Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koperasi menurut esensinya adalah suatu bentuk organisasi sosial-ekonomi yang menjadi simbol sejarah atas semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari kemiskinan, serta untuk merdeka dan mandiri. Salah satu jenis koperasi yang telah digariskan dalam haluan negara untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah pedesaan adalah koperasi unit desa (KUD). Dalam dua dekade terakhir ini, KUD menunjukkan perkembangan relatif cepat. Pada akhir Pelita IV saja telah dilaporkan 1/3 dari populasi KUD telah mandiri menurut kriteria dan penilaian pemerintah. Hanya saja penilaian itu lebih mendasarkan pada pendekatan konfigurasi atau struktur fisik organisasi KUD dengan menggunakan indikator-indikator seperti kwantitas satuan organisasi, jumlah anggota KUD, angka simpanan anggota, modal usaha, volume usaha, sisa hasil usaha, serta ukuran-ukuran sejenisnya. Akan tetapi pendekatan pada proses organisasi, misalkan saja dengan menggunakan indikator-indikator komunikasi organisasi kurang mendapatkan tempat. Pada hal pendekatan ini penting karena unsur manusia, terutama anggotanya, ditempatkan pada posisi sentral dalam penilaian atas kelangsungan hidup dan perkembangan organisasinya. Dalam suatu konsep yang dikembangkan dalam studi-studi, komunikasi organisasi bahwa pola komunikasi manajemen organisasi berhubungan erat dengan iklim organisasi, dan budaya kerja anggotanya. Dalam konsep ini menempatkan pikiran, perasaan, kepentingan, dan pilihan tindakan manusia pendukung organisasi sebagai fokus sentralnya agar dimungkinkan tiap-tiap kegiatan organisasi dapat menjadi bagian dari totalitas hidupnya. Selanjutnya, setiap kegiatan organisasi akan dapat menjadi produk dari realisasi atas konstruksi realitas .yang terbentuk melalui interaksi para anggotanya. Dengan demikian, kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi mendapat pijakan yang lebih kokoh. Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis jaringan komunikasi pada KUD dan hubungannya dengan iklim dan budaya kerjanya. Dalam studi ini, hubungan-hubungan komunikasi mengenai budidaya ternak sapi perah dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis jaringan komunikasi. Sedangkan hubungan antara variabel penelitian dianalisis dengan menggunakan tabel silang dan alat-alat analisis statistik yang dinggap absah sesuai dengan sifat datanya. Dalam studi ini, penarikan sampel dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah penarikan satuan organisasi KUD sebagai sampel yang dilakukan dengan teknik stratified sampling. Maksudnya, dari populasi KUD yang memiliki unit Sapi Perah diambil sampelnya berdasarkan strata menurut sejumlah kriteria tertentu. Tahap kedua adalah penarikan responden sampel dari tiap-tiap KUD yang telah ditetapkan dengan menggunakan teknik penarikan sampel Sampling Intact System, yaitu menarik sampel kelompok responden yang didasarkan atas wilayah administratif dan pengelompokan yang berlaku di tiap-tiap KUD yang bersangkutan. Tehnik penarikan ini diterapkan agar memungkinkan dilakukan analisis variabel-variabel jaringan pada setiap analisisnya. Setelah dilakukan analisis data hasil penelitian lapangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari hasil analisis gambar sosiogram jaringan komunikasi menunjukkan adanya perbedaan pola jaringan komunikasi yang nyata pada KUD Kertajaya, KUD Tani Jaya, dan KUD Subur. Letak perbedaan itu terutama terletak pada peran personalia (pengurus dan karyawan) KUD dalam struktur komunikasi, jumlah responden pemencil, dan orientasi hubungan komunikasi. 2. Masing.masing dari ketiga KUD sampel yang mewakili strata berbeda menunjukkan perbedaan pola jaringan komunikasi, iklim organisasi, serta budaya kerjanya secara empiris signifikan. 3. Pola jaringan komunikasi mengenai informasi budidaya sapi perah pada KUD (unit Sapi Perah) ternyata menjadi determinan penting atas karakter iklim organisasi dan budaya kerja dalam budidaya sapi perah para peternak anggotanya. Dimensi jaringan komunikasi itu meliputi variabel-variabel jarak hubungan komunikasi, multipleksiti hubungan komunikasi, keterbukaan jaringan individu, keberhubungan jaringan individu, integrasi jaringan individu, diversiti jaringan individu, jarak hubungan komunikasi individu dengan anggota kliq personalia, serta muitipleksiti hubungan komunikasi individu dengan kliq personalia. Disamping dipengaruhi oleh variabel-variabel jaringan komunikasi, khusus dimensi budaya kerja juga dipengaruhi oleh dimensi budidaya ternak. 4. Sedangkan pola jaringan komunikasi tersebut dipengaruhi oleh dimensi individu peternak dan usaha budidaya ternak. Variabel-variabel dimensi individu yang ternyata berhubungan signifikan meliputi variabel tingkat usia peternak, variabel jenis pekerjaan pokok, dan variabel sumber inisitif berternak. Sedangkan variabel-variabel dimensi usaha budidaya ternak yang ternyata signifikan meliputi tingkatan lama berternak, umur ternak yang dimiliki, dan produksi susu segar yang dihasilkan."

