari manajemen risiko rumah sakit yang meliputi aktivitas identifikasi risiko, menganalisis risiko, mengontrol risiko dan pembiayaan risiko.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi perawat pelaksana terhadap manajemen risiko pelayanan keperawatan dengan kinerja perawat pelaksana di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, dengan desain penelitian cross sectional, jumlah sampel 96, dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Juli 2003.Hasil analisis, didapatkan variabel karakteristik dan persepsi perawat pelaksana tidak ada hubungan yang bermakna dengan kinerja perawat pelaksana. Secara proporsi, responden yang mempunyai persepsi manajemen risiko baik mempunyai kinerja baik lebih besar (64,6%) dibandingkan dengan proporsi responden yang mempunyai persepsi manajemen risiko buruk (52,1%).Disarankan kepada Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta untuk dapat meningkatkan kinerja perawat pelaksana khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko yaitu perlu diadakan training dan pembinaan kepada perawat pelaksana yang mempunyai persepsi buruk terhadap manajemen risiko, perlu menciptakan budaya kesadaran pembuatan incident report, dan memasukan aktivitas manajemen risiko ke dalam performance appraisal.Daftar Pustaka 55 (1978-2002)An Analysis of the Relationship of the Nurses Practitioners Perception to the Hospital Risk Management Related to the Nursing Service with Nurses Practitioners Performance at Pondok Indah Hospital, Jakarta in 2003Hospital, risk management activities seek to minimize the hospital's financial loss in relation to incident and untoward events. The nursing service in the risk management as a part hospital risk management activities have an important role in risk identification, risk analysis, risk control and risk financing.

The purpose of this research to identify the relationship between nurse practitioners perception to the hospital risk management toward the nursing service and practitioners nurses performance at Pondok Indah Hospital, from July 7 until July 11, 2003. This research used cross sectional design, of 96 respondents.

The research results were found no significant correlation between characteristics and practitioners nurses perception with nurses practitioners performance. In a manner of proportion good risk management perception have a better performance (64,6%) more than bad risk management perception (52,1%).

Recommendation to the management includes; conducting regular training and couching in order to improve nurses practitioners performance who have bad perception of a risk management; create good climate to improve nurses awareness in writing prompt incident report, to develop performance appraisal in every activity of the risk management.

References 55 {1978-2002)"

"Reformasi tahun 1998, telah memungkinkan terbentuknya pemerintahan baru. Banyak harapan digantungkan masyarakat terhadap pemerintahan baru tersebut, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada warga masyarakat, yang menghargai, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi warga.Selama masa reformasi, telah terjadi pergantian kepemimpinan nasional sebanyak tiga kali. Namun, belum terlihat banyak kemajuan yang berarti untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat, serta masih minimnya perlindungan negara terhadap hak-hak asasi warganya.Perubahan memang bukan merupakan perkara yang berdiri sendiri dan langsung jadi, banyak aspek yang mempengaruhi perubahan, di antaranya adalah aspek penegakan hukum dan kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama.Pemerintah Daerah sebagai satu-satunya institusi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP), selama ini masih banyak menjadi sorotan masyarakat terhadap kinerjanya yang sering mengecewakan. Oleh karena itu momentum reformasi perlu dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan?perbaikan yang mendasar terutaina perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Penelitian ini mencoba mendeskripsikan aspek-aspek yang mempengaruhi kesadaran warga masyarakat untuk memiliki KTP dan secara khusus menggali aspek mana saja dari pelayanan pengurusan KTP yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki, dipertahankan, ataupun dikurangi. KTP adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan, mengendalikan jumlah penduduk, dan merupakan pelaksanaan hak asasi setiap penduduk, yaitu untuk dicatat dan diterbitkan KTP-nya oleh pemerintah. Sebagai hak asasi, KTP merupakan dokumen yang sangat strategis untuk memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, peningkatan ekonomi, pengakuan pemerintah atas status kewarganegaraan, dan sebagainya.Penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik survei, wawancara mendalam, dan observasi dilakukan analisis aspek-aspek yang mempengaruhi sikap warga untuk memiliki KTP dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dari perspektif harapan warga dan penilaian kenyataan pelaksanaan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek-aspek kesadaran warga masyarakat untuk memiliki KTP. Aspek-aspek tersebut yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal: tingkat pendidikan, usia, lapangan pekerjaan, dan lamanya tinggal di suatu wilayah. Dan, aspek eksternal: geografis, persepsi warga terhadap pemerintah, persepsi aparat terhadap produk jasa layanannya, dan tingkat kepuasan warga masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Daerah berupa nilai-nilai kesenjangan antara harapan dan kenyataan, serta penilaian prioritas pelayanan yang diberikan.Untuk meningkatkan kesadaran warga untuk memiliki KTP, maka aspek. yang menghambat warga untuk memiliki KTP harus dikurangi, seperti aspek geografis tempat layanan, aspek pendidikan warga, dan aspek pelayanan yang memuaskan warga; seperti faktor pemberian informasi dan prosedur pelayanan kepada warga masyarakat yang kurang jelas, faktor biaya yang terlalu mahal, faktor kemampuan dan keterampilan staf di lapangan, maupun faktor sikap dan etika petugas terhadap warga masyarakat yang datang berkunjung."

