Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 102441 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Avyanthi Azis
"This article is a short report drawn from a research on the issue of the Afghan refugees in Australia (1999-2002). Using the infamous "boat people" case as illustration, the research was intended provide careful observation on the concept "human security/' a term increasingly linked to forced migration issues. Although human security is often portrayed as a benign concept with strong moral stance, its vastness and loose definition limit its adequacy as a useful tool of analysis. The concept is also prone to misuse because it loosely adapts to various ideological interests. Following framework elaborated from the thoughts of Caballero-Anthony and Freitas, the article shows that it: is possible to implement the human security approach in two conflicting dimensions, positive (the ideal) or negative. Both serve to protect the individuals, but each secures a different entity.
"
2004
GJPI-7-1-Nov2004-80
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yohana Supialfi Benu
"Selama UNHCR beroperasi di Timor Barat untuk menangani pengungsi yang eksodus dari Timor Timur pada tahun 1999, idealnya UNHCR menjalankan mandat utamanya, yaitu melindungi hak-hak dasar pengungsi dan menggalakkan solusi tahan lama bagi pengungsi. Akan tetapi, mandat tersebut tidak mampu UNHCR penuhi sehingga berakibat pada termarjinalisasinya pengungsi dalam kehidupan tanpa kepastian solusi. Melalui kacamata situasi pengungsi berlarut-larut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakmampuan UNHCR memenuhi mandatnya tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan empat faktor yang menghambat UNHCR memenuhi mandatnya di Timor Barat, yaitu:
1) kemampuan pendekatan terhadap pengungsi,
2) kepentingan politik negara host,
3) kapasitas organisasi dan
4) kompleksitas relasi antar aktor terkait.

During UNHCR operation in West Timor to deal with the exodus of refugees from East Timor in 1999, ideally UNHCR ran its primary mandate, which is to protect the basic rights of refugees and promote durable solutions for refugees. However, the mandate has not been able to be accomplished resulting in the marginalization of refugee's life without any certainty of solution. Through the lens of protracted refugee situations, this study aims to analyze the factors that cause the inability of UNHCR to fulfill its mandate.
The results show four factors that hinder UNHCR to fulfill its mandate in West Timor, namely:
1) the ability of approach to the refugees,
2) the political interests of host country,
3) the organizational capacity and
4) the complexity of relationships among the relevant actors.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55602
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chenia Ilma Kirana
"ABSTRAK
Pada tahun 2018, menurut UNHCR, di Indonesia tercatat  sekitar 14.000  pengungsi yang  datang  dari  luar  negeri. Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sehingga Indonesia tidak diwajibkan untuk memberikan hak para pengungsi yang tercantum dalam kedua perjanjian internasional tersebut. Di Indonesia sendiri, lebih dari 50%  pengungsi berasal dari  Afghanistan dan banyak dari mereka adalah perempuan. Perempuan pengungsi Afghanistan di DKI Jakarta mengalami berbagai bentuk masalah seperti; sulit mengakses kebutuhan dasar, terlantar, dimarginalisasi, hingga mengalami berbagai bentuk kekerasan. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengalaman dan kompleksitas kekerasan yang dialami para perempuan pengungsi Afghanistan di DKI Jakarta dan dianalisis dengan teori Interseksionalitas Crenshaw dan teori Susan Forbes Martin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi kepada 6 subjek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan berperspektif gender untuk menggali lebih dalam pengalaman perempuan pengungsi Afghanistan. Hasilnya, dari awal mereka memutuskan menjadi pengungsi sampai mereka tinggal di Indonesia, terdapat keputusan-keputusan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membentuk diri mereka sebagai perempuan. Perempuan pengungsi Afghanistan mengalami kompleksitas kekerasan yang berbeda-beda sesuai dengan identitas berlapis yang mereka miliki seperti status kewarganegaraan, ekonomi, kelas sosial, pendidikan, budaya, agama, maupun status pernikahan.

ABSTRACT
In 2018, according to UNHCR, in Indonesia there were around 14,000 refugees coming from various countries. More than 50% of refugees in Indonesia are from Afghanistan and many of them are women. Afghan refugee women in DKI Jakarta experience various forms of problems such as; difficult to access basic needs, neglected, marginalized, and experience various forms of violence. This research attempts to explain the experience and complexity of the violence experienced by Afghan refugee women in DKI Jakarta. This research uses Crenshaw's Intersexionality theory and Susan Forbes Martin's theory. This study uses a qualitative approach with case study method. Data obtained through in-depth interviews and observations to 6 research subjects. The research also uses a gender perspective approach to explore the experiences of Afghan refugee women. As a result, from the beginning they decided to become refugees until they lived in Indonesia, their decisions influenced by many factors that formed themselves as women. Afghan refugee women experience the complexity of violence which varies according to their multi-layered identity such as citizenship status, economy, social class, education, culture, religion, and marital status."