"ABSTRAKPembangunan sektor industri dalam Repelita V, seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) memegang peranan strategis dalam upaya meletakkan landasan pembangunan yang kokoh bagi tahap pembangunan jangka panjang selanjutnya. Implementasinya adalah melalui pendayagunaan yang optimal dari kemampuan dan modal dalam negeri serta pelaksanaan kebijaksanaan yang menunjang upaya peningkatan kemampuan pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah, yakni dengan jalan menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi segenap lapisan masyarakat. Kelompok industri telah berperan besar dalam perluasan lapangan kerja baru, kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Hal ini berarti bahwa perkembangan industri kecil kian menjadi bagian yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Kajian industri kecil senantiasa menarik perhatian berbagai pihak untuk dipelajari, serta seringkali menimbulkan argumentasi yang kontradiktif mengenai keberadaannya. Pada satu sisi, industri kecil dilihat sebagai suatu kegiatan usaha yang kurang profesional. Keberadaannya sering dikaitkan dengan usaha yang dikelola oleh masyarakat miskin, skill terbatas, tehnologi tradislonal dan memerlukan pertolongan pemerintah karena kerapuhan usahanya. Tetapi disisi lain, industri kecil dilihat sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat. Tidak semua kegiatan produksi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif 'melalui usaha skala besar, itulah sebabnya di banyak negara maju keberadaan usaha kecil menjadi mutlak. Rotan sebagai salah satu komoditi yang diandalkan untuk ekspor merupakan kelompok jenis tumbuhan-tumbuhan hutan yang angat penting setelah hasil kayu. Pada mulanya rotan diperdagangkan dalam bentuk rotan asalan di mana belum dilakukan pemrosesan lebih lanjut, sehingga nilai ambahnya masih rendah. Melihat kondisi di mana ekspor rotan masih berupa rotan mentah tersebut maka dengan pertimbangan dapat diciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan lainlainnya serta juga sesuai dengan program pemerintah yang telah dicanangkan dalam pembinaan industri kecil. Sejalan dengan perkembangan industri kecil, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan tata niaga rotan dengan maksud untuk melindungi keberadaan industri kecil tersebut. Berbicara mengenai; tata niaga rotan tidak akan terlepas dari masalah pemasaran, yang dirasakan sangat sulit dalam suasana persaingan yang sangat ketat dengan industri besar rotan maupun dengan negara-negara pengeksport rotan seperti Taiwan, Korea Selatan, Jepang dan lain-lainnya. Dalam iklim ekonomi seperti apapun, pertimbangan-pertimbangan pemasaran tetap merupakan faktor yang sangat menentukan dalam meningkatkan peran industri kecil rotan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pemasaran dalam hal ini bisa Alga dikatakan sebagai saluran pendistribusian rotan dari industri kecil sebagai produsen sampai pada konsumen yang membutuhkan sebagai mata rantai akhir dalam distribusi ini. Dalam menjalankan proses pemasarannya atau proses pendistribusiannya ini dilakukan oleh berbagai macam perantara, seperti perseorangan, kelompok maupun perusahaan. Peranan perantara sangat dominan di dalam menentukan keberhasilan industri kecil rotan. Dengan demikian akan menimbulkan banyak permasalahan-permasalahn yang dihadapi industri kecil baik dalam memperoleh bahan baku maupun dalam memasarkan produk. Masalah yang ada dalam mata rantai/ distribusi rotan dapat dianalisis dengan berbagai pendekatan. Namun penelitian di sini hanya akan berusaha menganalisa dengan pendekatan perilaku antar organisasi dalam mata rantai tersebut serta biaya transaksi terhadap keberhasilan industri kecil tersebut. Perilaku antar organisasi dalam mata rantai rotan tersebut berupa adanya kerjasama dalam menjalankan mata rantai tersebut, serta dalam menjalankan tugasnya sering terjadi perbedaan-perbedaan yang akhirnya terjadi konflik antar organisasi. Kedua perilaku organisasi inilah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya industri kecil tersebut. Disamping itu juga diperhitungkan adanya biaya transaksi yang ditimbulkan dalam melakukan pertukaran ( exchange ) melalui mata rantai / saluran distribusi rotan tersebut. Untuk memperoleh kejelasan, mengenai pokok permasalahan yang ada, maka ditarik sejumlah responden sampel, yaitu pengusaha industri kecil rotan di wilayah desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Jawa Tengah. Adapun populasi dari pengusaha industri kecil ratan di desa Trangsan ada 121 pengusaha. Sedangkan sampel penelitian ini diambil hamper