Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan. Perubahan dari Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai yang mengemban misi untuk mengubah sifat cumulative tax menjadi non cumulative tax. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk menciptakan fundamental ekanomi yang kuat baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dalam hal perpajakan juga berdampak terhadap perilaku ekonomi yang dapat diamati dari sisi permintaan atau sisi penawaran.Penelitian ini membuat model persamaan simultan untuk mengetahui pengaruh PPN terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh secara signifikan terhadap makroekonomi dimana PPN sudah mengalami perubahan undang-undang sebanyak 2 kali yaitu Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang No. 18 Tahun 2000. Apakah keputusan pemerintah selama ini merubah Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai dan juga dilakukannya reformasi sebanyak 2 kali secara signifikan mampu mempengaruhi makroekonomi sesuai yang diharapkan?.Untuk melihat lebih jauh mengenai maksud tujuan penelitian digunakan persamaan simultan dengan menggunakan metode 2 SLS. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa persamaan simultan dengan menggunakan model yang terdiri dari 9 variabel current endogenous, 11 variabel predetermined (6 variabel lag endogenous dan 5 variabel exogenous). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data Produk Domestik Bruto, penerimaan PPN atau Pajak Penjualan, nilai tukar, suku bunga mulai tahun 1979 s.d 2003 sesuai dengan data yang tersedia dan memenuhi syarat untuk melakukan uji ekonometrik.Persamaan simultan dengan 2 SLS ternyata memberikan hasil bahwa penerimaan PPN mempengaruhi pengeluaran rutin pemerintah melalui variabel penerimaan dalam negeri dengan bantuan persamaan identitas penerimaan dalam negeri. Pengeluaran rutin pemerintah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel kontrol yang lain yaitu REF sebagai proksi perubahan Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai memberikan hasil bahwa REF mempunyai tanda yang benar dan berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi masyarakat. Di lain pihak variabel dummy REF bertanda benar tetapi tidak berpengaruh signifikan pada tingkat 5% namun berpengaruh signifikan pada tingkat 20% sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan untuk melakukan penegakan hukum dan transparansi dalam pelaksanaan peraturan pajak.Kebijakan PPN sebesar 10% tanpa adanya perubahan variabel eksogen lainnya dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Namun apabila tingkat suku bunga berkurang 10%/ tahun, kenaikan PPN 10% tersebut dapat menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, kebijakan peningkatan PPN sebesar 25% dapat menambah pertumbuhan ekonomi.Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, implikasi kebijakan yang penting adalah kenaikan PPN yang moderat perlu menjadi pertimbangan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan didukung kebijakan peraturan perpajakan yang bagus dan diupayakan keselarasannya dengan pelaksanaan di lapangan."

"Pajak memberi kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara. Kontribusi pajak tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya peran penerimaan pajak tersebut, perhatian terhadap penerimaan pajak selayaknya juga harus diberikan. Untuk itu, Penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, baik total pajak maupun per jenis pajak. Dalam tulisan ini, Penulis membatasi pada variabel-variabel yang bersifat makro saja tanpa melihat sistem administrasi perpajakan dan kemampuan aparat perpajakan.Dalam membahas permasalahan akan dilakukan dengan analisis regresi dengan memasukkan variabel-variabel makro ekonomi yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak ke dalam model persamaan regresi, dengan menambahkan variabel dummy untuk tahun 2000 akibat adanya perubahan akhir tahun anggaran.Dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa total penerimaan pajak dipengaruhi oleh perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, nilai impor dan inflasi. Sedangkan variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah PDB, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, impor dan tingkat suku bunga, variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah PDB, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dan inflasi. Variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah PDB, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dan harga minyak mentah dunia.

---

Tax revenue has a major contribution to state revenue. Such contribution increases from year to year in line with the increase of economic growth. As we might already know, tax revenue has an important role in state revenue, so that we have to pay attention on it. That is the reason why the Author wants to know the determinant factor of tax revenue which will affect tax revenue, either of total taxes or per type of tax. In this paper, the Author uses macro variables only, ignoring the system of tax administration and also capability of tax officer.