2019
T55355
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Soegihono Soetedjo
Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 2004
304.82 SUR u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Reawaruw, Hanny Octoviana
"Tesis ini menganalisa tentang keberhasilan UNHCR dalam menangani proses repatriasi sukarela para pengungsi Afghanistan, guna mendukung pelaksanaan post-conflict peacebuilding secara keseluruhan di negara Afghanistan. Konflik yang terjadi di Afghanistan merupakan konflik yang berkepanjangan, yang menimbulkan civil war, dan menyebabkan berbagai akibat buruk bagi negara dan rakyat Afghanistan sendiri.
Dengan semakin lama dan tidak adanya penyelesaian yang konkrit selama 21 tahun, masyarakat Afghanistan berusaha untuk mencari cara menyelamatkan dirinya. Salah satunya adalah terjadi arus pengungsian besar - besaran keluar dari Afghanistan, menuju ke negara - negara tetangga terdekat ataupun ke negara lain yang dianggap bisa memberikan perlindungan dan keamanan. Pengungsi Afghanistan mulai bergerak tanpa bantuan dari pihak mana pun. Sedangkan negara - negara yang kedatangan akan para pengungsi tersebut tidak dapat berbuat apa - apa, kecuali menerima dan menampung mereka.
Namun kedatangan para pengungsi tersebut, seiring dengan berjalannya konflik yang tidak selesai, tidak terbendungkan dan membuat negara - negara tetangga mulai menyerah dan meminta bantuan dunia internasional untuk turut menangani akan pengungsi tersebut. Akhirnya dengan persetujuan PBB, UNHCR sebagai badan yang mengurusi masalah pengungsi di dunia, mulai menangani masalah pengungsi Afghanistan pada tahun 1979. PBB mulai memfasilitasi kedatangan para pengunsi Afghanistan ke negara - negara tetangga sekitar dan mengurusi keperluan mereka selama mereka berada di sana.
Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya civil war di Afghanistan dapat dihentikan dengan campur tangan dari pihak asing. Arus pengungsi yang hendak kembali pun meningkat secara tajam , dan membutuhkan pertolongan UNHCR untuk mefasilitasinya. Dengan jatuhnya rezim Taliban, UNHCR mulai mempersiapkan kepulangan pengungsi Afghanistan, pada tahun 2002, yang ternyata merupakan proses repatriasi terbesar yang dilakukan oleh UNHCR.
Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk menjelaskan keberhasilan UNHCR dalam post-conflict peacebuilding dengan kasus repatriasi sukarela pengungsi Afghanistan, pada periode 2002. Konsep yang digunakan sebagai alat bantu analisa dalam tesis ini adalah peacebuilding. Peacebuilding merupakan proses yang memiliki memiliki nuansa kultural yang kental karena bertujuan untuk melakukan perombakan - perombakan struktur sosial budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng. Post-conflict peace-building mengandung makna tindakan - tindakan yang diambil pada akhir konflik untuk mengkonsolidasikan perdamaian dan mencegah terjadinya kembali konfrontasi persenjataan. Dalam konsolidasi perdamaian dibutuhkan lebih dari sekedar diplomasi murni dan aksi militer, dan usaha untuk pembangunan perdamaian yang bersama - sama dibutuhkan untuk menunjukkan berbagai faktor yang menyebabkan konflik.
Seluruh kegiatan peacebuilding ini dapat dilakukan bila para pengungsi atau internal displaced person pulang kembali (repatriasi) dan bereintegrasi ke daerah asalnya. Apabila orang - orang tersebut tidak kembali ke daerah asal mereka maka proses perdamaian tidak akan berjalan efektif. Dengan berepatriasi dan berintegrasinya para pengungsi ke lingkungan asalnya, mereka dapat membantu berjalannya proses peacebuilding yang sedang berlangsung.
UNHCR (United Nations High Comissioner of Refugees) sebagai salah satu organisasi internasional, melakukan tugasnya untuk memastikan repatriasi yang aman, lancar dan cepat dan menempatkan kembali para pengungsi. Ada dua fungsi utama UNHCR, yaitu perlindungan internasional dan pencarian solusi berjangka panjang terhadap masalah pengungsi. Dalam melaksanakan fungsi kedua, solusi perrnanen, UNHCR berupaya memudahkan repatriasi sukarela para pengungsi dan re-integrasi ke dalam negara asal mereka atau, jika hal itu tidak memungkinkan, membantu mempermudah integrasi mereka di negara pemberi suaka atau di negara tempat mereka dimukimkan kembali.
Proses repatriasi sukarela pengungsi Afghanistan sendiri berhasil dilakukan oleh UNHCR dan para partner yang bekerjasama mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya. Dari berbagai fakta yang dibahas dalam tesis ini, dapat dikatakan UNHCR berhasil melakukan fasilitasi repatriasi sukarela, dengan indikasi kepulangan pengungsi Afghanistan yang lebih dari perkiraan/perencanaan bahkan yang terbesar yang pernah dilakukan.