setengahnya yaitu sebesar 50 responden. Dengan menggunakan tehnik pengambilan sempel yaitu Simple Random Sampling atau penarikan sampel secara random sederhana dengan cara Undian. Sejalan dengan Jenis skala ukur yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti, karena pembuatan skala pengukuran mempunyai arti yang sangat penting dalam penelitian di mana data yang diperoleh dilapangan masih bersifat kualitatif. Skala pengukuran dilakukan dengan menggunakan petunjuk Skala Likert, dengan menggunakan modifikasi yang dianggap perlu. Dan juga secara dominan akan dipergunakan analisa kuantitatif dengan memanfaatkan formula korelasi sederhana dan korelasi berganda ( majemuk ) dengan interpretasi pembahasannya. Berdasarkan data plural yang terkumpul, baik dari responden sampel ( melalui proses wawancara dan pengamatan ) maupun dari data sekunder, maka beberapa hasil penelitian yang dapat dikemukakan di sini adalah sebagai berikut : Pertama, keberhasilan usaha para pengrajin rotan di desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Dati II Sukoharjo bisa dikatakan tidak berhasil atau statis. Hal ini terbukti dari hasil uji korelasi yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara konflik dengan keberhasilan usaha. Artinya semakin tinggi konflik yang terjadi, maka akan semakin rendah keberhasilan yang dicapai oleh industri kecil ratan. Hal ini menunjukkan, bahwa perilaku konflik dapat dikatakan tidak berhasil. Di mana konflik cenderung untuk menimbulkan biaya transaksi yang tinggi dan akan mengakibatkan perkembangan/keberhasilan industri kecil menjadi statis. Kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kerjasama antara pengrajin baik dengan eksportir maupun dengan broker cukup baik. Dengan demikian dapat dikatakan perilaku kerjasama cukup berhasil dan tidak mengakibatkan biaya transaksi yang tinggi. Kerjasama di sini diukur dengan kepercayaan yang diberikan pengrajin pada eksportir yaitu berupa pesanan yang selalu ada dan berkesinambungan. Untuk itu dapat dikatakan bahwa memang ada- kerjasama tetapi oleh karena-perilaku konflik itu lebih kuat, maka keberhasilan industri kecil rotan tersebut rendah/statis. Ketiga, Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang kuat antara biaya transaksi dengan keberhasilan usaha industri kecil rotan. Artinya, ada kecenderungan bahwa semakin tinggi biaya transaksi yang dikeluarkan akan semakin rendah tingkat keberhasilan usaha industri kecil. Hal ini disebabkan karena pesanan eksportir maupun broker sangat dominan serta memiliki semua sumber Jaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemasaran baik informasi, keahlian maupun asset lainnya. Dengan perilaku-perilaku opportunistik tersebut secara otomatis akan berakibat pada pengusaha industri kecil yaitu dengan semakin besarnya kesulitan-kesulitan dalam melakukan transaksi-transaksi."

"Identitas Perusahaan (Corporate Identity) merupakan faktor yang penting dan menjadi pendukung bagi kemajuan setiap organisasi atau perusahaan. Pada peruaahaan berbentuk koperasi, identitas perusahaan ini lebih penting lagi karena di dalamnya terkandung potensi perilaku oportunistik (opportunistic behavior). Perkembangan den pengembangan Jenis-jenis koperasi di Indonesia, primer maupun sekunder, tidak terarah dan tidak jelas. Terdapat puluhan Jenis koperasi dengan sebutan (nomenkiatur) yang bermacam-macam. Tetapi, hampir semuanya tidak menunjukkan dengan jelaa Jenisnya, bisnis (utamanya), siapa anggotanya, kompetensinya dan lain-lain. Dengan kata lain, koperasi-koperasi di Indonesia belum memiliki identitas koperasi (cooperative identity). Atas dasar itulah, perlu dilakukan penelitian pada berbagai tingkatan koperasi, baik tingkat primer maupun sekunder dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi bagian dart proems pembentukan identitas koperasi. Penelitian ini dilakukan pada tingkat lokal dengan mengambil obyek pada koperasi-koperasi primer di Kotamadya Bandung. Ada tiga permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Pertama, apa latar belakang pembentukan koperasi-koperasi primer di Kotamadya Bandung. Kedua, sejauhmana keeratan hubungan (kohesifitas) koalisi antara anggota-koperasi. Ketiga, bagaimana keterlibatan dan Tanggapan Anggota dalam Proses Pembentukan Identitas Koperasi Koperasi. Penelitian dilengkapi dengan analisis perbedaaan antara cooperative identity dengan corporate culture perusahaan swasta dan analisis tantangan dan prospek pengembangan identitas koperasi. Penelitian den pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada pengelola koperasi sebanyak 12 orang dan penyebaran angket kepada 55 orang anggota koperasi. Data dianalisis balk secara kualitatif dengan hasil berupa kalimat/kata (etatemen) maupun secara kuantitatif dengan hasil berupa angka-angka. Untuk menentukan kecenderungan apa yang teriadi dart data kuantitatif dinilai dengan menggunakan modus. Temuan penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut:Pertama, koperasi didirikan tidak atas alas an kepentingan bisnis anggota-anggotanya serta tidak mencerminkan kepentingan bisnis anggota-anggotanya. Bisnis yang diselenggarakan oleh koperasi tidak terkait dengan bisnis-bisnis anggota-anggotanya. Dengan kata lain, bisnis koperasi dengan anggotanya berjalan sendiri-sendiri, tidak saling menunjang atau membesarkan. Bergayut dengan temuan di atas, pada umummnya anggota koperasi adalah bukan pelaku bisnis. Seseorang yang tidak pernah berkecimpung atau bertindak sebagai pelaku bisnis, dalam dirinya tidak akan terjadi pembentukan pengetahuan atas pengalaman praktek sehari-hari (ideocyncratic knowledge). Dengan kata lain, para anggota koperasi tidak memiliki ideocyncratic knowledge. Kedua, Kohesifitas koalisi antara anggota dengan koperasinya bersifat longgar (rendah). Longgarnya keeratan (kohesifitas) ini tidak menunjang tumbuhnya semengat berkoperasi (cooperative spirit). Hal ini disebabkan oleh entry barier anggota koperasi rendah. Siapa saja dapat menjadi anggota koperasi tanpa melihat latar belakang profesi bisnisnya maupun perilaku ekonomiknya. Demikian juga exit barier anggota koperasi rendah. Setiap anggota dapat dapat masuk atau keluar dengan mudah. Rendahnya exit barier ini karena rendahnya biaya inisiasi dan tidak adanya transaksi epesifik Akibatnya perilaku loyalis anggota koperasi (loyalty behavior) sulit untuk dibangun. Ketiga, Koperasi tidak memiliki norma-norma social sebagai alat untuk mencegah perilaku oportunistik. Peraturan yang ada sebatas sebatae Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah distandarisasi oieh Kantor Departemen Koperasi dan PPK yang tidak mencerminkan nilai-nilai social. eetempat. Penelitian menemukan sejumlah kasue yang menunjukkan perilaku perilaku yang bersifat oportunsitik. Munculnya perilaku ini mencerminkan belum tumbuhnya rasa saling percaya (trust) sesama anggota koperasi. Dengan melihat sejumlah faktor pembentuk identitas koperasi (cooperative identity) seperti tidak tumbuhnya ideocyncratic knowledge anggota, cooperative spirit, trust, serta loyalty behavior maka dapat disimpulkan bahwa identitas koperasi pada koperasi primer tersebut belum terbentuk. Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: Pertama, perlu mengevaluaei kembali Jenis-jenis koperasi serta perlu ditetapkan nomenklatur yang menoerminkan kegiatan bisnis dan kompetensinya. Kedua, perlu ditetapkan syarat-syarat keanggotaan (entry point) untuk setiap koperasi, khususnya syarat keanggotaan sebagai pelaku bisnis. Ketiga, adanya aturan kebijakan dari otoritas perkoperasian (pemerintah) berupa public goods untuk menetapkan den menegaskan jenis koperasi yang mencerminkan kegiatan bisnis dan syarat-syarat keanggotaannya."

"Dalam pasal 33 UUD'45 ayat 1 ditegaskan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cita-cita konstitusional itu kemudian oleh sementara pihak diterjemahkan ke dalam bentuk koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dan perlu ditumbuhkembangkan menjadi soko-guru perekonomian nasional jangka panjang. Seiring dengan itu, pemerintah Orde Baru memberikan pula komitmen "tinggi" terhadap upaya menumbuhkembangkan bangun usaha koperasi, yang diperlihatkan melalui: - pembentukan Departemen Koperasi dibawahi seorang Menteri; - pembentukan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin); - dikeluarkannya UU No. 12 Th. 1967 Tentang Perkoperasian, yang kemudian diperbaharui dengan UU. No. 25 Th. 1992; - dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 2 Th 1978 Tentang BUUDIKUD;- dan lain-lainnya. Perjalanan koperasi dalam era Orde Baru telah berlangsung lebih dua dasa warsa, namun masih memperlihatkan hasil yang belum memuaskan. Peran koperasi dalam memberikan sumbangan kepada pendapatan nasional masih kecil, serta tertinggal dari bangun usaha lain (perusahaan negara dan perasahaan swasta). Lalu, masih perlukah mewujudkan cita-cita menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional jangka panjang? Komitmen pemerintah untuk tetap mempertahankan departemen tersendiri yang diajukan khusus menangani masalah perkoperasian memasuki era PJPT II menunjukkan, bahwva masih terdapat komitmen karat untuk menumbuhkembangkan bangun usaha ini di bumi Indonesia. Namun seyogyanya