"Pemerintah melalui SK Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/1992 telah menetapkan cara melakukan pengukuran tingkat kesehatan BUMN, menurut Keputusan Menteri Keuangan ini kinerja BUMN hanya diukur berdasarkan indikator keuangan saja yaitu berdasarkan rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan tiga indikator tambahan lainnya. Penilaian kinerja dengan cara seperti ini dinilai oleh kalangan BUMN termasuk PT (Persero) JIEP dianggap sangat memberatkan karena BUMN selain ditugaskan mencara laba juga mengemban tugas sebagai agen pembangunan. Guna memberikan dasar pengukuran kinerja yang lebih memadai, penulis menerapkan pendekatan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja PT (Persero) JIEP. Pendekatan ini mengukur kinerja perusahaan bukan hanya dari aspek keuangan saja melainkan pula dari aspek non keuangan. Aspek non keuangan ini terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu : aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal dan aspek pelanggan. Penelitian mengenai pengukuran kinerja PT (Persero) JIEP ini dilakukan secara deskriptif analitis untuk mendeskripsikan bagaimana mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard dan bagaimana pula cara pengukuran menurut SK Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/1992 serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya dimasa yang akan datang. Dari hasil penelitan diketahui bahwa tingkat kesehatan PT (Persero) JIEP dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard adalah berada dalam kondisi Baik dengan total skor 74 dengan perincian sebagai berikut : kinerja pertumbuhan dan pembelajaran perusahaan pada saat ini berada dalam kondisi baik dengan total skor 22 sedangkan kinerja proses bisnis internal perusahaan pada saat ini berada dalam kondisi baik dengan total skor 12 dan kinerja pelanggan berada dalam kondisi baik dengan total skor 11 serta kinerja yang terakhir adalah kinerja keuangan perusahaan berada dalam kondisi sehat sekali dengan total skor 29 dan bobot nilai berdasarkan keputusan Menkeu sebesar 164,57. Untuk lebih meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang PT (Persero) JIEP harus lebih meningkatkan kinerja khususnya pada aspek tingkat kepuasan pegawai, peningkatan sistem informasi perusahaan, peningkatan layanan purna jual dan kualitas layanan perusahaan harus lebih ditingkatkan lagi khususnya untuk penanganan masalah banjir di lingkungan kawasan, keamanan dan ketertiban, kebersihan dan kemacetan serta secara rutin melakukan evaluasi untuk mengukur kinerjanya untuk setiap aspeknya."

"Kesakitan dan kematian ibu di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan utama, terlebih lagi 90% kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, infeksi dan eklamsi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu adalah meningkatkan dan memastikan kualitas pelayanan kebidanan yang diberikan kepada setiap ibu.Program KIA sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan dasar yang prioritas terutama pelayanan antenatal karena keberhasilannya menurunkan Angka kematian Ibu (AKI). Pelayanan antenatal yang berkualitas merupakan pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil sesuai dengan standar artinya dalam melaksanakan perneriksaan antenatal bidan mematuhi seluruh tahapan yang telah ditetapkan. Karena pelayanan antenatal yang berkualitas selain menurunkan AKI juga memberi dampak pada penurunan kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).Dalam manajemen sumber daya manusia, kepuasan kerja karyawan perlu diperhatikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal, seperti faktor-faktor individu, eksternal, psikologis. Namun karena keterbatasan peneliti hanya mengkaji hubungan antara kepatuhan dengan faktor-faktor individu, faktor-faktor eksternal dan kepuasan kerja.Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal, gambaran kepuasan kerja serta mengkaji faktor-faktor apa yang berhubungan dengan kepatuhan tersebut. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah desain cross sectional dengan jumlah responden sebanyak 79 orang bidan yang merupakan bidan koordinator di unit pelayanan KIA puskesmas se Kotamadya Jakarta Selatan. Seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel (total sampling)Hasil analisis univariat menunjukan bahwa 56 (70,9%) responden patuh terhadap standar pelayanan antenatal dan 23 (20,1%) balm patuh, dengan rata-rata tingkat kepatuhan 79,96%. Adapun tahapan pelayanan antenatal yang jarang dilakukan oleh bidan adalah konseling (51,9%). Kepuasan kerja bidan di unit pelayanan KIA rata-rata mencapai skor 50,44 (skor tertinggi 72). Faktor-faktor yang membuat bidan merasa tidak puas adalah penghasilan, dan kesempatan meningkatkan pendidikan dan mengikuti pelatihan.Hasil analisis bivariat menunjukan hubungan yang bermakna antara kepatuhan bidan dan kepuasan kerja, umur, masa kerja, pengetahuan, supervisi dan pelatihan. Hasil uji regresi logistik ganda menunjukan bahwa kepatuhan terhadap standar dipengaruhi secara bersama-sama oleh supervisi, pengetahuan dan masa kerja.Disarankan kepada Kepala Puskesmas maupun dari Suku Dinas Kesehatan Kotamadya Jakarta untuk meningkatkan pelaksanaan supervisi berupa pengawasan dan pembinaan kepada bidan di puskesmas mengenai pelayanan antenatal. Selain itu dalam rangka learning organization sudah seharusnya setiap organisasi membentuk gugus kendali mutu sebagai proses pembelajaran untuk perbaikan berkesinambungan. Untuk meningkatkan pengetahuan bidan tentang pelayanan antenatal perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan berkala tentang pelayanan antenatal aspek konseling, pengertian secara luas tentang pelayanan antenatal.Daftar bacaan : 55 (1975 - 2002)