Keberhasilan dari UNHCR ini tidak terlepas dari terlaksananya faktor - faktor pendukung proses pecebuilding. Namun yang perlu diingat ada beberapa hal yang menjadikan faktor - faktor tersebut berhasil dilaksanakan, yaitu adanya perubahan pemerintahan Afghanistan yang baru, yaitu pemerintahan koalisi dan berbagai partai politik serta etnis dari seluruh negara Afghanistan, serta adanya campur tangan yang besar dari Amerika Serikat. Dengan beralaskan kemanusiaan, pemerintah Amerika berusaha menutupi maksud ekonomisnya, yaitu untuk kepentingan keamanan pipa - pipa minyaknya yang melintas di Afghanistan, dalam membantu Afghanistan, mulai dari saat penghancuran rezim Taliban sampai pada proses post-conflict peacebuilding di Afghanistan. Dengan mengabaikan akan sebab sesungguhnya Amerika Serikat mau menolong Afghanistan, peranan Amerika Serikat ini telah membantu UNHCR dalam menyelenggarakan proses pemulangan pengungsi Afghanistan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T11571
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
JJJ 23 (1-3) 2006
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"This study aims to get some explanations about : factors making the Malay community in Sambas regency refused a reconciliation program, factors causing the apprearance of rejection from the refugees to the program of relocation for them, factors causing most of the refugees can accept the program of making them in efficient uses and whaterever impacts of program in making efficient usue implemented by the government and how the strategy will be last for the refugees lives? ..."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Amelia Maya Sari
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S6480
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nannie Hudawati
"Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Berperan dalam Proses Institutional Arrangements: Studi Kasus di Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang selanjutnya disingkat BAKORNAS PBP, dilakukan terdorong oleh kenyataan bahwa kelembagaan BAKORNAS PBP dalam arti organisasi tersebut, tidak sesuai seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang mengatur organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP. Mengikuti perkembangan kelembagaan penanggulangan bencana pada masa lalu, awalnya hanya berbentuk organisasi yang sederhana yaitu Panitia Ad Hoc dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai Ketua dengan tugas mengurus bencana alam yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden kemudian mengalami perubahan kelembagaan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi peristiwa bencana dan sosial politik yang saat ini menjadi organisasi non struktural dengan sebutan BAKORNAS PBP diketual oleh Wakil Presiden dan dibantu oleh suatu Sekretariat berbentuk organisasi struktural yang besar terdiri dari 5 jabatan eselon I, 16 jabatan eselon II dan 36 jabatan eselon III serta 8 jabatan eselon IV dibantu Kelompok Pakar dan Kelompok Kerja sebanyak 36 orang dengan sejumlah staf. Pengaturan organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP beserta Sekretariatnya dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, Surat Keputusan Sekretaris BAKORNAS PBP Nomor 1 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.
Pokok permasalahan penelitian ini berkisar pada tingkat organisasional, yaitu : Bagaimana proses institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran tersebut. Bertolak dari pokok permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran tersebut.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti terlibat langsung pada objek penelitian yaitu BAKORNAS PBP, dengan teknik studi dokumentasi, studi lapangan dan studi kepustakaan, serta wawancara tambahan dengan informan (Kepala Biro HukumlStaf Ahli Menko Kesra, Mantan Pejabat Direktorat Urusan Korban Bencana Departemen Sosial1Widya Iswara Luar Biasa pada Departemen Sosial, Mantan Tenaga Ahli Sekretariat BAKORNAS PB, Mantan Staf Direktorat Urusan Korban Bencana yang diperkerjakan pada Sekretariat BAKORNAS PB).
Kerangka pemikiran dan teori dalam proses "institutional arrangements° atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP menerapkan pada pemahaman Bromley (1989: 18,33-34), pemahaman tentang koordinasi berkaitan dengan kebijakan kebencanaan menurut Carter (1991 : 25-29). Dari temuan penting di lapangan dalam proses ?institutional arrangements? atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP para perumus kurang dapat menterjemahkan keinginan dan aspirasi ditingkat kebijakan dan tidak mengikutsertakan para stakeholders yang tertibat langsung dalam penanganan kebencanaan dan kepengungsian. Hal ini berakibat antara lain timbulnya kritik dan komentar tentang kelembagaan BAKORNAS PBP.
Hasil analisis penelitian ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah dalam proses 'institutional arrangements' atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP terutama penjabaran aspirasi ditingkat kebijakan ke tingkat organisasional mengacu pada pemikiran Bromley (1989 : 18,33-34) tentang hirarki proses kebijakan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses ?institutional arrangements? penjabaran kelembagaan organisasi maupun peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu saling terkait satu dengan lainnya dan akan berdampak pada operasional atau kinerja organisasi. Pemahaman kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah harus disertai dengan pemahaman tentang kebencanaan itu sendiri. Kondisi sosial politik sangat mewarnai proses penjabaran kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP. Lembaga BAKORNAS PBP dan Sekretariat BAKORNAS PBP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan lembaga strategis yang sarat dengan masalah-masalah dan tugas-tugas kemanusiaan. Tesis ini diharapkan dapat memberi masukan untuk penyempumaan kelembagaan BAKORNAS PBP sehingga tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T10683
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>