komitmen tersebut perlu didukung oleh kondisi obyektif, bahwa koperasi benar-benar dapat diandalkan guna mencapai tujuan tersebut. Untuk itu koperasi harus berhasil, dalam arti mewujudkan berbagai kontribusi kepada berbagai pihak, yakni anggota, masyarakat, konsumen, bangun usaha lain, dan pemerintah. Implisit, untuk menrenuhi cita-cita konstitusional, koperasi bukan hanya dituntut tumbuh berkembang di nusantara, tetapi memperlihatkan indikasi perkembangan usaha dan mewujudkan kontribusi sebagaimana halnya suatu bangun usaha yang tergolong berhasil. Pemenuhan persyaratan itu sekaligus akan berkonsekuensi terhadap pembentukan Ketahanan Wilayah/Daerah di mana bangun usaha koperasi itu berada, terutama dalam lingkup Kecamatan. Lebih lanjut, tumbuh suburnya koperasi di negara kita dan mewujudkan kontribusinya tendensi akan memperlihatkan pula kemampuannya dalam membentuk kondisi Ketahanan Nasicncrl yang tangguh. Berdasarkan pernyataan terakhir di atas penelitian ini dilaksanakan, yakni ingin mengetahui penyelenggaraan koperasi di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah. "sejauhmana konirihusi yang diwujudkan oleh koperasi, implikasi terhadap pembentukan Ketahanan Wilayah/Daerah, serta kemampuannya dalam mendukung kondisi Ketahanan Nasional? " Penelitian dilaksanakan terhadap dua koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dengan benluk komoditi berbeda, yakni Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) - Pengalengan di Kabupaten Bandung - Jawa Barat, dan Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) - Pedan di Kabupaten Klaten - Jawa - Tengah . Kedua 'Koperasi dinilai berhasil oleh pihak yang berkompeten, dan menyandang predikat Koperasi Teladan Utama. Data Penelitian dikumpulkan melalui teknik kuesioner , wawancara , dan studi dokumentasi . Teknik kuesioner terutama dil jukan untuk memperoleh data dari anggota Koperasi melalui sarnpel responden , yakni sebanyak 90 orang untuk responden KPBS-Pengalengan dan 45 orang responden Primkopti-Pedan yang diperoleh secara creak (random sampling). Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari Pengurus dan Pelaksana Koperasi, Tokoh Masyarakat, dan lain-lainnya. Studi dokumentasi, khususnya digunakan untuk memperoleh data-data tentang penyelenggaraan kegiatan usaha kedua koperasi obyek penelitian. KPBS - Pengalengan didirikan tahun 1969, sedang Primkopti - Pedan tahun 1982. Inisiatif pendirian kdua Koperasi tampak memiliki alasan yang sama, yakni didasarkan alas kondisi kehidupan Peternak sapi perah di sekitar Kecamatan Pengalengan maupun Pengrajin Tahu-Tempe di sekitar Kecamatan Pedan yang memprihatinkan. Bedanya, jika pembentukan KPBS - Pengalengan diprakarsai oleh pemerintah daerah setempat, sedangkan Primkopti-Pedan olch seorang warga anak dari salah satu keluarga pengrajin. Penyelenggaraan kegiatan usaha kedua koperasi , sampai tahun 1994 lalu memperlihatkan perkembangan yang menyolok, baik dari segi anggota, hasil produksi, Modal Usaha , Simpanan Anggota , dan sebagainya. Dari segi anggota , pada mula berdirinya KPBS-Pangalengan hanya berjumlah 616 orang, tetapi tahun 1994 telah mencapai 7.996 orang. Di Primkopti - Pedan yang semula hanya memiliki anggota 63 orang , tahun 1994 telah berjumlah 282 orang. Dari segi produksi, hasil produksivusu ternak sapi anggota KPBS-Pengalengan hanya kurang dari 1,5 juta kilogram. Hasil produksi Primkopti-Pedan pada tahun 1982 hanya mencatat sekitar 1000 ton, dan tahun 1994 telah mencapai sekitar 11.600 ton. Tetapi tahun 1994 telah mencapai 55 juta kg. Dari segi modal usaha, jumlcrh modal usaha semula KPBS-Pangalengan hanya sekitar Rp. 5 juta, dan tahun 1994 telah melebihi Rp. 18 milyar. Primkopti-Pedan pada rival berdirinya hanya memiliki modal sekitar Rp. 10 juta, dan tahun 1993 telah mencatat hampir mendekati Rp. 1,5 milyar. Sejalan dengan itu, jumlah simpanan anggota yang tercatat di KPBS-Pangalengan pada tahun 1969 hanya sebesar Rp. 706 ribu, tetapi tahun 1994 meningkat drastis menjadi Rp. 5 milyar. Di Primkopti-Pedan, simpanan anggota pada tahun 1982 sekitar Rp. 1,8 juta, dan tahun 1993 meningkat menjadi Rp. 77, 7 juta. Data di atas nrenunjukkan perkembangan kegiatan usaha dari kedua koperasi obyek pembahasan. Bagaimana dengan kontribusi yang diwujudkan? Dalam memusatkan perhatian kepada anggota dari ketua koperasi tersebut, penelitian ini menghasilkan, bahlva keseluruhan responder, (anggota koperasi) menjawab "koperasi tempat mereka bergabung bermanfaat dalam kehidupan mereka". Kedua koperasi telah memberi kepastian, bahwa beternak sapi perah maupun kerajinan tahu) tempe, dapat diandalkan sebagai