---

Relationship Between Work Satisfaction and Midwife's Compliance to Antenatal Care Standard in Mother and Child Health Care Unit in Community Health Centers in Youth Jakarta Year 2003Maternal morbidity and mortality in Indonesia is still a major public health problem, moreover with 90% of maternal mortalities were caused by bleeding, infection, and eclampsia. One effort to accelerate the reduction of maternal mortality rate is to ascertain and to improve the midwifery care quality provided to mother.

MCH program as one of the primary health care component particularly ANC is prioritized because of its success in reducing the MMR. Quality ANC is health care provided to pregnant women in accordance to given standard. Quality ANC besides its effect in reducing MMR, also reduce low birth weight (LBW) incidence.

In human resource management, employee's work satisfaction should be paid attention. There are several factors influencing midwife's compliance to ANC standard such as individual, external, and psychological factors.

This study aimed to provide description on midwife's compliance to ANC standard, description on work satisfaction, and analyze factors related to compliance. Design used in this study was across-sectional with 79 midwives as respondent, all were midwife coordinator in MCH unit in community health centers in South Jakarta township. All population served as sample (total sample).

The univariate analysis showed that 56 (70.9%) respondents-complied to ANC standard and 23 (20.1%) did not comply to the standard, with average level of compliance of 79.96%. Step in ANC that was rarely done by midwives was counseling (51.9%). Midwife's work satisfaction was 50.44 on average (highest score=72). Factors causing unsatisfaction among midwives were income, and chance to improve education level and training.

Logistic regression showed that compliance was influenced by supervision, knowledge, and length in work simultaneously.

It is suggested to both Heads of Community Health Center and South Jakarta Health Office to improve supervision in terms of monitoring and guiding head of midwives in community health center about antenatal care. Besides, within the framework of learning organization, each organization should provide quality control unit as a learning process for continuous improvement. Periodic education and training about ANC, and counseling should be provided to improve midwife's knowledge.

References: 55 (1975-2002)"

"Kinerja adalah suatu prestasi yang dicapai seseorang/organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar atas kriteria yang ditetapkan untuk pencapaian pelaksanaan tugas-tugas itu. Dan Pembiayaan Pendidikan Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Propinsi DKI Jakarta, merupakan salah satu sumber pembiayaan pendidikan dasar sebagai salah satu masukan, yang sangat berperan bagi pembentukan keluaran dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun di Propinsi DKI Jakarta.Perencanaan anggaran tidak terlepas dari penentuan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas, program dan kegiatan yang hendak dicapai serta menggunakan indikator Efisiensi dan Efektivitas sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja program/kegiatan. Dan Efisiensi merupakan penilaian tingkat keberhasilan proses transformasi dari masukan menjadi keluaran, sedangkan efektivitas merupakan perwujudan kinerja, yang merupakan proses transformasi keluaran menjadi hasil yang sesuai dengan sasaran dan tujuan suatu program/kegiatan.Dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Mengulang Kelas (AMK), Angka Transmisi (AT), dan Nilai EBTANAS Murni (NEM), sebagai indikator keberhasilan, efisiensi serta efektivitasnya.Terlihat dalam trend perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap tahunnya diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sudah mencapai tingkat keberhasilan pada target yang diharapkan secara nasional. Tetapi walaupun demikian, dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun itu Pemda Propinsi DKI Jakarta belum dapat dikatakan efisien dan efektif. Walaupun terdapat kecenderungan yang menurun, terdapatnya Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Mengulang Kelas (AMK) membuat penilaian terhadap pelaksanaan program itu dikatakan kurang efisien dan efektif.Dari kecenderungan menurun perolehan rata-rata Nilai EBTANAS Murni (NEM) setiap tahunnya menandakan bahwa mutu pendidikan dasar tingkat sekolah dasar masih rendah. Kesemua perolehan angka itu menunjukan bahwa Pemda Propinsi DKI Jakarta masih belum melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara efisien dan efektif. Dan berarti Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Program itu masih belum sesuai target.Dalam hubungan dengan pembiayaan pendidikan dasar, dan analisa studi ini diperoleh informasi bahwa besaran dana pendidikan yang dikeluarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta berpengaruh kuat terhadap pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun . Segala upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya itu akan sulit dilaksanakan tanpa adanya dana. Hal ini yang menjadi alasan bahwa hasil analisa studi ini menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh kuat terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta."