Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa globalisasi perdagangan perlu diantisipasi oleh semua negara sehingga dapat diperoleh keuntungan dari situasi tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai institusi tunggal yang menangani kebijakan di bidang kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk menerapkan sebuah kebijakan publik yang dapat mendorong terciptanya kondisi perekonomian yang kondusif dan berdaya saing, serta dapat mengakomodir pilihan-pilihan pengguna jasa kedalam sebuah colletive outcomes. Adapun variable-variabel yang dapat digali dalam penelitian ini adalah variable kualitas pelayanan, kepuasan, kepercayaan, komitmen, kerjasama dan variable keberhasilan penerapan kebijakan yang menjadi muara dalam penelitian ini. Permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah: Apakah diantara variable-variabel yang diteliti tersebut saling mempengaruhi, seberapa kuat apabila saling berpengaruh dan kearah mana hubungan pengaruh tersebut? Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, dikembangkan lima hipotesis yang akan diuji.Data berasal dari 100 pengguna jasa Bea dan Cukai Wilayah semarang, diolah menggunakan analisis Statistical Product and Service Solution for Windows versi 12 (SPSS). Dari penelitian diperoleh hasii bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan, kepuasan berpengaruh positif terhadap komitmen, kepuasan berpengaruh positif terhadap kepercayaan, kepercayaan berpengaruh positif terhadap komitmen, komitmen berpengaruh positif terhadap kerjasama, dan terakhir kerjasama antara Bea dan Cukai dengan pengguna jasa berpengaruh positif terhadap peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan kepabeanan.Akhir dari penelitian ini juga menghubungkan antara hasil penelitian dengan implikasi teoritis dan manajerial. Dalam implikasi manajerial dinyatakan bahwa pihak Bea dan Cukai dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan keberhasilan penerapan kebijakan yang dipilih melalui pengelolaan faktor-faktor kualitas pelayanan, kepuasan, kepercayaan, komitmen, serta membangun kerjasama yang positif dengan pengguna jasa. Keterbatasan penelitian dan agenda penelitian mendatang dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam era perdagangan bebas menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah hilangnya hambatan tarif (Tariff Barier) dalam perdagangan internasional yang berarti berkurangnya penerimaan. Sementara itu penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, berarti semakin besar target yang dibebankan kepada DJBC.Selain itu dalam pelayanan yang diberikan oleh DJBC terkandung juga fungsi pengawasan yang harus tetap dilaksanakan tanpa mengurangi pelayanan. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DJBC lebih menitik beratkan pada pelaksanaan audit. Audit itu sendiri memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan para eksportir dan importir serta mengamankan penerimaan negara.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profit Sumber Daya Manusia (SDM) auditor DJBC, untuk mengetahui bagaimana audit di bidang kepabeanan dilaksanakan serta untuk menganalisis apakah ada hubungan antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu pelaksanaan audit di bidang kepabeanan sebagai independent variable dengan penerimaan negara sebagai dependent variable.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa profil Sumber Daya Manusia (SDM) auditor yang menjadi responden rata-rata memiiiki kualifikasi yang baik untuk menjadi auditor dani tingkat pendidikan, pengalaman dan 100% pernah mengikuti pendidikan auditor. Sedangkan dalam pelaksanaan audit tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik.Dari uji statistik dengan menggunakan rank spearman diperoleh hasil bahwa ada korelasi antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara yang berarti pelaksanaan audit dapat dilaksanakan untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi masih ada beberapa masalah yang dihadapi dan harus dicarikan jalan keluar agar audit dapat dilaksanakan lebih baik."

"Skripsi ini membahas ketidakharmonisan antara penetapan nilai pabean (customs valuation) dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing atas transaksi impor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan menggunakan teori harmonisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan harmonisasi antara penetapan nilai pabean dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing disebabkan oleh perbedaan pedoman regulasi, tidak adanya koordinasi antara DJP dan DJBC, perbedaan perilaku wajib pajak, dan perbedaan kepentingan antara DJP dan DJBC. Disharmonisasi ini menyebabkan wajib pajak menanggung compliance cost yang lebih besar.

---

This thesis discussed disharmony between customs valuation and transfer pricing adjustments for import transations by associated enterprises in Indonesia using the theory of harmonization. This research is qualitative descriptive interpretive.The result of this thesis indicates that the obstacles to harmonize customs valuation and transfer pricing are the different guidelines between the two regulations, lack of coordination between Directorate General of Taxes (DGT) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE), taxpayer's behavior, and different interests between DGT and DGCE. Disharmony between customs valuation and transfer pricing impacts on taxpayer's compliance cost."