pekerjaan tetap dan tumpuan kehidupan keluarga. Pekerjaan itu membahva perolehan pendapatan tetap setiap bulannya, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, baik yang bersifat ekonomis maupun non-ekonomis. Kontribusi kedua koperasi juga diwujudkan melalui unit usaha logistik (KPBS-Pangalengan) maupun Toko Serba Ada (Primkopti-Pedan) sebagai wvadah pemenuhan kebutuhan konsumsi anggota dengan cara pembayaran angsuran. Dari segi kesehatan, kontribusi kepada anggota itu tercermin pula melalui kerja sama KPBS-Pangalengan dengan Tenaga Medis setempat melalui kegiatan Asuransi Kesehatan (Dana Kesehatan Ternak), maupun penyediaan fasilitas Klinik Kesehatan oleh Primkopti-Pedan kepada anggotanya. Penelitian juga menghasilkan, kedua koperasi dapat mewujudkan kontribusi kepada masyarakat di sekitarnya, antara lain berupa penciptaan dan penyerapan tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung. Kedua koperasi telah menyerap sejumlah orang sebagai karyawan di dalam organisasi usahanya, serta membuka peluangpeketjaan akibat keberadaannya. Kontribusi lain adalah turut andilnya kedua koperasi dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, seperti bantuan dana renovasi tempo, ibadah, sarana pendidikan, dan sebagainya. Kontribusi lain, yakni kepada konsumen, kedua koperasi obyek pembahasan memperlihatkan wujud yang berbeda. Khususnya di KPBS-Pangalengan, kontribusi kepada konsumen yang bersifat non-kelembagaan meliputi tiga jenis kegiatan usaha, yaitu di bidang persusuan, Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR; dan Kepariwisataan. Di bidang persusuan, kontribusi itu diwujudkan dengan penyediaan susu murni setiap harinya kepada konsumen rumah tangga di kota Bandung dan Jakarta melahri perwakilan koperasi. Di bidang perbankan, KPBS-Pangalengan memberikan bantuan pinjaman kepada warga masyarakat sekitar yang membutukan dana tertentu, seperti bantuan modal pengembangan usaha, biaya pendidikan, dan lain-lainnya. Di bidang Kepariwisataan, kontribusi itu terwujud melalui pemidkan Hotel di wilayah Kecamatan Pangalengan yang dapat digunakan oleh pendatang yang membutuhkan tempat bermalam. Pada Primkopti-Pedan, kontribusi kepada konsumen diwz judkan melalui pemenuhan stock tempe dan produk aneka kripik. Produk tempe terbatas kepada pemasaran konsumen lokal, sedangkan aneka kripik lebih tersebar di 16 daerah (termasuk Kabupate Klaten) di pulau Jawa dan Bali. Kontribusi kpbs-pangalengan kepada bangan usaha lain terwujud dalam dua bentuk, yakni koperasi mitra kerja dan perusahaan industri pengolahan susu (IPS). Koperasi ini tidak hanya menampung produksi susu dart anggotanya saja, tetapi juga produksi nun' dart anggota koperasi lain di sekitar wilayah propinsi Jawa Barat sebagai mitra kerja. Sampai tahun 1994 KPBS-Pangalengan telah menjalin hubungan dengan 17 koperasi peternak sapi perah mina kerja. Sebanyak 80 persen produk susu yang diolah dan dipasarkan oleh KPBS-Pangalengan merupakan hash produksi susu dart peternak sapi perah anggotanya, sedangkan 20 persen berasal dart anggota koperasi mitra kerja. Implisit, KPBS-Pangalengan memberi kontribusi jaminan pekerjaan dan penalehan pendapatan kepada anggota koperasi mitra kerjanya. Kontribusi KPBS-Pangalengan ke perusahaan IPS terwujud dalam bentuk susu yang telah melalui milk treatment. Tercatat tiga perusahaan IPS yang selama ini men jadi penampung (baca: pembeli) praduksi KPBS-Pangalengan, yaitu PT. Indomilk, PT. Ultra Jaya, dan PT Frisian Flag Indonesia. Sejauh ini telah terjalin hubungan yang saling menguntungkan antar pihak koperasi dengan perusahaan IPS terrebut. Akhirnya, kontribusi kedua koperasi obyek penrbahasan kepada pemerintah memiliki ujud yang berbeda pula. Pada KPBS-Pangalengan, kontribusi itu dapat dihedakan ke dalam tiga bentuk hirarkhi pemerintahan, yakni Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Dalam lingkup Kabupaten, terwujud melalui penarikan dana retribusi oleh Pemda setempat sebesar Rp. 2,- per liter susu yang terjual. Menurut informasi, himpunan dana retribusi ini menjadi salah satu sumber dana pembangunan, terutama ditujukan untuk membantu pelaksanaan pembangunan di Kecamatan lain yang tergolong "kurang maju ". Dalam lingkup Kecamatan, kontribusi itu antara lain terwujud dari peranan KPBS-Pangalengan dalam mengisi pendapatan daerah Kecamatan Pangalengan khususnya. Berdasarkan perhitungan, sekitar 17,2 persen pendapatan Kecamatan Pangalengan pada tahun 1994 merupakan sumbangan KPBS-Pangalengan terhadap pendapatan anggatanya, dan sekitar 20,0 persen dari jumlah penduduk di wilayah ini bertumpu hidup dari pekerjaan peternakan