Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Good government governance (GGG) yang menekankan aspek pengelolaan organisasi dan pengawasan merupakan suatu tuntutan reformasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Terutama dilakukan pada pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Maka Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara yang berpengaruh terhadap seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah, serta mengamanatkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan negara, laporan keuangan hares disajikan oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pun baru ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2005 oleh Pemerintah Pusat dan harus dilaksanakan oleh seluruh instansi di pemerintahan mulai tahun anggaran 2006. Pemerintah Kota Bekasi sebagai daerah otonomi juga harus menekankan laporan keuangan sesuai SAP dalam mewujudkan GGG maka dibutuhkan komitmen dari board governance Pemerintah Kota Bekasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan Walikota Bekasi serta perangkat daerahnya dalam melaksanakan SAP.Perangkat governance, dari pemerintah daerah sebagai sistem terdiri atas (1) struktur governance (governance structure), (2) mekanisme governance (governance mechanisms), dan (3) prinsip-prinsip governance (governance principles). Ketiga perangkat ini akan berjalan sebagai suatu kesatuan dalam bentuk sistem governance (governance system) yang berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas perangkat governance ini akan dinilai dengan seberapa jauh sistem dimaksud mampu menghasiikan governance outcomes yang diharapkan, yaitu meningkatnya kinerja pemerintah daerah."

"ABSTRACTAkuntabilitas adalah salah satu aspek yang diharapkan dari perubahan dalam reformasi birokrasi untuk diciptakan pemerintahan yang bagus. SAKIP dibentuk untuk mengukur kinerja agensi dalam konteks akuntabilitas dan pengembangan kapasitas serta kinerja lembaga pemerintah. Pada 2017 Pemerintah Kota Bekasi mampu merealisasikan anggarannya sebesar 83,85% tetapi genap jadi, KEMENPAN-RB menilai kinerja Pemerintah Kota Bekasi pencapaiannya hanya memperoleh nilai 11,05 dari target 20. Kota BekasiSAKIP Pemerintah menerima skor B dan berdasarkan pada pernyataan KEMENPAN -RB ini dapat menunjukkan berbagai inefisiensi> 30%. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Kota Bekasi dilihat dari penggunaan anggaran dalam upaya untuk mencapai kinerjanya, menggunakan konsep Value for Money. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini bersifat post-positivis, data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil mendalam wawancara dengan narasumber dan data sekunder dalam bentuk dokumen. ini Penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini, yaitu Kota Bekasi Pemerintah dapat dikatakan tidak cukup baik dalam memanfaatkan anggaran untuk mencapainya kinerja, ini disebabkan beberapa hal, yaitu Pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa permasalahannya, yaitu Pemerintah Kota Bekasi cenderung tidak ekonomis dalam menggunakannyaanggaran, menyebabkan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi lebih banyak dialokasikan untuk tujuan internal. Pemerintah Kota Bekasi dalam membuat program atau kegiatan tidak sesuai dengan fokus tema yang diangkat di setiap tahun, menghasilkan anggaran yang dibelanjakan bukanlah target yang tepat sesuai dengan target atau tujuan yang ingin diperoleh setiap tahun. Kelemahan dari Pemerintah Kota Bekasi dalam membuat indikator kinerja memiliki menyebabkan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tidak tercapai seperti yang direncanakan dalam RPJMD, akhirnya menghasilkan realisasi anggaran di Kota Bekasi Pemerintah tetapi memiliki nilai rendah dalam kinerja KEMENPAN-RB.