"Penelitian ini membahas kebijakan yang mengatur kunjungan yacht wisatawan asing ke Indonesia dalam rangka pariwisata. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa yacht yang digunakan sebagai alat transportasi dikategorikan sebagai barang Impor Sementara yang kemudian pemilik selaku pengimpor harus menyerahkan Jaminan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu: implementasi kebijakan pada pelabuhan Benoa, Bali dan kendala-kendala yang muncul dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan namun masih ditemukan banyak kendala-kendala seperti peraturan yang belum aplikatif, kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah terkait, kurangnya pemahaman agen pada peraturan khususnya agen yang pemiliknya berkewarganegaraan asing, wisatawan yang tidak patuh pada peraturan, dan Indonesia belum meratifikasi Karnet Ata.

---

This thesis discusses the policy that regulate foreign tourists yachts whose visiting to Indonesia in context of tourism. That policy specifies that yachts used to transport classified as Temporary Import then the owner as an importer must submit the warranty. This study raised two issues, policy implementation at Benoa harbor, Bali and constraints that arise in the implementation of these policies. This thesis used a qualitative approach.The results of this thesis showed that implementation has been carried out in accordance with the regulations but many of the constraints that arise in the process of implementation such as regulations not applicable, lack of coordination among government agencies, lack of understanding of the regulatory by the agency especially agency that belongs to foreigner, tourist who do not obey the rules, and Karnet Ata that have not ratified by Indonesian government."

"Sengketa nilai pabean terkait ketidakpastian penentuan nilai royalti yang menjadi salah satu alasan penerbitan SPTNP dan SPKTNP seharusnya bisa diatasi dengan menggunakan kebijakan deklarasi inisiatif yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun demikian, fluktuasi jumlah sengketa banding nilai pabean terkait nilai royalti di periode 2016-2023 membuat kebijakan deklarasi inisiatif belum berdampak cukup signifikan. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan deklarasi inisiatif terkait nilai royalti di bidang kepabeanan Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan oleh Nugroho sebagai acuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan kebijakan deklarasi inisiatif terkait nilai royalti masih mengalami beberapa permasalahan,  misalnya (1) fungsi monitoring dan evaluasi yang masih terdapat permasalahan dalam praktiknya, (2) sistem aplikasi (CEISA) yang digunakan sering mengalami down server, dan (3) sistem kepabeanan untuk deklarasi inisiatif masih bersifat pre-text (potensi human error).

---

Customs value disputes related to uncertainty in determining the royalty value, which is one of the reasons for issuing SPTNP and SPKTNP, should be resolved, one of which is by using voluntary declaration policy given by the Directorate General of Customs and Excise. However, fluctuations in the number of customs appeal disputes related to royalty values ​​in the 2016-2023 period mean that the initiative declaration policy has not had a significant impact. This research aims to analyze the effectiveness of implementing voluntary declarations related to royalty values ​​in the Indonesian customs sector. The discussion in this research uses Nugroho's policy effectiveness theory as a reference. This research uses a qualitative approach with data collection techniques, literature study and in-depth interviews. The results of this research show that the implementation of the voluntary declaration policy regarding royalty values ​​still experiences several problems, for example (1) monitoring and evaluation functions are not running well on it’s implementation, (2) the application system (CEISA) that is used not yet completely supporting the policy, and (3) the current system is still pre-text (human error potency)."

"Liberalisasi perdagangan memberikan tantangan besar bagi industri ubin keramik di Indonesia yang menghadapi dominasi produk impor dari negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Vietnam. Untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) pada produk ubin keramik yang berlaku sejak tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap berat dan nilai impor ubin keramik, menggunakan data bulanan periode 2014–2024. Metode Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) dalam kerangka model gravitasi diterapkan untuk menghasilkan estimasi yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BMTP secara signifikan menurunkan berat dan nilai impor ubin keramik dari negara-negara pemasok utama. Namun, dampak signifikan tersebut berkurang secara substansial dalam konteks penerapan penurunan tarif sebesar 2% per tahun, sebagaimana diatur dalam kebijakan tarif BMTP untuk produk ubin keramik di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini memberikan kesempatan bagi produsen lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Namun, untuk mendukung efektivitas kebijakan dalam jangka panjang, diperlukan upaya strategis dari pemerintah, termasuk peningkatan efisiensi produksi dan pemberian insentif energi. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan industri keramik domestik dalam menghadapi persaingan global.

---

Trade liberalization presents significant challenges to Indonesia's ceramic tile industry, which faces domination by imported products from countries such as China, India, and Vietnam. To protect the domestic industry, the Indonesian government implemented the Safeguard Duty (BMTP) on ceramic tile products, effective since 2018. This study aims to analyze the impact of the policy on the weight and value of ceramic tile imports using monthly data from the 2014–2024 period. The Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) method within a gravity model framework was employed to produce accurate estimations. The results indicate that the BMTP policy significantly reduced the weight and value of ceramic tile imports from major supplier countries. However, this significant impact diminished substantially in the context of the gradual tariff reduction of 2% per year, as stipulated in Indonesia's BMTP tariff policy for ceramic tiles. Additionally, the policy provided an opportunity for local producers to enhance their production capacity and competitiveness. Nevertheless, the long-term effectiveness of the policy requires strategic efforts from the government, including improvements in production efficiency and the provision of energy incentives. These measures are crucial to ensuring the sustainability of the domestic ceramic industry in the face of increasingly intense global competition."

"Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil yang tersebar begitu banyaknya.Untuk mengawasi keamanan tiap-tiap pulau membutuhkantenaga maupun sarana yang sangat besar. Demikian jugadalam lalu lintas keluar-masuknya barang ke dan daripulau-pulau tersebut. Untuk itu dibuatlah peraturan yangmengaturnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan, sehingga lalu lintas barang dapat terkontroldan untuk menambah pemasukan dalam bentuk pajak tidaklangsung pada pemerintah.Kepabeanan masuk dalam bidang hukum administrasi,karena dalam penerapan sanksinya menggunakan sanksiadministrasi berupa denda disamping sanksi pidana.Pengkategorian ini didasarkan pada jenis pelanggaran yangdilakukan, pelanggaran ringan dikenakan sanksiadministrasi saja, sedangkan untuk pelanggaran yang beratdikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda.Dalam penelitian yang penulis lakukan di DirektoratJenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara danKejaksaan Negeri Jakarta Utara, pelanggaran yang palingsering terjadi adalah pemalsuan dokumen baik impor maupunekspor. Sedangkan penyidikan dilakukan oleh Penyidik PPNSdari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawahkoordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian.Selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diprosessesuai dengan hukum yang berlaku yaitu menggunakanketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana. Jenis sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidanaberupa pidana penjara dan denda.Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah SanksiPidana dalam Hukum Administrasi dengan Mengkaji Undang-Undang Kepabeanan (UU No. 10 tahun 1995). Disini penulismembahas penggunaan sanksi pidana dalam penerapanketentuan pidana pada UU Kepabeanan bagi pelaku tindakpidananya."

"Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perkembangan model bisnis, serta untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan dalam hal kepabeanan, DJBC mengembangkan CEISA 4.0 sebagai pembaharuan CEISA. CEISA 4.0 sudah memasuki tahap implementasi secara penuh (mandatory) tahap kelima sejak bulan Oktober 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan CEISA 4.0 dalam rangka pelayanan manifes dan menganilisis hambatan serta tantang yang dihadapi dalam proses implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian post-Positivist dengan menggunakan teori implementation as a political and administrative process oleh Grindle (1980). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan CEISA 4.0 sudah sesuai dengan tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam hal biaya dan waktu pada proses kepabeanan. Pihak yang melaksanakan CEISA 4.0 adalah Kantor Pusat Bea Cukai sebagai pembuat kebijakan serta menjaga berjalannya sistem CEISA 4.0, KPU dan KPPBC sebagai pelaksana tingkat operasional yang melakukan pelayanan dan pengawasan langsung kepada pengguna jasa, dan perusahaan di bidang kegiatan ekspor impor sebagai pengguna jasa. Sumber daya manusia DJBC sudah memumpuni dalam mengembangkan dan mengoperasikan sistem CEISA 4.0. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi CEISA 4.0, yaitu tingkat kesiapan sumber daya manusia pengguna jasa yang masih beragam, prasarana pendukung CEISA 4.0 yang belum memumpuni, resistensi sebagian pengguna jasa dalam menerima sistem CEISA 4.0, dan lingkungan bisnis yang berkembang cepat.

---

In facing technological advancements and changes in business models, as well as to fulfill the functions of customs services and supervision in customs matters, DJBC developed CEISA 4.0 as an upgrade to the previous CEISA. CEISA 4.0 has entered the full implementation (mandatory) the fifth stage as per October 2023. The purpose of this study is to analyze the implementation of CEISA 4.0 in the context of manifest services and to examine the obstacles and challenges faced during the implementation process. This research adopts a qualitative approach with a post-positivist research type, using the theory of implementation as a political and administrative process by Grindle (1980). Data collection techniques include literature review and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of CEISA 4.0 aligns with its primary goals of enhancing efficiency, transparency, and effectiveness in terms of cost and time in customs processes. The entities involved in the implementation of CEISA 4.0 include the Customs Head Office as the policy maker and overseer of CEISA 4.0, KPU and KPPBC as operational-level implementers responsible for service provision and direct supervision of service users, and companies engaged in import-export activities as service users. The human resources of the DJBC are proficient in developing and operating CEISA 4.0. However, there are still several challenges in the implementation of CEISA 4.0, such as varying levels of readiness among the service users' human resources, inadequate infrastructure supporting CEISA 4.0, resistance from some service users in accepting the CEISA 4.0 system, and a rapidly evolving business environment."