In this paper, the Author uses the regression analysis with macroeconomic variables which is deemed will affect the tax revenue into the regression equation model, by adding dummy variable for the year of 2000 due to a change in the end of financial year. From the discussion and analysis has been made, it is known that the total of tax revenue is affected by the growth of Gross Domestic Product (GDP), exchange rate of Rupiah against United States Dollar, value of imports and inflation.

Macroeconomic variables that affect the Income Tax revenue is GDP, exchange rate of Rupiah against United States Dollar, imports and interest rate. Macroeconomic variables that affect the Value Added Tax (VAT) revenue is GDP, exchange rate of Rupiah against the United States Dollar and inflation. Macroeconomic variables that affect the Land and Building Tax revenue is GDP, exchange rate of Rupiah against the United States Dollar and price of crude oil."

"Perkembangan perbankan syariah mulai meningkat setelah dikeluarkan UU No. 10/1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU No.7/1992 tentang Perbankan. Dalam sekitar 5 tahun saja sejak diberlakukan Dual Banking System, pelaku bank syariah bertambah menjadi 10 bank. Hasil survei Bank Indonesia di beberapa propinsi di Jawa dan Sumatra pada tahun 2000-2001 menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap perbankan syariah cukup. tinggi. Hasil survey tersebut antara lain menyimpulkan bahwa nasabah potensial bank syariah mencapai 78%. Sejalan dengan hal ini, kinerja perbankan syariah juga mulai menunjukkan perkembangan yaitu dengan meningkatnya asset, Financing to Deposit Ratio atau LDR dan kemampuan untuk memperoleh laba juga cenderung meningkat.Sebagai lembaga intermediasi, kinerja perbankan syariah pada dasarnya erat berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengendalikan perekonomian. Perubahan variabel ekonomi makro di samping dapat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian juga dapat berdampak terhadap kinerja perbankan. Pada umumnya, beberapa variabel ekonomi makro yang seringkali digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kegiatan perekonomian adalah Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar, dan Suku Bunga.Untuk melihat pengaruh variabel ekonomi makro terhadap kinerja perbankan syariah, telah disusun model mekanisme transmisi dalam suatu diagram yang menggambarkan pengaruh variabel ekonomi makro tersebut terhadap variabel-variabel internal keuangan perbankan syariah.Berdasarkan pengujian dengan menggunakan data statistik selama kurun waktu 4 tahun (2001 - 2004) yang diolah dengan menggunakan model persamaan simultan maka pengaruh variabel ekonomi makro terhadap kinerja perbankan syariah selama ini berjalan melalui jalur transmisi beberapa variabel internal keuangan perbankan (Dana Pihak Ketiga, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan) sebelum pada akhirnya berpengaruh terhadap permodalan bank (Capita Adequacy Ratio). Satu hal yang cukup menarik dari hasil penelitian ini adalah perubahan suku bunga tidak begitu berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah."