sapi perah. Dalam lingkup Desa, kontribusi yang diwujudkan oleh KPBS-Pangalengan adalah penyisihan dana dari warga masyarakat anggota koperasi sebesar Rp. 1,- per liter susu yang terjrral. Himpunan dana ini, menurut keterangan sejumlah aparatur desa setempat, dimanfaatkan untuk merenovasi Kantor Desa, pembangunan pos-pos kamling /pos ronda, dan lain-lainnya. Pada Primkopti-Pedn, terutama dalam lingkup Kecamatan Peda, kontribusi koperasi ini terhadap pendapatan daerah mencalat sebesar 6.34 persen. Kontribusi lain adalah pembangunan tempat pengalahan limbah industri untuk menjaga keserasian dan kebersihan lingkungan, serta menjadi lumpuan hidup sekitar 1,23 persen dari jumlah penduduk di wilayah Kecamatan ini. Uraian di atas memperlihatkan, bahwa kedua koperasi obyek pembahasan telah menunjukkan keberhasilannya sebagai bangun usaha, balk dari segi perkembangan usaha maupun kontribusi yang diwujudkan. Sejumlah faktor penunjang dapat di antisipasi dalam penelitian ini, antara lain: - Tingkah laku ekonomi beternak sapi perch (KPBS-Pangalengan) maupun kerajinan tahu-tempe (Prinmkopti-Pedan) telah dikenal dan digeluti sejak lama oleh warga masyarakat di sekirarnya; - Dukungan kondisi Iingkungan fisik sekitar, terutama dalam upaya melakukan pengembangan kegiatan usaha beternak sapi perah maupun kerajinan tahutempe; - Keseriusan dan ketekunan Pengurus dan Pelaksczna dalam mengelola kegiatan usaha. Salah satu ha/ yang perlu dicatat, - pengelolaan kegiatan usaha sepenuhnya ditangani oleh Pelaksana (bukan Pengurus) melalui sistem perikatan; - Dukungan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai sesuai dengan tuntutan yang ada, seperti komputerisasi, pemakaian mesin-mesin pengolahan canggih, dan sebagainya; - Kegiatan pemasaran yang berhasil memperpendek jarak, tanpa adanya ikut campur pihak "luar" yang terlalu jauh; - Keterlibatan pemerintah dalam posisi yang " wajar ", dalam arti terbatas kepada proses penrbinaan saja, seperti organisasi usaha, manajemen, pembukuan keuangan, dan sebagainya, tanpa terlalu jauh ikut campur ke clalam pengelolcan kegiatan usaha, Di sisi lain, dalam kegiatan usaha yang digeluti kedua koperasi obyek pembahasan, pemerintah telah berhasil menciptakan iklim kondusif, salah satunya dengan dikeluarkannya Inpres No. 2 Th. 1985 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional, yang antara lain menghimbau kepada perusahaan IFS untuk mengutamakan pemakaian hasil produksi susu dalam negeri terlenih dahulu, dan barn melakukan impor terhadap kekurangan yang ada. Perkembangan usaha dan perwujudan kontribusi kedua koperasi di atas berimplikasi terhadap pembentukan kondisi wilayah/daerah Kecamatan setempat khususnya. Dengan kcrta lain, kedrra koperasi telah menunjukkan peranannya dalam membentuk kondisi Ketahanan Wilayah/Daerah dalam lingkup Kecamatan (dan juga Kabupaten), terutama dalam aspek-aspek ideolagi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan, atau dikenal dengan sebutan Panca Gatra. Peranan tersebut antara lain: Dari segi ideologis: Kedua koperasi obyek pembahasan telah rnemupuk nilai kebersamaan para anggotanya yang tercermin melalui sistem kerja berkelompok, penganrbilan keputrrsan secara bersama, dan sebagaina. Hal ini sejalan dan memperkuat nilai kebersamaan yang umumnya dianut oleh masyarakat Indonesia, ideologis Pancasila, serta cita-cita yang terkandung dalam pasal 33 UUD " 45. Dari segi politik: Kedua koperasi telah mengenalkan dan menanamkan cascara berorganisasi modern, yaitu peranan dan fringsi bangun uscrha dalam mencapai peningkatan hidup anggota (dan keluarganya). Melalui pengelolaan usaha yang terorganisir secara baik, usaha yang dijalankan anggota dapat menjadi sumber penghasilan tetap yang lebih baik serta wahana peningkatan taraf hidup mereka. Di samping itu, melalui koperasi diintrodusir dan dikomunikasikan pula nilai-nilai demokratis sesuai dengan ciri yang disandang oleh bangun usaha koperasi; Dari segi ekonomis: Kedua koperasi telah menjalankan peranan dalam meningkatkan pendapatan anggota, sehingga mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk menrenuhi kebutuhan ekonomis sehari-hari. Bukan itu saja, kedua koperasi telah menciptakan dan menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung; Dari segi sosial-budaya: Dampak dari perolehan pendapatan tetap yang meningkat, memungkinkan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, dan sebagainya; Dari segi pertahanan-keamanan: Karena kualitas penduduk yang meningkat serta pemahaman dan kesadaran akan nilai kebersamaan yang semakin kuat, mengakibatkan kesadaran terhadap keamanan lingkungan