---

ABSTRACTAccountability is one aspect that is expected of changes in bureaucratic reform to be created good governance. SAKIP was formed to measure agency performance in context accountability and capacity development and performance of government institutions. In 2017 the Bekasi City Government was able to realize its budget of 83.85% but even so, KEMENPAN-RB assesses the performance of the Bekasi City Government the achievement only gained 11.05 from target 20. Bekasi City SAKIP The government accepts a score of B and is based on the statement of KEMENPAN -RB this can indicate various inefficiencies> 30%. Therefore, this study aims to analyze Bekasi City Government performance can be seen from the use of the budget in an effort to achieve performance, use the concept of Value for Money. The method used in This research is post-positivist, the data collected is obtained from in-depth results Interviews with informants and secondary data in the form of documents. this The study was analyzed qualitatively. The results of this study, namely the City of Bekasi The government can be said to be not good enough in utilizing the budget to achieve it performance, this is due to several things, namely Bekasi City Government has several the problem is that the Bekasi City Government tends to be uneconomical in using it budget, causing the budget spent by the Bekasi City Government to be allocated more internal purpose. The Bekasi City Government does not make programs or activities in accordance with the focus of the theme raised in each year, generates a budget what is spent is not the right target according to the target or goal that you want to get every year. The weakness of the Bekasi City Government in making performance indicators have causing the target set by the Bekasi City Government to not be achieved as planned in The RPJMD has finally resulted in budget realization in Bekasi City The government but has a low value in the performance of KEMENPAN-RB."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi atas pendapatan perpajakan antara sebelum dengan sesudah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kementerian Keuangan. Disamping itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Kementerian Keuangan dalam usahanya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Perbedaan perlakuan akuntansi dinilai dari kombinasi antara titik pengakuan, dokumen sumber, dan teknologi sistem informasi. Permasalahan yang dihadapai dinilai dari pelatihan pegawai, kebutuhan teknologi sistem informasi, komitmen pimpinan, biaya konversi, dan nilai yang diharapkan dari laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbedaan ada pada titik pengakuan pendapatan perpajakan yang didasarkan dengan dokumen sumber dimana basis kas menuju akrual diakui melalui setoran dan basis akrual melalui setoran dan ketetapan. Teknologi sistem informasi telah menyesuaikan dengan basis akrual namun masih by adjustment. Permasalahan utama terletak kepada SDM yang belum terlatih dan terlalu sering berganti karena pola mutasi.

---

This study aims to determine differences in accounting treatment of tax revenue between before and after the enactment of Accrual Based Government Accounting Standards in the Ministry of Finance. In addition, this study is intended to find out the problems faced by the Ministry of Finance and its efforts to apply Accrual Based Government Accounting Standards.

This research method is qualitative research with case study approach. Differences in the accounting treatment are assessed by combination amongst points of recognition, source documents, and information systems technology. The problems faced are judged by employee training, the needs of information technology systems, management commitment, conversion costs, and the expected value of the financial statements.

The results showed that differences exist at the point of tax revenue recognition is based with the source document where the cash towards accrual basis recognized through the deposit and accrual basis through the deposit and statutes. Technology information system adapted to the accrual basis but still by adjustment method. The main problem lies to the untrained human resources and too often changed because of the pattern of mutations. "

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi atas reviu laporan keuangan di Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018. Laporan keuangan Kabupaten Simalungun sampai saat ini belum pernah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat daerah akan membantu mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Evaluasi dilakukan atas kualifikasi personel inspektorat daerah yang melakukan reviu dan atas proses reviu berdasarkan Permendagri 4 / 2018 yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas tim reviu LKPD Inspektorat Kabupaten Simalungun masih belum memadai. Personel inspektorat yang melakukan reviu, kompetensinya masih perlu ditingkatkan, pendidikan dan pelatihan khusus belum diberikan, sehingga berpengaruh terhadap hasil reviu. Selain itu, reviu LKPD di Kabupaten Simalungun telah sesuai dengan Permendagri No 4 Tahun 2018 namun belum optimal. Dalam proses reviu, tim reviu tidak melakukan penilaian atas SPI, wawancara secara lisan, tidak memiliki kuesioner dan waktu pelaksanaan terlalu singkat hanya 10 hari. Namun tim reviu sebenarnya telah memberikan rekomendasi dan masukan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan, namun karena penyusun laporan keuangan tidak menindaklanjuti rekomendasi tim reviu dan auditor, maka laporan keuangan Kabupaten Simalungun belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian

---

This study aims to evaluate the review of financial reports in Simalungun Regency based on Domestic Government Regulation Number 4 of 2018. The financial reports of Simalungun Regency have never received an unqualified opinion until now. Reviewing financial reports conducted by the regional inspectorate will help produce quality financial reports. The research method used is descriptive qualitative research, with a case study approach. The evaluation is carried out on the qualifications of the regional inspectorate personnel who carry out the review and on the review process based on Permendagri 4/2018 which includes the stages of preparation, implementation and reporting. The results showed that the quality of the Simalungun District Inspectorate LKPD review team was still inadequate. Inspectorate personnel who carry out the review, their competence still needs to be improved, special education and training have not been provided, so that it affects the results of the review. In addition, the LKPD review in Simalungun Regency is in accordance with Permendagri No 4 of 2018 but is not optimal. In the review process, the review team did not carry out an assessment of the SPI, took oral interviews, did not have a questionnaire and the implementation time was too short, only 10 days. However, the review team actually provided recommendations and input to improve the quality of financial reports, but because the financial report preparers did not follow up on the recommendations of the review team and auditors, the financial reports of Simalungun Regency have not received an unqualified opinion."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu kesuksesan penerapan akuntansi basis akrual di sektor publik. Sampel yang diteliti adalah peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dua model kebutuhan dasar digunakan untuk menentukan faktor penentu kesuksesan.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu akuntansi. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah.Manfaat penelitian bagi pemerintah adalah sebagai pengetahuan terhadap dampak basis akrual dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dan diperbaiki, yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

---

The purpose of this study is to identify factors that determine succesful implementation of accrual accounting basis in public sector. Two types of basic requirement models is used to identify the factors. The samples examined are government regulations and policies related to financial management and system.

This research intentions is to give contributions to the field of science, specificaly accounting field of science, and hopefuly will be useful for many parties, such as the government.

The benefits of this study for the government is the use of knowledge about the impacts on the implementation and suggestions for improving the strategy in relation with preparation of governmental financial statement."

"Skripsi ini berisi tentang analisis sistem dan prosedur akuntansi dari Pemerintah Daerah Kota Depok. Dalam skripsi ini membahas mengenai unit-unit kerja yang ada pada Pemerintah daerah. Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dari traksaksi-transaksi yang ada pada masing-masing unit kerja Pemerintah daerah sampai menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Proses akuntansi dalam Pemerintahan Daerah melalui beberapa tahapan proses sampai pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Melalui skripsi ini, penulis ingin mengetahui apakah sistem akuntansi pada Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang ada.Hasilnya, penelitian ini menyatakan bahwa sistem akuntansi Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kota Depok telah menerapkan penggunaan aplikasi SIPKD dalam mengolah data-data keuangan mereka sampai pada proses menghasilkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sistem ini telah membuat kinerja Pemerintah kota Depok lebih efektif dan efisien terutama bagi setiap SPKD dan juga PPKD yang ada.

---

This thesis contains about the analysis of accounting system and procedures of the Local Government City of Depok. In this thesis discusses the work units that exist in local government. The discussion in this paper starts from transactions that exist in each local government unit to produce consolidated financial statements is the responsibility form of local government. Accounting process in Local Government through several stages of the process to ultimately result in financial statements. Through this paper, the authors wanted to determine if the accounting system in Depok Municipality has been in compliance with applicable laws and existing theories.

The result, this study states that the accounting system of the City of Depok has been in compliance with applicable laws. Depok city government has implemented the use SIPKD applications in processing their financial data to the accountability of the process of generating financial reports. This system has made the performance of Depok city government more effective and efficient, especially for any SPKD and PPKD also available."