"Waralaba atau franchise adalah sistem bisnis yang telah terbukti sukses, berupa prosedur operasi yang bertujuan membentuk standarisasi mutu dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di Indonesia sistem bisnis ini sudah berjalan selama puluhan tahun, dimana di era tahun 90-an sistem ini sangat pesat berkembang. Banyak Para pengusaha menginvestasikan dananya untuk membuka usaha dengan sistem franchise. Reformasi undang -undang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku pada tahun 1994 juga melakukan penyesuaian terhadap situasi perkembangan perusahaan dengan sistem franchise dimana sistem ini menuntut banyaknya dana yang diinvestasikan oleh perorangan ataupun badan hukum. Untuk franchise atau waralaba yang dulunya termasuk dalam jasa dan kemudian setelah adanya reformasi menjadi masuk dalam kategori barang tidak berwujud. Pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas initial fee atau nilai jual yang ditetapkan oleh franchisor terhadap minat investor untuk melakukan investasi adalah merupakan dasar penelitian. Variabel lainnya yang digunakan sebagai data adalah capital requirement yang disyaratkan dan jumlah outlet yang dipunyai, dengan menggumakan data pada bulan Desember 1997 dan Desember 1998. Dari hasil regresi linear berganda dengan menggunakan data-data bulan Desember 1997 dengan data bulan Desember 1998, diperoleh nilai korelasinya positif yang berarti walaupun adanya Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perusahaan yang bergerak dibidang Franchise di Indonesia maka baik perusahaan maupun perorangan tetap berminat untuk menanamkan dananya dengan investasi usaha menggunakan sistem franchise. Dengan adanya hal tersebut diatas dapat dijabarkan beberapa kesimpulan yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan para praktisi pemerintah khususnya dari sisi Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat terus meningkatkan penerimaan dari sektor usaha franchise yang baru berkembang pesat di era tahun 90-an."

"Dalam berinvestasi saham mengharapkan keuntungan (return) dari pembagian deviden dan mendapat capital gain. Keuntungan dari deviden akan diperoleh jika perusahaan penerbit saham mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya, sedangkan capital gain akan didapat dari selisih yang positif antara harga beli dan harga jual. Dan biasanya untuk mendapatkan capital gain seorang investor melakukan aktivitas perdagangan saham dipasar sekunder, dengan membeli saham pada saat harga saham mulai meningkat dan menjualnya pada saat harga saham akan turun. Sedangkan untuk memprediksi kapan harga saham akan naik ataupun akan turun itu tidak gampang. Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Untuk kondisi ekonomi mikro dapat dilihat pada kondisi fundamental perusahaan penerbit saham dan kondisi tersebut hanya dapat mempengaruhi harga saham tertentu. Adapun kondisi ekonomi makro akan berdampak pada pergerakan harga saham secara keseluruhan, termasuk harga saham di sektor pertambangan. Pergerakan harga saham sektor pertambangan di Jakarta Stock Exchange (JSX) cukup tinggi responnya terhadap perubahan kondisi ekonomi makro di Indonesia. Variabel-variabel utama yang signifikan mempengaruhi harga Saham Pertambangan adalah tingkat suku bunga riil SBI, permintaan saham pertambangan, Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) dan tingkat suku bunga US$. Selama terjadi kenaikan tingkat suku bunga SBI dan suku bunga dollar Amerika Serikat ternyata menyebabkan penurunan harga saham sektor pertambangan di JSX. Permintaan saham pertambanan dan IHSG juga mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham pertambangan. Dari keempat variabel makro diatas variabel tingkat suku bunga SBI adalah variabel yang paling sensitive karena elastisitasnya paling besar, artinya pada saat terjadi perubahaan pada tingkat suku bunga SBI, maka harga saham pertambangan akan dengan cepat merespon terhadap perubahaan tersebut."