yang meningkat pula. Hal ini membawa kepada kondisi pertahanan-keamanan di wilayah sekitar yang semakin membaik atau tangguh. Salah satu wujud nyata adalah andil penyisihan sebagian hasil pendapatan anggota untuk kepentingan membangun pos-pos kamling I pos ronda, serta partisipasi aktif warga masyarakat terhadap gerakan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Berdasarkan hasil studi kepada kedua koperasi obyek pembahasan, tampak bahwva pada dasarnya koperasi dapat menunjang pembentukan kondisi Ketahanan Nasional yang tangguh. Namun persyaratan mana yang harus dipenuhi adalah, kemampuan itu baru akan terwujud apabila koperasi tumbuh subur di bumi nusantara serta mencapai keberhasilannya sebagaimana yang diperlihatkan oleh kedua koperasi obyek pembahasan. Permasalahannya adalah, bagaimana memenuhi persyaratan tersebut? Dari pengalaman kedua koperasi di was, dapat dltarik beberapa pelajaran yang perlu diperhatikan dalam upaya menumbuhkembangkan bangun usaha koperasi agar dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan, yaitu: - Kegiatan usaha yang dija/ankan bukan merupakan hal yang relatif "baru" dikenal, melalnkan telah ada sejak lama, terintegratif dalam drrr serta menjadi orientasi tingkah laku ekonomi warga masyarakat sehari-hari; - Didukung oleh kondisi lingkungan sekitar, terutarna dalam upaya pengembangan usaha; - Keseriusan dan ketekunan dari Pengurus don Pelaksana. Dalam hal ini harus dibedakan antara kedua pihak tersebut, pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha harus dijalankan sepenuhnya oleh Pelaksana (bukan Pengurus) yang diperoleh koperasi melalui sistem perikatan; Sedapat mungkin memperpendek jarak pemasaran amara koperasi dengan konsumen, tanpa melibatkan pihak ketiga yang terlalu 'jauh " dalam kegiatan pengelolaan pemasaran tersebut; Keterlibatan pemerintah perlu berada pada batas dan posisi yang "wajar ", dalam arti hanya dalam konteks pembinaan tanpa terlalu dadam mencampuri pengelolaan kegiatan usaha. Termasuk dalam pembinaan ini adalah upaya pemerintah untuk tetap mewujudkan iklim kondusif, misalnya dengan memberikan perlindungan kepada kegiatan usaha koperasi untrrk mencegah adanya tindakan intervensi oleh pihak swasta. Namun yang perlu diperhatikan, perlindungan itu haruslah disertai dengan upaya untrrk membuat koperasi menjadi mandiri dan kompetitif nantinya, dan bukan menjadi manja serta ketergantungan terhadap peran pemerintah tersebut."

"Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Perusahaan Pembangunan Perumahan sangat penting diwujudkan efektifitasnya, oleh karena bila koodinasi itu tidak efektif, maka dapat mengakibatkan adanya keresahan sosial bahkan konflik yang berkepanjangan serta menghambat laju pembangunan di Propinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Tangerang.Berdasarkan pada Keppres 55 Tahun 1993 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diusahakan dengan cara seimbang dan ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.Namun masalah yang dihadapi oleh para developer di Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Jawa Barat ternyata dari 27.263,8463 Ha tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan, realisasinya yang dicapai hanya 59,32% dari luas tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya koordinasi panitia pengadaan tanah.Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang akan diuji adalah besarnya nilai ganti rugi pemegang hak atas tanah, motivasi penjual, kesadaran hukum penjual, ganti rugi oleh developer, motivasi developer, kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan personal panitia, penetapan nilai ganti rugi oleh pemerintah, keteraturan tugas-tugas personalia, motivasi personal panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 77 sampel responden di lapangan dan temuan dianalisis dengan model regresi linier berganda melalui pendekatan "management science and ranking statistical weighting".Dari temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :(1) Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa besarnya ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum pemegang hak atas tanah, ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan, penetapan ganti rugi panitia, motivasi panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh nyata terhadap efektivitas koordinasi pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik.(2) Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang adalah peningkatan nilai ganti rugi oleh developer yang didukung oleh kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pemegang hak atas tanah."