"Didalam meminimalisasikan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi pemberian Cuma-Cuma pada dasarnya diperkenankan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan aturan Ketetentuan Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai. Analisis pembahasan pemberian Cuma-Cuma didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 18 Tahun 2000 Pasal 1A dan khususnya perlakuan perpajakan atas pemberian Cuma-Cuma juga diatur didalam Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 yang lebih lanjut diatur didalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-87/ PJ./2002 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE- 04/PJ.51/2002 perihal: Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pemakaian Sendiri Dan Atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak. Pembahasan juga memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya yang secara tidak langsung melengkapi atau terkait dengan pemberian Cuma-Cuma.Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang yang mengatur tentang peraturan perpajakan atas Pengenaan PPN atas pemberian Cuma-Cuma sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang telah diterbitkan seperti: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 Pada dasarnya penyerahan kena pajak (taxable supply) adalah penyerahan atau transaksi yang dikenakan pajak. Ketika penyerahan kena pajak terjadi dan dilakukan oleh pengusaha kena pajak, maka harus dikenakan pajak dan dipungut PPN. Jadi prinsipnya, jika tidak ada yang dibayar atau terutang atas penyerahannya, maka tidak ada penyerahan yang terutang pajak. Namun demikian, diperlukan suatu tindakan pengamanan, bila dalam prakteknya ternyata terjadi situasi dimana atas penyerahan tersebut, tidak ada pembayaran atau seolah menjadi bukan penyerahan terutang pajak.Misalnya, pengusaha kena pajak memberikan sumbangan, hadiah atas barang yang sama, yang pada tujuan awalnya adalah untuk kegiatan usahanya, maka harus dikategorikan sebagai penyerahan yang terutang pajak. Demikian pula, jika pedagang menggunakan menggunakan/ mengkonsumsi sendiri barang dagangannya (tujuan awal membeli barang adalah untuk dijual kembali), maka harus dikenakan PPN atas pemakaian sendiri barang tersebut. Alasannya adalah bahwa pada waktu pedagang tersebut membeli barang dan membayar PPN, maka pajak yang telah dibayar (pajak masukannya) sudah dikreditkan. Jadi jika tidak ada faktor yang mengimbanginya (offseeting) terhadap pajak keluarannya, maka akan terjadi subsidi terselubung (hidden subsidy) atas sumbangan dan konsumsi pemakaian sendiri oleh pedagang tersebut.Seperangkat ketetentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia telah menjelaskan berbagai aspek pemajakan atas pemberian Cuma-Cuma untuk tujuan perpajakan yang meliputi: subyek pajak dan persyaratannya, obyek pajak pertambahan nilai atas pemberian Cuma-Cuma, prosedur pelaksanaan dan persetujuan pemberian Cuma-Cuma atas barang produksi maupun barang bukan produksi serta implikasi perpajakannya dan dispute-dispute / perbedaan pendapat antara wajib pajak dan pihak pajak. Dengan mencermati beberapa ketentuan perpajakan tentang pemberian Cuma-Cuma perusahaan untuk tujuan perpajakan, kiranya dapat diketahui beberapa peluang tax planning yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain:a. Potongan harga yang diberikan oleh Wajib Pajak atas barang- barang promosi.b. Pemberian Cuma-Cuma atas barang yang dihasilkan sendiri (produksi sendiri).c. Pemberian Cuma-Cuma atas barang yang dihasilkan bukan hasil produksi sendiri.

---

To minimalize the value added tax for free of charge giveaway basicly permitted by the taxation regulation as long as it is done according to the tax regulation. The analysis explanation for free of charge giveaway based on the regulation in Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 18 Tahun 2000 Pasal 1A specially the taxation treatment for free of charge giveaway also arranged in Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 jo Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-87/ PJ./2002 and Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-04/PJ.51/2002 about : Value added tax and the sales of luxury goods tax for personal purpose and/ or free of charge giveaway taxable goods and of taxable service. The discussion also concerned about some other executorial rules indirectly completed or related with the free of charge giveaway.The minister of finance as the charged executive which arrange the tax regulation for the value added tax for free of charge giveaway according to the decision of the Minister of Finance published example: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000. Basicly the taxable supply is the supply or transaction which is taxed. When the taxable supply happened and done by the taxable enterpreneur, it should be taxed and gained for the value added tax. So, in principle if there is nothing paid or charged for the supply, then there is no taxable supply. But it needs a security action. Example: the taxable entrepreneur give the donation, prize fot the same item, which the main purpose used for business activity should be categorized as taxable supply. Then if the seller use/consume his own goods (beginning purpose is for reselling), has to charged the value added tax for personal used of that goods. The reason is when the seller bought the goods and paid the value added tax,then the value added tax input have already credited. So if there is no other factor balanced (offseeting) for its value added tax output, there will be a hidden subsidy for the donation and consumption of personal used by the seller.Tax regulation that valid in Indonesia already explained variety of taxation aspects for free of charge giveaway for taxation purpose which include : tax subject and the conditional, value added tax object for free of charge giveaway for production goods or goods not for production and the tax implication and dispute between taxpayer and fiscus. Concerning the tax regulation about the company free of charge giveaway for taxation purpose, hopefully can be found some chance for tax planning that can be done by any other company such as :a. Discount that given by the tax payer for promotion goods.b. Free of charge giveaway for their own production goods.c. Free of charge giveaway for not their own production goods."

"Penelitian ini bertujuan memperoleh hasil pengujian pengaruh perbedaan variabel ekonomi makro yaitu Gross Domestic Product, Money Supply, Interest Rate dan Inflation Rate terhadap nilai tukar mata uang rupiah-Indonesia dengan mata uang dollar-Amerika dan rupiah-Indonesia dengan yen-Jepang. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori ekonometrik dasar, teori ekonomi makro dan teori manajemen keuangan intemasional. Teori ekonometrik dasar digunakan untuk menelaah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan melakukan pengujian asumsi dasar klasik karena model yang digunakan adalah multilinear reggresion dengan paket program komputer SPSS 5.0 for windows. Untuk mendefinisikan variabel yang digunakan menggunakan teori ekonomi makro serta menggunakan analisis fundamental dari teori manajemen keuangan internasional. Setelah melakukan analisa secara statistik yang memberikan hasil bahwa diantara keempat variabel independen yang mempengaruhi nilai tukar adalah variabel GDP rid, maka analisa umum dikaitkan dengan definisi GDP dan cara mengukurnya menggunakan Production approach dari teori ekonomi makro. Penelitian yang terdahulu belum melakukan uji asumsi dasar klasik, sehingga hasilnya secara statistik belurn mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, maka dalam penelitian ini pengujian asumsi dilakukan dengan menggunakan cara modifikasi model sehingga didapatkan model yang memenuhi asumsi. Penelitian ini dilakukan terhadap mata uang rupiah-indonesia yang merupakan wakil dari mata uang lemah (soft currency) terhadap mata uang dollar-Amerika dan yen-Jepang sebagai wakil mata uang yang dianggap kuat (hard currency), didukung pula dengan data tentang nilai ekspor indonesia ke negeri-negeri tujuan dan nilai impor indonesia dari negeri-negeri asal selama tahun 1985-1995, yang mana amerika serikat dan jepang nilainya signifikan dibanding lainnya (lampiran la dan lb). Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah secara keseluruhan (bersama-sama) perubahan (delta) perbedaan variabel ekonomi makro yang digunakan secara signifikan mempengaruhi perubahan nilai tukar tetapi secara sendiri-sendiri perubahan perbedaan GDP rill yang mempengaruhi perubahan nilai tukar. Disamping itu ada faktor lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi nilai tukar diantaranya alternatif investasi yang lain misalnya IHSG (lndeks Harga Saham Gabungan) yang merupakan wakil dari pasar surat berharga dan juga variabel kualitatif misalnya kejadian sosial, politik dan keamanan yang mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para pemakai informasi nilai tukar diantaranya pemerintah dalam hal ini Bank Sentral dalam membuat kebijakan terutama kebijakan moneter yang berkaitan dengan pasar uang perlu memperhatikan faktor-faktor ekonomi makro dan faktor Iainnya karena pengaruh kebijakan ke berbagai sektor dan dalam jangka panjang. Bagi produsen maupun konsumen terutama yang berkepentingan dengan nilai tukar juga perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut karena kegiatan yang dilakukan difasilitasi tidak hanya mata uang dalam negeri tetapi juga mata uang asing yang bahkan mengandung resiko yang tidak kecil sehingga perlu memikirkan tentang program lindung nilai. Penelitian ini hanya menggunakan data untuk kuartal 1 tahun 1985 sampai kuartal IV tahun 1995 karena ketersediaan data yang ada sehingga kurang menggambarkan kondisi masa sekarang akan tetapi paling tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lanjutan dengan topik tentang nilai tukar."